Beranda blog Halaman 142

Dinas PPPA Aceh Gelar Bimtek Analisis Gender dan Gender Action Budget Daerah

0
Kepala DPPPA Aceh, Meutia Juliana. (Foto: WaspadaAceh/Cut Nauval).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Aceh menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Analisis Gender dan Gender Action Budget (GAB) Daerah selama dua hari, pada 8–9 Juli 2025, di Aula Dinas PPPA Aceh.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas PPPA Aceh, Meutia Juliana, S.STP., M.Si., didampingi Plt. Sekretaris Dinas, Dasrita Bakri, S.Si., MPA. Dalam sambutannya, Meutia menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap isu gender dalam perencanaan pembangunan.

“Pemahaman yang kuat tentang analisis gender dan penganggaran responsif gender (GAB) sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas perangkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar mampu menyusun program dan kegiatan yang responsif gender. Para peserta tidak hanya menerima materi teknis, tetapi juga melakukan studi kasus dan praktik langsung dalam menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) serta Gender Budget Statement (GBS).

Melalui kegiatan ini, Dinas PPPA Aceh berharap upaya perencanaan pembangunan di daerah semakin peka terhadap isu gender dan mampu mendorong percepatan kesetaraan gender di seluruh wilayah Aceh.

Editor: Akil

Unsam Langsa Latih Siswa SMP di Aceh Timur Bikin Media Belajar Invertebrata dari Resin Akrilik

0
Produk inovasi media belajar berbahan resin akrilik yang diajari tim pengabdian Unsam kepada siswa SMP Negeri 2 Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur. (Foto: MI/Amiruddin Abdullah Reubee)

NUKILAN.ID | IDI RAYEUK — Universitas Samudra (Unsam) Langsa, Aceh, terus mendorong kontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya di wilayah pesisir. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan pembuatan media belajar bertema invertebrata pesisir kepada siswa SMP Negeri 2 Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur.

Pelatihan yang berlangsung pada Selasa (22/7/2025) ini diinisiasi oleh tim pengabdian masyarakat Unsam, yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Dalam kegiatan tersebut, para siswa diajarkan teknik membuat media belajar menggunakan bahan resin akrilik—bahan polimer yang terbuat dari monomer berbasis asam akrilik atau turunannya.

Puluhan siswa tampak antusias mengikuti setiap sesi pelatihan, mulai dari teori hingga praktik. Media belajar ini diharapkan dapat menjadi sarana edukatif yang tidak hanya memperkenalkan keanekaragaman hayati laut, tetapi juga menyenangkan secara visual.

Ketua tim pengabdian, Tri Mustika Sarjani, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mengangkat potensi kekayaan alam lokal di pesisir Selat Malaka.

“Ini tidak sekedar edukatif, selebihnya juga sesuai atau relevan apa yang ada di lingkungan siswa. Apalagi penggunaan resin akrilik dapat menghadirkan pengalaman konkrit juga menyenangkan,” kata Tri Mustika, dikutip dari Media Indonesia.

Ia menambahkan bahwa media berbasis resin akrilik memiliki keunggulan berupa daya tahan dan tampilan yang menyerupai bentuk nyata, sehingga memudahkan siswa memahami bentuk-bentuk invertebrata—hewan laut tanpa tulang belakang.

Rektor Unsam, Profesor Hamdani, menegaskan komitmen institusinya dalam membangun pendidikan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kontribusi nyata kepada masyarakat.

“Terus berupaya meningkatkan sistem akademik, memastikan bahwa pendidikan mesti didukung oleh penelitian berkelanjutan hingga tingkat global. Inisiatif penelitian kami diterjemahkan dalam program pengabdian kepada masyarakat. Lalu aktif mendukung prioritas nasional,” ujar Hamdani.

Ia juga menyampaikan harapannya untuk menjadikan Unsam sebagai universitas yang mandiri dan unggul, dengan terus menjalin kerja sama lintas sektor demi memajukan anak negeri dan Indonesia secara keseluruhan.

Kegiatan ini turut melibatkan dua mahasiswa Unsam semester lima, yakni Putri Cinta Br Ginting dan Nadya Annisa, serta anggota tim lainnya, Dr Mawardi.

