Beranda blog Halaman 1763

Jelang Ramadhan, Harga Bahan Pokok di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Meningkat

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Nukilan/Hadiansyah)

Nukilan.id – Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriyah, harga bahan pokok di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh bakal meningkat.

Hal itu berdasarkan pantauan Nukilan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin pada Kamis (24/3/2022).

Bahri, salah seorang pedagang mengatakan, harga cabai di Pasar Al-Mahirah mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir sampai saat ini mencapai Rp60.000/kilogramnya. Kemungkinan harga tersebut akan meningkat lagi menjelang Ramadhan, lantaran stock cabai saat ini masih sangat sulit dicari.

“Sekarang harga cabai mencapai Rp60.000/kilogram dan sekarang masih harga yang sama, mungkin kedepan ini akan terjadi kenaikan lagi mengingat stok barangnya sangat sulit dicari. Dan bisa jadi ini karena sudah dekat bulan Ramadhan,” ungkap Bahri kepada Nukilan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin.

Disisi lain, kata dia, kenaikan harga juga akan terjadi pada beberapa bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, telur, gula pasir, kacang, kentang, bawang merah, bawang putih, tomat, cabai hijau, cabai rawit, sayur-sayuran dan bahan pokok lainnya.

“Karena stock barangnya saat ini mulai langka, akibat cuaca sekarang yang tidak menentu mengakibatkan tanaman banyak yang gagal panen,” ujar Bahri.

Menurutnya, kenaikan harga sembako memang kerap terjadi menjelang bulan suci Ramadhan dan biasanya harga akan bertahan sampai lebaran Idul Fitri mendatang.

“Menjelang bulan Ramadhan pasti pemintaannya itu juga tinggi, apalagi mengingat kita sudah mendekati meugang puasa,” tutup Bahri.

Reporter: Hadiansyah

Kesbangpol Aceh Gelar Ngopi Aceh Damai dengan Ormas dan Pemuda, Muatannya Cegah Paham Radikalisme

Penulis
Redaksi
-
0
Ormas dan pemuda berpose bersama selepas acara Kopi Aceh Damai. (Foto:Ist.)

Nukilan.id – Kasubbid Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kewaspadaan Dini Badan Kesbangpol Aceh Zulkarnaini, M. Ec.Dev mengatakan, terkait terorisme, Aceh termasuk salah satu daerah yang menjadi sorotan. Hal karena terungkapnya keberadaan kamp pelatihan Teroris di Pegunungan Jalin Aceh Besar, yang kemudian temuan itu menjadi sebuah temuan yang mengejutkan banyak pihak.

“Kita tidak bisa lagi beranggapan paham Radikal dan terorisme tidak ada di Aceh,” kata Zulkarni Aceh saat memberi sambutan pada acara “Ngopi Aceh Damai” di Pacific Cafe & Resto Jl. Prof. Ali Hasyimi, No.5, Lamteh, Kec. Ule Kareng, Kota Banda Aceh, Kamis, (24/03/2022).

Disampaikan, Aceh memiliki potensi bersar berkembangnya paham-paham radikal, aplagi Aceh memiliki sejarah panjang konflik bersenjata, sehingga rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Untuk itu kita perlu melakukan waspada dini dalam kontek mewaspadai potensi-potensi yang dapat munculnya kkelompok radikal,” nujar Zulkarnaini.

Zulkarnain menyebut, acara Kopi Aceh Damai yang digelar Kesbangpol Aceh adalah bentuk upaya pencegahan itu, itu sebabnya dihadirkan organisasi masyarakat dan LSM yang diharap dapat menjadi agen untuk pencegahan ini.

Kata Zulkarnaini, ada beberapa point yang dianggap perlu menjadi perhatian bersama untuk mencegah munculnya radikalisme dan terorisme, antara lain;

1. Melindungi keluarga kita dengan memberi pemahaman ajaran agama yang benar. Agama Yang Benar.
2. Memperkuat silaturahmi di lingkungan Masing-Masing
3. Perkuat masyarakat kita agar memiliki resistensi yang kuat dalam memnghadapi serbuan paham-paham radikal dan kekerasan.
4. Pendidikan yang baik serta pemahaman agama yang benar memiliki peran yang penting dalam mengantisipasi dan menangkal Paham Radikal di masyarakat.
5. Menyampaikan berita yang benar dan menyejukkan, bukan berita bohong dan provokatif.
6. Mari kita tumbuhkan kepedulian di lingkungan kita terhadap sesama untuk saling menjaga keamanan, karena keamanan merupakan tanggung jawab kita semua. (rls)

 

Muhammad Iksan Dilantik Sebagai Anggota BMA, Ini Pesan Gubernur Nova

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, resmi melantik dan mengambil sumpah Muhammad Iksan, sebagai anggota Badan Baitul Mal Aceh (BMA) Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 2020- 2025, Kamis (24/3/2022) di restoran Meuligoe.

