Beranda blog Halaman 1758

Kapolda Ajak Seluruh Elemen Pemerintah dan Masyarakat Perangi Narkoba

Penulis
Mirzu
-
0
Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar. (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Salah satu ancaman terbesar abad ini yang berpotensi merusak generasi penerus adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif.

Perubahan perilaku masyarakat dalam segala aspek baik gaya hidup maupun kebutuhan ekonomi menjadi faktor terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Hal itu akan terus berkembang dengan jenis dan modus operandi yang baru.

“Perang melawan narkoba harus terus digelorakan oleh segenap aparatur negara dengan seluruh elemen masyarakat dengan bahu-membahu melakukan penguatan daya tangkal dan cegah peredaran narkoba di tengah masyarakat,” kata Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar saat pemusnahan barang bukti narkotika di Polda Aceh, Selasa, 29 Maret 2022.

Mantan Kapuslabfor Polri itu juga mengatakan, selain upaya penindakan hukum perlu juga diperlukan edukasi yang berkesinambungan serta sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui kerja sama dengan seluruh stake holder terkait, lembaga pendidikan, ulama, tokoh agama, cendikiawan, dan tokoh pemuda secara komprehensif.

Ahmad Haydar menjelaskan, kita harus melakukan berbagai upaya pencegahan melalui peningkatan kepekaan dan imunitas sosiologis dalam berbagai strata sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Ia menyebut, dalam kurun waktu dua bulan, yaitu Januari-Februari 2022 ratusan kilogram narkotika berhasil diamankan, yaitu berupa sabu 357,9 kg, ekstasi 206.638 butir, pil happy five 19.859 butir , dengan delapan orang.

Pemusnahan ini, katanya, merupakan bentuk keseriusan dan transparansi Polri terhadap publik sebagaimana diatur dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari jumlah barang bukti yang disita dan dimusnahkan tersebut, kita berhasil menyelamatkan generasi emas sebanyak 2.016.242 orang. Keberhasilan yang sudah kita capai ini merupakan langkah nyata perang terhadap narkoba dan upaya menyelamatkan generasi bangsa.

“Kita tidak akan berhenti dan kendor. Kita akan meningkatkan intensitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba baik dalam bentuk operasi kepolisian rutin, maupun operasi kepolisian khusus gabungan yang melibatkan istansi terkait dan penegak hukum internasional termasuk intelijen guna mengantisipasi pergerakan drug trans nasional,” ujarnya. []

Gelar AEF 2022, BI Aceh Dukung Pengembangan Ekosistem Syariah 

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh menyelenggarakan Aceh Economic Forum (AEF) dengan mengusung tema “Pengembangan Ekosistem Syariah dalam Mendukung Pengembangan dan Hilirisasi Produk Unggulan”.

Kegiatan yang bertempat di Ballroom Hotel Grand Permata Hati Kota Banda Aceh, Senin (28/3/2022). Turut mengundang beberapa narasumber yaitu M. Karebet Wijayakusuma, MA (Berka Semi Strategika – tim penyusun riset Komoditi/Produk/Jenis Usaha Unggulan UMKM), Prof Nazaruddin AW, MA (Plt. Ketuai IAEI Aceh), Tissa Aunilla (Co Founder Pipiltin Cocoa).

Kegiatan AEF merupakan kegiatan rutin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dalam rangka mengkomunikasikan perkembangan ekonomi terkini yang telah disusun dalam Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh edisi bulan Februari 2022.

Dalam paparannya sebagai keynote speaker, Achris Sarwani selaku Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh menyampaikan bahwa tugas Bank Indonesia di daerah adalah sebagai strategic advisor bagi pemerintah daerah, BI menyusun LPP berdasarkan data, informasi, survei, kajian serta penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan kepada stakeholders dalam pengembangan ekonomi.

Kata dia, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan IV 2021, tumbuh sangat tinggi yaitu 7,39%. Namun, pertumbuhan tinggi tersebut masih didominasi oleh Lapangan Usaha (LU) Pertanian dan LU Perdagangan. Sedangkan untuk LU Industri Pengolahan masih minim kontribusinya untuk ekonomi Aceh.

“Rendahnya porsi lapangan usaha industri pengolahan menunjukkan bahwa hasil pertanian di Aceh mayoritas langsung dijual dan minim dilakukan pengolahan sehingga berdampak pada kurangnya penciptaan nilai tambah ekonomi di Aceh,” ujar Achris dalam keterangannya kepada Nukilan.

Lebih lanjut, Kepala Perwakilan BI Aceh menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat defisit neraca perdagangan antar daerah di Provinsi Aceh. Secara tren, angka defisit neraca perdagangan antar daerah di Aceh selalu meningkat sampai dengan puncaknya pada tahun 2020 yang tercatat sekitar Rp44 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2021 yang tercatat Rp35,7 triliun. Defisit neraca perdagangan sebagian besar disebabkan oleh pembelian barang-barang yang tidak dapat diproduksi di Aceh seperti kendaraan bermotor, spare part, bahan bakar. Selain itu, terdapat beberapa komoditas yang juga mengalami defisit meskipun dapat diproduksi di Aceh seperti komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras.

“Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan seluruh stakeholders untuk meningkatkan produksi komoditas yang masih defisit yang dapat diproduksi di Aceh agar dapat memperkecil defisit neraca perdagangan antar daerah,” ungkap Achris.

Selain pemaparan tentang kondisi ekonomi terkini, dalam AEF juga disampaikan mengenai hasil penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Provinsi Aceh pada tahun 2021. Penelitian tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dengan Berka Semi Strategika yang dilaksanakan pada tahun 2021.

Dalam diseminasinya, M. Karebet Wijajakusuma, MA menyampaikan bahwa KPJU disusun di seluruh Kota/Kabupaten mulai dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Provinsi dengan mendasarkan informasi dari narasumber ahli, dan dilakukan pembobotan per sektor lapangan usaha. Berdasarkan hasil penelitian KPJU tahun 2021, berikut 5 peringkat teratas komoditas unggulan di Provinsi Aceh: (1) padi; (2) makanan/kue khas Aceh; (3) toko sembako; (4) toko kelontong; dan (5) kelapa sawit.

Plt. Ketua IAEI Aceh, Prof. Nazaruddin AW, MA dalam paparannya menyampaikan bahwa perlunya mendorong sosialisasi dan mengkomunikasikan tentang ekonomi syariah pasca implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah, karena masih cukup rendahnya literasi ekonomi/keuangan syariah di Aceh yaitu tercatat 21% dengan tingkat inklusivitasnya adalah 41%. Lebih lanjut, pemanfaatan pembiayaan syariah di Aceh juga masih didominasi untuk penggunaan konsumtif dibandingkan dengan produktif.

“Sehingga hal tersebut belum optimal dalam memberikan multiplier effect untuk mendorong pertumbuhan ekonomi./,” jelasnya.

Selanjutnya, narasumber ketiga yaitu Tissa Aunilla, Co-Founder Pipiltin Cocoa menyampaikan materi tentang Sustainability Cocoa in Indonesia atau pengembangan coklat yang berkelanjutan di Indonesia.

Menurut Tissa, biji cocoa di Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia dan digunakan untuk produk-produk premium di negara terkenal penghasil coklat seperti Swiss dan Belgia. Namun, dari sisi produksi, jumlah produksi Cocoa mengalami penurunan dari tahun-ke tahun.

“Pada tahun 2010 produksi Cocoa Indonesia merupakan paling besar ke-3 di dunia dengan produksi sekitar 800.000 ton per tahun. Pada tahun 2020 produksi Cocoa Indonesia hanya berkisar 200.000 ton per tahun dan menjadi negara produsen Cocoa nomor 6 di dunia,” terangnya.

Dalam melakukan bisnisnya, kata Tessa, Pipiltin Cocoa bekerja sama langsung dengan petani untuk memotong jalur distribusi sehingga memberikan harga yang lebih baik kepada para petani. Cocoa yang berasal dari Aceh sendiri menurut Tissa memiliki keunikan tersendiri karena memiliki kadar kepekatan yang paling tinggi sehingga memiliki cita rasa yang lebih pahit dan baik digunakan untuk kesehatan.

Kesimpulan dari diskusi Aceh Economic Forum (AEF) 2022 dengan tema Pengembangan Ekosistem Syariah dalam Mendukung Pengembangan dan Hilirisasi Produk Unggulan, bahwa diperlukan integrasi yang kuat antara pembangunan sektor riil dengan kesiapan sektor keuangan syariah untuk menciptakan hilirisasi produk unggulan, dan meningkatkan inklusi ekonomi bagi masyarakat Aceh. Diantaranya, model bisnis yang dapat dibangun dan diimplementasikan yaitu integrasi sektor bisnis dan aktivitas sosial, serta pemanfaatan seluruh instrumen ekonomi syariah yang ada di Aceh. []

Munggahan dan Kuramasan, Tradisi Masyarakat Sunda Menyambut Ramadhan

Penulis
Mirzu
-
0
Mandi Kahuripan di Kampung Adat Miduana Desa Balegede Kecamatan Naringgul dilaksanakan pada bulan muharam dan berlangsung di Sungai Cipandak. (Foto: Instagram/@kampungadatmiduana)

Nukilan.id – Tak terasa dalam beberapa hari lagi, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, momen yang ditunggu-tunggu umat Muslim di seluruh dunia. Selama sebulan penuh, umat Muslim akan berpuasa dan memperbanyak amalan untuk menyempurnakan ibadah.

Selain hal-hal terkait ibadah, suasana bulan Ramadan juga selalu dirindukan. Orang-orang biasa memanfaatkan momen untuk bersilaturahmi dengan berbuka puasa bersama dan tak lupa, kehadiran pasar kaget yang menjual menu-menu untuk berbuka puasa, yang bahkan jarang ditemukan pada hari biasa.

