Beranda blog Halaman 1548

Ikamba Peringatkan Efek Domino Inflasi Pasca Kenaikan Harga BBM di Banda Aceh

0

Nukilan.id – Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh memperingatkan akan bahaya efek domino dari inflasi pasca kenaikan harga BBM yang bakal mempengaruhi kualitas ekonomi di Banda Aceh, apa lagi pasca kenaikan harga BBM di awal bulan September 2022.

Menurut Ketua Umum Ikamba Akbar Anzulai, memang laju inflasi di Kota Banda Aceh per periode Juli-Agustus 2022, mengalami penurunan. Pada bulan Juli tercatat sebesar 0,98 persen, pada bulan ini turun menjadi minus 0,32 persen, penurunan angka ini tergolong masih kecil. Namun yang harus di waspadai ketika naiknya harga BBM di awal bulan September setelah data inflasi di rilis oleh BPS ini bakal membuat kualitas ekonomi di Banda Aceh mengkhawatirkan.

Kami berharap kepada Bapak Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq untuk segera berkerja lebih serius dengan melibatkan SKPK dan unsur-unsur strategis lainnya untuk menyiapkan skema dan solusi apabila terjadinya lonjakan harga barang dan kebutuhan pokok di pasar untuk memastikan supply barang dan harga tetap terkontrol dengan baik, saat ini kita ketahui harga barang dan kebutuhan pokok sudah mulai mengalami kenaikan, Pj walikota menurut kami perlu melakukan Operasi Pasar yang benar-benar serius dan objektif, juga menyiapkan skema alternatif lainnya seperti BLT. Ini sangat serius, apalagi sebelumnya, Presiden Joko Widoo menyoroti Aceh saat mengevaluasi inflasi daerah. Aceh menjadi salah satu daerah dengan inflasi paling tinggi, yaitu 6,97 persen. Ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM yang disatu sisi sangat kita sayangkan, imbasnya adalah akan terjadi efek domino yang sangat berdampak pada banyak sektor di kehidupan masyarakat.

Penting juga bagi Pj Walikota Banda Aceh Bapak Bakrie Siddiq untuk mengintegrasikan persoalan inflasi ini secara komperhensif dan aktual bersama SKPK dengan kompak, juga unsur eksternal seperti Akademisi, LSM, pengusaha, OKP, ORMAS, dan unsur strategis eksternal lainnya sehingga mendapatkan banyak masukan serta solusi agar Pemerintah dapat mengontrol laju inflasi dan kestabilan harga barang pokok. [Wanda]

Pj Walikota Banda Aceh Diminta Optimalisasi Anggaran untuk Tingkatkan Ekonomi

0

Nukilan.id – Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2021 Kota Banda Aceh mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif. Setelah sempat minus pada tahun sebelumnya terdampak pandemi Covid-19, ekonomi Ibukota Provinsi Aceh ini mampu tumbuh sebesar 5,53 persen.

Kemudian mengenai tiga pokok penting terkait dengan tantangan perekonomian di wilayah Aceh, di antaranya mengenai pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, optimalisasi anggaran, dan program pemerintah dan kemandirian pemerintah.

Pendiri MFF Syndicate (Kelompok Kajian Polhukam dan Kebijakan Publik), Fauzan Febriansyah mengatakan, Pj Walikota Banda Aceh selama menjabat belum melakukan upaya konsolidasi dengan sejumlah UMKM di Banda Aceh.

Fauzan menilai, terkait dengan optimalisasi anggaran dalam hal menggenjot perekonomian di wilayah Banda Aceh, belum begitu memberikan satu warna pasca dilantiknya Bakri Siddiq SE MSi sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh.

Jadi, lanjutnya, apabila anggaran digenjot maka perputaran ekonomi akan meningkat karena banyak uang beredar.

