Beranda blog Halaman 14

IPMB Kecam Terbitnya IUP Tambang di Beutong Ateuh, Desak Pemerintah Daerah Cabut Izin

0
Ikatan Pelajar Mahasiswa Beutong (IPMB) mengecam keputusan Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi tembaga. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Ikatan Pelajar Mahasiswa Beutong (IPMB) mengecam keputusan Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi tembaga Nomor 540/DPMPTSP/05/IUP-EKS./2026 untuk PT Alam Cempaka Wangi (Aceh Mineral Abadi) di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya.

Dalam keterangan yang diterima Nukilan.id, Kamis (21/5/2026), IPMB menilai penerbitan izin tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat serta prinsip perlindungan lingkungan hidup.

IPMB menyebut masyarakat Beutong Ateuh sebelumnya telah menyatakan penolakan terhadap aktivitas tambang dan bahkan menyampaikan aspirasi itu langsung kepada Presiden RI pada 3 Mei 2026. Namun, Pemerintah Aceh tetap menerbitkan izin eksplorasi tanpa adanya dialog yang dinilai substansial dengan masyarakat terdampak.

Selain itu, IPMB juga menyoroti lokasi wilayah izin usaha pertambangan yang disebut berada di dalam kawasan Ekosistem Leuser. Berdasarkan peta terbaru Bappeda Aceh dan KLHK, wilayah IUP seluas 1.820 hektare itu disebut masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 150 ayat 2.

“Selain melanggar hukum, IUP ini juga mengancam sumber kehidupan 3 desa: Blang Puuk, Kuta Teungoh, dan sekitarnya. Jika eksplorasi dilanjutkan, kami khawatir akan terjadi kerusakan hutan, pencemaran sungai, hilangnya lahan pertanian, dan memperparah krisis air di hulu Krueng Nagan,” ungkap Ketua IPMB, T. Malikul Rahman, di Banda Aceh.

IPMB juga mengungkap adanya potensi ekspansi tambang lain di wilayah tersebut. Berdasarkan data peta yang mereka miliki, selain PT Alam Cempaka Wangi, terdapat pula IUP milik PT Hasil Bumi Sembada seluas 2.432,82 hektare di kawasan yang sama.

Menurut mereka, total hampir 4.300 hektare konsesi tambang akan mengepung wilayah Beutong Ateuh dan mengancam ruang hidup masyarakat setempat.

Dalam pernyataannya, IPMB menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah, yakni mencabut IUP Nomor 540/DPMPTSP/05/IUP-EKS./2026 untuk PT Alam Cempaka Wangi, menghentikan seluruh proses perizinan dan aktivitas eksplorasi tambang di Beutong Ateuh Banggalang, membuka ruang dialog yang jujur dan setara dengan masyarakat adat, serta menetapkan Beutong Ateuh sebagai kawasan lindung dan lumbung pangan.

“Kami tegaskan pemerintah yang lahir dari rakyat wajib tunduk pada kehendak rakyat. Jangan jadikan Aceh, khususnya Beutong Ateuh, sebagai korban ambisi industri ekstraktif,” tutup T. Malikul Rahman yang turut dibenarkan oleh Rahmad Ramadhan selaku Wakil Ikatan Pelajar Mahasiswa Beutong-Banda Aceh. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Bunda Salma Resmi Masuk Banggar DPRA, Gantikan Pon Yaya

0
bunda salma
Anggota DPRA dari Partai Aceh, Salmawati SE., MM—yang akrab disapa Bunda Salma. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Susunan Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh periode 2024–2029 resmi mengalami perubahan. Salmawati atau yang akrab disapa Bunda Salma ditunjuk menggantikan Saiful Bahri alias Pon Yaya sebagai anggota Banggar DPRA.

Perubahan tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR Aceh yang berlangsung di Gedung DPRA, Rabu (20/5/2026). Selain Salmawati, Azhari M. Nur Haji atau Haji Maop juga ditetapkan masuk dalam susunan baru Banggar menggantikan T. Heri Suhadi alias Abu Heri.

Wakil Ketua DPR Aceh, Ali Basrah, mengatakan pergantian itu berdasarkan surat Fraksi Partai Aceh Nomor 04/F/PA/4/2026 tentang Perubahan Alat Kelengkapan DPRA dari Fraksi Partai Aceh pada Badan Anggaran DPRA Aceh periode 2024–2029.

“Yang semula ditempati oleh saudara Saiful Bahri (Pon Yaya) dan saudara T. Heri Suhadi atau Abu Heri, digantikan oleh saudari Salmawati dan saudara Azhari M. Nur Haji atau Maop pada susunan Badan Anggaran DPRA Aceh periode 2024-2029,” kata Ali Basrah dalam rapat tersebut.