Editor: AKil

Audiensi dengan Kajati, PWI Aceh Harapkan Kolaborasi dalam Literasi Hukum

0
Kajati Aceh, Yudi Triadi,S.H.,M.H menyerahkan cinderamata untuk Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin pada silaturahmi Pengurus PWI Aceh dengan Kajati di ruang kerja Kajati Aceh, Selasa, 29 Juli 2025.(Foto: Penkum Kejati Aceh).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Yudi Triadi, di ruang kerjanya di Banda Aceh, Selasa (29/7/2025).

Rombongan PWI Aceh dipimpin langsung oleh Ketua Nasir Nurdin, didampingi Sekretaris Muhammad Zairin, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Azhari, Kasi Organisasi & Keanggotaan M. Nazar A. Hadi, serta CEO Media Andalas, Marzuki.

Sementara dari jajaran Kejati Aceh, Kajati Yudi Triadi turut didampingi Asisten Intelijen Mukhzan dan Kasi Penkum Ali Rasab Lubis.

Pertemuan berlangsung dalam suasana santai yang diawali dengan perkenalan antar pengurus. Kajati Aceh kemudian memaparkan perjalanan kariernya, termasuk program strategis yang ditugaskan oleh Kejaksaan Agung RI.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, melaporkan perkembangan organisasi yang kini menghimpun hampir 500 anggota dari berbagai media di seluruh Aceh.

“Anggota PWI di seluruh Aceh saat ini hampir mencapai 500 orang yang bekerja di berbagai media. Dari jumlah itu, sekitar 60 persen sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada jenjang Muda, Madya, dan Utama. Kami siap berkolaborasi dengan kejaksaan,” kata Nasir Nurdin.

Usulan kolaborasi juga disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Aceh, Azhari. Ia berharap ada pelatihan khusus dari Kejati Aceh untuk meningkatkan kapasitas wartawan dalam meliput isu-isu hukum.

“Ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan pengetahuan wartawan saat menulis laporan atau pemberitaan terkait hukum. Banyak hal yang perlu disampaikan secara benar kepada masyarakat, bukan malah membuat masyarakat bingung membaca laporan wartawan,” ujar Azhari.

Permohonan lain datang dari M. Nazar A. Hadi yang mengusulkan agar lapangan futsal di kompleks Kejati Aceh dapat digunakan untuk latihan rutin tim futsal PWI Aceh menjelang ajang tiga tahunan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas).

“Kami ada agenda tiga tahunan PWI yaitu Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) di mana futsal menjadi salah satu cabor yang dipertandingkan. Untuk itu kami perlu latihan rutin,” kata Nazar.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kajati Aceh menyambut baik usulan yang disampaikan dan meminta agar komunikasi lebih lanjut dilakukan melalui Kasi Penkum Kejati Aceh.

Ia juga mempersilakan PWI Aceh memanfaatkan fasilitas Podcast Kejati Aceh bertajuk Ngopi Bajak (Ngobrol Pintar Bareng Jaksa) sebagai wadah diskusi dan penyebaran informasi seputar kejaksaan dan dunia kewartawanan.

Mengakhiri kunjungan, rombongan PWI Aceh diajak berkeliling melihat langsung studio Podcast Kejati oleh Asisten Intelijen Kejati dan Kasi Penkum.

Editor: AKil

Dinas Pangan Aceh Perketat Pengawasan Harga Beras, Libatkan Satgas Pangan

0
Ilustrasi Beras. (Foto: pertanian.go.id)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH Dinas Pangan Aceh memperketat pengawasan harga dan distribusi beras di seluruh wilayah provinsi menyusul kenaikan harga yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Langkah ini dilakukan guna mencegah praktik permainan harga di tingkat distributor maupun pedagang eceran.

Analis Kebijakan Pertama Harga Pangan Dinas Pangan Aceh, Nancy Ekariany, dalam perbincangan dengan RRI Banda Aceh, Selasa (22/7/2025) lalu, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengerahkan enumerator di seluruh kabupaten dan kota untuk memantau pergerakan harga bahan pokok setiap hari, termasuk beras.

“Dinas Pangan punya enumerator di 23 kabupaten/kota. Tugas mereka memantau harga-harga di pasar setiap hari. Dari situ bisa terlihat langsung apakah ada unsur kesengajaan atau permainan harga,” kata Nancy dikutip dari RRI.

Salah satu fokus utama pemantauan adalah harga beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang ditetapkan pada kisaran Rp13.100 per kilogram. Nancy menegaskan, jika ditemukan pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET), maka pihaknya akan segera melaporkannya ke instansi berwenang.