“Kemudian, mengenai keterbatasan industri harusnya ada grand design yang bisa dilakukan di 2023 juga untuk mensiasati terkait industri kecil yang memang bisa menjadikan sebagai basis mendatangkan PAD daerah,” kata Fauzan kepada Nukilan, Minggu (24/9/2022).

Ia mengakui bahwa ada peningkatan perekonomian sebesar 3 persen, hanya saja 3 persen itu kalau tidak dijaga dan ditingkatkan akan menganggu stabilitas keuangan Pemko Banda Aceh.

Kata Ketua Millenial Jokowi dan Relawan Indonesia untuk Jokowi (Reliji) Banda Aceh itu, dibutuhkan satu grand design tindakan nyata dalam upaya meningkatkan perekonomian, meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi di Banda Aceh.

“Kalau ini tidak serius ditangani oleh PJ, maka bisa dipastikan Kota Banda Aceh semakin terpuruk secara pendapatan daerahnya,” ungkap Fauzan.

Lalu, lanjutnya, akan menjadi daerah yang semakin defisit secara keuangan dan ini mengganggu roda jalannya pembangunan Pemko Banda Aceh.

Di sisi lain, Fauzan juga menyoroti terkait kemampuan PJ Walikota Banda Aceh yang berhasil melobi Kementerian PUPR dengan
mendatangkan anggaran Rp13 miliar lebih.

“Harus ditunjuki dalam bentuk program apa, dan bagaimana pembagiannya sehingga secara akuntabilitas publik menjadi tahu, apa ini murni diperuntukkan untuk Pemko Banda Aceh,” terangnya.

“Nanti publik bisa mengecek apakah itu kerjanya PJ atau dari pemerintah pusat sendiri memberikan,” imbuh Fauzan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdako Banda Aceh, Mulizar mengatakan kucuran dana Rp13 miliar tersebut digunakan untuk pembangunan rumah duafa pembangunan jalan, drainase, IPAL komunal, infrastruktur air bersih, dan sanitasi. [Wanda]

Ketua PWMA: IMM Aceh Harus Siap Jadi Kader Umat yang Tangguh

0
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh (PWPA), Dr H Muharrir Asy'ari, MA. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh (PWPA), Dr H Muharrir Asy’ari, MA mengharapkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyiapkan diri menjadi kader umat, kader bangsa, dan kader persyarikatan Muhammadiyah di masa depan.

“Sebagai kader harus didukung dengan kualitas iman, berilmu dan memiliki semangat untuk berjuang di tengah masyarakat,” kata Muharrir saat menyampaikan kata sambutan dan membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) XV Dewan Pimpinan Daerah IMM Aceh di Aula Bapelkes Aceh, Kota Jantho, Aceh Besar, Sabtu, (24/09/2022).

“Kami mendukung IMM, karena merupakan bagian dari organisasi otonom Muhammadiyah. Jadi sudah seharusnya kami mengarahkan kader persyarikatan Muhammadiyah untuk menjadi sumber daya manusia dan kader umat yang tangguh,” tambahnya.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana, Muzaffar, Musda hadiri 65 perwakilan Pimpinan Cabang IMM seluruh Aceh, 15 orang dari DPD IMM Aceh dan dua orang DPP IMM Pusat. Pada acara pembukaan turut hadir unsur Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Aceh Besar, ortom tingkat wilayah dan daerah, Forum Komunikasi Alumni IMM Aceh dan tamu undangan lainnya.

Dia menambahkan, Musda IMM Aceh dengan tema Reformulasi Gerakan Dakwah Ikatan Ditengah Masyarakat yang Berubah, berlangsung 23-25 September 2022. Diantara agenda penting Musda, mengesahkan laporan pertanggungjawaban DPD IMM Aceh, dan pemilihan ketua/formatur DPD IMM periode berikutnya.