Dalam menyambut Ramadan, beberapa daerah di Indonesia juga punya tradisi khusus yang dilakukan secara turun-temurun. Meski bukan sesuatu yang diajarkan dalam agama, tradisi ini merupakan lambang sukacita, rasa syukur, silaturahmi, sekaligus pengharapan agar ibadah mereka dilancarkan.

Setiap daerah umumnya memiliki tradisi yang berbeda-beda. Untuk masyarakat Sunda, Jawa Barat, ada dua tradisi yang biasa dilakukan dalam menyambut Ramadan, yaitu kuramasan dan munggahan.

Kuramasan

Dalam bahasa Sunda, kuramas berarti keramas atau mencuci rambut. Meski keramas sendiri memang dilakukan sehari-hari, tradisi kuramasan menjadi sesuatu yang turun-temurun dilakukan jelang Ramadan.

Tak hanya sekadar membersihkan rambut, kuramasan juga diartikan sebagai mandi besar atau mandi taubat untuk membersihkan diri secara keseluruhan dan bersiap untuk memasuki bulan suci.

Kuramasan biasa dilakukan sehari sebelum masuknya bulan Ramadan. Pada zaman dahulu, kuramasan dilakukan beramai-ramai di aliran sungai. Namun saat ini dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing mengingat tak semua orang memiliki akses ke sungai yang bersih di dekat tempat tinggalnya.

Sebagai bukti tradisi ini masih berlanjut bisa dilihat di kampung adat Miduana yang melaksanakan kuramasan di Sungai Cipandak, Cianjur. Menurut keterangan Wina Rezky Agustina, Ketua Lokatmala Foundation, dalam melaksanakan tradisi ini, sehari menjelang puasa warga sejak pagi hingga waktu zuhur mendatangi Sungai Cipandak, baik itu perseorangan maupun berkelompok.

“Sebelum prosesi mandi massal ini, warga adat memanjatkan niat dan doa yang dipimpin oleh pemimpin adat setempat lalu dengan tanpa harus membuka pakaian mereka turun ke Sungai Cipandak,” kata Wina. Ia juga menjelaskan bahwa tradisi kuramasan ini memiliki sisi yang menarik, misalnya soal kesiapan mental dan spiritual warga dalam menyambut bulan suci.

“Dari tradisi mandi Kuramasan ini saja kita belajar tentang pentingnya membersihkan diri lahir batin, memulai sesuatu dengan niat yang baik dan persiapan yang paripurna, selalu memelihara kekompakan, serta peduli sesama,” kata Wina.

Munggahan

Selain kuramasan, masyarakat Sunda juga biasanya melakukan munggahan. Dalam bahasa Sunda, unggah berarti naik, yang dimaknai sebagai naik ke bulan suci yang tinggi derajatnya. Tradisi ini terus dilakukan setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur, membersihkan diri dari hal-hal buruk selama setahun ke belakang dan mengharapkan agar terhindari dari perbuataan kurang baik selama berpuasa.

Untuk kegiatan intinya adalah berkumpul dengan keluarga, teman, atau kerabat, kemudian makan bersama atau botram, saling bermaaf-maafan, dan berdoa bersama demi kelancaran ibadah puasa sebulan ke depan.

Munggahan sendiri bisa dilakukan sehari sampai seminggu sebelum memasuki Ramadan. Pelaksanaannya dapat dilakukan di rumah keluarga, di restoran, atau botram di tempat wisata sambil piknik. Ketika munggahan, menu makanan yang dihidangkan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sebab initnya bukanlah bermewah-mewahan, tetapi momen kebersamaannya.

Menurut budayawan Sunda, Yus Rusyana, tradisi munggahan ini menunjukan bahwa bulan Ramadan sangat dihormati dan keberadaannya lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lain.

“Istilah munggahan itu asalnya dari kata unggah yang artinya melangkah ke tempat yang lebih tinggi, jadi ini menunjukan masyarakat Sunda memandang bahwa bulan puasa itu adalah lebih tinggi dari waktu-waktu biasa,” jelasnya.

Lebih lanjut Yus menjelaskan kondisi zaman dahulu, munggahan biasa diawali dengan ngadulag atau menabuh bedug. Hal ini dilakukan sebagai tanda bahwa Ramadan segera tiba. Pada saat yang bersamaan, masyarakat Sunda juga mengamalkan sedekah munggah, yaitu sedekah yang dilakukan sehari sebelum bulan puasa. Kemudian, masyarakat juga biasa melakukan nadran atau nyadran, yaitu menemui sanak saudara dan membersihkan makam keluarga sambil memanjatkan doa. [GNFI]

Kabar Bahagia, Badak Sumatra di TNWK Kedatangan Keluarga Baru

Penulis
Mirzu
-
0
Induk badak Rosa dan anaknya (Biro Humas KLHK)

Nukilan.id – Kabar gembira dan mengharukan datang dari perkembangan fauna di tanah air, lebih tepatnya mengenai populasi salah satu hewan endemik Indonesia yang menghadapi ancaman kepunahan, yakni Badak Sumatra.