Rapat paripurna itu turut dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang juga diketahui memimpin Partai Aceh. Hadir pula Ketua DPRA Zulfadhli alias Abang Samalanga, Wakil Ketua DPRA Saifuddin Muhammad alias Yah Fud, serta Salihin.

Setelah pembacaan perubahan susunan Banggar, agenda rapat dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi DPRA terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025.

Sebagai informasi, Badan Anggaran DPRA memiliki sejumlah tugas dan fungsi penting, di antaranya membahas RAPBA, memberikan saran kepada pimpinan DPRA terkait kebijakan anggaran, melakukan kajian dan monitoring terhadap penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban APBA, menyinkronkan program dan kegiatan komisi-komisi DPRA dengan target pendapatan dan belanja daerah, hingga menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Prabowo Targetkan Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 6,5 Persen pada 2027

0
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026). (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)

NUKILAN.ID | Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai langkah menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memaparkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027 dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” kata Prabowo dalam di hadapan anggota DPR, dikutip Nukilan dari siaran langsung akun YouTube DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menetapkan pendapatan negara dalam APBN 2027 berada pada kisaran 11,82–12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara belanja negara direncanakan mencapai 13,62–14,80 persen dari PDB.

Pemerintah juga menargetkan defisit APBN tetap terkendali pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen dari PDB.

“Defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan serta memperkecil defisit ini,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS dengan inflasi dijaga pada kisaran 1,5–3,5 persen.

Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diproyeksikan berada di kisaran 70–95 dolar AS per barel, sementara lifting minyak ditargetkan mencapai 602–615 ribu barel per hari.

Prabowo mengatakan kebijakan fiskal dan moneter akan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendukung program prioritas pemerintah.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur melalui angka makro, tetapi juga harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6–6,5 persen pada 2027 serta tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,30–4,87 persen. []

Reporter: Sammy

DPRA Minta Audit Khusus BUMD, Rumah Sakit, dan Sejumlah SKPA

0
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025, Ilmiza Sa’aduddin Djamal saat membacakan rekomendasi DPRA terhadap pelaksanaan pemerintahan Aceh selama tahun anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (20/5/2026). (Foto: tangkapan layar YouTube DPR Aceh)

NUKILAN.ID | Banda Aceh — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merekomendasikan audit khusus terhadap sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD), rumah sakit, hingga satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) dalam evaluasi pelaksanaan pemerintahan tahun anggaran 2025.

Rekomendasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025, Ilmiza Sa’aduddin Djamal, saat membacakan hasil pembahasan LKPJ Gubernur Aceh dalam rapat paripurna DPRA di Banda Aceh, Rabu (20/5/2026).

Ilmiza menyebutkan audit diperlukan untuk memastikan efektivitas pengelolaan anggaran daerah dan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan keuangan pemerintah.

Pansus merekomendasikan audit khusus terhadap BUMD, termasuk PT Pembangunan Aceh (PEMA) dan perusahaan daerah lainnya, agar pengelolaan penyertaan modal pemerintah lebih terarah dan akuntabel.

Selain itu, audit juga diminta dilakukan pada sejumlah unit pendidikan dan fasilitas kesehatan.

“Pansus meminta Inspektorat Aceh melakukan audit khusus terhadap sejumlah UPTD di bawah Dinas Pendidikan Aceh serta hasilnya disampaikan kepada DPR Aceh sebagai bahan evaluasi,” kata Ilmiza dalam rapat tersebut, dikutip Nukilan, Rabu (20/5/2026).

DPRA turut meminta rumah sakit daerah melaporkan secara tertulis utang kepada pihak ketiga, piutang BPJS, serta kewajiban keuangan lain yang belum terselesaikan hingga akhir 2025.

Dalam rekomendasinya, Pansus juga menyoroti proyek pembangunan lima rumah sakit regional yang dinilai belum selesai sepenuhnya dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran apabila tidak segera dituntaskan.

Selain sektor kesehatan, DPRA meminta penguatan sistem pengendalian internal pemerintahan dan audit terhadap sejumlah lembaga pengelola keuangan daerah.

