Nukilan.id – Dinas Peternakan (Disnak) Aceh melalui Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) dan Veteriner menggelar sosialisasi sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) melalui OSS di Kabupaten Aceh Barat Daya bagi pelaku unit usaha pangan asal hewan di Hotel Green Ariesta, Blangpidie, Rabu (9/8/2023).

Acara Sosialisasi sertifikasi NKV tersebut diikuti oleh puluhan pelaku usaha yang bergerak dalam bisnis pangan asal hewan yang ada di Aceh Barat Daya.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Peternakan Aceh di wakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Abdya, Drh. Nasruddin menyampaikan bahwa sertifikat NKV diterbitkan oleh Dinas Peternakan Provinsi Aceh yang membidangi Keswan dan Veteriner. Sertifikat NKV adalah sebagai legalitas memenuhi syarat Hygiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan PAH pada unit usaha pangan asal hewan.

“Jenis usaha yang wajib memiliki NKV adalah rumah potong hewan ruminansia, unggas, (RPHR, RPHU dan RPHB) dan Budidaya unggas peternak perah (BUP dan BTP). Seterusnya usaha pengelola daging, susu dan telur (UPD dan UPS),” ungkapnya.

Selanjutnya, kata Nasruddin, usaha kios daging dan ritel, Gudang pendinginan dan gudang kering, usaha penampung susu (MCU), usaha pengumpulan dan pengemasan serta pelabelan telur konsumsi (UPPPTK), usaha penanganan atau pengelolaan madu (UPM), usaha pencucian sarang burung walet (UCSBW), usaha pengelolaan Produk Hewan (UPPP), usaha produk hewan Non pangan (UPPN) dan sejenis lainnya.

“Seiring peningkatan ekonomi dan perkembangan informasi masyarakat, saat ini konsumen untuk mendapatkan pangan asal hewan yang aman dikonsumsi. Sehingga jaminan keamanan pangan menjadi hal yang sangat penting dalam bisnis pangan asal hewan,”ujarnya.

Untuk itu, Pemerintah mewajibkan setiap unit usaha PAH agar memenuhi syarat Hygiene dan sanitasi demi terwujudnya kesehatan masyarakat dalam mengkonsumsi daging hewan.

“Kami berharap para pelaku bisnis usaha PAH untuk segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat NKV agar terjaminnya keamanan pangan yang sehat, bermutu dan halal,” tuturnya.

Ia mengajak kepada seluruh peserta agar mengelola dengan baik tatakelola unit usahanya sesuai kaedah Hygiene dan sanitasi agar hewan yang dihasilkan sehat dan aman untuk dikonsumsi,” pungkasnya.

Selain itu, Kabid Keswan dan Veteriner, drh. Ruhaty dalam laporan Ketua Panitia menyampaikan dasar pelaksanaan kegiatan melalui surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN Dana Tugas Pembantuan (TP) Nomor : SP DIPA- 018.06.4.069135/2023 Tanggal 30 November 2022 Satuan Kerja Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaran 2023.

“Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk mewujudkan jaminan produk pangan asal hewan (PAH) yang memenuhi syarat sehat, aman, utuh dan halal,”ungkapnya.

Sedangkan, Narasumber kegiatan terdiri dari unsur Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Aceh, DPMPTSP Kab Abdya dan Auditor NKV Aceh.

Tidak hanya itu, lanjutnya, kegiatan ini juga bertujuan memberikan perlindungan kesehatan dan ketentraman bagi konsumen produk PAH sekaligus meningkatkan daya saing produk ternak domestik bagi pelaku usaha.

Kemudian, sambung Ruhaty, untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait produk PAH agar tertibnya administrasi dalam pengelolaan usaha pangan asal hewan yang ASUH.

“Mempermudah dan memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi,”ujarnya.

Ia berharap, peserta yang ikut dalam kegiatan ini dapat memiliki NKV dan meningkatkan daya saing produk pangan asal hewan di tingkat Nasional hingga internasional.

Turut hadir dalam acara tersebut, Dokter Hewan se-Abdya, para pelaku usaha peternakan di Abdya, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Abdya.[]

Nukilan.id – Dinas Pendidikan Aceh menandatangi nota kesepahaman atau MoU dengan Earthworm Foundation (Yayasan Hutan Tropis). MoU yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas Pendidikan Aceh itu dilakukan bersamaan dengan digelarnya workshop  perumusan kelembagaan “Sekolah Lapang” yang bertujuan mendukung kewirausahaan tani dan pengembangan pertanian regeneratif di Provinsi Aceh.