Pada hari Kamis (24/3/2022), pukul 11:44 WIB, populasi dari hewan mamalia dengan nama ilmiah Dicerorhinus sumatrensis tersebut resmi bertambah, setelah terlaluinya proses kelahiran anak badak berjenis kelamin betina dari induk bernama Rosa. Anak badan tersebut merupakan hasil perkawinan Rosa dengan badak sumatra jantan bernama Andatu.

Sekadar informasi, Rosa dan Andatu merupakan dua dari tujuh badak sumatra yang sebelumnya berada di dalam Suaka Rhino Sumatra Taman Nasional Way Kambas (SRS TNWK). Setelah kelahiran anak mereka, kini penghuni kawasan konservasi tersebut bertambah menjadi delapan individu.

Selain Rosa dan Andatu, saat ini juga terdapat lima badak sumatra lain penghuni SRS TNWK yang terdiri dari Bina (betina), Ratu (betina), Andalas (jantan), Harapan (jantan), dan Delilah (betina).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Wiratno, selaku Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, kelahiran ini membawa kabar bahagia bagi pertambahan populasi badak sumatra.

“Kelahiran badak sumatra ini merupakan sebuah kabar gembira di tengah upaya Pemerintah Indonesia dan mitra kerja meningkatkan populasi badak sumatra,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Proses kelahiran selama 3 jam

Masih mengutip sumber yang sama, dijelaskan bahwa kelahiran badak sumatra yang terjadi beberapa hari lalu tersebut bisa berjalan lancar berkat kerja sama dari tim dokter hewan, dan para perawat yang terus-menerus mengawasi perkembangan kehamilan badak Rosa bahkan sejak hamil, hingga perawatan pasca persalinannya.

Menurut penuturan drh. Zulfi Arsan, selaku Ketua Tim Dokter Hewan SRS TNWK, Rosa menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Hampir tiga jam berselang, anak badak tersebut akhirnya berhasil lahir ke dunia.

Saking pentingnya momen ini, kelahiran badak sumatra tersebut tidak hanya melibatkan berbagai dokter hewan dari sejumlah tempat konservasi berbeda di tanah air, melainkan juga dokter hewan yang berasal dari luar negeri yakni Amerika Serikat.

Sejak lama, persoalan populasi badak sumatra memang menjadi salah satu fokus pelestarian fauna yang diprioritaskan oleh masyarakat dunia. Masih menurut penuturan drh. Zulfi, selama masa kehamilan badak Rosa kerap mendapat pemberian tambahan hormon penguat janin hingga menjelang masa melahirkan.

Penantian dan perjuangan panjang Rosa

Tidak berhasil secara instan dan mudah, kelahiran anak badak sumatra baru di tahun ini sejatinya dapat terjadi setelah melalui proses perjuangan yang panjang, baik dari sejumlah pihak terlibat yang berupaya menekan penambahan populasi spesies tersebut, hingga dari perjuangan induknya sendiri dalam hal ini Rosa.

Nyatanya sebelum berhasil memperoleh keturunan seperti saat ini, Rosa telah lebih dulu mengalami sebanyak delapan kali keguguran sejak pertama kali dikawinkan pada tahun 2015, sampai akhirnya hamil untuk pertama kali pada tahun 2017.

Sampai di bulan Desember 2020, Rosa dilaporkan kembali hamil untuk yang kesembilan kalinya dan berhasil bertahan selama 476 hari, hingga melahirkan anak yang telah lama dinanti di bulan Maret 2022.

Sedikit menilik mengenai kehidupannya, Rosa sendiri diketahui merupakan salah satu badak yang awalnya hidup di alam bebas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Namun sejak tahun 2004, dirinya kerap muncul di jalan, kebun, kampung, dan bertemu dengan kendaraan serta manusia.

Kebiasaan tersebut diyakini dapat mengancam keselamatannya, sehingga kemudian hewan tersebut diselamatkan dan ditranslokasi ke SRS TNWK sejak 25 November 2005. Tak berhenti sampai di situ, upaya untuk melakukan perkembangbiakkan badak dari Rosa juga mengalami kendala, karena individu satu ini dikenal memiliki karakter yang terlalu nyaman berada di dekat manusia.

Karena kebiasaan tersebut, Rosa kurang mengalami intensitas perkawinan yang menyebabkan dirinya tidak kunjung hamil dalam kurun waktu bertahun-tahun, sehingga memicu munculnya fibroid rahim (myom) pada kandungannya.

SRS TNWK fokus pengembangbiakkan badak sumatera

Lain halnya dengan Rosa yang berasal dari alam liar, Andatu yang telah mengawini Rosa justru merupakan individu badak yang memang aslinya lahir di SRS TNWK pada 23 Juni 2012. Badak Andatu merupakan badak sumatra pertama di Asia yang lahir dalam penangkaran, selang 124 tahun sejak kelahiran anak badak sumatra terakhir di Calcutta Zoo, India.