Menurut Ilmiza, langkah tersebut diperlukan agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

“Pengawasan harus diperkuat untuk memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Aceh,” demikian disampaikan Ilmiza. []

Reporter: Sammy

Anggota DPRA Minta Pemerintah Aceh Surati Pusat Terkait Kebijakan Desil Penerima Bantuan Sosial

0
Anggota DPRA Fraksi Demokrat, Tantawi. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | Banda Aceh — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Demokrat, Tantawi, menyoroti penerapan kebijakan pengelompokan desil dalam pendataan penerima bantuan sosial yang dinilai berpotensi menghambat akses masyarakat Aceh terhadap berbagai program bantuan pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Tantawi dalam rapat paripurna DPRA dengan agenda pembahasan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRA, Banda Aceh, Rabu (20/5/2026).

Dalam penyampaiannya, Tantawi menilai masih banyak masyarakat Aceh yang secara ekonomi tergolong kurang mampu atau miskin, namun justru masuk dalam kategori desil tinggi, seperti desil 6, 7, hingga 8 dan seterusnya. Kondisi itu dinilai dapat berdampak terhadap hilangnya kesempatan masyarakat memperoleh bantuan pemerintah.

“Banyak warga Aceh saat ini yang kondisi ekonominya dapat dikategorikan tidak mampu atau miskin, tetapi ditempatkan pada desil yang tinggi. Hal ini berpotensi menghilangkan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan bantuan, baik melalui program UMKM, usaha ekonomi produktif, maupun bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar,” kata Tantawi dalam rapat paripurna tersebut, dikutip Nukilan, Rabu (20/5/2026).

Ia menyebutkan, ketidaksesuaian data tersebut perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan sosial dan akses masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi serta pendidikan.

Tantawi meminta Pemerintah Aceh, melalui Gubernur Aceh, segera menyurati pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS), agar pelaksanaan kebijakan desil di Aceh dapat ditinjau kembali atau ditunda sementara.

“Saya memohon kepada Bapak Gubernur agar persoalan desil ini disurati kepada Menteri Sosial dan BPS untuk ditinjau atau ditunda pelaksanaannya di Aceh,” ujarnya.

Menurutnya, permintaan tersebut penting mengingat Aceh saat ini juga menghadapi dampak bencana banjir di sejumlah wilayah yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Apalagi Aceh baru mengalami musibah banjir. Kondisi ini tentu memengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat dan perlu menjadi pertimbangan dalam penetapan kebijakan,” kata Tantawi.

DPRA berharap evaluasi terhadap penerapan data desil dapat dilakukan agar kebijakan bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat terdampak kondisi ekonomi maupun bencana. []

Reporter: Sammy

Hujan dan Angin Kencang di Aceh Besar, BPBD Pastikan Pohon Tumbang Sudah Ditangani

0
Pembersihan pohon tumbang yang menutupi badan jalan akibat hujan lebat disertai angin kencang di salah satu wilayah Aceh Besar, Selasa (19/5/2026) malam. (Foto: Dok BPBD Aceh Besar)

NUKILAN.ID | Aceh Besar — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar memastikan penanganan dampak cuaca ekstrem berupa pohon tumbang di sejumlah wilayah telah selesai dilakukan. Kondisi lalu lintas di lokasi terdampak dilaporkan kembali normal dan tidak mengalami gangguan berkepanjangan.

Petugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Aceh Besar, Iqbal, mengatakan seluruh titik pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang telah ditangani petugas.

“Lokasi-lokasi pohon tumbang sudah tertangani semua. Untuk di jalan raya kemacetan total tidak ada karena pohon tidak sampai menutupi seluruh badan jalan. Kendaraan masih bisa melintas meski harus lebih berhati-hati dan gangguan hanya berlangsung sesaat. Setelah penanganan selesai, arus lalu lintas kembali lancar,” ujar Iqbal saat dikonfirmasi Nukilan, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, kondisi di wilayah terdampak saat ini telah kembali kondusif setelah proses pembersihan dan evakuasi material pohon selesai dilakukan.

Sebelumnya, hujan lebat yang disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Besar pada Selasa (19/5/2026) malam. Cuaca ekstrem tersebut menyebabkan pohon tumbang di beberapa ruas jalan dan merusak atap rumah warga di Kecamatan Lembah Seulawah.

BPBD Aceh Besar menerima laporan kejadian sekitar pukul 20.53 WIB dan langsung mengerahkan petugas dari sejumlah pos untuk melakukan penanganan. Iqbal menyebut cuaca ekstrem mengakibatkan gangguan di sejumlah titik jalan serta permukiman warga.

“Cuaca ekstrem menyebabkan pohon tumbang di sejumlah ruas jalan nasional dan jalan penghubung antar gampong. Selain itu ada rumah warga yang atapnya diterpa angin kencang,” ujarnya.

