Beranda blog Halaman 12

Aceh Alami 26 Bencana Sepanjang Maret 2026, Kebakaran Permukiman Paling Dominan

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi kebakaran. (Foto: BPBA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat sebanyak 26 kejadian bencana melanda Aceh selama periode Maret 2026, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp14 miliar. Dari jumlah tersebut, kebakaran permukiman menjadi bencana yang paling dominan.

Berdasarkan data BPBA per 31 Maret 2026 pukul 23.00 WIB, kebakaran tercatat terjadi sebanyak 12 kali dan menghanguskan 22 rumah, dengan estimasi kerugian mencapai Rp7 miliar.

Selain itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga terjadi sebanyak lima kali, membakar sekitar 12,5 hektare lahan dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp6 miliar.

Secara keseluruhan, bencana yang terjadi sepanjang Maret berdampak pada 21 kepala keluarga atau 75 jiwa yang tersebar di 31 kecamatan dan 36 desa. Tercatat sebanyak 26 orang mengungsi dan 41 rumah mengalami kerusakan.

Kepala Pelaksana BPBA, Bahron Bakti, mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan, terutama dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

“Pemberdayaan masyarakat atau sosialisasi kepada pelaku usaha yang terlibat perluasan lahan, kami imbau jangan membuka lahan dengan membakar hutan,” ujar Bahron.

Ia menegaskan, BPBA akan terus berupaya meminimalisir dampak bencana, baik dari sisi kerusakan maupun korban. Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Lebih lanjut, Bahron menyampaikan bahwa pihaknya bersama pemerintah dan masyarakat akan terus memperkuat mitigasi bencana agar jumlah kejadian dapat ditekan dari tahun ke tahun.

“Kami terus berupaya agar BPBA bersama semua unsur Pemerintahan dan Masyarakat Aceh terus berupaya dalam peningkatan mitigasi bencana agar jumlah kejadian bencana dapat terus turun dari tahun ke tahun,” katanya.

Ia juga berharap ke depan akan terwujud langkah pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif, mulai dari proses kajian, perencanaan, hingga aksi di lapangan, guna menciptakan komunitas yang mampu mengelola lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana.

Data ini bersumber dari BPBA melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBA per 2 April 2026. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

140 Siswa Madrasah di Aceh Besar Lolos SNBP 2026, Tembus UI hingga IPB

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi SNBP)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sebanyak 140 siswa madrasah di Kabupaten Aceh Besar, baik negeri maupun swasta, dinyatakan lulus ke perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, H Saifuddin SE, menyebut capaian tersebut sebagai prestasi membanggakan yang lahir dari kerja keras siswa, dukungan guru, serta pembinaan berkelanjutan di madrasah.

“Kami ucapakan selamat atas prestasinya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari motivasi belajar yang tinggi serta kerja keras para siswa selama ini,” kata Yahwa, sapaan akrab Saifuddin, Jumat (3/4/2025).

Dari total 140 siswa, Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Ruhul Islam Anak Bangsa menjadi penyumbang terbanyak dengan 54 siswa. Disusul MAN 4 Aceh Besar sebanyak 17 siswa, MAN 3 Aceh Besar 12 siswa, dan MAS Insan Qurani 10 siswa.

Selanjutnya, MAN 1 Aceh Besar meluluskan 8 siswa. MAS Darul Ihsan, MAS Oemar Dyan, MAS Al Manar, dan MAS Mutaallimin masing-masing menyumbang 7 siswa. MAN 5 Aceh Besar dan MAS Asaasunnajah masing-masing 3 siswa, MAN 6 Aceh Besar dan MAS Imam Syafi’i masing-masing 2 siswa, serta MAS Daruzzahidin dengan 1 siswa.

Para siswa tersebut diterima di berbagai program studi, mulai dari agribisnis, kedokteran, matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA), ilmu komunikasi, teknik perminyakan, psikologi, arsitektur, ekonomi, teknik pertambangan, teknik sipil, hingga sastra asing.

Sejumlah perguruan tinggi yang menjadi tujuan di antaranya Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Syiah Kuala, UIN Ar Raniry, Universitas Sumatera Utara, Universitas Malikussaleh, Universitas Teuku Umar, serta UIN Syarif Hidayatullah.

Yahwa menambahkan, Kementerian Agama Aceh Besar terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan madrasah melalui penguatan kompetensi guru, pembinaan akademik siswa, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Selain itu, madrasah juga didorong untuk memperkuat budaya prestasi dan inovasi dalam pembelajaran.

