Nukilan.id – Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko mengingatkan personel untuk tetap menjaga netralitas saat pemilu. Hal itu disampaikannya saat memberi arahan kepada personel dalam kunjungan kerja (kunker) di Polres Aceh Jaya, Senin, 20 November 2023.

Achmad Kartiko menyampaikan, netralitas merupakan hal utama yang harus dijaga oleh setiap personel sesuai arahan dari Mabes Polri terkait mana yang perlu dijaga dan dihindari saat pemilu.

“Anggota Polri sudah ada petunjuk dan arahan dari Mabes Polri terkait netralitas. Jangan sampai tindakan kita, baik sengaja maupun tidak sengaja dapat menimbulkan persepsi yang tidak baik atau kontroversi,” kata Achmad Kartiko.

Alumni Akabri 1991 itu juga mengatakan, dalam kunjungan kerja kali ini dirinya sengaja mengajak Irwasda dan beberapa pejabat utama untuk membantu mem-backup bila polres jajaran mengalami kendala. Hal itu juga bagian dari kontrol, pengawasan, dan pengendalian dari pimpinan Polda Aceh.

“Kunjungan kerja ini bukan sekadar kunjungan biasa atau formalitas, tapi upaya mengetahui langsung kondisi di kewilayahan serta memotivasi personel untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Achmad Kartiko juga ingin membangun paradigma, bahwa polisi adalah pelayan, di mana harus melayani masyarakat, yang tentunya dengan penuh senyum, sapa, dan salam.

“Kewenangan dan tupoksi Polri sebagai alat negara bukan hanya sebagai pemelihara kamtibmas dan penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, layani masyarakat dengan senyum, sapa, salam,” ujarnya.

Di samping itu, Achmad Kartiko juga sangat mengapresiasi kinerja seluruh personel Polres Aceh Jaya yang telah berupaya menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Hal itu akan memberikan kontribusi untuk situasi kamtibmas secara menyeluruh di Aceh.

“Terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan di Polres Aceh Jaya yang telah berupaya menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Aceh Jaya AKBP Andy Sumarta, dalam kesempatannya mengucapkan selamat datang di wilayah Aceh Jaya kepada Kapolda Aceh, Irwasda, para pejabat utama, dan seluruh rombongan. Ia mengungkapkan rasa senangnya dikunjungi orang nomor satu di Polda Aceh itu serta sudah siap mendengar arahan dan bimbingan.

Di samping itu, dalam laporan satuannya, Andi menggambarkan secara umum terkait situasi di wilayah Aceh Jaya, di mana dalam keadaan aman dan kondusif. Ia juga memaparkan terkait lokasi-lokasi rawan kecelakaan serta upaya yang telah dilakukan pihaknya.

“Secara umum situasi kamtibmas di wilayah Aceh Jaya aman dan kondusif. Namun, ada beberapa lokasi rawan kecelakaan, tetapi sudah dilakukan upaya baik melalui imbauan maupun memasang tanda rambu oleh Satlantas,” demikian, papar Andy Sumarta.

Nukila.id – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Aceh mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Zakat sebagai faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang yang telah diusulkan oleh Pemerintah Aceh beberapa waktu lalu.

“Persoalan Zakat pengurang pajak terhutang ini merupakan amanah dari pasal 192 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Sebagai kebutuhan pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh terkait zakat pengurang pajak ini, pihaknya meminta pemerintah pusat untuk segera mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Zakat sebagai faktor Pengurang jumlah Pajak Penghasilan terhutang yang telah diusulkan oleh Pemerintah Aceh,” ujar Ketua KADIN Aceh, Muhammad Iqbal, Senin (20/11/2023).

Iqbal menjelaskan, persoalan Kekhususan Aceh terkait implementasi dari Pasal 192 UUPA Nomor 11 Tahun 2006 telah menjadi konsen Gubernur Aceh sejak masa Irwandi-Nazar dan para Gubernur seterusnya. Pasalnya, pada tanggal 12 April 2007 Wakil Gubernur Muhammad Nazar atas nama Gubernur Aceh telah menyurati Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia perihal perlakuan atas zakat atas pajak penghasilan di Aceh.

