Nukilan.id – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM , menyatakan siap untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat kemukiman Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, agar dibukanya pintu masuk dan keluar Jalan Tol Sigli-Banda Aceh di wilayah Saree.

“Tentunya kita akan melaporkan harapan masyarakat Saree kepada pimpinan yang berwenang,” ujar Iswanto, saat bertemu dengan tokoh masyarakat Kemukiman Saree, di Masjid Saree, Selasa, (7/3/2023).

Dalam kesempatan itu, Iswanto menjelaskan, jika kewenangan pengaturan ruas jalan tol berada di bawah Kementerian PUPR RI dan juga Kementerian BUMN selaku koordinator kontraktor pelaksana proyek jalan tol.

“Oleh sebab itu, nantinya kita para pemangku kebijakan di Aceh Besar mulai dari Bupati, Ketua DPRK dan unsur Forkopimda secara bersama-sama menjumpai para pimpinan berwenang di Jakarta untuk menjelaskan betapa pentingnya pintu tol dibuka di Saree,” ujar Iswanto.

Sebelumnya, Mukim wilayah Saree, Syarbaini, menyampaikan harapannya agar unsur pimpinan di Kabupaten Aceh Besar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat agar pintu tol dibuka di Saree.

Syarbaini mengatakan, mayoritas mata pencaharian masyarakat Saree adalah pedagang kecil yang menjajakan produknya kepada masyarakat yang melintas di jalan Banda Aceh-Medan. Selain itu, rata-rata masyarakat Saree juga berprofesi sebagai petani, dimana hasil panennya dijual ke luar daerah.

“Saat terjadinya longsor di jalan wilayah Saree saja, banyak pengguna jalan melintasi Jalan Laweung, sehingga lintasan Saree jadi sepi dan para pedagang di sini menurun drastis pendapatan hariannya. Lalu bayangkan bila Jalan Tol tuntas dibangun, bagaimana nasib kami pedagang di Saree,” kata Syarbaini.

Menurut Syarbaini, pembukaan pintu masuk dan keluar tol menjadi solusi untuk mengatasi dampak ekonomi bagi pedagang Saree akibat adanya jalan tol.

“Dengan adanya pintu masuk, setidaknya masih ada masyarakat yang terpikir singgah di Saree untuk membeli jajanan oleh-oleh dan keperluan lainnya,” tutur Syarbaini.

Hal senada juga disampaikan Ketua Asosiasi Pedagang Saree, Bustami. Berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya saat longsor jalan terjadi di Saree, sebanyak 70 persen penjualan harian pedagang di Saree menurun akibat sepinya pengendara yang melintas di Saree. Saat itu banyak orang memilih Jalan Laweung sebagai jalur alternatif dari dan ke Banda Aceh.

“Saya yakin, jika jalan tol tuntas maka penjualan pedagang Saree turun sampai 90 persen. Semua orang lebih memilih jalan tol ketimbang melintasi Saree di jalan Banda Aceh-Medan,” kata pemilik warung Kopi Cik Gu Saree itu.

Pria yang juga akrab disapa Cik Gu itu berharap pintu tol dapat dibuka di wilayah Saree. Dengan demikian masih ada pilihan bagi penggunan jalan tol untuk singgah di Saree. Sehingga ekonomi pedagang pun tidak berhenti berdenyut.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali, Kapolres Aceh Besar AKBP Carlie Syahputra Bustamam, dan sejumlah Kepala Dinas terkait dilingkup Pemkab Aceh Besar. []

Nukilan.id  – Guna mengisi konten website gampong, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominsa) Pidie bersama Diskominsa Aceh menggelar pelatihan jurnalistik untuk operator.

Melalui pelatihan ini, para operator desa dapat menulis dan mengisi konten berita seperti foto, video, dan tulisan di website yang telah disediakan di setiap gampong.

Hal ini dapat memberikan informasi terkini kepada masyarakat sekitar dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Muhammad Fadhli Kepala Diskominsa Pidie mengatakan, kegiatan tersebut merupakan suatu langkah meningkatkan kapasitas
Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang komunikasi pablik.

“Kegiatan ini adalah bagaimana mengembangkan SDM agar di Gampong/desa mempunyai seorang jurnalis desa, sehingga dapat mengabarkan suatu peristiwa yang aktual,” kata Kadis Kominsa Pidie.

Lebih lanjut, Kadis Kominsa Pidie menjelaskan, besar harapan pelatihan ini dapat memberikan manfaat sehingga dari pelatihan ini lahir jurnalis desa yang membangun website desa.

“Jadi harapannya adalah dari pelatihan yang akan diikuti nanti, setiap operator desa yang telah hadir disini pulang dengan segudang ilmu, dan website yang telah ada disetiap Gampong dapat diaktifkan dengan berbagai berita seperti foto video maupun tulisan sesuai dengan kode etik jurnalistik,” harapnya.

Untuk diketahui, peserta pelatihan berjumlah 30 orang, diantaranya, 5 orang dari Kecamatan Delima yang terdiri dari 5 Gampong, Kecamatan Mutiara Timur 5 dari 5 Gampong, Kecamatan Titeu 5 dari 5 Gampong, Kecamatan Sakti 5 dari 5 Gampong. Kecamatan Keumala 4 dari 4 Gampong, dan Kecamatan Peukan Baro 6 dari 6 Gampong. []

Nukilan.id – Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR), Muhammad Khaidir memprediksi polemik terkait Bank Aceh Syariah berpotensi berlanjut manakala Pemegang Saham Pengendali (PSP) tidak segera melakukan cut off.