“Kami akan terus melakukan pembinaan berkelanjutan agar madrasah semakin unggul, baik sisi akademik maupun karakter. Ini bagian dari komitmen kami mencetak generasi yang kompetitif dan berdaya saing,” katanya.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berprestasi sekaligus menegaskan bahwa madrasah mampu menjadi pilihan utama dalam menempuh pendidikan berkualitas.

“Madrasah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu bersaing di tingkat nasional,” ujarnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

BPBD Simeulue Turunkan Tim Bantu Warga Terdampak Banjir di Sejumlah Kecamatan

Penulis
Redaksi
-
0
Rumah terendam banjir di Kabupaten Simeuleu, Aceh, Jumat (3/4/2026). (FOTO: BPBD Simeulue)

NUKILAN.ID | SINABANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue, Aceh, mengerahkan tim untuk membantu warga terdampak banjir yang merendam sejumlah desa di wilayah kepulauan tersebut.

Kepala BPBD Kabupaten Simeulue, T. Ridwan, mengatakan banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur daerah itu selama dua hari terakhir.

“Tim BPBD sudah dikerahkan ke lokasi banjir membantu warga terdampak bencana. Laporan sementara, sebanyak lima desa dilanda banjir menyusul hujan lebat disertai angin kencang,” katanya, Jumat (3/4/2026).

Sejumlah wilayah terdampak banjir berada di Kecamatan Simeulue Timur, meliputi Desa Air Dingin, Desa Suka Jaya, Desa Suak Buluh, dan Desa Ameria Bahagia. Selain itu, banjir juga melanda Desa Nancawa di Kecamatan Teupah Tengah serta Desa Luan Balu di Kecamatan Teluk Dalam.

“Banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan di daerah tersebut. Hingga saat ini belum ada pengungsian dari wilayah terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai betis orang dewasa. BPBD juga menyiagakan di lokasi banjir,” ujarnya.

Selain banjir, bencana tanah longsor turut terjadi di beberapa titik. Bahkan, satu jembatan putus dan satu jembatan rangka baja di Kecamatan Salang dilaporkan terancam putus akibat terjangan banjir.

“Jembatan putus dibuat jembatan darurat. Belum ada laporan korban jiwa akibat banjir tersebut. Sedangkan kerugian materi masih dalam pendataan,” kata T. Ridwan.

BPBD Simeulue juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan peringatan dini BMKG, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang dan petir masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan.

“Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana serta pesisir pantai dan pegunungan diimbau meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menyusul cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan,” kata T. Ridwan.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Kemenag Aceh Terapkan WFH untuk Efisiensi, Layanan Publik Dipastikan Tetap Optimal

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Drs H Azhari MSi (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Kebijakan ini mengacu pada edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Drs H Azhari MSi, mengatakan bahwa skema WFH bukan hal baru. Kebijakan tersebut sebelumnya telah diterapkan saat pandemi Covid-19 dan terbukti mampu menjaga produktivitas aparatur sipil negara (ASN).

“WFH ini bukan libur, tetapi perpindahan tempat kerja dari kantor ke rumah masing-masing,” ujarnya, Kamis, 2 April 2026.

Azhari menegaskan, seluruh ASN tetap wajib menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain itu, kebijakan ini juga mengatur pembatasan perjalanan dinas, khususnya pada hari Jumat, sebagai bagian dari langkah penghematan anggaran.

Ia memastikan, seluruh pegawai Kemenag Aceh tetap bekerja dari rumah dan harus siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk tugas kedinasan. Perangkat komunikasi pun diwajibkan selalu aktif guna mendukung koordinasi yang efektif.

“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik. Ini yang menjadi prioritas utama. Nanti kita menetapkan PIC perbidang untuk selalu siap jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan segera,” tutup Azhari.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Mantan Kepala BPSDM Aceh Jadi Tersangka Korupsi Dana Beasiswa

Penulis
Redaksi
-
0
Mantan Kepala BPSDM Aceh, Syaridin, S.Pd, M.Pd. (FOTO: line1.news)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana beasiswa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh tahun anggaran 2021–2024.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial S yang menjabat sebagai Kepala BPSDM Aceh periode 2021–2025 sekaligus Pengguna Anggaran (PA), CP sebagai Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Kerja Sama, serta RH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Pada hari ini, telah dilakukan penetapan serta penahanan para tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana beasiswa BPSDM Aceh tahun anggaran 2021–2024,” kata Kasipenkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, Kamis (2/4/2026).