BPBD mencatat pohon tumbang terjadi di kawasan Jorong Peujera Kecamatan Ingin Jaya, Komplek Perumahan Ujong Batee Kecamatan Mesjid Raya, Lambirah Kecamatan Sukamakmur, serta Perumahan Bukit Permai di Kecamatan Kota Jantho.

Selain itu, angin kencang merusak atap rumah milik warga bernama Meliati di Gampong Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah. Rumah tersebut dihuni satu keluarga berjumlah tiga jiwa yang terpaksa mengungsi sementara ke rumah kerabat karena kondisi bangunan dinilai tidak aman.

Petugas BPBD melakukan pemotongan pohon, pembersihan material yang menutup akses jalan, serta pendataan terhadap kerusakan rumah warga.

“Petugas masih berada di lapangan untuk membersihkan material pohon tumbang yang mengganggu akses jalan,” kata Iqbal saat proses penanganan berlangsung.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. BPBD tetap mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem susulan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. []

Reporter: Sammy

Tonicko Anggara: Menang API Award Bukan Jaminan Pariwisata Berkualitas

0
tonicko anggara
Koordinator Wilayah Aceh BAKORNAS LEPPAMI PB HMI yang juga Ketua Panitia Pelaksana, Tonicko Anggara. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Aktivis pariwisata Aceh, Tonicko Anggara, melontarkan kritik terhadap cara pandang sebagian pihak yang terlalu membanggakan kemenangan pada ajang Anugerah Pesona Indonesia Award atau API Award.

Menurut Tonicko, kemenangan dalam ajang tersebut tidak bisa dijadikan ukuran utama keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di daerah.

“Menang API Award bukan berarti otomatis pariwisata daerah itu sudah maju atau berkualitas. Jadi menurut saya, pemerintah maupun publik tidak perlu terlalu berlebihan memaknainya sebagai kebanggaan besar,” kata Tonicko dalam wawancara bersama Nukilan.id pada Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme penentuan pemenang API Award lebih banyak ditentukan melalui voting publik berbasis SMS, aplikasi, dan platform digital, sehingga sangat dipengaruhi oleh kemampuan mobilisasi massa dan jaringan kampanye.

“Pemenang API Award itu ditentukan oleh voting publik. Artinya sangat bergantung pada mobilisasi massa, jaringan komunitas, kemampuan kampanye digital, bahkan kekuatan promosi daerah. Jadi belum tentu destinasi yang menang itu memang terbaik secara kualitas,” ujarnya.

Tonicko menilai, sebuah destinasi wisata seharusnya diukur dari kualitas tata kelola, keberlanjutan, dan konsistensi kunjungan wisatawan, bukan sekadar kemenangan dalam ajang populer.

“Pariwisata yang bagus itu ukurannya bukan hanya menang penghargaan. Tapi bagaimana tata kelolanya, sustainability-nya, dan apakah wisatawan terus datang secara konsisten. Walaupun tidak membludak, tetapi ada pergerakan wisata setiap hari. Itu baru menunjukkan kualitas,” katanya.

Ia mencontohkan sejumlah destinasi wisata di Aceh Selatan yang sempat viral, ramai dikunjungi, bahkan meraih penghargaan API Award. Namun, menurutnya, Pemerintah Aceh Selatan belum mampu mempertahankan daya tarik destinasi tersebut dalam jangka panjang sehingga akhirnya terbengkalai.

“Misalnya Puncak Gemilang pada 2019. Kemudian Sigantangsira, yang bahkan meraih juara I sekaligus juara favorit API Award 2021. Pada awalnya memang ramai dikunjungi karena efek FOMO dan euforia publik. Setelah itu bagaimana? Apakah masih ramai dikunjungi? Begitu juga beberapa destinasi lain yang akhirnya terbengkalai,” ungkapnya.

Tonicko juga menyinggung produk kerajinan yang pernah meraih API Award, seperti Cenderamata Rencong Batu. Menurutnya, penghargaan tersebut perlu dibuktikan dengan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

“Kalau memang dianggap berhasil, harusnya ada data konkret. Misalnya berapa peningkatan penjualan per tahun, bagaimana dampaknya terhadap perajin rencong batu, apakah benar-benar berkembang secara ekonomi atau tidak,” pungkasnya.

Sebagai perbandingan, Tonicko mencontohkan kawasan wisata Danau Lut Tawar di Aceh Tengah yang menurutnya tetap dikenal luas dan ramai dikunjungi wisatawan tanpa harus bergantung pada kompetisi penghargaan.

“Danau Lut Tawar di Aceh Tengah setahu saya tidak pernah ikut API Award, tapi wisatawannya datang terus hampir setiap hari. Itu menunjukkan kualitas destinasi, tata kelola, dan sustainability yang berjalan,” jelasnya.

