Nukilan.id – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Aceh, Muslim, SHi, MM dan Istri menghadiri Haul ke-2 H. Syafruddin Budiman Bin Budiman Abdullah, atau dikenal dengan panggilan Bang Syaf Panton, orangtua dari Deputi BPOKK DPP Partai Demokrat Rian Syaf di Pante Breh, Panton Labu, Aceh Utara, Minggu (23/10/2022).
Muslim tiba sekira pukul 14:50 WIB di kediaman Almarhum Syafruddin Budiman, disambut oleh keluarga. Tidak lama berselang Muslim langsung bertakziah didamping Sekretaris DPD PD Arif Fadillah, Bendahara DPD PD Nurdiansyah Alasta, Kepala Bapilu Muzakkar A Gani, Kepala Bakomstra Firdaus Noezula dan beberapa anggota DPRA dan juga anggota DPRK Aceh Utara.
Bagi Muslim, H. Syafruddin Budiman adalah sosok politisi dan pengusaha yang memiliki integritas tinggi dan peka dengan persoalan kemasyarakatan.
“Beliau pengusaha, tetapi juga seorang yang dekat dengan masyarakat,” kata Muslim.
Almarhum H. Syafruddin Budiman adalah seorang pengusaha dan politisi yang lahir di Bireuen, 26 Maret 1949 silam, dan hingga akhir hayatnya menjabat pembina Himpunan Mahasiswa Bireuen.
Dipanggil Bang Syaf Panton lantaran pria yang pernah menjadi pegawai Bina Marga tahun 1973 hingga 1976 ini, tinggal dan membuka usaha Ritel di Panton Labu, Aceh Utara. Di Panton Labulah kemudian Bang Syaf Panton “berlabuh” bersama keluarga.
Itu sebabnya, kedekatannya dengan tokoh dan ulama di Aceh Utara, Bang Syaf dipercaya menjadi Dewan Pembina Himpunan Mahasiswa Bireuen dan Dewan Pembina Ikatan Pemuda Aceh Utara. Dan pernah menjadi Ketua Brigade Pelajar Islam Indonesia (PII) Aceh Utara Tahun 1964 s/d 1967.
Dari perkawinannya dengan Hj Nuryatin, Anggota DPR Aceh periode 2003-2008 ini dikaruniai 5 putra putri. Anak pertama H. Erwin Ferdinansyah, ST, Hj. Imelda Dwiana, SE, Nelvia Suri Meina, SE, Rian Firmansyah, BBA, M.Com, dan
Mutiara Indraswari, S.IKom. []
Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Teuku Riefky Harsya (TRH) saat membuka webinar “Pemanfaatan TIK dan Reformasi Digital Dalam mewujudkan Aceh Madani” di Aula Hotel Grand Aceh Syariah, Banda Aceh, Senin (24/10/2022).
Nukilan.id – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), H. Teuku Riefky Harsya (TRH) menyebutkan Pemerintah Aceh harus menjadi leading sektor dalam proses reformasi digital. Digitalisasi birokrasi dapat menjadi pemicu percepatan hadirnya masyarakat yang cakap dan memiliki literasi digital yang tinggi.
Hal itu disampaikan TRH saat membuka webinar dengan tema “Pemanfaatan TIK dan Reformasi Digital Dalam mewujudkan Aceh Madani” yang dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kemkominfo) Direktorat Jenderal (Ditjen) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) bersama Komisi I DPR-RI secara daring dan luring di Aula Hotel Grand Aceh Syariah, Banda Aceh, Senin, 24 Oktober 2022.
Menurutnya, teknologi digital dan upaya menghadirkan Aceh yang madani merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Perkembangan teknologi harus mampu mengakselerasi terwujudnya masyarakat madani. Sehingga harapan kita, besar mewujudkan peradaban Aceh yang maju, dapat dengan cepat kita realisasikan.
“Sebagai contoh, bagaimana pemanfaatan dan penerapan teknologi menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melayani masyarakat dengan cepat, karena sudah tidak terhalang keterbatasan waktu, jarak, biaya maupun keakuratan pelayanan itu sendiri,” jelas TRH.
Selain itu, kata dia, komitmen dari semua pihak untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi tidak terbatas pada kebijakan pemerintah saja, namun juga peran serta dan kontribusi dari berbagai stakeholder lain.
“Dan kita sebagai masyarakat Aceh juga memegang tanggungjawab besar bagaimana teknologi menjadi alat untuk turut aktif berpartisipasi dalam mengisi pembangunan Aceh,” ujar TRH.
Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat itu yakin bahwa Aceh siap menghadapi pesatnya kemajuan teknologi ini.
