Beranda blog Halaman 1545

Pj Gubernur Aceh dan Kepala Daerah Se-Indonesia Temui Presiden Jokowi, Ada Apa?

0
Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki menghadiri pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo, di ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 29 September 2022.

Dalam pertemuan yang diikuti seluruh Menteri, Gubernur, Bupati/walikota, Pangdam, Polda serta Kajati seluruh Indonesia, membahas tiga topik, diantaranya pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dan turut dihadiri juga Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Presiden RI Jokowi dalam arahannya mengingatkan kepada seluruh peserta yang hadir, bahwa di masa ekonomi global yang sangat sulit diprediksi ini supaya berhati-hati.

“Semua negara sulit sekarang ini, dan ekonomi global sangat sulit diprediksi, sangat sulit dikalkulasi, sangat sulit untuk dihitung, siapapun pasti akan kesulitan arahnya akan kemana, penyelesaiannya seperti apa. Ini terus saya ulang-ulang supaya kita sadar,” kata Jokowi.

Apalagi kata Presiden, setiap hari mendengar kabar krisis pangan. Ada sebanyak 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Ditambah lagi yang menjadi perhatian 19.700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan.

“Kita patut bersyukur bahwa bulan Agustus yang lalu kita mendapatkan sertifikat pengakuan bahwa Indonesia sudah swasembada beras sejak 2019. Dan dianggap memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dari internasional rice research institut, yang juga didampingi oleh FAO, tapi jangan senang dulu selagi dunia penuh dengan ketidak pastian,” sebutnya.

Namun, Jokowi menyampaikan yang menjadi momok terbesar di semua negara saat ini, adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa. Maka ia berharap semuanya adanya kekompakan dalam menyelesaikan masalah ini.

“Oleh sebab itu kita harus kompak, harus bersatu dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota sampai kebawah. Dan semua kementerian lembaga seperti saat kita kemarin menangani Covid-19. Kalau Covid-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini juga harus bersama-sama,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta para kepala daerah supaya memperhatikan serapan produk dalam negeri, supaya menggunakan produk dalam negeri. Begitu juga dengan memajukan wisata sendiri untuk menambah devisa daerah.

“Saya titip mengenai wisata, tolong diajak masyarakat berwisata di dalam negeri saja. Karena kita punya daerah-daerah wisata yang baik. Kenapa dalam situasi krisis global sekarang ini berbondong-bondong keluar negeri. Gunakan wisata di dalam negeri saja,” katanya.

Sementara itu yang terakhir mengenai kemiskinan, Presiden meminta bersama-sama menyelesaikan atau menurunkan angka kemiskinan. Karena datanya sudah lengkap dan jelas.

“Kalau kita bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju. Lingkungannya digarap, air bersih digarap bersama-sama. Karena datanya sudah ada, tinggal diarahkan, baik perbaikan rumah-rumah kumuh. Saya ingin kita kerja kongrit bersama-sama,” sebut Jokowi.

Adapun yang hadir dalam acara tersebut ikut mendampingi Pj Gubernur Aceh diantaranya Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Bupati Aceh Barat Daya, Pj Aceh Besar, Pj Bupati Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Pj Walikota Banda Aceh, Langsa, Lhoksumawe, dan Sabang. [Wanda]

Wartawan Aceh Borong Juara LKJ TMMD ke-114

0

Nukilan.id – Wartawan media dari Aceh berhasil memborong juara pada Lomba Karya Jurnalistik (LKJ) TMMD ke 114 TA. 2022 yang diselenggarakan serentak secara nasional pada tanggal 26 Juli sd 24 Agustus 2022.

Hal itu disampaikan oleh panitia lomba saat pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah kepada juara, pada Acara Rakornis TMMD ke 115 TA. 2022 yang diselenggarakan Rabu, 29 September 2022.

Dari 6 orang pemenang kategori wartawan media yang diikuti seluruh wartawan secara nasional, terdapat 2 orang pemenang dari wartawan Aceh yaitu Juara I wartawan media cetak/online dan Juara III wartawan media elektronik.

Dalam LKJ TMMD ke 114 TA 2022 sebagai Juara I wartawan media cetak/online diraih oleh T. Khairul Rahmat Hidayat dari timesindonesia.co.id dengan karyanya yang berjudul “Tim Khusus TNI Dikerahkan, Senjata Perang Bombardir Jalan Harapan di Aceh”.

