Nukilan.id – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora ) bersinergi dengan pihak kepolisian untuk membersihkan pantai Lampuuk, gotong royong itu merupakan tindak lanjut dari program 1 jam pungut sampah yang diinisiasi oleh Penjabat (Pj) Bupati Aceh, Muhamamd Iswanto, SSTP, MM.

Kepala Disparpora Aceh Besar, Abdullah, SSos, mengatakan, jika program ini merupakan bentuk sinergitas antara Pemkab Aceh Besar, pihak kepolisian dan pelaku industry wisata. Mengingat program tersebut memiliki dampak yang bagus untuk meningkatkan sektor wisata.

“Ini, karena memiliki dampak yang bagus, pantai berish, masyarakat suka berkunjung sekaligus meningkatkan eknomi masyarakat pesisir,” katanya, usai gotong royong, di Lampuuk, Kamis (13/7/2023).

Baca Juga: Pj Bupati Aceh Besar Hadiri Pelantikan Ketua KADIN Aceh

Ia juga mengatakan, Pemkab sangat mendukung program yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian, mengingat Aceh Besar memiliki garis pantai yang panjang diiringi panorama yang indah, jadi sangat penting, sebagai upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tentu saja, ini juga bisa menjadi nilai tawar untuk meningkatkan sektor wisata, karena pasca Covid-19, banyak wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata,” ucapnya.

Menurutnya, langkah ini sebagai awal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Aceh Besar, dan Aceh Besar memiliki beberapa destinasi wisata unggulan yang setiap minggunya dipadati para pelancong, jadi, untuk kenyamanan wisatawan aksi pungut sampah penting untuk dilakukan secara berkelanjutan.

“Untuk menjaga kenyamanan wisatawan, kita minta para pengusaha wisata melakukan pembersihan lokasi dan menyediakan fasilitas kebersihan,” tegasnya.

Ia menghimbau, agar pelaku usaha pariwisata menyediakan fasilitas kebersihan dan menyediakan fasilitas lainnya untuk kenyamanan wisatawan, menurutnya wisatawan datang tak hanya menikmati indahnya alam saja, tapi juga menikmati suasana yang nyaman di tempat tersebut.

“Jika lokasi wisata bersih, wisatawan akan betah, kebersihan ini merupakan salah satu cara memanjakan wisatawan untuk kembali berkunjung, tentu saja ini juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan PAD Aceh Besar, jadi, mari sama-sama kita jaga kebersihan lingkungan kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Anisrullah Ketua Pengelola Pantai Lampuuk, mengucapkan terimakasih kepada pihak kepolisian yang telah melaksanakan pembersihan pantai seluruh Indonesia, dan Lampuuk menjadi salah satu lokasi wisata yang dipilih, bagi Anisrullah kegiatan ini layak untuk terus dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan dan meningkatkan industri wisata di Indonesia.

“Ini program yang baik untuk meningkatkan pariwisata, dan kami mengucapkan terimakasih untuk Polri yang telah memilih Pantai Lampuuk sebagai lokasi wisata yang dibersihkan. Selain itu kami juga ucapkan kepada pihak Pelindo yang telah memberikan bantuan tong sampah untuk menjaga kebersihan Pantai Lampuuk,” tutupnya.

Baca Juga: Pemkab Aceh Besar Raih Penghargaan Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

Produk inovasi anyaman rotan Kabupaten Aceh Besar, saat ini cukup diminati baik oleh kalangan masyarakat lokal maupun luar Aceh. Anyaman rotan merupakan produk unggulan Kabupaten Aceh Besar yang dibina dibawah Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Aceh Besar, dan telah mengikuti berbagai lomba inovasi ditingkat Daerah maupun Nasional, Kamis (13/7/2023).

Salah seorang pengrajin rotan Ratu Selimit, Ferdianti berumur 44 tahun, mengaku anyaman rotan cukup diminati saat ini, buktinya setiap hari ada pesanan.

“Setelah lebaran kemaren, setiap hari ada pesanan,” katanya.

Wanita asal Gampong Lamgaboh Kecamatan Lhoknga yang akrab disapa Makyan tersebut, mengaku mulai menganyam sejak tahun 2020. Sebelum dibina Dekranasda, produk yang dihasilkan masih sebatas tudung saji dan keranjang kain.

“Setelah pembinaan, alhamdulillah kita sudah bisa berinovasi menghasilkan beragam produk dan model kreasi,” ujar Makyan.

Ia menyebutkan produk anyaman inovasi baru yang rame dipesan seperti piring ayam penyet, vas besar dan kecil, sarung my botol, dan keranjang buah, selain itu penutup lampu dan tas kolaborasi kulit juga mulai ada pesanan.