Tampak hadir dalam prosesi pelantikan tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Anggota Dewan Pertimbangan Syariah, dan Anggota Badan Baitul Mal Aceh.

Dengan dilantiknya Muhammad Iksan, maka ia secara resmi menggantikan keanggotaan Prof Nazaruddin A Wahid yang pensiun di usia 65 tahun pada 31 Desember 2021 lalu.

Terpilihnya, Muhammad Iksan, atas dasar kelulusannya pada uji kepatutan dan kelayakan sebagai keanggotaan Badan BMA Periode 2020- 2025 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 30/F-1/DPRA/2020 Tanggal 23 Oktober 2020.

Dalam sambutannya, Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan, apresiasinya terhadap kinerja Baitul Mal Aceh yang dinilai cukup baik. Bahkan institusi keistimewaan Aceh ini juga berhasil memperoleh penghargaan Baznas Award 2022, dengan kategori ‘Dampak Penyaluran Zakat Terbaik.’

“Kita ingin meraih kesejahteraan ekonomi dengan jalan yang diberkahi dan diridhai Allah SWT. Dengan cita-cita memakmurkan Aceh melalui perekonomian yang berlandaskan syariat, tentunya itu, kita raih dengan segenap kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak, di mana Baitul Mal Aceh menjadi salah satu penggerak utamanya,” ujarnya.

Selain itu, kata Nova, melalui pergantian anggota yang dilaksanakan hari ini, juga bagian dari upaya memberikan yang terbaik, dengan kehadiran anggota yang baru. Tentunya diharapkan akan tetap menjaga kesinambungan pengelolaan infaq wakaf perwalian dan harta agama lainnya serta memastikan bahwa roda organisasi Badan Baitul Mal Aceh tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Kepada Saudara Muhammad Iksan, yang baru dilantik, agar dapat menjalankan amanah sebagai anggota Badan Baitul Mal Aceh dengan lebih baik, dan dapat memberikan sumbangsih tenaga, pemikiran dan gagasan yang lebih progresif untuk kemajuan Baitul Mal Aceh ke depan,” pungkasnya. [rilis]

Terpilih Jadi Keuchik, Mukhtar Ajak Rivalnya Bersatu Bangun Gampong Adan

Penulis
irfan
-
0
Mukhtar Keuchik Terpilih Gampong Adan Abdya

Nukilan.id – Mukhtar terpilih sebagai Keuchik Gampong Adan Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dengan perolehan 419 Suara ungguli rivalnya Wahidi dan Syamsul Rijal.

Mukhtar yang memegang nomor urut 3 peroleh 419 suara, disusul Wahidi urut 1 mendapat 341 suara, kemudian Syamsul Rijal urut 2 memperoleh 299 suara. Adapun Suara sah secara keseluruhan yang memilih 1.060 suara, sedangkan rusak 1 suara di desa Gampong Adan.

Sebelumnya, sosok Mukhtar langsung diusung oleh Pemuda Gampong Adan untuk mencalonkan sebagai Keuchik dan mengungkapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada seluruh masyarakat gampong yang akan dipimpinnya.

“Terimakasih atas doa dan dukungan semua masyarakat Gampong Adan yang telah mendukung kami dalam pemilihan keuchik ini. Pemilihan sudah selesai, maka sudah sepatutnya semua dari kita harus kembali bersatu untun Gampong Adan,” ucap Mukhtar.

Oleh karena itu, Mukhtar berharap kepada kedua calon agar bersatu dan selalu bersama untuk memajukan Gampong serta menyatukan visi dan Misi untuk berbuat lebih demi gampong yang akan datang.

Dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada para tim pemenangan yang sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, dan ini merupakan hasil yang sangat luar biasa.

“Inilah sebuah takdir Allah yang harus saya emban dan saya jaga sebaik mungkin,” kata Mukhtar dalam keteranganya kepada Nukilan.id Kamis, (24/3/2022).