Workshop ini dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Ir. Mawardi di Banda Aceh. Selasa, 8 Agustus 2023.

Dalam sambutannya, Mawardi menyatakan pentingnya sektor pertanian dan perkebunan sebagai kontributor utama terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

Pendidikan vokasi dan ekonomi pertanian menjadi fokus utama pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan regenerasi dalam bidang pertanian.

Tujuan dari workshop dan kerjasama ini adalah merumuskan isu strategis terkait pertanian di Aceh, termasuk jenis program dan layanan sekolah lapang, bentuk kelembagaan yang tepat, serta mekanisme dan proses pembelajaran sekolah lapang yang relevan dengan konteks Aceh.

Plh. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Dr. Asbaruddin, M.Eng, menyampaikan apresiasi kepada Earthworm Foundation (EF)/Yayasan Hutan Tropis atas fasilitas kerja sama dengan Dinas Pendidikan Aceh. Asbaruddin juga berharap kepala Cabang Dinas Pendidikan dan kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Ketua Yayasan Earthworm Foundation, Yulia, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara lembaga mereka dengan Dinas Pendidikan Aceh untuk meningkatkan sektor pertanian di Provinsi Aceh melalui pendidikan vokasi dan program “Sekolah Lapang” yang mendukung kewirausahaan tani dan pertanian regeneratif.

Workshop ini berlangsung selama dua hari di Arabia Hotel Banda Aceh selama 7 hingga 8 Agustus 2023, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. []

Nukilan.id – Penampilan sejumlah karateka muda Aceh pada pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional untuk Jenjang SMA tingkat Provinsi Aceh, 2023, menghibur para peserta yang berbaris di Stadion Seribu Bukit, Gayo Lues. Mereka menampilkan sejumlah gerak dan jurus secara presisi. 

“Sebagian mereka duduk di bangku kelas dua SMA. Mereka mampu menampilkan jurus dan teknik karate dengan sangat baik di usia yang sangat muda. Saya yakin talenta muda Aceh ini tumbuh di seluruh Aceh, kita hanya perlu melakukan hal yang tepat untuk menemukan bakat mereka,” kata Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri, di sela-sela acara itu, Rabu, 9 Agustus 2023.

Alhudri hakul yakin Aceh memiliki banyak bakat muda yang siap digodok untuk berkompetisi di tingkat nasional, bahkan dunia. Ada yang terlihat, namun masih banyak yang terpendam. Mereka juga memiliki banyak keunggulan. Ada yang bidang olahraga, komunikasi, bersosialisasi, dan potensi lain. 

Alhudri mengatakan beberapa orang memiliki bakat mumpuni tapi kurang diasah. Alhasil, bakat tersebut terpendam dan tidak memberikan manfaat. Padahal jika diasah, mereka dapat melakukan hal-hal hebat dan bermanfaat bagi diri dan orang lain dalam hidup mereka. 

Karena itulah Alhudri berharap O2SN ini menjadi salah satu cara untuk menemukan dan mengasah bakat-bakat itu. Dari setiap sekolah, anak-anak yang memiliki bakat di bidang olahraga dilatih dan ditempa. 

“Bakat-bakat hebat ini hanya perlu kita cari dan kita asah,” kata Alhudri. 

O2SN ini diikuti oleh siswa dan pendamping dari 23 kabupaten-kota dan digelar mulai hari ini hingga 11 Agustus 2023 di Gayo Lues meliputi cabang atletik, karate, pencak silat, dan bulu tangkis.

Alhudri berpesan agar seluruh peserta O2SN mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Dia juga berharap panitia penyelenggara dan seluruh juru berlaku adil dalam menentukan juara dari masing-masing cabang olahraga. 

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan Dinas Pendidikan Aceh. Untuk menggelar acara ini, Dinas Pendidikan Aceh menggandeng Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), FederasiOolahraga Karate-do Indonesia (Forki), Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), dan Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI). Mereka bertugas sebagai juri.[]

Nukilan.id – Reses H. Irmawan, S.Sos, MM kali ini cukup terbuka. Informasi pembangunan di Aceh Barat Daya (Abdya) dijawab Irmawan dengan teratur, baik soal jalan 2 jalur, pembangunan jalan Desa, pengairan sawah, rehab rumah, dan insfrastruktur sungai di Aceh Barat Daya.