Nama Andatu sendiri merupakan gabungan dari nama kedua orang tua badak tersebut, yakni Andalas dan Ratu, yang juga tinggal di SRS TNWK. Sementara itu enam tahun yang lalu tepatnya di tahun 2016, kedua pasangan tersebut juga berhasil melahirkan individu betina bernama Delilah, yang menjadi adik dari Andatu.

Beberapa kelahiran badak sumatra yang terjadi di SRS TNWK tentu menjadi hal yang membanggakan. Pasalnya, tempat tersebut merupakan satu-satunya tempat pengembangbiakan badak sumatra secara alami yang dibantu dengan dukungan teknologi serta kolaborasi keahlian, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sejak pertama kali diresmikan tahun 1998, SRS TNWK memiliki fokus untuk menghasilkan anak badak sumatra sebanyak-banyaknya, sesuai kondisi yang aman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup spesies badak sumatra yang kini diketahui terancam punah.

“Dengan kelahiran anak badak Rosa di SRS TNWK ini, kita menaruh harapan untuk dapat terus mendapat kabar bahagia dari kelahiran-kelahiran badak sumatra lainnya di masa depan,” pungkas Wiratno. [GNFI]

Konflik Agraria, 9 Desa di Jambi Datangi Jakarta Minta Solusi

Penulis
Mirzu
-
0
Walhi Jambi mencatat, sebanyak 162 konflik agraria terjadi dalam lima tahun terakhir di provinsi tersebut. (Foto: Istimewa/Betahita)

Nukilan.id – Belasan warga dari sembilan desa di Provinsi Jambi datang ke Jakarta untuk melakukan audiensi dengan berbagai instansi pemerintahan. Hal itu terkait dengan konflik agraria sejak 2012. Melibatkan sejumlah perusahaan perkebunan dan kehutanan di Jambi.

Fadil, warga dari desa Sarolangun, Kabupaten Ampar, mengatakan upaya tersebut ditempuh untuk mencari solusi konflik yang dihadapi masyarakat di tingkat tapak. “Karena sudah beberapa kali (kami berupaya) ke kabupaten maupun provinsi, sama dengan desa-desa lainnya, tidak ada menemukan titik terang,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Betahita, 28 Maret 2022.

Konflik yang dialami oleh masyarakat melibatkan sejumlah perusahaan perkebunan dan kehutanan di Jambi. Kasim, warga dari desa Pandan Sejahtera, mengaku mengalami upaya kriminalisasi oleh PT Indonusa Agro Mulyo yang menggarap lahan komunitas.

Konflik berawal ketika masyarakat menolak tawaran menjadi mitra plasma dari perusahaan. Pak Kasim mengungkapkan, “masyarakat menolak karena harus menyerahkan 50% lahan kepada perusahaan, sehingga sekarang lahan itu diserobot perusahaan.”

Menurut Kasim, dia dituduh menjadi penggerak ketika masyarakat membersihkan lahan usaha yang mereka dapatkan dari skema transmigrasi pemerintah pada 2020. Proses pemeriksaan hingga penetapan sebagai terdakwa terjadi sangat cepat. Saat ini Pak Kasim telah berstatus sebagai terdakwa dan harus menjalani proses persidangan.

Mardani, warga dari Kelompok Tani Jaya Bersama, Desa Simpang Rantau Gedang, Kabupaten Batang Hari, juga mengaku kelompoknya mengalami intimidasi dari perusahaan bernama PT Sawit Jambi Lestari. Menurutnya, perusahaan tersebut melaporkan sejumlah masyarakat dari kelompok tersebut ke polisi atas tuduhan pendudukan lahan secara ilegal.

“Kami bingung siapa yang sebenarnya menduduki lahan secara ilegal? Kami masyarakat punya izin, kami menduduki lahan diizinkan oleh pemerintah daerah. Sebaliknya perusahaan menduduki lahan kami di situ secara premanisme,” ujarnya.

Konflik agraria dialami secara merata oleh sembilan desa yang datang ke Jakarta. Di antaranya adalah desa Olak Kemang dan Pemayungan Kabupaten Tebo; Pandan Sejahtera dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Sungai Paur dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Rondang, Kabupaten Muaro Jambi; Simpang Rantau Gedang, Kabupaten Batang Hari; Tebing Tinggi dan Mekar Sari, Kabupaten Batang Hari; dan Batu Ampar dari Kabupaten Sarolangun.

Desa Pemayungan menjalani konflik yang berlangsung paling lama, yakni sejak 2012. Warga kerap menjadi sasaran intimidasi dan kriminalisasi lantaran mempertahankan wilayah kelola mereka yang dibebani izin Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) milik PT Lestari Asri Jaya.

Menurut Walhi Jambi, warga desa Pemayungan kerap kali didatangi preman suruhan dari perusahaan dan mendapatkan surat pemanggilan dari kepolisian untuk menyerahkan lahan yang telah mereka kelola kepada perusahaan.

Sementara itu kasus yang paling baru dialami oleh desa Tebing Tinggi pada 2021.