“Jika ada pelanggaran, seperti penjualan melebihi HET, maka akan ditindaklanjuti. Kita libatkan Satgas Pangan untuk turun langsung ke lapangan,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Dinas Pangan juga bekerja sama dengan Satuan Tugas Pangan yang terdiri dari berbagai instansi lintas sektor. Tim gabungan ini rutin meninjau pasar-pasar tradisional guna mengantisipasi potensi kecurangan dan menjaga keterjangkauan harga pangan.

Nancy berharap kolaborasi lintas lembaga ini dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan di Aceh, serta melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pelaku usaha mikro kecil, dari dampak lonjakan harga.

Editor: Akil

Dinas ESDM Aceh Usulkan 1.762 Sumur Minyak Rakyat untuk Legalisasi

0
Ilustrasi Sumur Minyak. (Foto: law-justice.co)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan sebanyak 1.762 sumur minyak rakyat kepada Kementerian ESDM untuk mendapatkan legalitas. Usulan ini juga disertai dorongan agar dibentuk badan usaha yang akan mengelola produksi minyak rakyat.

“Untuk sementara (yang telah diusulkan ke pusat) 1.762 sumur. Jumlah ini masih akan diklarifikasi lagi,” kata Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Provinsi Aceh, Dian Budi Dharma, di Banda Aceh, Kamis, 31 Juli 2025.

Adapun sumur-sumur minyak rakyat tersebut tersebar di empat kabupaten, yakni Bireuen sebanyak 67 sumur, Aceh Utara 18 sumur, Aceh Timur 780 sumur, Aceh Tamiang 873 sumur, serta 24 sumur di wilayah kerja Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang legalitas pengeboran sumur minyak rakyat. Regulasi ini hanya berlaku untuk sumur rakyat yang sudah beroperasi sejak lama, bukan untuk sumur baru.

Bahlil mencatat terdapat sekitar 30 ribu sumur rakyat yang siap mendongkrak lifting minyak nasional, guna mencapai target APBN sebesar 605 ribu barel per hari (bph). Sebagian besar sumur rakyat berada di Pulau Sumatera, seperti Aceh, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Dalam beleid tersebut, pengelolaan sumur rakyat akan dilakukan oleh koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), atau usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah. Nantinya, perusahaan minyak dan gas bumi (migas) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di sekitar sumur rakyat akan membeli produksi minyak dengan harga 70–80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP).

Dian Budi menyebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah meminta para bupati di empat daerah penghasil minyak rakyat tersebut untuk segera mengusulkan masing-masing satu BUMD, koperasi, dan satu UMKM sebagai pengelola.

“Di Aceh, ada empat kabupaten yang wilayahnya terdapat sumur rakyat. Jadi setiap kabupaten ada satu BUMD, koperasi dan UMKM. Sumur-sumur terdata yang bisa menjual ke Pertamina atau KKKS,” ujarnya.

Nantinya, seluruh sumur minyak rakyat di Aceh akan digabung ke dalam badan usaha, koperasi, dan UMKM sehingga bisa menjual hasil produksi kepada Pertamina maupun KKKS. Proses pembentukan ini merupakan kewenangan bupati bersama pemerintah provinsi, dengan dukungan BPMA serta Ditjen Migas yang bertugas melakukan klarifikasi data sumur rakyat.

Sementara itu, Wakil Kepala BPMA, Nizar Saputra, menambahkan bahwa pihaknya masih perlu melakukan inventarisasi lebih lanjut untuk memastikan data yang tersedia.

“BPMA terus melakukan koordinasi teknis dengan Kementerian ESDM untuk melakukan follow up inventarisasi bersama dengan para Bupati di wilayah kerja Aceh,” kata Nizar.

Antisipasi Banjir Rob, Pemkab Aceh Utara Pasang 1.000 Geobag di Lhok Puuk

0
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rabu (30/07/2025) melaksanakan giat kerja bakti bersih-bersih lumpur pasir laut menutupi badan jalan dan pemasangan Geobag diwilayah terdampak banjir rob di Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon. (Foto: Pemkab Aceh Utara)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan aksi tanggap banjir rob dengan menggelar kerja bakti pembersihan lumpur pasir laut dan pemasangan geobag di Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Rabu (30/7/2025).

Kegiatan ini difokuskan pada pembersihan pasir laut setebal 30 sentimeter yang menutupi badan jalan serta pemasangan 1.000 unit geobag di sepanjang garis pantai yang mengalami abrasi.