Sementara Ketua DPP IMM Jakarta, Tati, meminta aktivis IMM menggiatkan kajian yang inklusif, meningkatkan intelektualitas, dan merumuskan rencana aksi yang bermanfaat bagi pengambangan diri dan ekonomi. “Banyak peluang beasiswa untuk pengembangan diri yang perlu diraih oleh aktivis IMM,” katanya.

Dia mengharapkan, momentum Musda bukan untuk membahas hal-hal yang kurang substantif, namun dinamika masyawarah harus disertai dengan pertarungan gagasan yang berkemajuan. [Wanda]

PDI Perjuangan Aceh Buka Pendaftaran Bakal Calon Legislatif Pemilu 2024

0
Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh, Muslahuddin Daud. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Aceh mulai membuka pendaftaran penjaringan bakal calon angota legislatif untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.

Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh, Muslahuddin Daud menyampaikan pihaknya membuka peluang seluas luasnya kepada semua lapisan masyarakat untuk menjadi bakal calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada semua tingkatan mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten/Kota, DPR Aceh, dan DPR-RI.

“Kami mengajak semua kalangan yang ingin menyalurkan minat politik dalam rumah besar PDI Perjuangan dapat mendaftarkan diri langsung ke kantor DPD dan DPC PDI Perjuangan di masing-masing Kabupaten/Kota di Aceh,” kata Pria yang akrab disapa Bang Mus itu kepada media, Sabtu (24/9/2022).

Sedangkan untuk kader yang khusus memiliki KTA PDI Perjuangan agar dapat melakukan pendaftaran secara online melalui http://djarek.id/silon2022.

“Untuk kader yang sudah memiliki KTA daftarnya via online, bagi yang belum memiliki KTA atau non kader pendaftarannya langsung ke kantor DPD dan DPC Partai. Dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 1 Oktober 2022,” jelas Bang Mus.

Untuk diketahui, berkas pendaftaran dapat didownload dan ditandatangani di atas materai, lalu berkas fisik (hardcopy) diserahkan ke Sekretariat DPD dan DPC PDI Perjuangan. Sedangkan soft-file dapat diupload langsung melalui link https://bit.ly/3RVbJOy.

Sementara untuk panduan teknis pengisian sistem pencalonan penjaringan bakal calon anggota legislatif Pemilu 2024 dari PDI Perjuangan dapat didownload pada link berikut: https://bit.ly/3SbH4gj. [*]

Sah! Munawar Khalil Pimpin IKA FISIP USK

0
Munawar Khalil. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Demisioner Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Periode 2015-2017 Munawar Khalil Terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) Periode 2022-2026 dalam musyawarah besar Alumni Fisip yang diselenggarakan di Aula Fisip USK pada Sabtu 24 September 2022.

Dalam kesempatannya usai terpilih, Munawar Khalil mengatakan ia akan berfokus untuk mengatifkan kembali roda organisasi IKA Fisip USK. Kata Munawar dalam keterangan tertulis

“Insyaallah setelah ini saya akan mengaktifkan dan membangun komunikasi dengan seluruh alumni Fisip USK. Kita khawatir bila Alumni ini tidak punya wadah, karena Sangat banyak alumni Fisip USK yang kini sudah sukses. sehingga saya akan turun langsung untuk mengajak para Alumni ini untuk turut aktif berperan dalam membangun Fisip USK dan Aceh kedepan,” kata munawar.

Munawar juga menyebutkan, ia memiliki cita-cita melihat Fisip USK kedepan sebagai laboratorium sosial dan Politik di Aceh.

“Saya mempunyai cita-cita melihat Fisip USK Sebagai laboratorium sosial dan politik di Aceh. Alumni Fisip bagus-bagus, maka kita bisa bayangkan Aceh kedepan akan semakin maju bila wadah IKA Fisip USK ini dijadikan sebagai rumah kita bersama”.

Munawar khalil merupakan Alumni Fisip USK angakatan tahun 2010. Ia Putera Asal Panton Labu, Aceh Utara yang kini menjadi pengusaha sukses di nasional dan memiliki jaringan yang luas di Jakarta.

