NUKILAN.ID | BANDA Aceh — Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Aceh mencatat capaian kinerja positif sepanjang tahun 2025. Di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro PBJ Setda Aceh, Said Mardhatillah, realisasi anggaran berhasil mencapai 99,89 persen, disertai peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).
Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi satu tahun pemerintahan Mualem–Dek Fadh, khususnya dalam upaya memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan serta akuntabel.
Plt. Kepala Biro PBJ Setda Aceh, Said Mardhatillah, menyebutkan bahwa selama 2025 pelaksanaan pengadaan mencakup 84 paket kegiatan. Selain itu, nilai ITKP meningkat hingga mencapai 81,96.
“Alhamdulillah, realisasi anggaran kita mencapai 99,89 persen. Ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan berjalan efektif. Di sisi lain, indeks tata kelola pengadaan juga meningkat menjadi 81,96. Artinya, sistem semakin baik dan semakin tertib,” kata Said, Senin (16/2/2026).
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil penguatan tata kelola serta pendampingan intensif kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Selain aspek keuangan, Biro PBJ juga menitikberatkan pada pendampingan, advokasi, dan layanan teknis. Sepanjang tahun berjalan, lembaga tersebut telah menggelar bimbingan teknis rutin yang diikuti sekitar 800 peserta dari 55 SKPA.
Biro PBJ turut meluncurkan Klinik PBJ sebagai pusat layanan konsultasi dan advokasi bagi perangkat daerah maupun penyedia jasa.
“Kami ingin memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai regulasi. Klinik PBJ ini menjadi ruang konsultasi agar setiap persoalan bisa diselesaikan lebih cepat dan tepat,” ujar Said.
Pendampingan juga diberikan kepada pelaku usaha dari kalangan UMKM dan koperasi guna mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pengadaan pemerintah.
“Kita ingin UMKM dan koperasi lokal bisa terlibat lebih luas. Dengan begitu, dampaknya bukan hanya pada proyek, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen kebijakan yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam memperkuat sistem, Biro PBJ juga menginisiasi instrumen kebijakan teknis pengadaan Pemerintah Aceh guna memberikan kepastian prosedur sekaligus meningkatkan profesionalisme aparatur.
Said menilai pembenahan sistem pengadaan merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, capaian kinerja PBJ sepanjang 2025 berdampak langsung terhadap efisiensi anggaran, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta kualitas layanan publik. Penguatan tata kelola juga turut mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengadaan yang lebih profesional.
“Pengadaan yang baik akan mempercepat realisasi program pemerintah. Pada akhirnya, masyarakat yang merasakan manfaatnya,” kata Said.
Ke depan, Biro PBJ berkomitmen memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memastikan sistem pengadaan semakin adaptif terhadap dinamika regulasi nasional.
“Kinerja ini bukan akhir, tetapi pijakan untuk bekerja lebih baik lagi. Kami berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap proses pengadaan,” ujarnya.
Saat dimintai evaluasi pribadi atas capaian tersebut, Said menegaskan keberhasilan itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran.
“Ini bukan kerja satu orang. Ini kerja bersama seluruh jajaran Biro PBJ dan dukungan SKPA. Kami hanya memastikan sistemnya berjalan,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung penguatan tata kelola pengadaan di Aceh.
“Kami akan terus berbenah. Tantangan pengadaan ke depan semakin kompleks, tetapi dengan sistem yang kuat dan SDM yang profesional, kami optimistis bisa menjawab kebutuhan pemerintah dan masyarakat,” ujar Said.
“Dengan realisasi anggaran yang hampir sempurna dan indeks tata kelola yang terus membaik, Biro PBJ Setda Aceh menempatkan diri sebagai salah satu elemen strategis dalam memastikan belanja pemerintah berjalan efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi pembangunan Aceh,” tutup Said Mardhatillah.