“Alhamdulillah kita punya alim ulama dan para cendikiawan sebagai tempat kita meminta nasehat dan bimbingan, serta mengawal langkah dalam pemanfaatan TIK dan reformasi digital mewujudkan Aceh madani,” kata Sekjen DPP Partai Demokrat itu.
Disisi lain, sebagai putra Aceh dan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, dirinya tentu akan mendorong Kemkominfo untuk fokus pada pengembangan berbagai program peningkatan, pemahaman dan wawasan para generasi muda di Aceh.
“Kami di Komisi I DPR-RI khususnya saya sebagai putra Aceh, tentu akan mendorong Kemkominfo untuk fokus pada pengembangan program-program peningkatan, pemahaman dan wawasan generasi muda Aceh,” tutur TRH.
Untuk diketahui, kegiatan webinar ini menghadirkan narasumber yang handal, yaitu Akademisi Universitas Jabal Ghafur (Unigha), Teuku Syahwal, S.Pd, M.Pd, C.Ht, dan Dr. Devie Rahmawati, M.Hum. Turut hadir juga, Tenaga Ahli TRH, Aidil Mashendra, Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Isnaini Husda, Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, M. Arifin, Anggota DPRK Banda Aceh Fraksi Demokrat, Aiyub Bukhari. [Wanda]
Nukilan.id – Badan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) mengatakan bahwa studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (Kementerian Kesehatan) pada 2020 menemukan hampir 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga di Indonesia tercemar limbah tinja.
Kondisi tersebut turut menyebabkan penyebaran penyakit diare, yang merupakan penyebab utama kematian balita. Pernyataan ini disampaikan oleh UNICEF bersamaan dengan peluncuran kampanye untuk sanitasi aman pada Februari silam.
Pada kampanye yang bertajuk #DihantuiTai ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada keluarga-keluarga Indonesia, mengenai sanitasi aman dan dampak pencemaran sumber air oleh tinja terhadap kesehatan masyarakat.
UNICEF melalui kampanye itu menyerukan kepada rumah tangga Indonesia untuk memasang, memeriksa, atau mengganti tangki septiknya serta rutin menguras tangki minimal satu kali setiap tiga hingga lima tahun.
“#DihantuiTai mengambil inspirasi dari film dan acara televisi yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Di dalam kampanye ini tim ‘pemberantas tinja’ memiliki misi menyelamatkan wilayah-wilayah yang dihantui tinja,” demikian keterangan UNICEF.
Sebagai bagian dari kampanye ini, UNICEF turut meluncurkan situs www.cekidot.org yang berisi kiat-kiat praktis bagi keluarga untuk memastikan keamanan tangki septik dan informasi kontak jasa pembersihan tangki.
Upaya sanitasi baik
Perwakilan Sementara UNICEF, Robert Gass menyebut sanitasi yang aman bisa mengubah kehidupan anak-anak dan membuka kesempatan untuk mewujudkan potensi dirinya. Tetapi di Indonesia hal ini cukup sulit terwujud.
“Sayangnya, ada begitu banyak anak yang tinggal di daerah-daerah terdampak sanitasi tidak aman dan hal ini mengancam setiap aspek pertumbuhan mereka,” katanya.
Menurut UNICEF, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan mutu sanitasi dasar. Tetapi angka rumah tangga yang memiliki sambungan tangki septik yang tertutup dan dibersihkan satu kali dalam lima tahun kurang dari delapan persen.
Akibatnya limbah tinja tidak terkelola dengan baik sehingga mencemari lingkungan dan sumber air sekitar. Sementara itu salah satu tantangan utama adalah meningkatkan akses ke sanitasi aman adalah kesadaran masyarakat rendah.
Disebutkan masih banyak keluarga yang belum memahami pentingnya menghubungkan toilet dengan sistem sistem pembuangan dengan pipa atau bahwa tangki septik perlu dibersihkan secara berkala.
“Sanitasi yang tidak dikelola dengan baik bisa melemahkan daya tahan tubuh anak-anak sehingga menimbulkan dampak yang permanen, bahkan kematian. Melalui kampanye ini, kami harap akan makin banyak masyarakat Indonesia yang mau lebih berperan dalam mengelola sanitasi rumah tangga demi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak serta keluarga mereka,” ucapnya.
Peta jalan sanitasi aman
Water Sanitation and Hygiene (WASH) Specialist UNICEF Indonesia, Maraita Listyasari menyebutkan meski air minum di Indonesia tercemar, dia mengatakan ada upaya selain perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai langkah meminimalisir penyakit.
Langkah tersebut berupa rutin melakukan penyedotan septik sebanyak 3-5 kali setiap tahunnya. Kemudian memasang WC yang benar atau terhubung dengan sistem perpipaan di mana penyakit bisa menyebar melalui manusia, dengan adanya tanah yang tercemar.