Sementara sebagai Juara III wartawan media elektronik diraih oleh Afsah dari InewsTV dengan karyanya yang berjudul “Bangun Akses Jalan Warga untuk Mempermudah Petani Bawa Hasil Kebun Jengkol”.

Para pemenang menerima hadiah lomba berupa trofi, piagam dan sejumlah uang dari Mabes TNI yang pelaksanaannya dilakukan secara virtual, dimana untuk wilayah Kodam IM diserahkan oleh Kasdam IM, Brigjen TNI Hadi Basuki, S.Sos., M.M., M.Tr (Han).

SINDIK, Komitmen KPK dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Pendidikan

0
Komisi Pemberantasan Korupsi. (Foto: Radioidola)

Nukilan.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pendidikan. Laiknya dua sisi mata uang, dengan pengelolaan dana yang besar dunia pendidikan menjadi salah satu sektor rawan terjadinya korupsi, sekaligus menjadi medium yang optimum untuk menjalankan strategi preemtif guna menurunkan tingkat korupsi di Indonesia.

Hal tersebut membuat KPK mafhum dan menuangkannya ke dalam Trisula Pemberantasan Korupsi yakni mencakup strategi Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan. Berada di posisi terdepan, pendidikan harus menjadi benteng yang kokoh untuk menjaga integritas setiap insan—utamanya generasi penerus bangsa—untuk memiliki budaya antikorupsi.

“Jika melihat realita hari ini, miris rasanya mengetahui dunia pendidikan harus berkutat dengan oknum yang menjadikannya ladang untuk mengeruk keuntungan bagi individu, kelompok, atau golongan tertentu. Merujuk data perkara, KPK telah menangani beberapa kasus yang terjadi pada sektor pendidikan di Indonesia yang tentunya mengakibatkan kerugiaan keuangan negara dalam jumlah banyak,” kata Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding melalui keterangan pers pada Kamis (29/9/2022).

Di antaranya, korupsi pengadaan dan instalasi teknologi informasi (TI) Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) TA 2010-2011, Korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan TA 2011. Dari Korupsi tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp27 Miliar dari nilai kontrak Rp125 Miliar; Kemudian korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan, Provinsi Banten, TA 2017 yang diduga merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp10,5 Miliar.

Terbaru, lanjutnya, KPK melakukan tangkap tangan pada dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila). Dalam tangkap tangan tersebut, KPK bahkan salah satunya mengamankan Rektor sebagai pihak yang diduga sebagai penerima suap. Notabene Rektor merupakan orang nomor satu di perguruan tinggi dan seharusnya menjadi tauladan bagi ribuan mahasiswa yang ada di dalamnya.

Survei Integritas Pendidikan

Salah satu komitmen dan upaya KPK dalam perbaikan tata kelola sektor pendidikan, agar tindak pidana korupsi pada sektor ini tidak kembali terulang adalah melalui Survei Integritas Pendidikan atau SINDIK.

SINDIK ialah survei yang dilakukan sebagai upaya untuk memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia baik pada lingkup peserta didik maupun ekosistem pendidikan yang mempengaruhinya seperti tenaga pendidik, pimpinan, dan aspek pengelolaan.

Hasil pemetaan melalui Sindik diharapkan dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi peningkatan dan pengembangan upaya implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang lebih tepat sasaran.

Survei ini sedang berlangsung pada periode September hingga Oktober 2022. Dimana dalam pelaksanaannya, responden yang terpilih akan menerima link kuesioner melalui WhatsApp resmi bercentang hijau dengan nama pengirim Frontier. Terdapat empat kategori responden yakni siswa/mahasiswa, orang tua siswa, tenaga pendidik, dan pimpinan satuan pendidikan.

Pada tahun ini SINDIK akan melibatkan sebanyak 500 satuan pendidikan yang terdiri dari 227 sekolah dasar, 136 sekolah menengah pertama, 106 sekolah menengah atas, dan 31 perguruan tinggi. Pada tahun depan, diharapkan semakin banyak satuan pendidikan yang akan terlibat seiring dengan dijadikannya SINDIK sebagai program nasional.