“Sepertinya produk rotan sudah merambah ke hiasan dan dekorasi rumah tangga,” imbuhnya.
Makyan mengaku pendapatan yang dihasilkan mencapai 3 juta rupiah perbulan, bahkan bisa mencapai 5 hingga 6 juta, jika banyak pesanan seperti untuk acara pelatihan atau pesta.

“Ya bahkan bisa 5 sampai 6 juta kalau ada acara pelatihan, pesta dan macam-macamlah,” sebutnya. []

Baca Juga: Kadis Perpusip Aceh Besar Ikuti Rakornas Layanan Arsip Statis

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki akan melantik Amiruddin sebagai Pj Walikota Banda Aceh dan Mahyuzar sebagai Pj Bupati Aceh Utara. Pelantikan ini akan berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh pada Jum’at (14/7/2023).

Pelantikan tersebut akan berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, pada Jum’at (14/7/2023).

Muhammad MTA, Juru Bicara Pemerintah Aceh, membenarkan bahwa ada pelantikan dan penyerahan SK Perpanjangan Penjabat Bupati Aceh Besar, Lhokseumawe, Aceh Timur, dan Bener Meriah.

“Iya benar, hari ini Jum’at (14/07) ba’da ashar, Gubernur akan melantik Amiruddin  Sekda Banda Aceh sebagai Pj. Walikota Banda Aceh dan Mahyuzar sebagai Pj. Bupati Aceh Utara di Anjong Monmata – Pendopo Gubernur Aceh,” kata MTA saat dikonfirmasi Nukilan.

“Setelah pelantikan tersebut, Gubernur juga akan menyerahkan SK perpanjangan kepada Penjabat Bupati Aceh Besar, Lhokseumawe, Aceh Timur dan Bener Meriah,” tambahnya.

Diketahui, Amiruddin saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh dan beberapa hari yang lalu diangkat menjadi Pelaksana Harian (Plh) Walikota Banda Aceh menggantikan Bakri Siddiq.

Sementara itu, Mahyuzar sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBBN) pusat. Mahyuzar akan menggantikan Pj Bupati Aceh Utara sebelumnya, yaitu Azwardi. [Rjf]

Nukilan.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Besar melakukan verifikasi terkait prioritas usulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berbentuk fisik tahun 2024 di Aula Bappeda Aceh Besar, Kota Jantho, Kamis (13/7/2023).

Pada kegiatan yang juga dihadiri Pj Bupati Aceh Besar diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Aceh Besar M Ali SSos MSi, Bappeda merupakan rapat verifikasi untuk menentukan prioritas dari usulan sumber dana DAK fisik oleh masing-masing OPD penampung.

Baca Juga: Pj Bupati Aceh Besar Hadiri Pelantikan Ketua KADIN Aceh

“Ada lima OPD yang melakukan verifikasi dan penentuan prioritas usulan kegiatan fisik tahun 2024 dari sumber DAK, yakni Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas DP3KBPP dan PA, dan Dinas Pertanian,” sebut Rahmawati SPd, Kepala Bappeda Aceh Besar.

Ia menyampaikan bahwa verifikasi yang dilakukan merupakan DAK fisiknya. Hal itu dilakukan guna menyamakan persepsi terhadap lokasi prioritas maupun menu yang ada di aplikasi trisna untuk menginput DAK.

“Jadi, DAK ini ada Fisik dan non fisik, tadi baru DAK fisik. Kan usulannya banyak, dan tentu tidak semuanya terakomodir, jadi oleh karena itu hari ini kita ingin menyamakan persepsi kegiatan mana yang menjadi prioritas sesuai dengan anggaran yang ditetapkan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Rahmawati mengatakan dari sekian banyak usulan, pihaknya akan menyamakan persepsi sesuai dengan kebutuhan dari OPD. “Jadi sebelum disubmit (kirim) ke pusat, kita samakan dulu persepsinya,” kata Rahmawati.

Rahmawati juga mengatakan ini belum finishing, masih dalam tahapan verifikasi oleh masing-masing OPD yang mana akan dijadikan prioritas dan nanti prioritas tersebut juga harus dilengkapi dengan data dukung yang harus dipenuhi seperti surat pertanggungjawaban dan lokasi kegiatan dan lainnya.

“Ini masih tahapan dan belum finishing, karena masih banyak hal yang harus dilengkapi seperti data dukung, pertanggungjawaban, lahan atau lokasi dan lain halnya,” ujarnya.

Selain itu Rahmawati menambahkan verifikasi terkait usulan prioritas sumber DAK fisik tahun 2024 tersebut tidak hanya dilakukan disini, melainkan akan dilakukan juga dipusat.

“Nanti di Jakarta juga akan dilakukan hal yang sama, yaitu akan dilakukan verifikasi juga,” tambahnya.

Rahmawati berharap setiap kegiatan fisik yang dilakukan di Aceh Besar menjadi fungsional dan tepat sasaran serta bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan anggaran kita yang sedikit ini setidaknya dapat memberi manfaat bagi masyarakat Aceh Besar.