Kementerian LHK akan Bawa Enam Isu Lingkungan ke KTT G20 Bali

Penulis
Mirzu
-
0
Dirjen Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro (kiri) bersama Chief Executive Officer (CEO) Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) Dannif Danusaputro (dua kiri) secara simbolis membuka panel surya disaksikan delegasi G20 di Balkondes CSR Pertamina Karangrejo, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/3/2022). Foto: Antara.

Nukilan.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) akan membawa 6 isu lingkungan untuk dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar November 2022 di Bali.

Keenam isu tersebut yaitu land degradation (kerusakan lahan), biodiversity loss (kehilangan keanekaragaman hayati), marine litter (sampah laut), water (pengelolaan air), sustainable finance (keuangan berkelanjutan), dan marine protection (perlindungan laut).

Isu-isu itu disepakati pada pertemuan Plenary G20 Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (1st EDM-CSWG) di Yogyakarta, Rabu (23/3/2022).

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Laksmi Dhewanthi, dan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Sigit Reliantoro bertindak sebagai Co-Chair.

Sigit menjelaskan bahwa pada dialog EDM ada 7 isu prioritas yang dibahas. Enam isu disepakati dan satu isu yakni sustainable consumption and resources efficiency (konsumsi berkelanjutan dan efisiensi sumber daya) akan dibahas pada pertemuan kedua pada Juni.

“Yang sudah diselesaikan dengan mencari masukan dari negara anggota G20 EDM adalah enam isu. Kemudian untuk satu dilaksanakan nandi di bulan Juni di pertemuan ke dua,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/3/2022).

Sigit pun menjelaskan jika untuk isu land degradation, para delegasi meminta mempertahankan kerangka kerja yang sudah ada, termasuk mendukung upaya-upaya nyata Indonesia merehabilitasi mangrove dan lahan gambut secara besar-besaran saat ini.

Kemudian untuk isu biodiversity loss, secara prinsip, para delegasi mendukung implementasi dari post 2020 kerangka keanekaragaman hayati global.

Kemudian terkait penangan marine litter para delegasi sepakat mendukung, dan salah satu yang difokuskan adalah pada bagaimana mendorong sesedikit mungkin plastik terbuang ke laut dengan memasukan kedalam siklus sirkular ekonomi.

Berikutnya terkait isu water, Sigit menyebut para peserta sangat mendukung kalau platfomnya tidak hanya difokuskan di water security saja, tapi juga sudah mendukung bagaimana isu ini dilanjukan pada pendekatan-pendekatan perbaikan lingkungan dengan pendekatan nature based solutions dan ecosystem based approach.

“Pendekatan-pendekatan itu dipandang memiliki potensi yang sangat besar karena investasinya yang tidak terlalu besar, tetapi manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat setempat,” ujarnya.

Untuk isu sustainable finance, Sigit mengungkapkan para delegasi meminta adanya ukuran dan target yang jelas dari proses mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sehingga kebutuhan pendanaan maupun formatnya dapat ditentukan dengan jelas.

Untuk itu mulai didorong untuk dikembangkan bentuk pelaporan yang transparan dan juga mendorong sektor swasta terlibat.Pada isu perubahan iklim, Laksmi menambahkan bahwa delegasi G20 berharap dapat memperkuat agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sebagaimana telah menjadi komitmen pada COP 26 UNFCCC di Glasgow tahun 2021 yang lalu.

Selain itu, keterkaitan isu kelautan (ocean) dan perubahan iklim, serta mobilisasi dukungan pendanaan, riset, teknologi dan peningkatan kapasitas juga mendapatkan dukungan kuat delegasi G20.

Sementara itu Laksmi mengungkapkan bahwa para delegasi bidang EDM-CSWG mengharapkan agar komunike yang disepakati nanti memiliki pesan kuat untuk mengajak masyarakat global melaksanakan agenda yang telah disepakati terkait isu tersebut.

“Negara G20 menyarankan dan berharap di dalam komunike nanti dapat memberi pesan yang kuat tidak hanya kepada G20 tapi juga kepada dunia bahwa forum G20 secara serius dan bersama sama berkomitmen memimpin pelaksanaan agenda lingkungan hidup dan perubahan iklim global,” ujarnya.