“Virus bakteri bisa lewat mana saja, kalau sanitasi tidak dikelola dengan baik, maka pencemaran bisa terjadi di mana pun. WHO menunjukkan alur penyakit ini bisa masuk ke tubuh manusia, dari jari, lalat yang hinggap di makanan, lahan atau tanah, cairan dan makanan,” jelasnya.
Di sisi lain pemerintah Indonesia dalam menghadapi kondisi ini dilaporkan sedang menyusun peta jalan percepatan akses ke sanitasi yang dikelola secara aman dengan dukungan dari UNICEF dan beberapa mitra lain.
Dalam roadmap sanitation tersebut, UNICEF sudah merumuskan target akses universal sanitasi untuk memandu keseriusan daerah membenahi persoalan sanitasi seperti sampah dan juga air bersih.
“Kita juga akan mengupayakan untuk memperkuat kolaborasi dari berbagai pihak. Termasuk kolaborasi dengan pihak swasta, dengan anak-anak muda, karena semua harus saling kontribusi,” papar Chief of WASH UNICEF Indonesia Kannan Nadar.
Kannan juga mengatakan UNICEF akan meningkatkan upaya monitoring ke daerah untuk memastikan target capaian sanitasi aman bagi masyarakat secara nasional bisa tercapai. Termasuk mengembangkan inovasi atau perkembangan terkait pengelolaan air. [GNFI]
Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, saat memberikan keterangan kepada media di Pendopo Walikota Langsa, Sabtu (22/10/2022).
Nukilan.id – Pemerintah Aceh sudah bergerak cepat dalam upaya penanganan penyakit ginjal akut pada anak, yang saat ini sedang terjadi. Sejak seminggu lalu, Penjabat Gubernur Aceh bahkan telah mengingatkan dinas terkait untuk mempersiapkan berbagai upaya dan metode penanganan penyakit dimaksud.
Hal tersebut disampaikan oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki didampingi Pj Wali Kota Langsa, Said Mahdum Majid dan Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA kepada awak media, di Meuligoe Wali Kota Langsa, Sabtu (22/10/2022) sore.
“Tentunya sudah ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sudah sejak seminggu lalu Saya mengingatkan dinas terkait untuk mewaspadainya juga meminta pihak Rumah Sakit mempersiapkan berbagai upaya penanganan terhadap penyakit ini,” ujar Gubernur dalam kunkernya di Kota Langsa setelah Aceh Tamiang.
“Terkait kasus gagal ginjal akut pada anak ini, sudah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan kepada seluruh daerah tingkat provinsi untuk mendata. Kemudian, sudah ada tata kelola penanganannya. Di Aceh saat ini sedang berjalan proses pendataan. Kita tentu berharap semua bisa segera terdata dalam kesempatan pertama,” kata Pj Gubernur Aceh itu.
“Gejalanya kan jelas itu, demam, mual, muntah, pilek, kemudian urinnya berkurang. Nah kita berharap masyarakat juga pro aktif untuk melaporkan, agar pihak terkait bisa segera mendata dan menangani secepatnya,” imbuh Gubernur.
Saat ini, sambung Pj Gubernur, Pemerintah Aceh sedang menunggu rekomendasi dari Pemerintah Pusat terkait obat apa yang secara resmi dilarang peredarannya.
Achmad Marzuki menambahkan, sementara ini beberapa obat sudah di klasifikasi untuk tidak diedarkan lagi.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menambahkan, hingga saat ini jumlah kasus ginjal akut yang sedang ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Zainoel Abidin dan sejumlah RSUD lainya sebanyak 29 kasus akut.
“Berdasarkan data dari dinas Kesehatan Aceh, kemarin (Jum’at, 21/10) jumlah yang ditangani sebanyak 31 kasus. Setelah dilakukan verifikasi yang akut sebanyak 26 kasus dan yang kronis 5 kasus. Hari ini, yang akut bertambah 3. Jadi total kasus gagal ginjal akut pada anak sebanyak 29. Sedangkan yang meninggal dunia, hingga hari ini sudah 20 anak,” ujar Muhammad MTA.
Muhammad MTA menambahkan, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran Kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan tingkat provinsi di Indonesia, Kepada para kepala Rumah Sakit dan organisasi kesehatan lainnya, terkait penanganan penyakit gagal ginjal akut pada anak ini.
“Dalam SE Menkes tersebut, para Kadis Kesehatan, Kepala Rumah Sakit dan sejumlah organisasi kesehatan lainnya, diminta untuk menjalankan beberapa item, terutama untuk penanganan kasus penyakit ginjal akut pada anak,” kata Muhammad MTA.