“Kami berharap semoga setiap kegiatan fisik yang dilakukan dari dana DAK atau lainnya tepat sasaran dan fungsional, sehingga dengan anggaran yang sedikit ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat Aceh Besar,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Aceh Besar M.Ali S.Sos M.Si, dirinya berharap agar kegiatan berupa dari sumber dana DAK fisik tahun 2024 yang akan dilaksanakan nanti tepat sasaran dan fungsionalnya dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh Besar.

“Semoga kegiatan yang dilakukan dengan sumber dana DAK nanti agar tepat sasaran dan fungsionalnya dapat bermanfaat bagi masyarakat Aceh Besar,” tuturnya. []

Baca Juga: Satpol PP Aceh Besar Kembali Serahkan Surat Teguran pada Pemilik Bangunan Liar di Darul Imarah

Nukilan.id – Menteri ESDM RI/ Arifin Tasrif dan Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyaksikan penandatanganan Penjajian Pokok (HOA) Tentang Komitmen Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Panas Bumi Seulawah Agam 2×55 MW antara PT Pertamina Geotermal Energy (PGE) Tbk, dengan PT. Pembangunan Aceh (PEMA), Rabu (12/7/2023).

Penandatangan perjanjian yang juga dihadiri oleh Ketua DPRA Saiful Bahri ini dilakukan oleh Ali Mulyagusdin selaku Direktur PT. PEMA dengan perwakilan PT. PGE Tbk, dalam kegiatan The 11th Indonesia EBTKE Conference and Exhibition 2023 di Gedung Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tanggerang, Banten

“Kegiatan ini diharapkan menjadi peluang investasi untuk pembangunan Aceh dimasa yang akan datang. Ini merupakan proses yang sudah berlangsung dengan melalui waktu yang panjang, dan Alhamdulillah terwujud pada hari ini,” kata Achmad Marzuki.

Baca Juga: Sekda Minta Inspektur dan Kadis DPMG Dampingi Serta Awasi Penggunaan Dana Desa

Selanjutnya disampaikan, bahwa dengan adanya perjanjian tersebut geliat kegiatan investasi di Aceh dapat terus berjalan dan meningkat, sehingga akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Aceh.

“Tentunya dengan melibatkan banyak tenaga kerja dan juga dapat menambah PAD bagi Aceh,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas ESDM Mahdinur menyampaikan harapan yang sama. Mahdinur mengatakan bahwa Geotermal Seulawah Agam ini telah ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri ESDM Nomor 1786K/33/MEM/2007.

“Prosesnya sudah lama, 2007 ditetapkan, 2011 dilakukan pelelangan hingga PT. PGE Tbk, menjadi pemenang dan 2022 lalu Penjabat Gubernur Bapak Achmad Marzuki kembali menyurati Mentri ESDM untuk mempercepat rencana tersebut,” katanya.

Alhasil, berkat proses panjang kerjasama itu semua penandatanganan akhirnya dilakukan dalam acara The 11th Indonesia EBTKE Conference and Exhibition 2023 ini.

“Kita bersyukur dan semoga ini membawa manfaat untuk Aceh,” katanya.

Sementara itu Direktur PT. PEMA, Ali Mulyagusdin menyampaikan rasa terimakasihnya atas kerjasama seluruh stekholder.

Dia berharap penandatanganan tersebut bisa menjadi awal kerjasama antara PT. PEMA dengan PT. PGE Tbk dalam proyek Seulawah Agam.

“Semoga komitmen untuk melanjutkan kegiatan pengeboran sumur explorasi panas bumi yg selama ini sempat mangkrak di wilayah kerja Seulawah Agam dengan potensi kapasitas 2×55 MW dapat direalisasikan sesegera mungkin,” ucapnya.

Baca Juga: DPMG Aceh Khawatir Dana Desa Dipakai untuk Bimtek

Dan apabila realisasi berjalan dengan lancar maka bukan tidak mungkin akan adanya multiplayer efek bagi masyarakat di sekitar kegiatan. Selain itu, tentu juga akan dapat mendongkrak peningkatan perekonomian bagi Aceh dan nasional.

Nukilan.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh melaksanakan Pelatihan Penerapan dan Pemanfaatan Informasi Gampong pada tanggal 4 s.d 7 Juli 2023 di Hotel Grand Permata Hati Banda Aceh.

Peserta dari kegiatan tersebut berjumlah 46 (empat puluh enam) orang terdiri dari pejabat dan staf DPMG kabupaten/kota Se-Provinsi Aceh. Pelatihan yang dilakukan selama empat hari tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan desa dan kawasan pedesaan serta mengefektifkan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa.

