Nukilan.id – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mendukung Surat Edaran (SE) Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat di Aceh.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar dalam sidang paripurna, Senin (14/8/2023). Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua I, Usman dan Wakil Ketua II, Isnaini Husda dan segenap anggota DPRK Banda Aceh. Sementara dari eksekutif hadir Pj Wali kota Banda Aceh, Amiruddin, Plt Sekda, Wahyudi serta para pimpinan OPD lainnya.

Menurut Farid, pelaksanaan syariat Islam yang sudah berlangsung di Aceh masih belum berjalan dengan baik. Apalagi belakangan ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ia mengajak semua stakeholder baik dari Pemerintahan dan masyarakat untuk berpikir positif dan berintrospeksi terhadap penegakan Syariat Islam yang telah berjalan selama satu dekade itu.

Farid mengatakan, penegakan syariat Islam khususnya di kota Banda Aceh masih membutuhkan dukungan dan perbaikan agar pelaksanaannya sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat Aceh.

“Kami mengajak semua pihak, agar sama-sama mendukung SE Pj Gubernur Aceh tentang Penegakan dan Penguatan Syariat Islam demi keutuhan harapan bersama,” katanya.

Farid mengatakan, untuk mendukung penegakan Syariat Islam di Banda Aceh, maka SE Pj Gubernur Aceh tersebut perlu disosialisasikan secara persuasif dan humanis, agar masyarakat tidak lagi merasa tabu. Syariat Islam bukan hanya menyangkut amar ma’ruf nahi mungkar, tapi juga harus disampaikan pemahamannnya secara menyeluruh dalam ruang lingkup yang lebih luas, agar syariat Islam itu berjalan secara kaffah.

Dalam upaya penegakan Syariat Islam, lanjut Farid, Pemko Banda Aceh juga perlu memaksimalkan kembali Tim Terpadu Penegakan Syariat Islam (T2PSI) dengan melibatkan Forkopimda Kota dan menggandeng semua stakeholder yang ada. 

Kemudian ia juga meminta agar Pemko memaksimalkan fungsi Pageu Gampong sebagai basis penegakan syariat Islam di gampong. Dimana masyarakat bertanggung jawab terhadap gampong-gampongnya dari upaya pelanggaran syariat.

“Begitu juga dengan Satpol PP-WH perlu melakukan pengawasan secara rutin, dan adanya penempatan petugas pada wilayah yang telah dipetakan (mapping) yang rawan terjadi pelanggaran syariat,” pungkas Farid Nyak Umar yang juga Ketua DPD PKS Banda Aceh. []

Nukilan.id – Mantan Juru Bicara Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mengungkapkan perjalanan panjang perdamaian di Aceh. Dalam acara “Merawat Damai di Aceh Untuk Kemajuan Indonesia” yang diadakan oleh Aceh Resource & Development (ARD), Ia berbicara tentang upaya dan komitmen dalam menjaga perdamaian di wilayah tersebut.

Dalam pernyataannya, Sofyan mengungkapkan bahwa upaya perdamaian sudah dimulai sejak lama, bahkan sejak tahun 2005-2006. 

“Eks GAM telah berupaya aktif dalam mengambil bagian dalam politik lokal dengan mencalonkan gubernur, bupati, dan walikota dari perwakilan GAM. Tidak hanya itu, pada tahun 2009, Partai Aceh didirikan sebagai tanda nyata komitmen terhadap perdamaian,” kata Sofyan

Sofyan mengemukakan bahwa konsep perdamaian Aceh untuk Indonesia dan Indonesia untuk Aceh adalah pengakuan akan Aceh sebagai bagian integral dari Indonesia. 

Ia menegaskan bahwa komitmen mereka terhadap perdamaian tetap terjaga, baik secara individu maupun bersama kawan-kawan eks kombatan GAM.

“Kini menjadi provinsi yang sangat aman di Indonesia. Dalam rentang waktu 2007-2012, 11 wilayah kabupaten dan kota di Aceh dipimpin oleh perwakilan eks GAM, yang merupakan bukti partisipasi politik mereka sebagai bagian dari komitmen perdamaian,” ujarnya.

