Nukilan.id – Provinsi Aceh, sepanjang tahun 2023, mengalami 418 kali bencana yang melibatkan berbagai jenis, seperti kebakaran pemukiman, banjir, kebakaran hutan, angin puting beliung, longsor, banjir bandang, dan abrasi.
Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), angka tersebut menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang mencatat 469 kejadian. Meski jumlah bencana berkurang, namun nilai kerugian justru meningkat, mencapai Rp 430 miliar dari Rp 335 miliar pada tahun 2022.
Dalam laporannya pada Selasa (2/1/), Kepala BPBA, Dr. Ir. Ilyas, MP, menjelaskan bahwa kebakaran pemukiman merupakan bencana yang paling tinggi terjadi sebanyak 149 kali, dengan kerugian diperkirakan mencapai 87 miliar rupiah.
Sementara banjir tercatat 105 kali kejadian, mempengaruhi 8.047 rumah, 8 jembatan, dan 15 tanggul, serta menyebabkan 24.252 orang mengungsi.
Kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, longsor, banjir bandang, dan abrasi juga melanda Aceh, mengakibatkan kerugian signifikan pada infrastruktur, harta benda warga, dan lahan pertanian.
Total kerugian mencakup 84 sarana pendidikan, 1 sarana kesehatan, 4 sarana pemerintahan, 46 sarana ibadah, 168 ruko, 22 jembatan, 32 tanggul, dan 333 meter badan jalan akibat banjir dan longsor.
”Tentunya ini merupakan hasil kerjasama kita bersama dalam meningkatkan mitigasi bencana sehingga angka kejadian bencana masih bisa kita turunkan tiap tahunnya,” ungkap Ilyas yang akrap disapa Abi.
“Selain itu, pemberdayaan masyarakat atau sosialisasi kepada pelaku usaha yang terlibat perluasan lahan, kami himbau jangan membuka lahan dengan membakar hutan,” sebut Ilyas.
Ilyas yang akrap disapa Abi juga berharap masyarakat Aceh tetap selalu menjaga diri dan keluarga dari serangan pandemic yang masih ada di sekitar kita.
Tambahnya lagi masyarakat harus siap dalam menghadapi bencana, baik bencana alam maupun non alam, sinergitas sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana di Aceh.
“Mari bersama-sama kita melakukan upaya pengurangan risiko bencana, karena Penanggulangan Bencana adalah urusan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat dari berbagai elemen termasuk di dalamnya adalah media” Harap Abi.
Pada tahun 2024 nantinya BPBA akan terus berusaha meminimalisir kerusakan maupun korban akibat bencana alam maupun non alam dan mendorong seluruh elemen masyarakat untuk merespon kejadian bencana secara komprehensif karena pada hakikatnya “Bencana adalah Urusan Bersama”. [Rjf]