“Harapan kita tentu saja SE ini ditindaklanjuti. Saat ini, secara umum, segala obat jenis sirup memang harus dihentikan dalam setiap pemberian resep, baik di rumah sakit maupun di apotek. Sementara itu, terkait obat apa saja yang harus dicabut total, kita masih menunggu rilis dari Kementerian Kesehatan,” imbuh MTA.
“Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, kami mengimbau masyarakat untuk pro aktif melaporkan jika ditemukan gejala-gejala seperti, demam, mual, muntah, pilek, kemudian urinnya berkurang, untuk segera melapor kepada petugas kesehatan agar bisa segera dilakukan upaya penanganan dan pendataan,” pungkas Muhammad MTA. []
Nukilan.id– Banjir Aceh Utara sangat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, terutama di sektor ekonomi. Saat ini, penanganan banjir Aceh Utara menjadi perhatian serius Pemerintah. Keseriusan tersebut dibuktikan dengan kunjungan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, ke Lhoksukon pada Selasa (18/10) lalu.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki saat meninjau lahan persawahan warga yang terendam banjir, di Gampong Matang Ubi, Kecamatan Lhoksukon, Minggu (23/10/2022).
“Penanganan banjir Aceh Utara memang menjadi salah satu atensi Pemerintah, karena memang setiap tahun banjir. Selasa lalu Menteri PUPR juga sudah datang ke sini, sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana juga sudah di sini. Jadi nanti akan dilakukan normalisasi di muara dan perbaikan tanggul. Saya berharap tahun depan tidak ada lagi banjir di sini,” ujar Achmad Marzuki.
“Tahun 2023 akan kita lakukan normalisasi sungai di Lhoksukon. Jika Waduk Keureuto selesai di tahun 2023, Insya Allah wilayah ini akan aman dari banjir. Waduk Keureuto harus selesai di akhir 2023. Jadi, kami memohon dukungan masyarakat, karena semua ini demi kepentingan masyarakat,. Dengan keberadaan waduk, maka sawah akan teraliri air dengan baik dan banjir pun teratasi,” sambung Pj Gubernur.
Achmad Marzuki mengungkapkan, banjir Aceh Utara lalu mengakibatkan 6.776 hektar sawah warga terendam dan sebanyak 3.611 hektar dipastikan gagal panen.
“itu sudah dapat penggantian asuransi yang selama ini preminya dibayar oleh Pemerintah Aceh serta bantuan benih. Dan ada juga padi terendam banjir yang dipanen masyarakat. Meski kualitasnya tidak terlalu bagus namun sudah ada pihak yang menyatakan siap membeli. Biasanya harganya itu Rp5.500, nah padi ini nantinya akan dibeli dengan harga Rp3.500 per kilogram yang akan dimanfaatkan untuk pakan ternak. ,” imbuh Pj Gubernur.
Di Aceh Utara, Pj Gubernur juga sempat singgah dan berdialog dengan Yusra, salah seorang masyarakat penerima bantuan Rumah Layak Huni, di Gampong Trieng Matang Ubi Lhoksukon. Dalam kunjungan tersebut, Pj Gubernur turut didampingi oleh Ketua DPRA Saiful Bahri.
“Assalamualaikum Ibu, bagaimana rumahnya?” tanya Gubernur pada Yusra.
“Alhamdulillah, rumahnya bagus Pak dan sudah kami tempati. Kami sekeluarga menyampaikan terima kasih atas bantuan dari Pak Gubernur,” kata Yusra.
Selanjutnya, Pj Gubernur bersama Ketua DPRA berkunjung ke Mapolsek Lhoksukon dan Makoramil Lhoksukon, yang juga terimbas banjir beberapa waktu lalu.
“Selama ini aparatur di kedua institusi ini cukup aktif terjun langsung membantu masyarakat yang terimbas banjir, meskipun markas mereka sendiri juga tak luput dari terjangan banjir. Jadi, kunjungan kami hari ini, sebagai bentuk dukungan dan penyemangat kepada teman-teman kepolisian dan TNI,” kata Pj Gubernur. []
Nukilan.id – Dalam rangka meningkatkan penegakan syariat Islam, Pemko Banda Aceh akan mengoptimalkan peran ‘Pageu Gampong’.
Hal tersebut disampaikan Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq saat memantau aktivitas malam di sejumlah lokasi wisata di Banda Aceh bersama Ketua DPRK, Farid Nyak Umar, Sabtu (22/10/2022).
Adapun sejumlah lokasi yang didatangi Pj Wali Kota bersama jajaran dan Ketua DPRK adalah di Pantai Ulee Lheue, Pantai Gampong Jawa dan di kawasan Lamnyong.