Menurut data Walhi Jambi, selama tahun 2017 hingga 2022, terdapat setidaknya 162 kasus konflik agraria di berbagai wilayah provinsi tersebut. Namun hingga saat ini belum ada penyelesaian dari pemerintah tingkat kabupaten maupun provinsi.

Sejak Senin (21/3/2022), rombongan masyarakat telah mendatangi berbagai instansi pemerintah dan non-pemerintah untuk melakukan audiensi serta menyampaikan laporan kasus. Diantaranya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Eksekutif Daerah Walhi Jambi Ginda Harahap mengatakan, kunjungan masyarakat ke berbagai instansi selama satu minggu terakhir merupakan bentuk kekecewaan atas belum adanya penyelesaian konkret di daerah, dari tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi.

Menurut Ginda, meski memiliki alas hak yang kuat, hingga hari ini masyarakat masih terus memperjuangkan haknya. Sementara itu perusahaan tidak menggubris dan justru mengintimidasi masyarakat.

“Kenyataannya negara ini kalah dengan perusahaan yang ada di wilayah tersebut. Ini bagian dari kelalaian negara dalam memelihara dan memastikan keadilan hukum yang ada di tingkat masyarakat paling bawah,” kata Ginda.

Menurut data Walhi, sepanjang tahun 2021 terjadi kriminalisasi sebanyak 58 kasus, yakni 52% di sektor pertambangan dan 34% di sektor kehutanan dan perkebunan.

Pengkampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi Uli Arta Siagian mengatakan, mengatakan saat ini rakyat kecil di berbagai wilayah Indonesia tengah berjuang mempertahankan tanahnya. Namun, tak sedikit yang mengalami intimidasi dan kekerasan.

“Seharusnya pengurus negara fokus untuk menyelesaikan proses konflik agraria ini karena proses penyelesaian konflik agraria adalah bentuk tanggung jawab pengurus negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Dengan terus mengabaikan persoalan konflik agraria, itu membuktikan bahwa pengurus negara gagal memenuhi hak konstitusi warga negara,” pungkas Uli. [Betahita]

BPJS Kesehatan Bahas Perubahan Tarif Layanan Kesehatan

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi kantor BPJS Kesehatan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Nukilan.id – Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan pihaknya sedang membahas perubahan tarif layanan kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan Ali saat menjadi narasumber talkshow bertema Peran Strategis IDI dalam Membangun Kemandirian dan Meningkatkan Ketahanan Bangsa dalam Muktamar IDI ke XXXI.

“BPJS Kesehatan juga berkomitmen untuk terus memperhatikan cashflow rumah sakit dan kesejahteraan dokter serta tenaga kesehatan. Kami juga tengah membahas perubahan tarif layanan kesehatan baik kapitasi di FKTP maupun tarif di rumah sakit, tetapi tentu tetap memperhatikan skenario sustainibilitas program agar tetap terjaga,” ujarnya melalui keterangan tertulis dikutip dari laman resmi BPJS Kesehatan, Senin (28/3/2022).

Ali mengatakan, peningkatan kualitas layanan menjadi tantangan fokus dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Namun terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian khususnya adalah pemerataan dari sisi suplai, baik sarana dan prasarana maupun tenaga dokter.

Ia menilai, saat ini pengelolaan Program JKN-KIS sudah banyak berubah dan semakin baik. Dari sisi layanan berbagai inovasi berbasis digital terus dikembangkan mulai dari antrean online, angka pelayanan konsultasi dokter secara online melalui telekonsultasi, monitoring status kesehatan peserta JKN-KIS yang memiliki penyakit kronis.

Hingga saat ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.351 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari puskesmas, dokter praktik perorangan, serta klinik pratama yang di dalamnya terdapat 49.093 dokter umum.

Sementara rasio dokter umum dengan peserta JKN-KIS saat ini adalah 1:3.710 dan tercatat sebanyak 2,9 persen FKTP yang bekerja sama tidak terdapat dokter umum.

BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan 2.816 Fasilitas Keseharan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang di dalamnya terdapat 69.377 dokter rumah sakit, terdiri dari 41.055 dokter spesialis dan 28.322 dokter umum.

“Memang jika berbicara tentang dokter tidak bisa tidak komprehensif. Kita harus juga berbicara pada sistem pendidikannya, pendayagunaannya, sampai pada pendistribusiannya. Tantangan Program JKN-KIS saat ini salah satunya adalah pemerataan akses layanan kesehatan di setiap daerah, agar kualitas yang didapatkan peserta sama baik di kota maupun desa,” ungkap Ghufron. [Kompas]

Kesbangpol Aceh Minta Parpol Laporkan Bila Ada Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Drs. Arsyi, M.Si. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol Aceh) Mahdi Efendi melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Drs. Arsyi, M.Si kembali mengingatkan pecerdasan politik masyarakat bukan semata tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggungjawab partai politik.

“Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada kader dan masyarakat sungguh sangat berarti dan menjadi salah satu variable atau indikator dalam penilaian indek demokrasi indonesia,” kata Drs. Arsyi, M.Si pada acara Pendidikan Peningkatan Pemahaman Etika Budaya dalam Berpolitik yang digelar Kesbangpol Aceh di Aula Dinas Kesehatan Aceh Singkil, Senin (28/3/2022).

Dikatakan, Kesbangpol Aceh saat ini sedang mengumpulakn data pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, baik tingkat pengurus kabupan kota maupun provinsi, Selanjutnya akan diteruskan ke Kemeterian Dalam Begeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh sebagai penanggung jawab pengumpulan data indikator indek demokrasi.

“Kami harapkan setiap pendidikan politik yang dilakukan parpol tolong di ekspose di media atau laporkan kepada kesbangpol secara tertulis,” katanya.

Untuk itu–katanya–kepada seluruh Kesbangpol di Aceh agar bantuan keuangan partai politik bisa di salurkan pada triwulan kedua, sehingga pemanfaatannya bisa lebih optimal.[js]

 

Kejati Aceh Teken Perjanjian Kerja Sama dengan PT. PIM

Penulis
Mirzu
-
0
Kejaksaan Tinggi Aceh tandatangani perjanjian kerja sama dengan PT. Pupuk Iskandar Muda, Senin (28/3/2022). Foto: Humas

Nukilan.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Bambang Bachtiar, SH, MH melaksanakan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dengan PT Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM) tentang “Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi”. Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di ruang rapat Kejati Aceh pada Senin, (28/3/2022) pagi.

Hal itu disampaikan Plt. Kasi Penkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, S.H dalam keterangannya kepada Nukilan.

Ia menjelaskan, perjanjian kerjasama antara Kejati Aceh dengan PT. PIM ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman sebelumnya antara Kejaksaan RI dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang telah dilaksanakan di Jakarta pada Kamis, 6 Januari 2022 lalu.

Dalam sambutannya, Kajati Aceh, Bambang Bachtiar, SH. MH, menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terealisasinya perjanjian kerja sama antara PT. PIM dengan Kejati Aceh yang merupakan salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perpupukan, Petrokimia, Agrokimia, Argoindustri dan kimia lainnya.

Dan dalam mendukung peran dan fungsinya, kata Kajati, PT. PIM membutuhkan adanya kerja sama dengan instansi lain sesuai dengan kebutuhannya yang dalam hal ini berkaitan dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan hadir dalam profesi sebagai Jaksa Pengacara negara melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) yang dapat bertindak baik di dalam dan di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara termasuk di dalamnya bertindak untuk mewakili PT. PIM sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas UU RI. No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Pasal 30 Ayat (2) menyebutkan : Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara dan Pemerintah.

Sementara itu, Direktur PT. PIM, Budi Santoso Syarif menyampaikan bahwa, PT. PIM bertugas menunjang ketahanan pangan nasional.

Dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, lanjut Budi, PT. PIM masih mengalami beberapa kelemahan yang mengakibatkan timbulnya potensi persoalan hukum, salah satunya terkait kontrak-kontrak bisnis dengan pihak ke-3.

“Sehingga PT. PIM membutuhkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dari Kejati Aceh sehingga PT. PIM dapat terhindar dari persoalan-persoalan hukum yang mungkin terjadi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Rahmad Azhar, SH. MH berharap agar kerja-sama PT. PIM dan Kejati Aceh ini dapat bersifat aktif dan berkelanjutan.

“Jadi bukan bersifat seremonial saja, artinya kesepakan ini ke depannya dapat ditindak lanjuti dengan kerja-sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik berupa pendampingan hukum, bantuan hukum dan lain-lain,” jelas Rahmad.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut dari Kejati Aceh yakni Asisten Pembinaan, M Rizal Sumadiputra,S.H.,M.H, Asisten Tindak Pidana Umum, Djamaluddin,S.H.,M.H, Kabag TU, Rachmadi,S.H, dan Para Kasi pada bidang DATUN Kejati Aceh. Sedangkan dari PT. PIM yang hadir, yakni Saifuddin Noerdin selaku SVP Sekper dan Tata Kelola, Yuanda Wattimena selaku SVP SDM, M. Taufik selaku VP Hukum dan Kesekretariatan, Dedi Ikhsan selaku AVP Humas, Rahmiga selaku Staf Hukum PT.PIM, dan Agatha Putri selaku Sekretaris Dirut PT. PIM. []

Bupati Singkil: Warganet Ikut Beri Pengaruh Pada Pemerintah Mengelola Negara

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Singkil Dulmusrid dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Drs. Arsyi, M.Si Berpose berasama peserta. (Foto: Ist.)

Nukilan.id – Bupati Kabupaten Aceh Singkil Dulmusrid menilai kepedulian masyarakat terhadap kehidupan politik belakangan ini makin menguat. Terlebih di era digital, warganet sangat berpengaruh pada sikap pemerintah dalam mengelola negara sesuai budaya politik awal yang sudah berubah.