“Saya duduk di komisi V DPR RI, informasi terkait pembangunan sarana dan prasarana desa sangat penting menjadi bahan saya untuk disampaikan dan diusulan kepada kementerian yang bersangkutan,” kata Irmawan saat berdialog dengan para Geucik seluruh kecamatan di Abdya, ulama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan insan pers di Kiniyo Coffe, Susoh, Abdya, Selasa (8/8/2022).

Irmawan menjelaskan, sebelumnya dirinya juga sudah memperjuangkan pembangunan jalan dua jalur di Abdya, dan yang tertunda juga akan di usul kembali untuk tahun 2024 mendatang.

“Untuk Abdya sudah disuarakan, termasuk pembangunan pelabuhan, jalan, dan insfrastruktur lainnya, sehingga orang balai sudah turun untuk melihat kondisi yang diusul tersebut,” ujar Gus Ir, sapaan Irmawan.

Dalam dialog itu, masing-masing perwakilan masyarakat menyampaikan berbagai informasi, keluhan, dan harapan kepada anggota DPR RI Irmawan agar membantu Aceh Barat Daya di Senayan.

Namun–lanjut Irmawan–yang paling penting sebelum program pembangunan dijalankan tidak berbenturan dengan provinsi dan Kabupaten.

“APBN hanya diperuntukan untuk pembangunan yang menjadi tanggungjawab pusat,” jelas Irmawan.

Peserta Reses juga menyampaikan terima kasih kepada Irmawan karena dalam beberapa rapat dengar pendapat dengan kementerian PUPR, Perkim, dan Menteri Perdesaan telah menyebut nama-nama desa yang ada di Abdya. []

Nukilan.id – Sebanyak empat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ikuti studi banding mengenal dan belajar mengenai program integrasi layanan primer yakni Puskesmas Blang Bintang, Puskesmas Lampisang, Puskesmas Kuta Cot Glie dan Puskesmas Darussalam, studi banding ke Puskesmas Darul Kamal, Selasa (8/8/2023).

“Maksud dan tujuannya yakni sebagai studi banding terkait aktualisasi dari integrasi pelayanan primer yang sudah dijalankan di Puskesmas Kecamatan Darul Kamal, karena Darul Kamal merupakan salah satu Puskesmas yang pertama kali menjalankan program integrasi layanan primer di Kabupaten Aceh Besar,” kata Kepala Puskesmas Darul kamal Maya Sopa STP.

Pada kesempatan itu, Maya Sopa juga menjelaskan, dimana tujuan utama pelayanan dari integrasi pelayanan primer untuk mendekatkan akses layanan kepada masyarakat

“Untuk memaksimalkan layanan sesuai dengan claster-claster siklus kehidupan di masyarakat itu sendiri, jadi, ini penting sebagai upaya peningkatan layanan kesehatan masyarakat,” paparnya.

Ia menyebutkan, mengenai pelaksanaan integrasi layanan primer di Puskesmas Darul Kamal sudah mulai sejak bulan Januari 2023, namun layanan primer baru dilaunching secara nasional pada bulan Juni tahun 2023.

“Terus untuk program integrasi layanan primer, sudah ada beberapa perubahan juknis dan kami juga sudah berproses untuk mengikuti perubahan juknis yang terbaru terkait pelayanan primer ini,” ucapnya.

Baca Juga: Puskesmas Suka Makmur Fokus Berikan Edukasi Stunting untuk Masyarakat

Semetara itu, Kepala Puskesmas Lampisang Marlina SKM mengatakan, pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih, karena sudah diberikan kesempatan untuk mempelajari terkait program integrasi layanan primer yang sudah dilaksanakan oleh Puskesmas Darul Kamal.

“Alhamdulillah, sangat bagus dan cara menjalankan program juga terarah, sehingga memudahkan petugas pada saat melaksanakannya di lapangan,” terangnya.

Kemudian, lanjut Marlina, sebenarnya di Puskesmas Lampisang program-program tersebut  sudah dijalankan di Posyandu keluarga.

“Cuma, cara kerjanya saja yang berbeda, mungkin selepas dari studi banding ini, kami ingin mencoba menjalankan seperti yang dilakukan oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Darul Kamal,” pungkasnya.

Hal senanda juga disampaikan Kepala Puskesmas Kuta Cot Glie, Syukriyah.,S.Kep.,MKM, kegiatan ini sangat luar biasa, karena  program tersebut dapat mengukur seberapa besar peran masyarakat mendukung program integrasi layanan primer.