Dalam kesempatan ini, Bakri Siddiq menyampaikan Pemko akan terus bersinergi dengan DPRK dan berbagai elemen lainnya dalam penguatan penegakan syariat Islam di Banda Aceh, termasuk ide dari Farid Nyak Umar terkait memaksimalkan peran ‘Pageu Gampong’.
“Kita terus bersinergi dengan semua komponen, termasuk dengan DPRK. Kita juga dengar aspirasi masyarakat dan melihat problema di lapangan. Nanti baru kita putuskan kebijakan terbaik agar implementasi penegakan syariat Islam dapat berjalan secara kaffah,” kata Bakri Siddiq.
Ia kemudian mengatakan, dirinya dan Pemko menginginkan Banda Aceh yang tertib, tanpa ada pelanggaran syariat.
Karenanya, Pemko akan mencarikan solusi untuk meminimalisir pelanggaran syariat, termasuk di lokasi-lokasi wisata.
Kata Bakri, pembatasan aktivitas malam di sejumlah lokasi wisata sangat mungkin dilakukan. Hanya saja konsepnya akan dibahas dengan seluruh elemen agar ekonomi pelaku usaha tidak terganggu.
“Kita ingin batasi, kalau pergi ke tempat wisata jangan melampaui jamnya. Orang kalau tengah malam itu kan jam tidur. Jadi kita akan cari solusi, jalan terbaik penegakan syariat Islam tetap bisa kedepankan ekonomi. Syariat Islam dan ekonomi ini harus bisa bersanding. Kita juga memikirkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya saat diwawancarai awak media, Ketua DPRK Farid Nyak Umar menyampaikan ide agat Pemko dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan, termasuk peran ‘Pageu Gampong’.
“Kita tidak bosan-bosannya bersama Pemko, tentu kita mendengar aspirasi masyarakat bahwa Banda Aceh sebagai etalase, iconnya penegakan syariat Islam di Aceh. Artinya ketika ada yang tercoreng di Banda Aceh ini juga akan memperburuk citra Aceh,” kata Farid Nyak Umar.
Karenanya, kita terus berupaya secara bersama-sama memberikan perhatian yang sangat serius terhadap upaya penegakan syariat Islam di Banda Aceh.
“Salah-satunya adalah bagaimana kita membentuk tim pageu gampong di 90 gampong di Banda Aceh. Artinya kita fokus menjaga kawasan-kawasan wisata. Dengan hanya mengandalkan aparatur Pemko tentu tidak akan maksimal. Jadi, cara paling efektif adalah berdayakan masyarakat gampong, semua elemen apakah keuchik, ulama, aparatur gampong, tokoh masyarakat, kemudian pemuda, perempuan hingga remaja masjid ikut berkontribusi menjaga gampongnya agar tida berpotensi terjadi maksiat,” kata Farid.
Terkait dengan lokasi wisata yang rawan terjadinya pelanggaran syariat, Farid mengatakan terus mendorong Pemko agar dapat menempatkan pos pemantau yang bertugas setiap hari khusus memantau aktivitas di lokasi-lokasi wisata.
“Dengan demikian memberikan proses edukasi juga. Menegur jika ada yang melanggar syariat. Dan saya pikir ini jadi starting poin, titik tolak kita menegaskan Pemko didukung oleh DPRK dan Forkopimda sangat serius untuk meningkatkan pengawasan,” tambahnya.
Farid Nyak Umar sendiri optimis semua itu bisa dilakukan karena ia melihat Pj Wali Kota dan jajaran memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam hal penguatan penegakan syariat Islam. []
Tim peneliti saat melakukan penelitian terhadap tanaman kopi arabika varietas Gayo 3. (Foto: Ist)
Nukilan.id – Kepala UPTD Balai Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan (BBHTPP) Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Ahmad Zaini, SP, M.Si mengatakan, Aceh khususnya dataran tinggi Gayo merupakan kawasan pengembangan kopi arabika.
Di daerah itu terdapat 3 varietas unggul kopi arabika yang sudah ditetapkan sebagai Varietas Unggul Nasional (VUN) oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), yaitu varietas kopi arabika gayo 1, gayo 2, dan varietas gayo 3, masing-masing varietas tersebut memiliki keunggulan dan kekurangan baik dari sisi budidaya maupun cita rasanya.
Untuk varietas kopi arabika gayo 3 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ateng Super ini sendiri ditetapkan dan dilepas sebagai varietas unggul nasional pada 13 April 2022 lalu di Bogor Jawa Barat.