Laksmi memberikan contoh beberapa komitmen masyarakat dunia, seperti agenda menangani marine plastic litter, isu pengelolaan air, dan pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca lewat target yang lebih ambisius, seperti yang dibahas pada COP 26.

“Jadi semua berharap proses pembentukan communiqué selanjutnya pada pertemuan EDM-CSWG kedua dan ketiga berjalan dengan baik, dan pada puncaknya di tingkat menteri bisa menghasilkan dokumen communiqué yang kuat dan juga mempunyai rencana aksi yang bisa diimplementasikan,” tuturnya.

Komunike tingkat menteri nanti akan menjadi masukan bagi penyusunan deklarasi para pemimpin G20 di KTT G20 yang akan diselenggarakan pada Bulan November 2022. [katadata]

LPKA Banda Aceh Terima Dua Penghargaan dari Kemenkumham Aceh

Penulis
irfan
-
0
Penyerahan Piagam Penghargaan oleh Kanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman kepada Kepala LKPA Banda Aceh Wiwid Feryanto, (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh terima II Penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh dengan Kategori Pengelolaan Media Sosial terbaik dan kategori data Laporan Harta Kekayaan aparatur Sipil Negara serta Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKSN-LHKPN) tercepat.

Adapun kegiatan Rapat Koordinasi Tahun 2022 mengusung Tema “Tingkatkan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Semakin pasti dan berakhlak” di Aula Hotel Grand Aceh Syariah, Landom, Banda Aceh pada Rabu (23/3/2022).

Pada kesempatan itu, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh Meurah Budiman, yang dalam amanatnya menyampaikan bahwa rapat koordinasi harus menjadi momentum bersama untuk meningkatkan sinergitas dan penyamaan ide.

Selain menjaga hubungan internal, Meurah Budiman juga meminta untuk membangun hubungan eksternal yang baik dengan berbagai pihak.

Selain itu, pada kesempatan tersebut Meurah Budiman juga menyerahkan langsung penghargaan kepada satuan kerja yang mempunyai kinerja yang baik sesuai dengan kategorinya.

Terkait 2 Penghargaan yang diberikan diantaranya, kategori pengelolaan media sosial terbaik di lingkungan Kemenkumham Aceh dan dan kategori laporan data LHKSN/LHKPN tercepat untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.

Selanjutnya, Kepala LPKA Wiwid Feryanto menerima langsung kedua piagam penghargaan tersebut dan mengucapkan banyak terima kasih karena hal ini dapat menambah motivasi untuk bekerja lebih baik lagi.

Lebih lanjut, Meurah Budiman juga menandatangani MoU di bidang Kekayaan Intelektual dengan Universitas Syiah Kuala dan Universitas Samudera Langsa.

Gubernur Aceh: Kehandalan Layanan PLN Akan Dibuktikan di Bulan Ramadhan

Penulis
Mirzu
-
0
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat menerima kunjungan silaturrahmi dan audiensi General Manager PLN Wilayah Aceh, Parulian Novriandi beserta rombongan, di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (24/3/2022). Foto: Humpro.

Nukilan.id – Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengapresiasi kecukupan dan kehandalan pelayanan PLN selama ini. Namun, kehandalan PLN akan diuji selama Bulan Suci Ramadhan.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh, saat menerima kunjungan silaturrahmi dari General Manager PLN wilayah Aceh Parulian Novriandi, di ruang tengah Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (24/3/2022).

“Kami mengapresiasi kerja-kerja PLN atas kecukupan dan kehandalan yang telah ditunjukkan selama ini. Namun, di Aceh seperti ada mitos, bahwa setiap Ramadhan selalu sering terjadi pemadaman. Untuk itu, Ramadhan ini tentu menjadi ujian bagi kehandalan PLN,” ujar Nova.

“Di Aceh, Ramadhan selalu disambut dengan sukacita. Selama benerapa bulan ini, pelayanan PLN sudah sangat baik, bahkan dapat dikatakan zero trouble. Nah jangan sampai di saat Ramadhan justru pelayanan terganggu,” kata Gubernur berpesan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengapresiasi kerja-kerja tim respon cepat PLN. Namun, Gubernur berpesan agar selama Bukan Suci Ramadhan, tim respon cepat PLN bekerja lebih ekstra.