Pria yang akrab disapa Munawar ini turut aktif dalam berbagai organisasi ketika ia masih menjadi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Unsyiah 2010-2011, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Utara (GEMPURA) (Ketua Umum) 2014- 2015, Aceh Malaysia Youth Leader Forum (AMYLF) Inisiator, BRIGADE PII Aceh (Komandan) 2012-2014, PW PII Prov. Aceh (Ketua Umum) 2014-2015, Pengurus Besar (PB) Pelajar Islam Indonesia (PII) (Ketua Umum) 2015-2017, PP TIM (Taman Iskandar Muda) – Jakarta (Sekretaris Hubungan Antar Lembaga) 2017-2020, Ikatan Mahasiswa Aceh Utara Wilayah Timur (IMAUTIM) (Pembina) 2018-2019, Sekolah Pemimpin Muda Aceh – SPMA (Wakil Ketua), Anggota Mapala Leuser USK dan Ketua DPP KNPI Bidang Kehutanan.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Fisip USK, Munawar pun aktif di perpolitikan dan Aktivitas sosial Kemasyarakatan baik di Aceh maupun Nasional seperti Direktur Eksekutif Riset Politik Indonesia (Rispol), Ketua Pelaksana Milenial Road Safety Festival, Penggagas dan Tim Persiapan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Panton Labu, Tim Advokasi Qanun Jinayah & Qanun Acara Jinayah Aceh, Trainer / Pembicara dalam Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) 2016, KKN Kebangsaan di Pontianak 2014, Ketua Pelaksana Perkampungan Kerja Pelajar se-Sumatera, Relawan Kemanusiaan Penanggulangan Gempa Pidie Jaya 2016, Koordinator Suka relawan Pelajar peduli Gempa Gayo 2013, Trainer / Pembicara dalam berbagai Seminar Nasional. [Wanda]

Karang Taruna Manyak Payed Aceh Tamiang Gelar Temu Karya, Ini Jadwalnya

0
Ketua Panitia Temu Karya Kecamatan Manyak Payed Aceh Tamiang, Chairil Raiansar. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Karang Taruna Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dijadwalkan akan melaksanakan temu karya pada, Selasa (27/9/2022) di kantor camat setempat.

Ketua Panitia Temu Karya Kecamatan Manyak Payed, Chairil Raiansar mengatakan, hasil kordinasi antara pengurus Karang Taruna dengan Camat Manyak Payed disepakati jadwal pelaksanaan Temu Karya Kecamatan Manyak Payed pada 27 September 2022.

“Temu Karya Kecamatan Manyak Payed akan dilaksanakan pada 27 September 2022 pukul 09.00 WIB di aula kantor Camat Manyak Payed di Tualang Cut,” ujar Chairil Raiansar didampinggi Sekretaris Panitia, Ahfatul Ilham kepada media, Sabtu (24/9/2022).

Chairil menjelaskan, untuk tahapan pendaftaran bakal calon kandidat ketua Karang Taruna Kecamatan Manyak Payed dimulai pada tanggal 23-25 September 2022. “Tahapan pendaftaran dimulai pada Jumat (23/9/2022) dan berakhir pada Minggu (25/9/2022) pukul 17.00 WIB,” ujarnya.

Chairil menambahkan, bakal calon ketua harus memenuhi persyaratan yakni bakal calon minimal berusia 18 tahun dan maksimal 45, pendidikan minimal SMA atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan pernah menjadi pengurus Karang Taruna Kecamatan atau menjadi pengurus Karang Taruna Desa serta mendapat rekomendasi dukungan dari Karang Taruna Desa atau Ketua Pemuda Desa minimal lima Desa.

Dengan dibukanya pendaftaran tersebut, diharapkan peran serta karang taruna nantinya dapat mewujudkan salah satu pilar sosial dalam membantu tugas kemasyarakatan yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial, serta memiliki potensi kepemudaan yang berbasis hingga ke desa-desa.