Dalam upaya menjaga dan memperkuat perdamaian, Sofyan mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI. Ia menyatakan bahwa tujuan ini adalah untuk berkontribusi pada masa depan dan tidak hanya terpaku pada masa lalu.

“Masih ada tantangan yang harus dihadapi. Meskipun telah berlalu 15 tahun sejak damai dicapai, Aceh masih sering dipersepsikan sebagai daerah bekas konflik dan rawan. Kita menekankanpentingnya mengubah persepsi ini, terutama dari pihak luar, agar Aceh dapat lebih berkembang dalam sektor ekonomi,” pungkasnya. 

Nukilan.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Aceh mengelar acara peringatan International Youth Day atau peringatan Hari Remaja Internasional 2023 yang mengankat tema Green Youth Festival dan diikuti oleh seratusan remaja Aceh dari berbagai kalangan.

Pada peringatan Hari Remaja Internasional 2023 tersebut, Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ayu Candra Febiola Nazuar, meminta generasi muda agar lebih menjaga lingkungan dan mencegah kekerasan terhadap sesama remaja, termasuk kekerasan seksual, dalam upaya mempersiapkan mereka menjadi generasi pembangun bangsa di masa depan.

“Kesadaran remaja Aceh terhadap lingkungan cenderung masih terbagi dua, ada kubu remaja yang sangat konsen terhadap lingkungan, dan sebahagian lagi masih banyak juga remaja yang apatis terhadap hal-hal seperti itu. Tentu ini menjadi PR besar bagi Aceh untuk meningkatkan kesadaran ini pada remaja, agar mereka bisa merawat dan menjaga lingkungan, ini sangat perlu digerakkan dari semua lini,” kata dia.

Menurutnya, angka kekerasan terhadap remaja juga relatif tinggi berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A). Sehingga hal itu membuat kesehatan remaja baik fisik maupun mental terganggu, yang berdampak jangka panjang terhadap kaum muda.

Oleh karena hal itu, dia mengajak semua pihak khususnya Ketua TP PKK kabupaten/ kota se-Aceh, untuk terus bergerak melakukan penguatan-penguatan pola asuh terhadap anak, hingga mereka beranjak dewasa. Terutama penyiapan di masa pubertas mereka.

Baca Juga: Pemkab Aceh Besar Ikuti Zoom Meeting Dengan Dirjen Otda

Ayu menjelaskan, pubertas merupakan masa transisi anak menuju dewasa. Di masa ini waktu penting untuk membentuk dan memperkenalkan pendidikan seksual sejak usia dini atau PAUD.

“Di masa ini anak sudah diajarkan secara bertahap pengenalan bagian penting dari tubuhnya, kemudian apa yang boleh disentuh dan tidak. Ketika mendekati masa pubertas ini orang tua dan pihak sekolah harus mengajarkan itu dengan baik,” jelasnya.

Selanjutnya, ia menambahkan, bahwa di era digitalisasi ini, akses informasi yang kian mudah digapai membuat anak-anak akan mencari tahu segala informasi sendiri, sehingga pemahaman mereka tentang seksualitas akan sangat vulgar lantaran tidak adanya bimbingan.

“Kita anggap pendidikan seksual itu tabu, tapi justru kita kebobolan dari medsos dan internet, karena pornografi ada digenggaman kita (gadget) dan siapapun bisa mengakses bahkan anak-anak,” tambahnya.

Sementara itu, Ayu juga meminta kepada para orang tua agar lebih sadar dan peka terhadap tingkah laku anak, kemudian dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual bertahap itu tabu, sehingga mampu bangun komunikasi hangat dengan anak, dengan benar-benar mempersiapkan masa pubertasnya.

Kemudian ia mengungkapkan, pentingnya edukasi kepada generasi muda sanga diperlukan salah satunya edukasi tentang seksual yang disampaikan secara bertahap dengan bahasa ibu dan kehangatan orang tua akan lebih efektif dibandingkan, kasih informasi dadakan yang diperoleh dari luar. Walaupun proses pendidikan ini butuh waktu panjang dan harus dimulai sedini mungkin, yakni dari usia 0 hingga 10.

“Jadi peran orang tua dalam pola asuh harus digencarkan,” tutupnya. []

Baca Juga: Walikota Banda Aceh Diminta Evaluasi Kinerja BKPSDM