“Kehandalan PLN menghadapi Ramadhan jangan berkurang. Penting juga respons cepat jika terjadi gangguan selama Ramadhan. Respons cepat PLN selama ini sudah cukup baik, namun selama Ramadhan tim respons cepat ini harus bekerja lebih,” kata Gubernur.

Kepada GM PLN, Gubernur juga mengungkapkan silaturrahmi Pemerintah Aceh dengan PLN selama ini cukup baik. “Selamat bertugas. Saya berharap silaturrahmi yang telah terjalin baik selama ini bisa terus berlanjut di masa kepemimpinan Bapak Parulian.”

Gubernur juga mengapresiasi elektrifikasi PLN yang sudah-sudah 100 persen pada 2019 lalu. Sebagaimana diketahui, elektrifikasi 100 PLN di Aceh, diresmikan oleh Gubernur Aceh, di Sikundo Aceh Barat pada tahun 2019 lalu.

Sementara itu, GM PLN Aceh, kepada gubernur mengungkapkan, meski baru dua minggu bertugas di Aceh, namun dirinya sudah keliling Aceh untuk meninjau kesiapan PLN menghadapi Ramadhan. “Kami sudah keliling Aceh dan meninjau kesiapan kita menyambut Bulan Suci Ramadhan.”

Parulian menambahkan, rasio gampong berlistrik di Aceh sudah 100 persen, namun pekerjaan elektrifikasi tetap masih berjalan karena masih ada dusun-dusun yang belum teraliri listrik.

Parulian mengungkapkan, dengan dukungan pembangkit berkapasitas 2×80 mw di Nagan Raya dan 235 Mw di Arun, kebutuhan listrik di Aceh sudah tercukupi. Apalagi, di tahun 2023 akan ada penambahan pembangkit di Nagan Raya 3 dan 4 sebesar 2x200mw, maka produksi daya listrik di Aceh sudah lebih dari cukup.

“Target kita memang seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses listrik. Saat ini, untuk menampung keluhan pelanggan, kita sudah meluncurkan aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat di playstore. Di sini masyarakat dapat menyampaikan keluhannya kepada kami,” kata Parulian.

“Saat ini kami juga sudah meluncurkan program electrIfying Lifestyle, yang akan kita resmikan pada 31 Maret ini. Kami berharap Pak Gubernur dapat meresmikan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum-red) yang akan kita luncurkan ini,” imbuh Parulian.

Pada pertemuan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ini, Gubernur Aceh turut didampingi oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Amirullah dan perwakilan dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Aceh. []

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh Raih Peringkat 2 Nasional

Penulis
Redaksi
-
0
Plakat dan piagam yang diterima Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Aceh, Dedy Andrian, SE, MM menerima plakat dan Piagam Tim Teroadu POenanganan konflik Aceh oleh Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar. (foto: Ist.)

Nukilan.id – Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh memperoleh plakat dan piagam penghargaan peringkat 2 Nasional sebagai tim terpadu terbaik tahun 2022.

Plakat dan piagam yang diterima Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Aceh, Dedy Andrian, SE, MM yang hadir mewakili Kepala Badan Kesbangpol Aceh, diserahkan Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar di Hotel Royal Bogor Jawa Barat, Kamis (24/32022).

Perolehan plakat dan penghargaan diumumkan pada gelaran Rakornas Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 yang mengusung Tema Optimalisasi Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 menjelang Pemilu Serentak 2024.

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh langsung diketuai Gubernur Aceh Nova Iriansyah, sedangkan jabatan wakil ketua Sekretaris Daerah Aceh, Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kajati Aceh dan Kabinda Aceh. Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaban Kesbangpol Aceh Drs Mahdi Efendi menempati posisi Sekretaris Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh.

Dalam sambutanya, Dirjen Polpum Bahtiar meminta perhatian dari para kepala daerah dalam penanganan konflik sosial, dan pengalokasian anggaran yang memadai dalam kegiatan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial.

Dirjen Polpum juga mengingatkan potensi konflik dalam menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di daerah, yang perlu penanganan dan antisipasi dai seluruh stakeholder di daerah.