“Yang jelas, bagi yang berminat untuk menjadi ketua Karang Taruna Kecamatan Manyak Payed, kami dari panitia menerima pendaftaran mulai pukul 08.00 s/d 16.00 di D’hasan Kopi, Jalan Medan-Banda Aceh Tualang Cut atau dapat menghubungi ketua panitia melalui nomor 0821-6791-1397” ujar Chairil. [Wanda]

Pj Gubernur Aceh Dinilai Mumpuni Selesaikan Sengketa Tanah Blang Padang

0

Nukilan.id – Keberadaan Ahmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh dinilai dapat menyelesaikan sengketa status tanah Blang padang Banda Aceh yang statusnya masih belum jelas. Status tanah balang padang saat ini tercatat sebagai aset Kemenhan dan pada waktu yang bersamaan juga tercatat sebagai aset pemerintah Aceh.

Hal itu disampaikan Thamren Ananda, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Aceh menangapi Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang meminta agar Pemerintah Aceh dapat menyelesaiakn polemik tersebut.

Menurut Thamren, saat ini rakyat Aceh memiliki peluang emas untuk menyeselaikan sengketa lapangan seluas 8 hektar, yang sudah mulai bermasalah kembali sejak 2008 lalu.

“Menurut saya saat inilah waktu yang tepat untuk menyelesaiakan, persoalan lapangan Blang Padang tersebut, apa lagi Pj Gubernur Aceh kita ini kan orang yang dekat dengan pemwrintah pusat dan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, jadi saya berkeyakinan beliau memiliki akses yang bagus untuk dapat menyelesaikan status lapangan Blang Padang tersebut,” kata Thamren.

“Saya menyarankan agar pemerintah Aceh dan Kemenhan mendur satu langkang dalam persoalan tanah blang padang dengan cara mawakafkan tanah tersebut ke Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, setelah itu baru di urus proses sertifikasinya” tegasnya.

Thamren berharap agar dalam proses penyelesialannya, seluruh pemangku kebijakan di Aceh terlibat agar persoalan tersebut clear and clen, tidak ada lagi pihak-pihak tertentu yang merasa memiliki tanah lapangan tersebut. []

Banjiri Stok Beras, Penyaluran Operasi Pasar Bulog Tembus 650 Ton

0
Kegiatan Operasi Pasar atau Program KPSH yang dilakukan sepanjang tahun oleh BULOG, terbukti efektif menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Sumber foto: Dananjoyo Kusumo

Nukilan.id – Guna menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras, sepanjang tahun 2022 Perum BULOG telah melaksanakan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau dikenal dengan nama Operasi Pasar di seluruh wilayah Indonesia.

Terhitung dari awal tahun hingga minggu ke 3 September ini BULOG sudah menggelontorkan sebanyak 650 ribu ton beras Operasi Pasar demi menjaga harga beras di pasaran agar tidak terjadi lonjakan.

Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/09) mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk memastikan program KPSH yang sudah berjalan lancar sepanjang tahun ini makin dimasifkan agar tidak ada gejolak harga di tingkat konsumen.

“Masyarakat jangan khawatir, BULOG menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga. Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini, berdasarakan pencatatan harga beras hanya mengalami sedikit kenaikan dikarenakan faktor kenaikan harga BBM dan memasuki musim gadu” kata Budi Waseso.

Kegiatan Operasi Pasar atau Program KPSH yang dilakukan sepanjang tahun oleh BULOG ini terbukti efektif menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Kegiatan ini juga merupakan realisasi dari Tiga Pilar Ketahan Pangan yang ditugaskan kepada BULOG yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas.