Dengan skala yang lebih luas dan dukungan dari pelbagai stakeholder maka SINDIK akan dijadikan acuan untuk menilai posisi integritas dunia pendidikan Indonesia. Dengan hasil SINDIK nantinya, KPK juga akan memberikan rekomendasi perbaikan hal-hal yang dinilai kurang dan dapat dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan budaya antikorupsi di dunia pendidikan Indonesia.

Pendidikan Antikorupsi dalam Presidensi G20

Komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi sektor pendidikan juga ditunjukkan dalam forum Presidensi G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) tahun ini. KPK mengusung 4 isu utama, dimana salah satunya adalah isu “Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Antikorupsi”.

Melalui pembahasan tersebut, KPK sebagai Chair mengumpulkan berbagai praktik baik dari negara peserta G20. Selain itu, G20 ACWG juga mendapat pengayaan dari berbagai organisasi internasional yang memiliki fokus pada upaya pendidikan antikorupsi tersebut.

Hari ini, Kamis (29/9), merupakan hari terakhir pertemuan putaran ketiga G20 ACWG yang berlangsung di Canberra, Australia. Dalam pertemuan ini, KPK sebagai Chair nantinya akan menyampaikan simpulan poin-poin kesepakatan untuk selanjutnya menjadi compendium atau kumpulan praktik baik, salah satunya pada isu “Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Antikorupsi”. Compendium tersebut nantinya bisa diterapkan oleh negara-negara anggota G20 maupun dunia internasional.

IPAK 2022

Dorongan program pendidikan antikorupsi pelan-pelan membuahkan hasil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat skor Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) tahun 2022 ialah 3,93 atau naik 0,05 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Menggunakan skala indeks 0 sampai 5 dimana skor IPAK tahun ini semakin mendekati skor maksimal dan dikategorikan sangat antikorupsi.

Capaian ini menggambarkan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang telah teredukasi pendidikan antikorupsi dan menunjukkan pembangunan budaya antikorupsi secara konsisten semakin membaik. Harapannya dengan semakin banyak program pendidikan antikorupsi di tahun ini, maka skor IPAK di tahun yang akan datang kembali meningkat.

Perlu disadari, tidak kurang dari seperempat umur manusia akan dihabiskan dibangku pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Oleh sebab itu, KPK percaya dan meyakini bahwa literasi antikorupsi akan membawa bangsa ini menuju hari-hari tanpa tindak pidana korupsi dalam menjalankan sistem kenegaraannya.

Keyakinan KPK tersebut pun selaras dengan rencana pemerintah yang akan menjadikan SINDIK sebagai program prioritas nasional pada tahun 2023. Dimana masyarakat dapat mengakses Informasi mengenai SINDIK lebih lanjut melalui https://sindik.kpk.go.id/sindik2022. [Wanda]

Terdakwa Korupsi Jembatan Kuala Gigieng Pidie Dituntut 5 Hingga 8 Tahun Penjara

0

Nukilan.id – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Banda Aceh melaksanakan sidang pembacaan tuntutan terhadap lima Terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Kuala Kuala Gigieng, Kabupaten Pidie yang bersumber dari dana Otsus tahun 2018.

Tuntutan tersebut dibacakan langsung Jaksa Penuntut Umum (JPU), Dr. Fery Ichsan SH, MH pada Kamis (29/9/2022).

Adapun lima terdakwa yaitu Ir Fajri MT sebagai Pengguna Anggaran (PA), Ir. Johnneri Ferdian MT sebagai Kuasa Pengguna Anggara (KPA), Kurniawan ST, MT sebagai (PPTK), Ramli Mahmud sebagai Konsultan Pengawas dan Saifuddin sebagai Pelaksana Kegiatan.

“Ir. Fajri MT dituntut 5 tahun 6 bulan kurungan penjara serta membayar denda Rp500.000.000 subsider 6 bulan penjara,” kata Fery saat membacakan tuntutan tersebut.

Kemudian, lanjutnya, Ir. Jhonneri Ferdian, MT dengan tuntutan 5 tahun 6 bulan denda Rp300.000.000 subsider 9 bulan, untuk terdakwa Ramli Mahmud, ST dituntut 5 tahun 6 bulan penjara denda sebesar Rp300.000.000 subsider 6 bulan penjara.