Propinsi yang masuk 10 besar secara urutan peringkat Pertama adalah Provinsi Jawa Timur, peringkat kedua Aceh, peringkat Ketiga Provinsi Lampung, Peringkat Keempat Provinsi Kalimantan Selatan, Peringkat Kelima Provinsi Bengkulu, Peringkat Keenam DI Yogyakarta, Peringkat Ketujuh Provinsi Jawa Tengah, peringkat kedelapan Provinsi Sumatera Barat, peringkat kesembilan Provinsi Riau, dan DKI Jakarta peringkat Kesepuluh.[red]

Sambut Ramadhan 1443H, Kakanwil Imbau Kalibrasi Jam Pada Masjid dan Mushalla

Penulis
Mirzu
-
0
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg

Nukilan.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg mengeluarkan himbauan untuk melakukan kalibrasi waktu pada jam di setiap masjid, meunasah, dan mushalla dengan waktu standar pada jam Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), atau situs resmi pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) http://time.bmkg.go.id/Jam.BMKG.

Himbauan tersebut disampaikan Kakanwil Kemenag Aceh secara tertulis pada 21 Maret 2022 kepada setiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan seluruh penyuluh agama Islam di Provinsi Aceh untuk dapat dilaksanakan segera, sebelum bulan Ramadhan 1443 H tiba.

Iqbal mengatakan kalibrasi waktu pada jam di tempat ibadah bertujuan untuk memastikan keseragaman waktu pelaksanaan ibadah shalat fardhu, menyesuaikan dengan waktu shalat lokal di masing-masing daerah.

“Hal ini penting, untuk menjadi perhatian kita bersama demi keseragaman waktu shalat, terutama menjelang bulan ramadhan,” katanya.

Karenanya, kata Iqbal, pihak Kemenag Aceh telah meneruskan imbauan ini ke jajaran tiap Kabupaten/kota guna dilanjutkan dan sosialisasi ke masyarakat.

“Kita minta seluruh penyuluh agama Islam, baik PNS maupun non PNS di setiap kabupaten/kota agar dapat melaksanakan himbauan tersebut secara proaktif dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan serta membantu pengurus tempat ibadah melakukan kalibrasi,” ungkapnya.

Sementara Alfirdaus Putra, S.HI, MH, ahli falakiyah pada Kanwil Kemenag Aceh mengatakan, Aceh saat ini memiliki 4274 masjid dan 7475 mushalla serta meunasah yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

“Sangat penting bagi setiap masjid, mushalla, serta meunasah kita ini memiliki jam yang terkalibrasi untuk menjaga keseragaman pelaksanaan ibadah shalat, termasuk kumandang azan. Sangat indah saat kita bisa mendengarkan lantunan suara azan dikumandangkan dengan merdu secara serentak. Pelaksanaan ibadah shalat bisa terlaksana tepat waktu. Masyarakat juga dapat menggunakan jam mesjid sebagai rujukan untuk menstandarkan jam tangan yang biasa digunakannya.” Ujar Alfirdaus.

Ia berharap, pada pelaksanaan ibadah dalam bulan Ramadhan nanti semua tempat ibadah umat Islam sudah memiliki jam standarnya masing-masing mengikuti jam standar pada RRI, TVRI, maupun BMKG.

Selain itu, Alfirdaus turut menerangkan jika awal Ramadhan nanti diprediksi akan dimulai pada 2 atau 3 bulan April 2022 mendatang. Keputusan resmi terkait hal itu akan diumumkan oleh Menteri Agama sesuai dengan hasil laporan rukyatul hilal dari seluruh Indonesia dalam sidang isbat.

“Awal Ramadhan perkiraannya tanggal 2 atau 3 bulan April, tergantung hasil rukyat. Nanti akan diumumkan Bapak Menteri Agama secara langsung. Insya Allah.” Ujarnya. []

Bali Declaration Upaya Pencegahan Perdagangan Ilegal Merkuri

Penulis
Mirzu
-
0
Menteri LHK Siti Nurbaya bersama-sama dengan Sekretaris Eksekutif Konvensi Minamata, Monika Stankiewicz, Presiden COP-4 Minamata, Rosa Vivien Ratnawati, CEO Global Environment Facility (GEF), Carlos Manuel Rodriguez dan Ketua Delegasi Republik Indonesia (DELRI), Muhsin Syihab meluncurkan Deklarasi Bali

Nukilan.id – Bali Declaration atau Deklarasi Bali telah resmi diluncurkan dan diadopsi pada 21 Maret 2022  di Conference of the Parties (COP) ke-4 Minamata Convention on Mercury.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dengan Sekretaris Eksekutif Konvensi Minamata, Monika Stankiewicz, Presiden COP-4 Minamata, Rosa Vivien Ratnawati, CEO Global Environment Facility (GEF), Carlos Manuel Rodriguez dan Ketua Delegasi Republik Indonesia (DELRI), Muhsin Syihab meluncurkan Deklarasi Bali ini di hadapan para delegasi.