“Yang menjadi fokus kami saat ini adalah stabilitas harga beras di masyarakat, untuk itu kami akan upayakan semaksimal mungkin pelaksanaan program stabilisasi tersebut tanpa ada unsur kepentingan apapun kecuali kepentingan rakyat, terlebih ditengah situasi seperti sekarang”, tambah Budi Waseso.

Budi Waseso kemudian menjelaskan BULOG akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersediaan pangan ini. Selain memiliki jaringan infrastruktur kantor dan gudang yang tersebar sampe pelosok tanah air, BULOG sendiri juga sudah memiliki gudang retail modern sebagai pusat distribusi serta penjualan secara retail.

“Kami pastikan juga bahwa seluruh jaringan yang bekerjasama dengan Perum BULOG sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara offline maupun online, juga outlet-outlet binaan Perum BULOG seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern yang ada” kata Budi Waseso.

BULOG terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna menjaga harga beras di tingkat konsumen tetap stabil atau tidak mengalami lonjakan. []

Raqan APBA Selesai, Pemerintah Aceh Apresiasi Kerjasama DPRA

0
Sekda Aceh, Bustami, SE, M.Si, saat membacakan pendapat akhir Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRA, Banda Aceh, Jum’at (23/9/2022).

Nukilan.id – Pemerintah Aceh mengapresiasi seluruh unsur Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang telah selesai membahas Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran 2022.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah, membacakan pendapat akhir Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran 2022, di ruang Rapat Paripurna DPRA, Jum’at (23/9/2022).

“Pemerintah Aceh beserta seluruh jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran pimpinan dan Anggota DPR Aceh yang terhormat, yang dengan penuh semangat bersinergi dalam menyelesaikan rangkaian Pembahasan Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022,” ujar Bustami.

Secara khusus, Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada para Anggota DPR Aceh yang telah menyampaikan pendapat Badan Anggaran DPR Aceh, serta pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPR Aceh yang disampaikan pada tanggal 22 dan 23 September 2022.

“Alhamdulillah, atas kerjasama yang baik kita telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun Aceh Tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 dengan penuh dinamika dalam keharmonisan. Sejalan dengan itu, segala pendapat, usul, saran, dan koreksi yang bersifat konstruktif selama masa persidangan ini, akan menjadi perhatian kami untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Bustami.

Selain itu, sambung Sekda, pihaknya mengapresiasi dan menegaskan bahwa yang dihasilkan bersama dalam Sidang Dewan Yang Terhormat, merupakan bukti nyata bahwa Pemerintahan Aceh mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Aceh.

Sementara itu, untuk memenuhi harapan seluruh Anggota DPRA terkait upaya meminimalisir Silpa Tahun 2022, Sekda mengungkapkan, sebagaimana telah disampaikan pada jawaban/tanggapan Gubernur Aceh atas pendapat Banggar DPR Aceh, saat ini Pemerintah Aceh telah melakukan rasionalisasi dan menyiapkan Pakta Integritas Kepala SKPA.

“Pj Gubernur Aceh telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Aceh No. 602/15148 tanggal 19 September 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Aceh,” kata Sekda.

SE ini, sambung Sekda, menjadi dasar untuk mempercepat pelaksanaan proses Pengadaan Barang dan Jasa pada kegiatan di Perubahan APBA Tahun 2022. Sekaligus untuk peningkatan pengadaan bantuan modal kepada Koperasi dan UMKM melalui katalog elektronik lokal dan toko daring di lingkungan Pemerintah Aceh.

“Menyangkut tentang pendapat Anggota Dewan yang terhormat terkait tenaga Non-ASN sedang dilakukan pendataan tenaga Non-ASN sebagaimana petunjuk dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menjadi salah satu perhatian kami,” imbuh Sekda.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga berpesan beberapa hal kepada seluruh SKPA dan Jajaran Aparatur Pemerintah Aceh, agar pada akhir Tahun Anggaran 2022 dapat memaksimalkan capaian realisasi APBA dan meminimalisir Silpa.