“Melalui anggaran tahun 2021-2022 kita telah melakukan berbagai tahapan pelepasan kopi arabika gayo 3, dan alhamdulillah pada bulan April lalu varietas kopi gayo 3 ini sudah dilakukan sidang pelepasan varietas di Bogor, Jawa Barat,” kata Kepala UPTD BBHTPP Distanbun Aceh itu kepada Nukilan, Senin (24/10/2022).
Zaini berharap ke depan varietas kopi arabika gayo 3 ini dapat terus dikembangkan oleh petani dengan berbagai keunggulan yang dimiliki sehingga produksi dan produktifitasnya terus meningkat.
“Jika produktifitasnya meningkat, maka taraf hidup petani dan masyarakat setempat juga akan semakin meningkat,” harapnya.
Sementara itu, Peneliti Utama/Budidaya Tanaman dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Enny Randriani menyatakan kopi arabika varietas gayo 3 atau ateng super memiliki prospek yang cukup bagus kedepan, karena penyebarannya sangat luas yaitu di Kabupaten Aceh Tengah 14 Kecamatan seluas 6.584,41 Ha, dan Kabupaten Bener Meriah 10 Kecamatan seluas 17,344,36 Ha.
Peneliti Utama/Budidaya Tanaman dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Enny Randriani bersama tim Kementan RI saat melakukan penelitian terhadap tanaman kopi arabika varietas Gayo 3. (Foto: Ist)
Kopi tersebut memiliki beberapa keunggulan diantaranya cepat berbuah, produktivitas relatif tinggi dan kualitas kopi sangat baik. Disamping itu varietas ini memiliki daya adaptasi yang cukup tinggi untuk dikembangkan di daerah dataran tinggi.
“Hanya dalam jangka waktu 2 tahun kopi gayo 3 sudah mulai berbuah. Jumlah buah/biji kopi ini dalam satu pohon sekitar 9712 buah. Varietas ini adaptif di dataran tinggi ≥1300 dpl dan tipe iklim B (Schmidt Ferguson) hujan merata sepanjang tahun. Dan tentunya perlu perawatan dengan melakukan pemupukan sesuai praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP),” jelas Enni yang juga alumni Universitas Padjadjaran (Unpad) itu.
Saat melakukan penelitian di Kabupaten Aceh Tengah, Enni melihat sudah banyak petani di wilayah tersebut yang mengembangkan kopi gayo 3, karena memang potensi hasil dari varietas kopi gayo 3 ini bisa mencapai 1,50-2,09 ton/ha/tahun biji kering.
Disebutkan, adapun ciri-ciri dan keunggulan lain dari varietas kopi gayo 3 yaitu memilki habitus pertumbuhan katai dengan tipe percabangan tegak agak mendatar dengan diameter tajuk rata-rata 2,17 m ruas cabang pendek (2,96 cm-5,00 cm) sehingga menyebabkan jarak antar dompolan buah terlihat rapat.
Kemudian, tambah Enni, daun kultivar Gayo 3 berbentuk bulat telur (oval) dengan warna daun muda (flush) hijau muda, diskus kecil dan rata, serta produksi tinggi selama 3 tahun produksi (2019-2021) 1,72 ton/ha/tahun biji kering. Dan cita rasa kopi gayo 3 baik dengan skor 84,75.
Tahapan Seleksi dan Pengujian
Kultivar yang diusul untuk dilepas merupakan hasil seleksi pohon induk secara partisipatif yang dilakukan petani terhadap populasi bersegregasi dari kultivar Ateng Jaluk (tipe katai). Kriteria seleksi awalnya lebih ditekankan pada daya hasil tinggi (berbuah lebat). Hasil seleksi diperoleh beberapa pohon induk tunggal kemudian membentuk galur-galur baru (pucuk hijau dan pucuk cokelat) yang berkembang di masyarakat.
Galur-galur baru tersebut dikembangkan petani selama beberapa generasi hingga terbentuk beberapa kultivar lokal berperawakan katai dengan nama yang beragam. Namun demikian, lanjutnya, seleksi lebih lanjut hanya menyisakan satu kultivar yang dinilai paling unggul, yaitu kultivar Ateng Super atau kopi gayo 3 (Tabel 1).(Adv)
Nukilan.id – Pemerintah Kota Banda Aceh akan segera membuat kebijakan membatasi aktivitas malam masyarakat di lokasi wisata sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam di ibu kota provinsi Aceh itu.
“Ke depan, kita batasi jangan sampai pergi ke tempat wisata itu terlalu malam,” kata Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq, Sabtu (22/10/2022) malam saat meninjau aktivitas di sejumlah lokasi wisata bersama Ketua DPRK Farid Nyak Umar dan para Kepala SKPD jajaran Pemko Banda Aceh.