Menurut Tonicko, orientasi pembangunan sektor pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan seharusnya lebih diarahkan pada keberlanjutan sektor wisata serta dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, bukan hanya berfokus pada pengakuan seremonial semata.

“Kalau wisatawan terus datang, UMKM hidup, ekonomi masyarakat bergerak, itu baru indikator keberhasilan pariwisata yang sebenarnya,” tutupnya. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Barat Daya Sinabang

0
Ilustrasi gempa. (Foto: iStockphoto)

NUKILAN.ID | Sinabang — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang wilayah barat daya Sinabang, Aceh, pada Rabu (20/5/2026) pagi. Informasi tersebut disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Berdasarkan data BMKG yang dikutip Nukilan, gempa terjadi pada pukul 09.03.27 WIB dengan lokasi di koordinat 2,43 Lintang Utara dan 96,23 Bujur Timur. Pusat gempa berada di sekitar 16 kilometer hingga 59 kilometer barat daya Sinabang, Aceh, dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG mencatat gempa tidak berpotensi tsunami. Namun, masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari instansi terkait.

Melalui unggahan di akun X resminya, BMKG menyampaikan, “Gempa Mag:4.4, 20-May-2026 09:03:27 WIB, Lok:2.43LU, 96.23BT (16 km BaratDaya SINABANG-ACEH), Kedlmn:10 Km.”

BMKG juga menegaskan bahwa informasi awal gempa mengutamakan kecepatan penyampaian sehingga hasil pengolahan data masih dapat berubah seiring pembaruan data yang masuk.

Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. []

Reporter: Sammy

Prabowo Akui Program MBG Masih Banyak Kekurangan, Lebih dari 3.000 Dapur Ditutup

0
prabowo
Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih banyak kekurangan. (Foto: Tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki banyak masalah dalam pelaksanaannya. Pemerintah bahkan telah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG hingga saat ini.

“Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3 ribu dapur,” ujar Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 dilansir Nukilan.id dari siaran langsung oleh Kanal Youtube TV Parlemen, Rabu (20/5/2026).

Prabowo mengatakan dirinya telah meminta para pejabat dan kepala daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap dapur-dapur MBG di berbagai daerah. Ia juga mempersilakan anggota DPR hingga kepala daerah untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut dan segera melaporkan jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian.

“Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilahkan anggota DPR, bupati, di mana-mana silahkan periksa semua dapur, kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera akan segera kita tindak,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan bahwa program MBG saat ini telah dinikmati sekitar 62,4 juta penerima setiap hari. Jumlah tersebut mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil.

Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan MBG kepada 500 ribu lansia yang hidup sendiri dan membutuhkan bantuan pangan bergizi.

“Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, hidup sebatang kara dan yang membutuhkan makan bergizi,” ujarnya. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Wagub Fadhlullah Pimpin Rakor Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh

0
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Kegiatan Masa Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Senin (18/5/2026). (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Kegiatan Masa Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Senin (18/5/2026).

Rapat tersebut membahas percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah di Aceh. Kegiatan itu diikuti Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana wilayah Sumatera/Aceh, para asisten Sekda Aceh, kepala SKPA terkait, serta pemerintah kabupaten/kota se-Aceh yang mengikuti secara virtual.

Dalam pertemuan itu, sinkronisasi dan validasi data antara pemerintah daerah, BNPB, BPS, serta kementerian dan lembaga menjadi perhatian utama. Selain itu, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur prioritas seperti jalan, jembatan, tanggul, sungai, irigasi, sekolah, hingga fasilitas kesehatan dinilai masih perlu diperkuat.

Kepada para bupati dan wali kota, Fadhlullah meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera menuntaskan dan memvalidasi seluruh data BNBA, Jitupasna, huntap, jadup, serta data kerusakan infrastruktur agar tidak lagi terjadi perbedaan angka antarinstansi.

Wagub juga meminta seluruh daerah menerapkan kebijakan satu data dan satu pintu pelaporan guna mempermudah sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dan Satgas Nasional.

“Posko rehab rekon agar diaktifkan kembali secara penuh untuk melakukan update harian, percepatan verifikasi lapangan, dan monitoring progres pemulihan,” ujar Fadhlullah.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah lebih proaktif mengawal usulan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga agar tidak terjadi keterlambatan penanganan akibat persoalan administrasi maupun kewenangan.

Menurutnya, penggunaan anggaran tambahan TKD harus diprioritaskan untuk pemulihan pascabencana sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan kebutuhan utama masyarakat terdampak.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News