Selanjutnya, Sekda juga mengingatkan Kepala SKPA untuk terus bekerja keras, berdedikasi tinggi dan profesional, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat Aceh, untuk menurunkan angka kemiskinan, penanganan stunting dan pengendalian inflasi.

Selain itu, Bustami juga berpesan agar para Kepala SKPA terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Aceh melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Aceh dan Retribusi Aceh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Selian itu juga untuk selalu bersinergi dengan DPR Aceh dan stakeholder terkait, dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022, tanpa mengabaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Demikian Pendapat Akhir Gubernur terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022. Marilah kita berserah diri kepada Allah, mudah-mudahan kehadiran kita dalam mengikuti Sidang Paripurna malam ini, mendapat taufiq dan hidayah-Nya dan semoga segala upaya dan kerja keras kita semua, dalam membangun Aceh, mendapat rahmat dan ridha dari Allah,” pungkas Sekda Aceh.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada rapat paripurna DPRA dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRA terhadap Raqan tentang Perubahan APBA TA 2022, yang berlangsung Jum’at sore, seluruh fraksi menyatakan menerima rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA-P) Tahun Anggaran 2022.

Komposisi APBA Perubahan tahun anggaran 2022 yang disepakati tersebut, terdiri atas Pendapatan Aceh sebesar Rp13.357.540.136.730, Belanja Aceh sebesar Rp16.706.717.249.433, dan Surplus/defisit sebesar Rp3.349.177.112.703.

Sementara itu, jumlah pembiayaan dalam komposisi APBA P tahun anggaran 2022 yang disepakati, terdiri dari Penerimaan sebesar Rp3.934.177.112.703, Pengeluaran Rp585.000.000.000, dan Pembiayaan Netto sebesar Rp3.349.177.112.703, dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran sebesar nol rupiah.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRA Saiful Bahri, didampingi Dalimi dan Safaruddin, selaku Wakil Ketua DPRA. Rapat dihadiri oleh seluruh perwakilan Forkopimda Aceh serta para Kepala SKPA. []

Pemko Banda Aceh Terima Penghargaan WTP 14 Kali Berturut-turut

0
Menteri Keuangan Sri Mulyani berikan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Penjabat Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq. (Foto: Humas BNA).

Nukilan.id – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada Pemko Banda Aceh karena berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2012 – 2021.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sri Mulyani kepada Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq pada acara puncak Rakernas Pelaporan Akuntasi dan Keuangan di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 22 September 2022.

Sebagai informasi, opini WTP 14 kali berturut-turut yang diraih Pemko Banda Aceh merupakan salah-satu pencapaian tertinggi pemerintah daerah di Indonesia dari 514 kabupaten/kota.

“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil dari dedikasi terbaik seluruh pimpinan dan jajaran pemerintah dan warga Kota Banda Aceh,” ujar Bakri usai menerima penghargaan.

Ia pun mengharapkan jajaran pemerintahannya dapat mempertahankan prestasi bergengsi tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

“Kita tak boleh terlena di zona nyaman, harus terus berinovasi, berbuat yang terbaik, terutama dalam pengelolaan keuangan pemerintah, yang menjadi key factor suksesnya pembangunan kota.”

Tak lupa, Bakri menyampaikan terima kasih atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan pemerintah pusat melalui kementerian keuangan kepada Banda Aceh.

“Khususnya kepada Bu Menteri Sri Mulyani, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang begitu membanggakan ini. Semoga bisa menjadi pembangkit semangat kami ke depan,” ujarnya.

Permohonan dukungan APBN untuk Banda Aceh tak luput ia sampaikan.

“Mengingat APBK yang terbatas, ditambah kondisi keuangan yang sulit pasca pandemi Covid-19, kami mengharapkan support dan bimbingan dari pusat agar program-program prioritas sebagaimana arahan pusat akan berjalan maksimal,” ujarnya lagi. []