Bersama Bakri Siddiq, juga turun ke lokasi, Asisten I Bachtiar, Kadishub Wahyudi, Plt Kasatpol PP dan WH M Rizal, unsur DSI, unsur TNI/Polri, Kabag Prokopim Mulizar dan tokoh masyarakat setempat.
Pemantauan dilakukan di sepanjang Pantai Ulee Lheue dan pantai Gampong Jawa serta di bantaran Krueng Lamnyong.
Pj Wali Kota dan rombongan berkesempatan menyapa para pengunjung dan meminta pelaku usaha di lokasi wisata menjaga kebersihan di sekitar lokasi.
Memantau aktivitas malam di sejumlah lokasi wisata di Banda Aceh dilakukan Pj Wali Kota dan jajaran menyusul terjadinya beberapa kasus pelanggaran syariat Islam belakangan ini.
Ia ingin melihat dari dekat seperti apa kondisi di lokasi wisata yang selama ini dinilai berpotensi terjadinya pelanggaran syariat, terutama terjadi saat larut malam.
Bakri menyampaikan, pembatasan aktivitas masyarakat di lokasi wisata akan dilakukan agar kegiatan masyarakat Banda Aceh lebih tertib dengan tujuan menekan angka pelanggaran syariat Islam.
“Makanya kami malam ini ke lapangan untuk mengiventarisir apa permasalahan, dan kami segera berunding dengan melibatkan seluruh komponen,” ujarnya.
Selain itu, kata Bakri, pihaknya juga sedang mencari solusi terbaik agar dalam penerapan syariat Islam ini tidak mengganggu ekonomi masyarakat, terutama para pelaku usaha yang mengais rezeki di tempat-tempat wisata.
“Kita akan coba cermati, mencari solusi terbaik untuk masyarakat dalam penegakan syariat Islam dan juga perekonomian warga,” kata Bakri.
Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah bosan mengawasi penerapan syariat Islam di kota ini, dengan selalu memperhatikan aspirasi masyarakat.
“Kita terus mengawal ini, karena Banda Aceh sebagai etalase penegakan syariat Islam, ketika ada sesuatu yang tercoreng di sini maka itu akan memperburuk marwah dan citra Aceh,” kata Farid.
Dalam kesempatan ini, Farid juga meminta Pj Wali Kota Banda Aceh untuk mengaktifkan kembali tim terpadu penegakkan syariat yang telah terbentuk beberapa waktu lalu, sehingga pengawasan berjalan sesuai harapan.
“Tim itu perlu diberdayakan kembali, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif, tetapi tim ini harus dipimpin langsung oleh Pj Wali Kota Banda Aceh sendiri agar lebih terintegrasi,” demikian Farid Nyak Umar. []
Nukilan.id – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Aceh Muslim, SHi, MM memberi spirit kepada kader dan bakal calon Legislatif DPRK di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Spirit itu disampaikan pada acara Launching Bacaleg di Kantor DPC Demokrat Aceh Utara dan DPC Demokrat Lhokseumawe, Minggu (23/10/2022).
Muslim menyebutkan, melihat semangat dari bacaleg Demokrat di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang sudah mendaftar, dirinya optimis 2024 mendatang targert raihan kursi DPRK di Aceh Utara sebanyak 8 kursi dari sebelumnya 5, dan raihan kursi DPRK Kota Lhokseumawe dari 3 kursi menjadi 5 kursi bisa tercapai.
“Saya paling optimis target ini bisa dicapai, apalagi pilihan bacaleg memang sosok berkualitas dari berbagai profesi. Mulai dari mantan Geuhcik, pengusaha, hingga akademisi,” kata Muslim yang juga Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat.
Hal itu disampaikan setelah melihat bacaleg dari dua daerah tersebut, termasuk Kota Lhokseumawe yang manawarkan Bacaleg dari unsur akademis hingga pengusaha muda, persis dengan Aceh Utara.
“Kita Demokrat punya modal kuat untuk membantu rakyat di Aceh Utara, Demokrat melekat simbol perdamaian di Aceh. Jadi saya sangat berharap, di Aceh Utara ini bisa menjadi basis Demokrat yang berkualitas,” ujar Muslim.
Untuk itu, Muslim menyampaikan pentingnya semangat dan percaya diri untuk meraih target kursi, bahkan bisa saja melebihi target sejauh kader dan bacaleg kompak serta bersinergi.
“Jangan anggap sepele pemilu. Pergunakan waktu yang singkat ini dengan bersilaturahmi dengan Rakyat. Terus bekerja. Datangi Rakyat yang butuh bantuan kita,” ucap Muslim.