Kemudian, pada tanggal 15 Juli 2015, Gubernur Aceh, dr.H.Zaini Abdullah menyurati Bapak Presiden Republik Indonesia terkait implementasi zakat pengurang pajak dan dalam surat tersebut dijelaskan bahwa masyarakat Aceh selaku Muzaki (Wajib) Zakat merasa terbebani dalam membayar zakat akibat adanya pajak ganda (double tax).

Selanjutnya, pada tanggal 06 Juli tahun 2021, Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT menyurati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia u.p Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri terkait permintaan konsultasi dan penyampaian rancangan Peraturan Pemerintah tentang zakat sebagai faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang.

“Berdasarkan pasal 192 dan Pasal 270 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh dan pasal 35 UU Nomor 7 Tahun tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Aceh, dan Baitul Mal Aceh telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Zakat sebagai faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang,” bunyi surat Gubernur tersebut.

Iqbal Piyeung panggilan akrab Muhammad Iqbal menambahkan kemudian, pada tanggal 28 Febuari 2023, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki telah menyurati Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia perihal penyampaian draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang zakat sebagai faktor pengurang pajak terhutang dan permintaan konsultasi.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa untuk mempercepat proses penetapan RPP dimaksud, Pemerintah Aceh memohon bantuan Ketua BAZNAS sebagai lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menjadi Pemrakarsa sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP).

Selanjutnya, pada tanggal 11 September 2023, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki menyurati Kementerian Keuangan Republik Indonesia perihal permohonan menjadi Pemrakarsa atau Pemohon Izin Prakarsa atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang zakat pengurang pajak Penghasilan Terutang.

“Sudah 16 tahun pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang tertuang dalam pasal 192 UU Nomor 11 Tahun 2006 terkait zakat sebagai faktor pengurang pajak penghasilan Terutang belum dapat dilaksanakan. Pihaknya berharap kepada seluruh anggota DPR RI dan anggota DPD Aceh yang tergabung dalam Forbes untuk mendukung langkah pemerintah Aceh agar Pemerintah Pusat dapat mengesahkan segera Peraturan Pemerintah terkait Zakat sebagai faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang,” ungkap Iqbal.

Iqbal menjelaskan lebih kurang sudah 17 tahun diberlakukan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagai legalitas kekhususan Aceh sekaligus peneguhan akan pemerintahan mandiri (self government) bagi Aceh.

Namun, hingga kini UUPA masih sebatas cek kosong bagi rakyat Aceh. Pasalnya masih ada sejumlah aturan dalam UUPA yang seharusnya dapat dilaksanakan namun tak kunjung dapat terealisasi ekses belum adanya aturan turunan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pasal-pasal dalam UUPA. Padahal aturan turunan tersebut sangat diperlukan bagi kepentingan rakyat Aceh.

Dirinya mengungkapkan, salah satu hal yang sangat berdampak bagi Aceh adalah persoalan zakat sebagai pengurang pajak. Persoalan hal krusial seperti ini luput dibahas. Padahal bicara kekhususan Aceh yang tertuang dalam UUPA Nomor 11 Tahun 2006 bukan hanya persoalan bendera tapi banyak persoalan kekhususan Aceh yang luput dari perhatian Gubernur, DPRA, DPR RI dan DPD.

“Seperti zakat sebagai pengurang pajak itu akan besar manfaatnya bagi masyarakat Aceh. Karena di Aceh selain pajak ternyata masyarakat juga dibebani kewajiban membayar zakat sehingga selama ini masyarakat Aceh selalu double tax (pembayaran ganda) dalam menunaikan kewajiban pemasukan negara, yaitu membayar zakat dan juga pajak,” ungkapnya.

Dirinya heran hingga kini telah 17 tahun kekhususan Aceh terkait zakat pengurang pajak belum punya aturan turunan. Padahal dengan adanya Peraturan Pemerintah Zakat sebagai faktor pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang yang telah diajukan oleh pemerintah Aceh kepada Pemerintah Pusat, negara tidak dirugikan sedikitpun karena tidak ada pengurangan penerimaan negara.

“Yang terjadi hanya pergeseran pos. Pemerintah tidak akan kehilangan sumber pendapatan pajak, karena sumbernya dipindahkan, bukan dihilangkan. Sementara disisi lain masyarakat Aceh akan terbebas dari beban ganda untuk membayar pajak dan juga zakat,” jelasnya. []

Nukilan.id – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an XXXVI Aceh siap dilaksanakan mulai 26 November hingga 2 Desember 2023 mendatang, di Bumi Ate Fulawan, Simeulue.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, usai mendapatkan laporan perkembangan terkini persiapan MTQ XXXVI dari panitia pelaksana, Minggu (19/11/2023).

