NUKILAN.ID | BANDA ACEH — DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Aceh menggelar Business Forum bertema “Kolaborasi UMKM: Sinergi Pendampingan dan Akselerasi Digital untuk Meningkatkan Daya Saing” di Grand Hotel Permata Hati, Kamis (21/5/2026).
Amatan Nukilan.id di lokasi, forum yang dipandu oleh Edward M. Nur. tersebut membahas penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah tantangan transformasi ekonomi digital dan dinamika ekonomi global.
Kegiatan itu menghadirkan sejumlah pembicara utama, di antaranya Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, Ketua Dewan Pertimbangan DPP APINDO Aceh Kartini, serta perwakilan Bank Aceh Syariah, Kamaruzzaman.
Dalam pemaparannya, Kartini menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi dunia usaha di Aceh, mulai dari keterbatasan akses investasi, rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia, hingga belum meratanya pengembangan usaha dan tingginya angka pengangguran produktif. Menurutnya, perubahan perilaku pasar dan percepatan digitalisasi menuntut pelaku usaha untuk terus beradaptasi melalui inovasi teknologi dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.
“Rendahnya akses investasi, daya saing, SDM, transformasi digital, usaha yang belum merata, serta tingginya angka pengangguran produktif menjadi tantangan kita bersama,” kata Kartini.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan penting dalam membangun daya saing ekonomi daerah.
“Kolaborasi lintas sektor bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan yang sangat penting. Kami berharap APINDO dapat menjadi jembatan strategis untuk memperluas investasi, membuka akses pasar, dan memperkuat pembinaan UKM,” ujarnya.
Kartini juga menekankan pentingnya penguatan jejaring bisnis nasional maupun global, termasuk dukungan perbankan dan pemerintah terhadap pengembangan UMKM dan pengusaha muda.
“Kami berharap Bank Aceh Syariah dapat terus memperkuat pembiayaan bagi UKM dan pengusaha muda, serta pemerintah memperluas pelatihan dan peningkatan kualitas SDM,” katanya.
Selain itu, ia turut menyinggung peran forum pengusaha perempuan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai sektor, seperti pendidikan, ritel modern, layanan kesehatan, dan pengembangan wirausaha muda.
Sementara itu, Shinta Kamdani memaparkan kondisi ekonomi Aceh yang saat ini diperkirakan bernilai sekitar Rp257 triliun dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 4 persen dalam beberapa tahun terakhir, serta 2,97 persen pada 2025, yang masih berada di bawah rata-rata nasional.
Menurutnya, struktur ekonomi Aceh masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sekitar 52 persen. Namun, industri pengolahan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi.
Shinta juga menyoroti kekuatan ekspor Aceh yang dinilai cukup dominan.
“Aktivitas ekspor Aceh mencapai sekitar 66 persen dari total ekonomi,” ujarnya.
Komoditas unggulan seperti kopi Gayo dan minyak nilam disebut telah menembus pasar internasional, termasuk kawasan Eropa dan Asia. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan juga dinilai memiliki potensi besar karena didukung garis pantai yang panjang dan luasnya kawasan tambak.
Di sektor pariwisata, Aceh disebut memiliki potensi ekowisata dan wisata bahari kelas dunia, termasuk kawasan Pulau Weh di Sabang yang dikenal sebagai destinasi diving dan snorkeling internasional. Shinta juga menyinggung peluang ekonomi hijau melalui pengembangan bioenergi dan industri pengolahan hasil laut berbasis keberlanjutan.
Dalam forum itu, Shinta menilai ekonomi syariah menjadi salah satu kekuatan strategis Aceh dalam meningkatkan daya saing global, seiring pertumbuhan industri halal dunia yang terus meningkat. Ia menyebut Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Index dengan potensi besar di sektor makanan halal, keuangan syariah, dan industri pendukung lainnya.
Menurutnya, Aceh memiliki keunggulan dari sisi tenaga kerja, pembiayaan, proses produksi, hingga posisi geografis yang strategis sebagai pintu ekspor internasional.
Shinta juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Aceh. Tingkat pengangguran disebut menurun dari 6,3 persen pada 2021 menjadi 5,6 persen pada 2025. Namun, tingginya jumlah pekerja informal yang mencapai hampir 58 persen masih menjadi tantangan serius.
“Kita tidak bisa hanya melihat pengangguran terbuka, tetapi juga tingginya informalitas tenaga kerja,” ujarnya.
Ia menilai penguatan kewirausahaan dan UMKM menjadi solusi penting dalam menciptakan lapangan kerja karena sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meski kontribusi ekspornya masih terbatas.
Di sisi lain, Kamaruzzaman dari Bank Aceh Syariah menyebut pelaku UMKM saat ini banyak didominasi generasi muda, termasuk Gen Z dan milenial, terutama di sektor kuliner, fesyen, dan kerajinan.
Menurutnya, digitalisasi membuka peluang pasar yang lebih luas hingga ke luar negeri, meski masih terkendala pada literasi usaha dan akses pembiayaan.
“Banyak UMKM belum memiliki pencatatan keuangan yang baik sehingga menyulitkan analisis perbankan,” katanya.
Ia menjelaskan, Bank Aceh Syariah mensyaratkan usaha telah berjalan minimal enam bulan agar dapat mengakses pembiayaan. Selain itu, pihaknya juga menjalankan program pelatihan dan pendampingan agar pelaku UMKM lebih siap secara administrasi dan pengelolaan usaha.
“Kami selalu concern dalam mengembangkan UMKM Aceh. UMKM Aceh harus bisa, pasti bisa,” tutupnya.
Forum APINDO Aceh tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