Baca Juga: DPMG Aceh Khawatir Dana Desa Dipakai untuk Bimtek

Sistem Informasi Gampong (SIGAP) merupakan program yang dibuat untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi desa. Dengan adanya program yang mampu mengakses data secara tepat, diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, perumusan kebijakan, serta dapat mengukur, dan memberikan penilaian secara objektif terhadap kemajuan suatu daerah. Hal ini tentu akan dapat mencapai strategi pembangunan di desa serta Kawasan pedesaan yang dilakukan pemerintah.

Pelatihan tersebut sangatlah penting, yaitu untuk memudahkan pemerintah desa dalam mengakses, menyimpan, dan mengolah data desa. Dalam era digitalisasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, penggunaan sistem informasi gampong menjadi suatu keharusan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data yang akurat dan terbarukan, serta memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Dalam pelatihan ini, para peserta akan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan pemerintah dalam pengembangan sistem informasi gampong. Mereka akan dilatih untuk menyediakan data, informasi, dan pelayanan pemerintah gampong kepada masyarakat dengan cara yang tepat dan efisien. Rencana kerja tindak lanjut juga akan disusun sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi gampong di masing-masing kabupaten/kota.

Baca Juga: Sekda Minta Inspektur dan Kadis DPMG Dampingi Serta Awasi Penggunaan Dana Desa

Narasumber yang akan menyampaikan materi adalah pakar-pakar yang mumpuni di bidangnya masing-masing yang berasal dari berbagai instansi terkait. Instansi yang terlibat memberikan materi yaitu Dinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Badan Pusat Statistik Aceh, Dinasi Komunikasi, Informasi, dan Persandian Aceh, Bappeda Aceh, serta Tenaga Ahli SIGAP Aceh. Dengan kehadiran narasumber yang ahli dan berpengalaman, diharapkan peserta pelatihan akan mendapatkan wawasan yang mendalam serta diharapkan  dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk pengembangan SIGAP di daerah masing-masing.

Pelatihan penerapan dan pemanfaatan Sistem Informasi Gampong ini diharapkan dapat memberikan hasil optimal untuk pembangunan pedesaan khususnya. Para peserta juga diharapkan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan pemerintah dan pentingnya penggunaan sistem informasi gampong dalam pelayanan administrasi desa. Dengan demikian, pelayanan administrasi desa di Aceh dapat semakin terintegrasi dan efisien, serta mampu mendukung perencanaan dan pembangunan desa secara holistik.

Nukilan.id – Tim Internasional Assesor yang terdiri dari WHO, Unicef, BMGF dan GPEI (Global Polio Eradication Initiative) berkunjung ke Provinsi Aceh untuk melakukan Assesment (penilaian) terhadap langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dalam merespon Kejadian Luar Biasa Polio yang terjadi di wilayah ini pada penghujung tahun 2022 lalu.

Kegiatan Out Break Respons Assesment (OBRA) pada hari pertama kunjungan dimulai di tingkat provinsi Aceh, dipusatkan di Gedung Bapelkes Aceh pada Selasa (11/07/2023).

Out Break Respons Assesment ini dilakukan untuk melakukan penilaian apakah status KLB Polio yang sudah pernah diberlakukan di Aceh beberapa waktu yang lalu, sudah bisa dicabut atau tidak.

Setelah melakukan assesment di tingkat Provinsi, tim ini juga dijadwalkan turun ke tingkat Kabupaten/Kota di Aceh. Diantaranya tim ini dijadwalkan berkunjung ke Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara pada Kamis (13/07/2023) hingga Jumat (14/07/2023).

Di dua kabupaten ini, tim WHO ini, yang didampingi oleh tim direktorat Imunisasi dan Surveilans Kemenkes RI, Unicef Perwakilan Aceh dan tim dari Dinas Kesehatan Aceh ini, akan berkunjung dan melakukan assesment ke Dinas Kesehatan setempat.

Tim ini juga dijadwalkan berkunjung ke Rumah Sakit, Puskesmas dan juga akan melakukan home visit ke rumah anak yang menderita kasus AFP.

Assesment ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah Aceh telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terencana dan terstruktur dalam merespon Kejadian Luar Biasa Polio di Aceh sebelum mereka mengeluarkan rekomendasi untuk pencabutan status KLB Polio di daerah ini.

Assesment yang dilakukan mencakup
aspek respon KLB, koordinasi dan perencanaan dalam penanggulangan KLB, kegiatan surveilans temuan kasus dilapangan yang berjalan dengan baik dan berkualitas, kinerja imunisasi rutin, kegiatan komunikasi dan mobilisasi sosial dalam penanggulangan KLB, hingga manajemen pengelolaan vaksin dilapangan.

Jika dari hasil assesment yang dilakukan dapat dibuktikan berjalan dengan baik, maka nantinya status KLB Polio dapat dinyatakan berakhir atau dicabut.