“Terdakwa Kurniawan ST, MT sebagai PPTK dituntut 5 tahun 6 bulan dengan denda Rp 300.000.000 subsider 6 bulan kurungan penjara,” ujar Fery yang juga Plt Kasi Pidsus Kabupaten Pidie itu.

Sementara Saifuddin SE yang merupakan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jembatan Gigieng dituntut 8 tahun 6 bulan penjara, denda Rp500.000.000 subsider 6 bulan dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp1,6 miliar.

“Bahwa kelima terdakwa dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Gigieng didakwa dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Ri No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 1,6 Milyar berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Aceh,” jelasnya.

Sidang tersebut dipimpin Majelis Hakim Ketua M.Jamil SH.MH, Jaksa Penuntut Umum Dr. Fery Ichsan SH.MH serta masing- masing terdakwa didampingi Penasehat Hukum. [Wanda]

Musim Hujan, BMKG Minta Masyarakat Aceh Waspada Banjir dan Tanah Longsor

0
Ilustrasi Hujan Lebat

Nukilan.id – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bahwa wilayah Provinsi Aceh sudah memasuki musim penghujan, sehingga warga diminta mewaspadai bencana alam berupa banjir dan tanah longsor.

“Masyarakat tetap waspada terhadap banjir, tanah longsor, dan juga angin kencang karena Aceh sudah memasuki musim penghujan,” kata Koordinator Data dan Informasi BMKG Kelas I Aceh Besar Zakaria Ahmad di Banda Aceh seperti dilansir republika, Kamis (29/9/2022).

Zakaria menjelaskan, berdasarkan data prakiraan angin lapisan 3.000 feet, terdapat belokan angin dan konvergensi di wilayah Aceh. Kondisi suhu muka laut yang hangat juga mendukung peningkatan suplai up air dari wilayah Samudera Hindia ke wilayah Indonesia bagian barat.

“Termasuk Aceh, yang dapat mempengaruhi meningkatnya potensi pertumbuhan awan-awan konvektif yang menyebabkan terjadinya hujan di wilayah Aceh,” kata Zakaria.

Akibat kondisi itu, lanjut dia, sejumlah wilayah provinsi paling barat Indonesia itu berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, diserta petir dan angin kencang.

Sejumlah daerah yang perlu waspada meliputi Kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Singkil, Subulussalam, Sabang, Aceh Tamiang, Langsa, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Barat dan Aceh Timur.

“Maka kami imbau waspada potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan bencana lainnya, akibat hujan lebat atau hujan dengan durasi lama,” katanya.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat. Terutama mewaspadai penyakit menular yang disebabkan oleh jentik nyamuk seperti demam berdarah dengue (DBD) dan malaria.

“Untuk hal ini maka jaga kebersihan lingkungan, jangan membuang bekas makanan atau minuman yang berpotensi tertampung air hujan. Bersihkan pekarangan rumah masing-masing,” katanya.

Di samping itu, BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gelombang laut tinggi yang mencapai 4 meter di wilayah Aceh.

“Waspada potensi gelombang laut tinggi yang dapat mencapai ketinggian 4 meter di wilayah perairan Utara Sabang, Selat Malaka Bagian Utara, perairan Barat Aceh, Samudera Hindia Barat Aceh dan sekitarnya,” katanya.

Sementara perairan Sabang-Banda Aceh, perairan Barat Aceh, perairan Meulaboh-Sinabang dan perairan Lhokseumawe ketinggian gelombang laut mencapai 2,5 meter. []

Pemerintah Aceh Gencar Promosikan Kendaraan Listrik

0

Nukilan.id – Transisi Energi yang saat ini gencar dilakukan di Indonesia terus dilakukan sampai hari ini. Saat ini di Aceh sudah ada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pertama yang berlokasi di Gedung Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Wilayah Aceh, Banda Aceh. SPKLU tersebut diresmikan pada 31 Maret 2022 lalu.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Ir. Mahdinur, MM melalui Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, Dedi M. Roza, ST, M.Si mengatakan bahwa SPKLU ini akan melayani kendaraan-kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya akselerasi transisi energi.

Kebijakan transisi energi di Indonesia telah ditindaklanjuti melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada 13 September 2022.

