Nukilan.id – Perubahan signifikan terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Keuangan (APBK) Gayo Lues tahun 2023 di bawah kepemimpinan Pj Bupati Drs H. Alhudri, yang mulai menjabat pada Maret 2023. Setelah lima tahun mengalami defisit dan berbagai masalah keuangan, APBK Gayo Lues kembali ke jalur yang sehat, menghasilkan surplus kas sebesar Rp 11 Milyar.

Pada tahun 2021-2022, APBK Gayo Lues mengalami penggunaan anggaran yang tidak terkendali, gagal bayar kepada pihak rekanan, dan defisit anggaran yang terus berlanjut. Namun, setelah Alhudri menjabat sebagai Pj Bupati, terjadi perubahan drastis dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Pj Sekda Jata SE.MM, kesuksesan tersebut berasal dari perencanaan anggaran yang cermat, efisiensi penggunaan anggaran, dan fokus pada program prioritas. Rakor (rapat koordinasi) dilakukan secara rutin dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) untuk mengendalikan progres kegiatan. Hasilnya, seluruh program yang direncanakan dan diprogramkan pada tahun 2023 terbayarkan seratus persen.

Jata menjelaskan bahwa surplus kas sebesar Rp 11 Milyar terjadi karena kebijakan perimbangan antara pendapatan dan pengeluaran yang cermat. Upaya komunikasi yang baik dengan pimpinan dan anggota DPRK turut berkontribusi. Belanja diprioritaskan sesuai kebutuhan, seperti pembayaran gaji penuh 100 persen, rutin kantor, dan masalah-masalah skala prioritas lainnya, seperti stunting, ekonomi masyarakat, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

“Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan memberikan bibit tanaman dan ternak berkualitas kepada masyarakat, sehingga hasilnya benar-benar menguntungkan,” kata Jata.

Keberhasilan APBK Gayo Lues tahun 2023 yang mengalami surplus sebesar Rp 11 Milyar tanpa adanya gagal bayar membuktikan bahwa perubahan manajemen keuangan yang dilakukan oleh Pj Bupati Alhudri memberikan dampak positif bagi keuangan daerah tersebut. []

Nukilan.id – Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues di bawah kepemimpinan Alhudri selaku Penjabat (Pj) Bupati terbukti berhasil pulih dengan penerapan pengawasan dan skala prioritas yang ketat. Bahkan, Dinas yang memiliki anggaran besar harus melalui proses bedah ulang.

Selanjutnya, upaya menurunkan tingkat inflasi dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat, memberikan dampak positif pada kondisi APBK Gayo Lues yang kembali sehat. Capaian paling mencolok di bidang keuangan adalah tercapainya Saldo Lebih Permintaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 11 miliar, tanpa ada rekanan yang gagal bayar.

Perlu diketahui, pada tahun anggaran 2021-2022, APBK Gayo Lues menghadapi kendala penggunaan anggaran yang tidak teratur, bahkan Pemerintah Daerah tidak mampu membayar hasil kerja rekanan, mengakibatkan gagal bayar. Defisit anggaran menjadi permasalahan yang sering terjadi selama lima tahun terakhir.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Gayo Lues, Jata SE MM, menyatakan bahwa APBK Gayo Lues 2023 telah pulih sepenuhnya. Hal ini berkat perencanaan anggaran yang cermat dalam menentukan target pendapatan, efisiensi penggunaan anggaran, dan fokus pada program-program prioritas.

“Ini bermula dari penyusunan anggaran yang cermat dalam menentukan target pendapatan, sehingga pada akhir tahun, target yang kita tetapkan berhasil tercapai 100 persen. Kita juga sangat efisien dalam menggunakan anggaran, fokus pada program prioritas,” jelas Jata kepada Nukilan, pada Selasa (2/1/2024).

Mengenai informasi bahwa APBK Gayo Lues tahun 2023 mencatat surplus (Silpa) lebih dari Rp 11 miliar tanpa adanya gagal bayar, Jata menjelaskan bahwa pembiayaan tersebut berasal dari sumber tahun sebelumnya, dan yang sangat dihindari adalah Defisit Kas.