Tidak tanggung-tanggung, kehadiran Muslim di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe dengan membawa serta rombongan DPD PD Aceh. Mereka adalah Sekretaris Arif Fadillah, Bendahara Nurdiansyah Alasta, Kepala Bapilu Muzakkar A Gani, Kepala BPOKKD Edi Kamal, Kepala Bakonstra Firdaus Noezula. Muslim juga mengajak Deputi BPOKK DPP PD Rian Syaf.
Sementara di Aceh Utara Muslim disambut ketua DPC Demokrat Aceh Utara Tantawi dan pengurus. Begitu pula di Kota Lhokseumawe, rombongan DPD PD disambut Ketua DPC Demokrat Lhokseumawe Teuku Sofianus atau biasa disapa Poncek. []
Nukilan.id – Mendukung akselerasi perekonomian Aceh dan nasional, pada awal November ini, Bank Aceh merealisaskan penyaluran pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di seluruh jaringan kantor.
Kepastian tersebut diperoleh setelah penandatanganan perjanjian kerja sama pembiayaan dalam rangka pembayaran subsidi KUR antara Deputi Bidang Usaha Mikro selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR, DR Yulius, dengan Plt Direktur Utama Bank Aceh, Bob Rinaldi, di Jakarta, Kamis (20/10/2022).
“Setelah selesai penandatanganan perjanjian kerja sama pembiayaan (PKP) ini, maka Bank Aceh Syariah resmi menjadi penyalur KUR. Kami mengucapkan terima kasih pada jajaran Bank Aceh Syariah yang sudah bekerja sama dengan baik, bersama tim dari Deputi Usaha Mikro sehingga semua berjalan dengan lancar,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM, DR Yulius.
Yulius berharap, penandatanganan PKP memberikan manfaat bagi pemulihan perekonomian, khususnya sektor UMKM di Provinsi Aceh.
“Kami percaya Bank Aceh bisa melakukan inovasi pembiayaan di berbagai sektor usaha, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM secara tepat dan akurat,” kata Yulius.
Plt Direktur Utama Bank Aceh, Bob Rinaldi, Minggu (23/10/2022) mengatakan, penandatanganan Perjanjian Kerja sama Penyaluran (PKP) dengan KemenKopUKM selaku KPA yang sudah dilaksanakan merupakan proses terakhir bagi calon penyalur KUR untuk dapat menjadi penyalur KUR.
“Sebelumnya, bagi bank calon penyalur KUR juga harus memenuhi kriteria sehat dan berkinerja baik. Selanjutnya mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi Penjaminan untuk singkronisasi aplikasi sistem online dengan pihak bank dan juga melakukan singkronisasi data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SKIP) Kementerian Keuangan dan mengikuti persyaratan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dari OJK,” ujarnya, seraya menjelaskan limit plafon bagi bank penyalur KUR menjadi kewenangan Kemenko Bidang Perekonomian.
Ditambahkan, kriteria dan persyaratan penerima KUR mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. “Dengan penandatanganan PKP ini, Insya Allah, awal November nanti realisasi KUR akan dilaksanakan di seluruh unit kerja Bank Aceh dalam rangka pemberdayaan dan menggerakkan UMKM. Pelaku UMKM selama ini sudah menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan nasional,” ujarnya.
Bob Rinaldi menambahkan, dana untuk penyaluran pembiayaan KUR Syariah tersebut adalah dana bank yang dihimpun dari masyarakat. Sementara pemerintah membantu meringankan pelaku usaha dengan memberikan subsidi margin/bagi hasil.
Dikatakan, penyaluran pembiayaan UMKM di sektor-sektor unggulan bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan akan mampu mengakselerasi peningkatan perekonomian, khususnya di wilayah Aceh.
“Selain melalui KUR, dalam perjalanannya Bank Aceh terus berkomitmen dalam penyaluran pembiayaan dengan fokus pada sektor UMKM melalui sejumlah produk. Diantaranya melalui Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) yang sudah bergulir lebih satu dasawarsa,” ujarnya.
Dijelaskan, hingga triwulan III Tahun 2022, Bank Aceh sudah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 16,9 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 6 persen (YoY) bila dibandingkan pada periode yang samapada tahun sebelumnya, yakni Rp 16,1 triliun.
Dari jumlah itu, ditambahkan pembiayaan UMKM Bank Aceh saat ini sudah dimanfaatkan oleh 7.492 nasabah atau pelaku usaha yang tersebar di seluruh Aceh. Pembiayaan bermasalah masih berada dalam profil risiko yang terjaga, seiring pelaksanaan berbagai program pelatihan bagi nasabah UMKM dalam rangka peningkatan kualitas dan pemasaran produk secara efektif.
“Penyaluran pembiayaan KUR Syariah Bank Aceh ini akan menjadi stimulus baru bagi pelaku usaha UMKM dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan produktif,” tutup Bob Rinaldi.(*)