“Dengan membersihkan pasir tersebut, warga dapat kembali menggunakan jalan dengan aman dan nyaman. Pembersihan ini juga membantu mencegah gangguan lalu lintas dan memastikan keselamatan warga,” ujar Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Aceh Utara, M. Rizal, ST.

Ia menambahkan, banjir rob yang kerap terjadi saat pasang purnama di kawasan pesisir seperti Lhok Puuk telah menyebabkan kerusakan signifikan, termasuk rusaknya 38 unit rumah akibat luapan air laut dan gelombang pasang.

Sebagai upaya mitigasi, pemerintah daerah memasang geobag yang dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan struktur beton.

“Geobag dapat membantu melindungi pantai dari erosi dan abrasi, serta menjaga kestabilan lahan. Selain itu, geobag juga dapat menjadi solusi yang ramah lingkungan dibandingkan dengan struktur beton yang lebih keras,” tambah Rizal.

Langkah ini menjadi bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menanggapi bencana pesisir sekaligus menjaga infrastruktur dan keselamatan warga di wilayah terdampak.

Editor: AKil

Polresta Banda Aceh Tangkap Pelaku dan Penadah Kasus Curanmor di Ulee Kareng

0
Pelaku pencurian kendaraan bermotor yang diduga terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor di kawasan Ulee Kareng, Banda Aceh. (Foto: Dok Polresta Banda Aceh)

Nukilan | Banda Aceh — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial FR (39), warga Aceh Tamiang, yang diduga terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor di kawasan Ulee Kareng, Banda Aceh.

Penangkapan dilakukan oleh Unit VI Ranmor di kawasan Simpang Seulawah, Seutui, Banda Aceh, pada Selasa (15/7/2025) lalu.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Heri Purwono melalui Kasat Reskrim Kompol Fadillah Aditya Pratama mengatakan bahwa penangkapan pelaku merupakan tindak lanjut dari dua laporan warga terkait pencurian sepeda motor di wilayah Ulee Kareng.

“FR diduga mencuri sepeda motor jenis Honda Scoopy milik Mawarni di Gampong Lambhuk pada 15 April 2025, serta sepeda motor Honda Beat di Gampong Pango Raya pada Mei 2025,” ujar Kompol Fadillah dalam keterangannya kepada Nukilan, Rabu (30/7/2025).

Menurut Fadillah, berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku juga menjual motor hasil curiannya ke wilayah Lueng Putu dan Tringgadeng, Kabupaten Pidie Jaya.

Dari hasil pengembangan, petugas turut mengamankan dua orang yang diduga sebagai penadah kendaraan curian. Penadah pertama, berinisial EKO, ditangkap di rumahnya di Lueng Putu. Polisi menemukan satu unit Honda Scoopy warna merah hitam yang dilaporkan hilang di Ulee Kareng.

Penadah kedua, berinisial MZ, ditangkap di salah satu warung kopi di kawasan Tringgadeng, bekerja sama dengan Resmob Polres Pidie dan Polres Pidie Jaya. MZ diduga menerima sepeda motor jenis Honda Beat dari pelaku FR. Saat ini, pelaku dan dua penadah telah diamankan di Polresta Banda Aceh untuk proses penyidikan lebih lanjut. []

Reporter: Sammy

Reza Rahardian Main Didong di Takengon, Antusias Ikuti Kesenian Tradisional Gayo

0
Reza Rahardian tampak duduk bersama delapan warga lokal dan mengikuti irama dengan menepuk-nepuk tangan, gerakan khas dari pertunjukan didong. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.ID | TAKENGON – Aktor ternama Reza Rahardian terlihat antusias memainkan didong, kesenian tradisional khas masyarakat Gayo di Aceh. Momen tersebut terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @takengon.dump.

Dalam video berdurasi singkat itu, Reza tampak duduk bersama delapan warga lokal dan mengikuti irama dengan menepuk-nepuk tangan, gerakan khas dari pertunjukan didong.

“Reza Rahardian main didong,” tulis akun tersebut.

Ternyata, keikutsertaan Reza dalam kesenian ini berlangsung di sela-sela aktivitas syuting film terbarunya yang berjudul Black Coffee di Takengon, Aceh Tengah. Dalam film tersebut, Reza berperan sebagai seorang petani kopi Gayo yang mengalami kebutaan.

Dilansir Nukilan.id dari berbagai sumber, didong merupakan kesenian rakyat Gayo yang menggabungkan unsur tari, vokal, dan sastra. Kesenian ini telah berkembang sejak masa Reje Linge XIII dan dikenal luas di wilayah Takengon dan Bener Meriah.