Dedi mengatakan bahwa sebelum Inpres tersebut keluar, Pemerintah Aceh pada tanggal 4 Juli 2022 sudah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor: 16/INSTR/2022 tentang Percepatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Lingkungan Pemerintah Aceh.

“Dengan dikeluarkannya Ingub tersebut, bahwasannya bagi setiap SKPA yang akan melakukan pengadaan kendaraan dinas maka untuk memprioritaskan Kendaraan Listrik berbasis Baterai, jadi tahun 2023 nanti SKPA harus memprioritaskan sepeda motor listrik atau mobil listrik,” katanya.

Lanjutnya, Pemerintah Aceh sudah mulai melakukan transisi energi dengan melakukan pengadaan 37 unit sepeda motor listrik oleh Disperindag Aceh pada bulan Mei 2022 lalu.

Dedi menyampaikan bahwa untuk saat ini Pemerintah Aceh terus berupaya mempromosikan bahwa kendaraan listrik lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Diharapkan kedepannya SPKLU semakin banyak sehingga dapat membuat mobil listrik
makin menarik bagi masyarakat.

“Di SPKLU tersedia layanan fast charger untuk kendaraan listrik, pengisian daya untuk mobil listrik hanya butuh waktu 30-90 menit. Jika masyarakat memiliki kendaraan listrik bisa melakukan charging di SPKLU di Kantor Induk PT PLN Wilayah Aceh”, kata Dedi.

“Ke depan, PLN Aceh merencanakan akan mengembangkan 2 unit SPKLU di Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa. Jadi kalau kita ke Medan, dapat melakukan pengisian di titik-titik lokasi tersebut,” pungkasnya. []

Dinas ESDM Aceh Bakal Evaluasi Izin Tambang

0
Kantor Dinas ESDM Aceh

Nukilan.id – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh akan mengevaluasi izin tambang di Bumi Serambi Mekkah.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas ESDM Aceh Ir Mahdinur MM melalui Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Aceh, Khairil Basyar ST MT mengatakan, evaluasi tersebut penting agar kejadian yang tak diinginkan, hingga menyebabkan timbulnya korban tak terjadi lagi.

“Proses cabut izin ini harus ada evaluasi lebih lanjut, jangan sampai nanti kita cabut akan menimbulkan masalah lainnya. Apalagi penghasilan masyarakat setempat banyak dari penambangan,” ucap Khairil, Kamis (29/9/2022).

Sebagai informasi, Senin (19/9/2022) lalu, bongkahan batu di lokasi pertambangan di Peukan Bada, Aceh Besar, runtuh sehingga menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Dua korban meninggal dunia masing-masing berinisial MK dan Da. Keduanya tertimbun longsor saat sedang bekerja menghancurkan batu besar menggunakan alat berat di perbukitan kawasan Peukan Bada itu.

Khairil menjelaskan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada galian C yang berada di sekitar lokasi kejadian atas nama Zulkarnen dengan Nomor SK: IUP-OP 540/DPMPTSP/1734/UIP-OP/2021. IUP ini berlaku mulai 30 Juli 2021 hingga 30 Juli 2023.

“Sesuai IUP, lokasi pertambangan itu berada di Gampong Rima Keneurom, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar,” tuturnya.

Khairil memastikan bahwa kegiatan penambangan yang menimbulkan korban itu berada di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dari hasil pemeriksaan, jaraknya ada sekitar kurang lebih 18 meter dari lokasi izin.

“Kegiatan penambangan yang musibah ini di luar wilayah izin, ada sekitar lebih kurang 18 meter dari lokasi izin,” tandasnya. []

Pj Bupati Bener Meriah Beri Penghargaan Bhabinkamtibmas Polsek Bandar

0
Foto: Ist

Nukilan.id – Personel Bhabinkamtibmas Polsek Bandar, Polres Bener Meriah, Bripka Zainal Arifin menerima penghargaan dari Pj Bupati Bener Meriah Drs. Haili Yoga. Penghargaan itu diberikan saat apel siaga bencana di Lapangan Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Rabu, 28 September 2022.