Siti Nurbaya dalam pidatonya menyampaikan bahwa, seperti dilansir United Nations Environment Programme (UNEP) pada tahun 2020, merkuri merupakan salah satu bahan kimia yang diperdagangkan secara ilegal di dunia dengan perkiraan nilai global lebih dari 200 juta Dolar Amerika pertahun dan terus bertambah.

“Industri ilegal ini merupakan tantangan dalam perjuangan kita untuk membebaskan dunia dari merkuri,” ungkap Menteri Siti dalam pidatonya.

Ia menerangkan lebih lanjut, menurut laporan tersebut banyak merkuri yang digunakan dalam Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) diperdagangkan secara ilegal, beberapa di antaranya mudah diperoleh melalui e-commerce. Meningkatnya penggunaan merkuri dalam satu dasawarsa terakhir, khususnya dalam PESK telah menjadi perhatian serius para negara pihak.

Menteri Siti menegaskan bahwa perdagangan ilegal merkuri berpotensi melemahkan upaya kolektif para pihak dalam mengimplementasikan Konvensi. Paparan merkuri akan memberikan ancaman serius kepada manusia, terutama perempuan dan anak-anak pada berbagai masalah kesehatan. Peredaran ilegal merkuri juga akan mencemari seluruh komponen ekosistem mulai dari keanekaragaman hayati hingga perubahan iklim hingga pencemaran, serta mengganggu data resmi global perdagangan merkuri.

Perdagangan merkuri secara ilegal ini juga memiliki sifat lintas batas negara. Tidak ada negara yang dapat mengatasi masalah ini secara efektif, tanpa dukungan langsung dari negara tetangga dan komunitas internasional.

“Harus ada kerja sama dan kolaborasi untuk mengatasi masalah ini. Komunitas internasional berharap kepada kita, bagaimana Konvensi Minamata menghentikan perdagangan ilegal merkuri,” tegas Menteri Siti.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang terkena dampak perdagangan ilegal merkuri, memandang perlu untuk mengatasi masalah ini secara mendesak. Penanganan masalah tersebut perlu memperkuat kesadaran dan komitmen global melalui kerja sama dalam memerangi perdagangan ilegal merkuri, antara lain pada bidang pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dengan latar belakang ini, Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk mengarusutamakan isu perdagangan ilegal merkuri di bawah Deklarasi Bali dalam penyelenggaraan COP-4 Konvensi Minamata di Bali yang tengah berlangsung saat ini.

Secara singkat, terdapat 4 (empat) pokok utama dalam Deklarasi Bali, yaitu: (1) Mendorong kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan pengawasan; (2) Mendorong kebijakan, peraturan dan tindakan internal lainnya yang kondusif dan memungkinkan; (3) Mempromosikan pendidikan, penelitian dan studi; dan (4) Mempromosikan kerjasama pihak ketiga seperti donor, e-commerce, peningkatan kapasitas dan bantuan teknis.

Deklarasi Bali merupakan deklarasi yang tidak mengikat dan isinya tidak dapat diperdebatkan. Deklarasi tersebut juga akan mengirimkan sinyal kepada masyarakat internasional, bahwa meskipun usianya masih muda, Konvensi Minamata bersifat adaptif dan siap dalam menghadapi tantangan global merkuri.

Ketua DELRI, Muhsin Syihab dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa, seperti yang ditunjukkan oleh Deklarasi Bali, kerja sama kedepannya akan dipandu oleh Konvensi, dan bertujuan untuk mencegah peredaran merkuri dalam jumlah besar agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Muhsin menuturkan bahwa fokus Deklarasi Bali yang bertujuan untuk menghentikan perdagangan ilegal, telah mendapat dukungan dari berbagai pihak dikarenakan banyak negara yang terkena dampak negatif perdagangan ilegal merkuri.

“Tapi saya pikir alasan lain mengapa Deklarasi Bali mendapat dukungan luas adalah karena didalamnya menguraikan sejumlah tindakan praktis yang dapat membantu mengatasi masalah ini,” terang Muhsin. [MenLHK]

1...1,7621,7631,764...2,398Halaman 1,763 dari 2,398

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id