Salah satu seniman yang dikenal memiliki kepedulian besar terhadap pelestarian didong adalah Abdul Kadir To’et. (xrq)

Reporter: Akil

DPRA Desak BULOG Segera Stabilkan Harga Beras

0
Aceh Surplus Beras
Ilustrasi beras bulog. (Foto: Perum Bulog)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota Komisi II DPR Aceh, Fuadri, menyoroti lonjakan harga beras di Aceh yang dinilai tidak sejalan dengan klaim surplus produksi pangan oleh dinas pertanian. Ia mempertanyakan ke mana perginya beras Aceh jika memang produksi melimpah.

“Kalau memang surplus, pertanyaannya: ke mana beras Aceh hari ini? Apakah masih di Aceh, atau sudah keluar? Atau jangan-jangan justru tersimpan di gudang-gudang pengusaha, bukan di gudang BULOG?” kata Fuadri dalam perbincangan dengan RRI Banda Aceh, Selasa (22/7/2025).

Ia menjelaskan, kenaikan harga gabah yang ditetapkan pemerintah menjadi minimal Rp6.500 per kilogram memang ditujukan untuk memberikan insentif kepada petani. Namun, kebijakan ini justru berdampak pada naiknya harga beras di tingkat konsumen.

“Kalau dulu beli di bawah Rp6.000, sekarang minimal Rp6.500. Otomatis harga beras ikut naik. Bahkan saya pantau sendiri di lapangan, harga beras premium bisa naik dari Rp235 ribu menjadi Rp250 ribu per karung 15 kilogram hanya dalam dua minggu,” ungkapnya.

Melihat kondisi tersebut, Fuadri mendesak Perum BULOG agar segera mengeluarkan cadangan beras ke pasar untuk menstabilkan harga. Ia mengingatkan pentingnya langkah cepat guna mencegah penimbunan dan spekulasi harga oleh pihak-pihak tertentu.

“Kita harus gedor BULOG agar bergerak cepat. Jangan sampai beras-beras itu hanya disimpan di gudang, apalagi jika ada indikasi disalurkan ke pihak-pihak tertentu saat harga sedang tinggi,” tegasnya.

Fuadri juga meminta pemerintah dan aparat terkait untuk turun langsung ke lapangan memastikan ketersediaan dan distribusi beras berjalan sebagaimana mestinya.

“Jangan tinggal diam. Ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah harus hadir dan menjamin stabilitas harga pangan, terutama beras yang paling vital,” tutup Fuadri.

DPRA Gelar Paripurna, Gubernur Aceh Sampaikan Jawaban atas Pendapat Banggar Terkait APBA 2024

0
DPRA Gelar Paripurna, Gubernur Aceh Sampaikan Jawaban atas Pendapat Banggar Terkait APBA 2024. (Foto: DPRA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (30/7) sore dengan agenda Penyampaian Jawaban/Tanggapan Gubernur Aceh terhadap Pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRA atas Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRA Salihin, S.H., turut dihadiri unsur Forkopimda Aceh, pimpinan dan anggota dewan, plt. Sekda Aceh yang mewakili Gubernur Aceh, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.

Dalam pembukaan rapat, pimpinan sidang menyampaikan harapan agar tanggapan Gubernur Aceh dapat mengakomodasi usulan dan saran yang sebelumnya disampaikan Banggar.

“Apabila anggota dewan masih terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, hal tersebut akan dibahas pada Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRA yang dijadwalkan esok Kamis (31/7) pukul 10.00 WIB,” ujar Salihin.

Menanggapi pandangan Banggar, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRA atas masukan yang diberikan. Pemerintah Aceh memaparkan capaian realisasi APBA 2024, di antaranya:

  • Pendapatan daerah mencapai Rp11,39 triliun atau 101,18% dari target.

  • Realisasi belanja sebesar Rp9,45 triliun atau 96,36% dari target.

  • Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp530,26 miliar.

Pemerintah Aceh juga memaparkan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah, mengoptimalkan pendapatan asli Aceh (PAA), dan memastikan efektivitas program prioritas di bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, syariat Islam, hingga pertanian.

Selain itu, disampaikan pula bahwa upaya perpanjangan dana Otonomi Khusus Aceh terus dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.

Menutup rapat, Wakil Ketua DPRA menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mengikuti jalannya paripurna. Sidang resmi ditutup setelah seluruh agenda selesai dibahas.