“Nah, khususnya untuk Puskesmas di wilayah Kuta Cot Glie, karena wilayahnya merupakan salah satu wilayah yang luas di Aceh Besar, apalagi jarak antar gampong (desa-red) pun jauh, dengan program ini akan memudahkan mereka untuk mendapatkan akses layanan kesehatan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, Kegiatan ini sangat bermanfaat dan pada hari ini dirinya banyak mendapatkan ilmu dari Puskesmas Darul Kamal terkait pelaksanaan program Integrasi Layanan Primer.

“Alhamdulillah, hari ini kami difasilitasi oleh Puskesmas Darul Kamal dan Insya Allah ke depan kami akan mencoba menjalankan program ini di Puskesmas Kecamatan Kuta Cot Glie,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Kecamatan Kuta Cot Glie memiliki salah satu Pustu di Gampong Krueweng itu memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. Karena jarak tempuh ke Puskesmas Kecamatan sangat jauh, ditambah lagi, bila mereka ingin Puskesmas Kecamatan harus membayar ojek.

“Jadi, nanti kami akan jadikan Pustu tersebut menjadi Pustu Primer, karena kita ada ruang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Gampong Krueweng tersebut, sehingga masyarakat yang sudah Lansia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan maksimal,” pungkasnya. []

Baca Juga: BI Mengajar di USK, Deputi Gubernur Ajak Generasi Muda Berkontribusi dalam Akselerasi Ekonomi Digital 

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh Amiruddin menerima penghargaan dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) atas komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS-Tuberculosis-Malaria (ATM) di Banda Aceh.

Sejatinya, penghargaan tersebut diserahkan oleh Adinkes pada Pertemuan Nasional P2 ATM di Makassar, Selasa, 1 Agustus lalu. Saat itu, Pj Wali Kota Banda Aceh yang berhalangan hadir, diwakili oleh Kepala DPMG Syaifuddin Ambia.

Piagam penghargaan itu, telah diterima secara langsung oleh Pj Wali Kota Amiruddin di pendopo. Turut hadir pada momen itu, Sekdako Wahyudi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Bachtiar, Kepala DPMG Syaifuddin Ambia, Kadinkes Lukman, dan Kabag Tata Pemerintahan Setdako Banda Aceh M Ridha.

Amiruddin pun menyampaikan terima kasih kepada Adinkes atas penghargaan yang disebutnya akan semakin memotivasi pihaknya dalam mewujudkan target Emilinasi ATM pada 2030 mendatang.

“Terima kasih kepada Bapak dr M Subuh MPPM selaku Ketua Umum Adinkes atas penghargaan yang sangat berarti bagi kami ini.” kata dia.

“Insyaallah ini akan memacu kami untuk lebih serius lagi dalam mengentaskan penyakit AIDS, Tuberculosis Malaria di Banda Aceh sesuai dengan target nasional pada 2030 mendatang,” tambahnya.

Dirinya optimis target tersebut dapat dicapai, terlebih dengan dukungan penuh pemerintah gampong melalui APBG sebagai ujung tombak penanggulangan ATM.

“Kami bersama perangkat gampong punya satu komitmen yang sama demi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Sementara Kepala DPMG Banda Aceh Syaifuddin Ambia, mengatakan, komitmen dari pemerintahan gampong berwujud nyata dengan pengalokasian dana desa untuk mendukung program pencegahan dan penanggulangan ATM selama ini.

“Tentu saja, ada peran besar Bapak Pj Wali Kota dalam menggalang dukungan konkret ini di setiap gampong yang ada di Banda Aceh. Atensi penuh dari beliau pun dinilai sangat positif oleh Adinkes dengan menyerahkan penghargaan ini,” ujarnya.

Salah satu yang menjadi penilaian Adinkes, yakni penerbitan Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh nomor 140/0696 tahun 2023 tentang Peningkatan Peran Pemerintah Gampong dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan ATM.

“Di dalam surat edaran itu disebutkan bahwasanya gampong dapat menganggarkan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian AIDS-TBC-Malaria pada APBG perubahan tahun anggaran 2023 yang bersumber dari dana desa,” ujar Ambia

Dukungan dan perhatian dari pemerintahan pun begitu besar, ujarnya lagi.

“Saat ini sudah ada lima gampong yang menganggarkan dana desa untuk program pencegahan dan penanggulangan ATM, dan 40 gampong lainnya juga sudah berkomitmen secara tertulis.”  tutupnya.