“Kami sangat cermat dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Tidak boleh belanja lebih besar dari pendapatan, karena hal itu dapat menimbulkan defisit yang besar,” tambahnya.

Dalam upaya memaksimalkan pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan, Pemkab Gayo Lues bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) membuat program yang sesuai dengan kemampuan keuangan dan mengutamakan skala prioritas.

“Jika masih ada sisa anggaran, kita gunakan untuk hal lain yang juga harus menjadi prioritas, seperti penanggulangan stunting, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tutup Jata.

Nukilan.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Pusat untuk secara serius mengatasi masalah pengungsi Rohingya di Aceh. 

Fraksi PKS DPRA juga mendesak agar langkah-langkah penting segera diambil, termasuk berkoordinasi dengan UNHCR, lembaga PBB yang bertanggung jawab atas pengungsi. Pernyataan ini merupakan hasil dari Rapat internal Fraksi PKS yang digelar di Sekretariat Fraksi, Gedung DPRA Banda Aceh, Senin malam (1/1/2024).

“Fraksi PKS DPRA melihat persoalan pengungsi Rohingya sebagai masalah kemanusiaan dan solidaritas sesama Muslim. Terlebih lagi, banyak di antara pengungsi tersebut adalah perempuan dan anak-anak yang perlu dilindungi dalam segala kondisi, bahkan di tengah peperangan sekalipun,” kata Anggota DPRA Fraksi PKS dr. Purnama Setia Budi S.PoG kepada media ini.

dr. Purnama Setia Budi menyatakan apresiasi Fraksi PKS DPRA terhadap Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali, yang secara pribadi mengunjungi pengungsi Rohingya. 

“Ini adalah sikap teladan, kami menghormati dan mengapresiasi beliau,” ujarnya. 

Budaya Peumulia Jame (memuliakan tamu) yang kental di masyarakat Aceh, terutama terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, menjadi sorotan.

Dr. Purnama menekankan pentingnya menjaga jiwa kedermawanan dan kepahlawanan yang diwariskan oleh para endatu. Hal ini perlu diteruskan dan dipertahankan, seiring dengan citra baik masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang sosial dan peduli terhadap sesama, termasuk kepedulian terhadap bangsa Palestina yang telah dikenal di dunia internasional.

Seiring dengan berkembangnya isu pengungsi Rohingya, terjadi penolakan sebagian warga Aceh terhadap kehadiran mereka di beberapa Kabupaten/Kota seperti Bireuen, Pidie, Aceh Besar, dan Banda Aceh. Ini merupakan fenomena baru, mengingat selama sepuluh tahun terakhir, masyarakat Aceh dikenal sangat ramah dan menerima pengungsi dengan baik. 

“Fraksi PKS DPRA menegaskan bahwa Pemerintah Pusat harus segera menangani masalah ini untuk menghindari konflik lebih lanjut, sesuai dengan permintaan yang kita sampaikan,” tandasnya. []

Nukilan.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Bustami Hamzah, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemerintah Aceh untuk menjaga netralitas pada Pemilu Legislatif, yang akan berlangsung pada Februari mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekda saat menjadi Inspektur Upacara, pada Apel Perdana tahun 2024, di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Selasa (2/1/2024) pagi.

“Jaga netralitas kita sebagai ASN dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan berlangsung pada Februari ini,” ujar Sekda.

Selain itu, untuk menjaga suasana sejuk selama tahapan Pemilu berlangsung, Bustami juga mengingatkan para ASN untuk bijak bermedsos, dengan tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita yang belum jelas kebenaran dan sumbernya.

Dalam amanatnya, Sekda juga mengajak para ASN di jajaran Pemerintah Aceh, untuk menjadikan momentum tahun baru sebagai sarana memperbaiki kinerja.

“Mudah-mudahan dengan semangat tahun baru kinerja kita bisa semakin baik serta mampu melahirkan inovasi-inovasi baru dalam upaya memberikan kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjalankan seluruh program pembangunan,” kata Sekda.

“Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih atas kinerja baik yang telah bapak dan ibu lakukan untuk memacu serapan anggaran di tahun 2023 lalu,” pungkas Sekda. []