Kapolres Bener Meriah AKBP Indra Novianto mengatakan, penghargaan yang diterima personel Bhabinkamtibmas Polres Bener Meriah itu atas partisipasinya menangani kedaruratan bencana alam di Kabupaten Bener Meriah.

“Terima kasih kepada Bupati Bener Meriah yang telah sudi kiranya memberikan penghargaan kepada personel Polri. Semoga penghargaan ini dapat memotivasi personel Polres Bener Meriah lainnya untuk selalu tanggap terhadap bencana alam,” kata Indra Novianto.

Sementara itu, PJ Bupati Bener Meriah Drs. Haili Yoga menyampaikan, apel kesiapsiagaan bencana Kabupaten Bener
Meriah Tahun 2022 merupakan momentum yang tepat bagi satuan pelaksana penanggulangan bencana untuk melakukan sinergi dan konsolidasi.

“Kita tahu bahwa bencana alam merupakan sesuatu yang sulit diprediksi, namun kita bisa melakukan antisipasi untuk meminimalisir dampak-dampak yang
akan timbul dari bencana,” Kata Haili Yoga, dalam amanatnya saat mengambil apel.

Apel ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat terhadap
musibah bencana yang menjadi ancaman baik bagi stabilitas pemerintah daerah maupun nasional. []

Polres Bener Meriah Raih Tiga Penghargaan dari KPPN Takengon

0
Foto: Ist

Nukilan.id – Polres Bener Meriah raih tiga penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Takengon. Penghargaan itu diserahkan Kepala KPPN Takengon Albert Imanuel Ginting dan diterima Kapolres Bener Meriah AKBP Indra Novianto saat workshop di Aula KPPN Takengon, Rabu, 29 September 2022.

Indra Novianto menjelaskan, penghargaan yang diterima Polres Bener Meriah tersebut terdiri dari peringkat II pengelola anggaran terbaik semester I tahun 2022 satuan kerja dalam rangka penilaian kinerja pelaksanan anggaran–reaktifasi bobot konversi >80 persen tahun 2022, Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah

Kemudian, dambung Indra, peringkat II katagori operator pengelolaan anggaran terbaik semester I tahun 2022 atas nama Bripka Indra Jaya dan piagam capaian nilai sempurna 100 persen deviasi halaman III terbaik semester I tahun 2022 kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

“Alhamdulillah penilaian KPPN Takengon, Polres Bener Meriah mendapat peringkat II pada tahun 2022. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi,” kata Indra Novianto.

Workshop yang digelar KPPN Takengon tersebut dihadiri Kapolres Bener Meriah, Kapolres Aceh Tengah, dan beberapa SKP Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.

ZFD Antarkan Rusdi Lebih Berdaya Dengan Usaha Pabrik Batu Bata

0

Nukilan.id – Rusdi begitu bahagia ketika amil Baitul Mal Aceh tiba di kediamannya di Desa Tanah Merah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Ia merupakan salah seorang mustahik (penerima zakat) program Zakat Family Development (ZFD) tahun 2021.

Ia mendapatkan bantuan sebesar Rp47 juta untuk berbagai kebutuhan dan keperluannya. Bantuan tersebut digunakan untuk membeli mesin hand tractor senilai Rp6 juta, membangun pabrik batu bata senilai Rp11 juta, dan untuk merehab rumah senilai Rp20 juta.

Sejak mendapatkan bantuan tersebut, hari-harinya tidak merasa lagi kesulitan mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang. Bahkan, hand tractor yang ia beli untuk mengolah bahan baku batu bata juga bisa disewakan ke orang lain.

“Alhamdulillah saya sudah mendapatkan penghasilan rata-rata sekitar Rp5 juta per bulan, dari hasil itu saya sudah dapat gali sumur bor di rumah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya,” ungkap ayah beranak dua itu.

Rusdi mengucapkan terima kasih kepada para muzaki dan para amil Baitul Mal Aceh. Zakat para muzaki telah menyambung harapan keluarga Rusdi. Ia membayangkan dulunya hanya seorang buruh kasar yang hanya menerima upah dari orang setiap hari.

Hari ini ia mengaku dapat mempekerjakan orang lain di tempatnya. Ia terus bersyukur atas limpahan rezeki ini. Ia berdoakan semoga para muzaki dan amil diberikan keberkahan dalam hidup dan ditambahkan rezeki. []