Hal itu disampaikan Dulmusrid saat membuka kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Etika Budaya dalam Berpolitik yang digelar Kesbangpol Aceh di Aula Dinas Kesehatan Aceh Singkil, Senin (28/3/2022).

Menurut Buapti Dulmusrid perkembangan zaman perlu dipelihara agar budaya politik yang sudah terbentuk tidak hilang.

“Walapun kebudayaan politik dapat berubah, namun ada nilai-nilai dalam kebudayaan politik yang tidak berubah terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan,” katanya .

Dulmusrid menyebut, dalam logika masyarakat demokratis, perbedaan merupakan suatu
hal mutlak yang harus ada. Perbedaan adalah representasi kebebasan yang dilindungi oleh negara.

“Beda dalam pilihan politik bukan merupakan suatu hambatan kehidupan dalam berdemokrasi,” ujar Dulmusrid.

Untuk itu–lanjut dia–menjadi bangsa yang demokratis adalah impian bersama dan
untuk mewujudkannya membutuhkan partisipasi politik selurujh lapisan
Masyarakat.

“Partisipasi politik hanya dapat dilakukan apabila warga negara memiliki wawasan serta pengetahuan tentang politik. Guna menumbuhkan atau meningkatkan hal tersebut, dibutuhkan sebuah tindakan yang mampu menjadi pilar atau pondasi bagi proses
demokrasi yaitu dengan cara melakukan pendidikan politik yang baik dan benar,” demikian Dulmusrid.

Sementara Kepala Bandan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol Aceh) Mahdi Efendi melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Drs. Arsyi, M.Si menyampaikan kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Etika Budaya dalam Berpolitik merupakan rangkaian pembukaan Gampong percontohan partisipasi pengawasan pemilu di Pulau Banyak yang merupakan pilot pecontohan bekerjasama dengan Panwasli Aceh.

Dikatakan Pendidikan dan peningkatan pemahaman etika dan budaya dalam berpolitik diharapkan pengurus parpol dapat memahami etika dan budaya politik dan dan serta untuk lebih mengenal jauh terhadap media digital sebagai salah satu cara mensukseskan pemilu.

Kegaiatan turut dihadiri Bupati Aceh Singkil Kaban Kesbang Pol Aceh Singkil an H. Amril AR. SH. M. Si, Kepala Bapedda Aceh Singkil diwakili oleh Kabid Sosial dan Budaya an Musa. S. Hut. M. Si, Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala Banda Aceh an Zainal Abidin. SH. M.Si, Kepala Bidang Poldagri Bakesbangpol Aceh Singkil an Isfandi Fakhri S. Hut, perwakilan partai politik se Aceh Singkil, Perwakilan Ormas Aceh Singkil, dan perwakilan media elektronik.[js]

Cabdin Pendidikan Gayo Lues Gelar Pelatihan Perpustakaan

Penulis
irfan
-
0

Nukilan.id – Dinas Pendidikan Aceh melalui Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Wilayah Kabupaten Gayo Lues menggelar Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Digital bagi Pengelola pustaka sekolah yang berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 28-31 Maret 2022.

Pelatihan tersebut diikuti oleh pengelola perpustakaan tingkat SMA-SMK di Kabupaten Gayo Lues yang dibuka secara resmi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gayo Lues Basri SPd yang diwakili oleh Kasi Pengembangan Mutu dan Tenaga Kependidikan, di Aula Cabang Dinas tersebut, Senin (28/3/2022).

Dalam sambutannya, Kepala Seksi Pengembangan Mutu dan Tenaga Kependidikan Ali Nurdin SPd mengatakan bahwa kemajuan teknologi mendorong para pustakawan dan pengelola perpustakaan untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang teknologi informasi agar dapat memenuhi tuntutan pengguna dan mengikuti perkembangan zaman.

“Bagi pengelola perpustakaan yang enggan mengikuti perkembangan teknologi informasi akan ketinggalan zaman dan dengan sendirinya akan tersingkir,” kata Ali Nurdin dalam keterangan tertulis kepada Nukilan.id, Senin (28/3/2022).

Menurut Nurdin, saat ini perpustakaan sedang dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa tuntutan penerapan teknologi informasi di perpustakaan sekolah menjadi sebuah keharusan diera digital saat ini.

Lebih lanjut, Ali Nurdin menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para pengelola perpustakaan sekolah dalam hal penerapan teknologi informasi di perpustakaan serta untuk meningkatkan kualitas para pengelola perpustakaan sekolah di kabupaten Gayo Lues.

Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta perwakilan SMA/SMK di kabupaten Gayo Lues dengan menghadirkan narasumber dosen Prodi Ilmu Perpustakaan Dr Nazaruddin Musa MLIS yang juga sebagai ketua PD IPI Aceh dan alumni Ilmu Perpustakaan yang tergabung dalam Aceh Library Consultant (ALC) masing-masing Arkin, Zulfiqri dan Marhaban.[]

1...1,7571,7581,759...2,399Halaman 1,758 dari 2,399

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id