“MTQ Aceh Ke-36 Insya Allah akan berlangsung mulai 26 November s/d 2 Desember 2023 di Simeulue. Sampai saat ini berdasarkan koordinasi dengan SKPA terkait terutama Dinas Syariat Islam, persiapan MTQ sudah sangat matang,” ujar MTA.

Jubir menambahkan, saat ini panitia terus menggelar berbagai Rakor teknis, khususnya panitia di lapangan, untuk memastikan gelaran MTQ berjalan sukses di Simeulue.

“Dalam rangka MTQ ke-36, di bawah koordinasi Dinkes Aceh dan Dinkes Simeulue, di RSUD Simeulue akan disediakan Ruang Inap khusus dalam penanganan kesehatan yang mungkin timbul dari pelaksanaan MTQ,” ungkap MTA.

Sementara itu, sambung MTA, terkait penanganan kebencanaan, Badan SAR dan BMKG juga terus berkoordinasi secara intens dengan para pemangku kebijakan lainnya.

“Terkait mobilitas peserta seluruh Aceh, baik melalui laut maupun udara akan dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Aceh bersama pihak terkait lainnya,” sambung MTA.

Untuk diketahui bersama, MTQ Aceh XXXVI diikuti oleh kafilah dari 23 kabupaten/kota se-Aceh, serta memperlombakan 10 Cabang, yaitu Tilawatil Qur’an, Qiraah Sab’ah Mujawwad, Qiraah Sab’ah Murattal, Tartilul Qur’an, Tahfizh Qur’an, Fahmil Qur’an, Syarhil Qur’an, Tafsir, Khattil Qur’an dan Karya Tulis Ilmiah Qur’an (KTIQ).

“Kepada seluruh masyarakat Aceh, kami mengimbau untuk secara bersama kita dukung dan sukseskan gelaran MTQ di Simeulue, karena ajang ini menjadi wadah silaturahmi bagi masyarakat Aceh. Pada momen ini akan berkumpul masyarakat seluruh Aceh. Kita harapkan ajang ini akan semakin memperkokoh persatuan dalam bingkai Qur’ani,” pungkas MTA. []

Nukilan.id – Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Hendri Achmad Hudori menyebutkan nilai ekspor Aceh pada Oktober 2023 mengalami kenaikan sebesar 28,64 persen dibandingkan dengan September 2023 atau mencapai 40,88 juta dolar AS. Pada September 2023 lalu, nilai ekspor Aceh hanya sebesar 31,78 juta dolar AS.

Hendri menambahkan, nilai ekspor komoditas Aceh melalui pelabuhan di Aceh pada Oktober 2023 mencapai 29,38 juta dolar AS atau sebesar 71,88 persen. Sementara melalui pelabuhan di Sumatera Utara mencapai 11,41 juta dolar AS atau sekitar 28,12 persen.

Jika dilihat berdasarkan ekspor negara masing-masing dari India sebesar 14,73 juta dolar AS, Thailand sebesar 10,13 juta dolar AS, dan Filipina sebesar 3,47 juta dolar AS.

“Share komoditas terbesar yaitu batubara 14,13 juta dolar AS, kondensat 7,36 juta dolar AS, dan kopi 5,74 juta dolar AS,” ujar Hendri Achmad Hudori, Minggu (18/11/2023).

Sedangkan nilai impor Aceh pada Oktober 2023 mencapai 9,47 juta dolar AS atau naik 16,38 persen dibandingkan dengan September 2023.

Berdasarkan negara, impor Aceh masing-masing yaitu Amerika Serikat sebesar 5,05 juta dolar AS, Vietnam 3,78 juta dolar AS, dan Singapura sebesar 0,54 juta dolar AS.

Dengan nilai ekspor sebesar 40,88 juta dolar AS dan nilai impor 9,47 juta dolar AS, maka neraca perdagangan Aceh pada Oktober 2023 mengalami surplus sebesar 31,41 juta dolar AS. [Sammy]

Nukilan.id – Band Cadas Metazone tampil prima dengan 8 lagu nonstop. Bahkan lagu pembuka berjudul Bla bla bla milik Gong 2000, Metazone menjadikannya sebagai pesan damai untuk konflik di Palestina.