“Polemik lanjutan yang bakal memantik keributan yang berdampak bagi rusaknya reputasi Bank Aceh adalah isu pergantian jajaran komisaris BAS,” kata Muhammad Khaidir, Selasa (7/3).

Disebutkan, berdasarkan kajian dampak pemberitaan terhadap risiko perbankan yang dilakukan oleh PAKAR diketahui bahwa polemik terkait calon Dirut BAS paling banyak memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap Bank Aceh.

“Persepsi negatif masyarakat terhadap BAS paling banyak ditentukan oleh pewartaan terkait seleksi Dirut BAS, baru kemudian disusul oleh sebab lainnya, seperti soal kemudahan dan kecepatan pelayanan BAS,” kata Khaidir.

Sebagaimana diketahui, polemik terkait calon Dirut BAS sudah berlangsung sejak Juni 2022. Isu terkait calon Dirut BAS memuncak pada Oktober dan November 2022.

Sekalipun sudah dilakukan seleksi terbuka, sejak 1 November 2022, yang melibatkan pihak ketiga dan terbuka secara nasional, isu calon Dirut tetap masih memanas hingga memunculkan sentimen kedaerahan.

“Bahkan, ketika para calon Dirut BAS sudah mengikuti fit and proper test, polemik tidak berhenti, malah memicu sentimen kedaerahan yang harusnya dihindari akibat dari dilakukannya seleksi terbuka,” sebut Khaidir.

Atas dasar itu, PAKAR mendesak PSP dan pemegang saham lainnya untuk melakukan tindakan cut off berupa pernyataan yang menegaskan tidak ada agenda pergantian jajaran komisaris BAS dalam waktu dekat.

“Jika tidak ada cut off maka berbagai pihak akan memunculkan spekulasi yang akhirnya semakin membuat citra BAS semakin terpuruk secara risiko perbankan,” tambahnya.

Menurut kajian PAKAR, tidak cukup alasan untuk segera melakukan pergantian jajaran komisaris BAS. Alasan bahwa jajaran komisaris menjadi penyebab gagalnya dua calon Dirut BAS sebelumnya juga tidak didukung alasan yang cukup kuat.

“Para komisaris sudah melaksanakan tugasnya sampai para calon dinyatakan bisa mengikuti fit and proper test. Jika jajaran komisaris tidak becus maka pastilah OJK akan menolak calon untuk mengikuti fit and proper test,” sebut Khaidir.

Ditambahkan, sejak rekutmen terbuka diumumkan pada 1 November 2022 hingga terlaksana fit and proper test pada 19 Februari 2023 dan keluar hasil fit and proper test oleh OJK itu pertanda jajaran komisaris berhasil mendorong jajaran direksi untuk berkerja lebih cepat dalam mensukseskan agenda seleksi Dirut BAS.

“Normalnya pasti lebih lama dari apa yang sudah dilalui dalam proses seleksi Dirut BAS,” ujar Khaidir.

Menurut PAKAR, dari hasil wawancara dengan kalangan internal BAS juga diketahui bahwa baru kali ini diterapkan pendekatan komitmen pencapaian pimpinan cabang terhadap rencana bisnis bank seperti terhadap pembiayaan, intra, ekstra, laba, termasuk terhadap UMKM dan KUR yang menjadi konsern dari PSP sebagai Gubernur Aceh.

“Ini jelas kerja bank yang makin terukur, tidak sekedar kerja tanpa ada ukuran kinerja yang bisa dipegang,” sebut Khaidir.

PAKAR juga menilai alasan Komisaris Utama haruslah Sekretaris Daerah juga tidak cukup kredibel. Dari seluruh bank daerah yang ada di Indonesia, tidak seluruhnya Komut secara otomatis diisi oleh Sekda.

“Dulu, polemik panjang pernah menimpa Bank Riau Kepri dan Bank Lampung karena keinginan untuk menempatkan Sekdaprov sebagai Komut, dan akhirnya tidak jadi. Taqwallah yang dahulu sebagai Sekda juga tidak otomatis menjadi Komut BAS. Kunci menjadi jajaran direksi dan jajaran komisaris tetap pada fit and proper tes yang dilakukan oleh OJK,” sebut Khaidir.

Jika alasan bahwa Taqwallah tidak memiliki latarbelakang pendidikan ekonomi juga kurang kuat. Dari hasil kajian PAKAR disebut ada bukti dimana alumnus Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Hasanuddin (Unhas) juga menjadi komisaris, yaitu Drg. Muh. Arief Rosyid, M.KM.

“Arief ditunjuk sebagai komisaris independen Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada 15 Desember 2020. Sejak diangkat sebagai komisaeis, menjadikannya sebagai komisaris termuda BSI di usia 35 tahun,” sebutnya.

PAKAR berharap PSP BAS yang kini dipegang oleh Achmad Marzuki selaku Pj Gubernur Aceh, yang memiliki latar militer dan sudah terbiasa dengan kerja cermat dan tegas tidak mudah dipengaruhi oleh persepsi-persepsi yang tidak berdasar argumen yang kuat.

“Jangan karena sekedar ingin menghindari gejolak politjk langsung tunduk pada tuntutan yang sifatnya spekulatif. Ini nanti akan dinilai sebagai sosok pemimpin penakut yang tidak mau ambil pusing, yang penting aman,” tutup Muhammad Khaidir. []