“Kita kirimkan do’a untuk saudara-saudara kita di Palestina,” ucap Adun, Vocalis Metazone mengawali penampilan mereka di Panggung Piasan Seni, di Open Stage Taman Seni dan Budaya Aceh, Sabtu (18/11/2023).

Dalam penampilannya, terlihat personil kelompok Band Metazone tampil memukau hingga sampai ke penghujung acara. Dari raungan gitar Dedi Andrian, Cabikan Bass Pinem, hentakan drum Adek, serta vocal Adun menunjukan kelompok ini punya talenta rock yang kuat dan prima.

Vocal Adun yang awalnya dikuatirkan melemah lantaran lelah, ternyata tetap berpower hingga selesai. Begitu juga raungan gitar Dedi dan gebukan Drum Adek tetap kuat, terlebih Pinem yang berkeliling panggung dengan basnya.

Dalam lagu “Teuku Umar”, Metazone melibatkan penyair Wiratmadinata untuk mengisi puisi di awal dan pertengahan lagu. Tentu Puisi yang dibacakan Wira menggelegar ditambah musik cadas yang menghentak.

Tidak sampai disitu, Teuku Ahmad Dadek yang dijadikan bintang tamu, tampil dengan lagu lawas, Litle Wing karya Jimmy Hendrik. Disesi ini, Dadek seraya bernyanyi juga memainkan gitar melodi blues dengan khas yang bersahutan dengan gitar Dedi.

Untuk diketahui pada tahun 1998 Band Metazone meraih juara ketiga dan Adek terpilih sebagai Drummer Terbaik Festival Musik Rock Se-Indonesia VIII Log Zhelebour. Karena raihan juara Ketiga, lagu “Lupa” karya Metazone masuk dalam album kompilasi Festival Musik Rock Se-Indonesia VIII.

Metazone Band “vakum” setelah album pertama mereka rampung namun gagal diterbitkan Lhog Zalebur. Dedy lantas pulang ke Aceh merampungkan kuliah disusul Adun. Sementara Pinem dan Adek masa itu tetap tinggal di Surabaya.

Metazone sukses menhentak panggung Taman Seni dan Budaya dengan lagu-lagu karya mereka Teuku Umar, Gadis Lugu, Lupa, Nyanyian Rindu, Gadis Desa dan Misteri kegersangan.

Hadir pada malam penampilan Metazone Kepala UPTD Taman Seni dan Budaya Azhadi Akbar, para musisi, dan khalayak umum.

Tampil mengawali konser Metazone penyanyi dan pencipta lagu Aceh asal Meulaboh Said Azmi, puisi Djamal Sharief, dan tarian kolaborasi.[]

Nukilan.id – Personel Polres Bener Meriah Polda Aceh membantu masyarakat membersihkan puing-puing akibat angin puting beliung di Kampung Wih Pesam dan Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kecamatan Bener Meriah, Jumat, 17 November 2023.

Dalam musibah ini, sedikitnya 25 unit rumah dan fasilitas umum, termasuk Rutan Kelas IIB, Asrama Kodim, serta perumahan seniman mengalami kerusakan.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto menyampaikan, berdasarkan keterangan warga di lokasi, angin kencang itu bergerak dari arah utara ke selatan dengan skala yang cukup besar.

Kata Joko, Kapolres Bener Meriah, AKBP Nanang Indra Bakti juga sudah turun ke lokasi dan memerintahkan personel untuk membantu masyarakat membersihkan puing-puing akibat musibah tersebut.

“Kerusakan dilaporkan lumayan parah. 9 bangunan Rutan Kelas IIB dengan 8 atap sel tahanan rusak berat dan 1 posko penjagaan utama dengan atap rusak sedang. Kemudian 7 rumah asrama Kodim mengalami rusak berat dan 1 rumah rusak ringan. Lalu, empat perumahan seniman rusak berat, 5 rumah warga di Kampung Wonosobo juga dilaporkan rusak,” jelas Joko, dalam rilisnya, Sabtu, 18 November 2023.

Meskipun tidak ada korban jiwa, kata Joko, kerugian materi diperkirakan mencapai Rp800 juta.