Ali menjelaskan, ketiga tersangka sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi sebelum akhirnya status mereka ditingkatkan menjadi tersangka.

Kasus ini berkaitan dengan program beasiswa S2 luar negeri yang dikelola oleh BPSDM Aceh. Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum juga menyita uang sebesar Rp1.882.845.400 yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

“Dalam proses penyidikan, ditemukan adanya dugaan penagihan fiktif, di mana sejumlah dana tidak disalurkan kepada mahasiswa sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal subsider, yakni Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh di Kajhu, Aceh Besar. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Rektor USK Apresiasi Wagub Aceh Lanjut S2 di Tengah Kesibukan

Penulis
Redaksi
-
0
Wagub Aceh Fadhlullah berjabat tangan dengan Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Mirza Tabrani di Biro Rektor USK, Darussalam, Kamis (FOTO: Humas USK)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Mirza Tabrani, mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, yang tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister di tengah padatnya aktivitas pemerintahan.

Apresiasi tersebut disampaikan di Darussalam, Banda Aceh, Kamis, terkait keputusan Fadhlullah yang mengambil Program Magister Manajemen (MM) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USK.

“Keputusan tersebut mencerminkan komitmen seorang pemimpin daerah untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan,” kata Rektor USK.

Menurutnya, langkah Wagub yang akrab disapa Dek Fad itu menjadi contoh nyata penerapan prinsip belajar sepanjang hayat, sekaligus menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dalam kondisi apa pun.

“Kami mengapresiasi semangat Bapak Fadhlullah yang memilih melanjutkan studi Magister Manajemen di USK, di tengah kesibukan menjalankan tugas sebagai Wakil Gubernur Aceh, komitmen untuk terus belajar merupakan teladan yang baik,” ujar Prof Mirza.

Rektor menambahkan, Program Magister Manajemen USK yang telah terakreditasi unggul dirancang untuk memperkuat kapasitas manajerial dan kepemimpinan, terutama dalam menghadapi dinamika tata kelola pemerintahan.

“Kehadiran figur dengan pengalaman di pemerintahan akan memperkaya proses pembelajaran. Kami berharap ilmu yang didapat dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola pemerintahan di Aceh,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Program Magister Manajemen FEB USK terus berkomitmen menghadirkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Melalui langkah ini, diharapkan Fadhlullah dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan aparatur sipil negara, untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Bulog Salurkan 16 Ribu Ton Beras dan Minyak Goreng untuk Warga Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Perum Bulog Kanwil Aceh menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat. (Foto: dok. Bulog Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk alokasi Februari hingga Maret 2026 kepada masyarakat di Tanah Rencong.

Program bantuan ini menyasar sebanyak 819.280 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Aceh.

“Total alokasi bantuan yang disalurkan mencapai 16.385.600 kilogram atau setara dengan 16.385,6 ton beras, serta 3.277.120 liter minyak goreng,” kata Wakil Pemimpin Perum Bulog Kanwil Aceh, Alhori, dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).

Penyaluran bantuan tersebut diluncurkan secara simbolis di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Pada tahap awal, bantuan diberikan kepada 114 PBP dengan total 2.280 kilogram beras dan 456 liter minyak goreng.

Menurut Alhori, program ini merupakan penugasan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam rangka menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, serta memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Bantuan yang disalurkan terdiri dari 20 kilogram beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 4 liter minyak goreng merek MinyaKita untuk dua bulan alokasi.

“Penyaluran bantuan pangan ini merupakan langkah konkret negara hadir menjaga daya beli masyarakat dan memenuhi kebutuhan pangannya,” jelasnya.

Ia berharap proses penyaluran bantuan dapat berjalan tepat waktu dan tanpa kendala di lapangan. Penyaluran ini juga melibatkan TNI/Polri serta aparatur desa guna memastikan distribusi berjalan lancar.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mensukseskan penyaluran bantuan pangan ini. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Aceh,” ujar Alhori.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Bank Aceh Kembali Jadi Penyalur BSPS 2026 di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Bank Aceh Kembali Jadi Penyalur BSPS 2026 di Aceh. (FOR NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bank Aceh kembali dipercaya sebagai bank penyalur Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Aceh. Penunjukan ini dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia melalui Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera I.

Penetapan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama penyaluran BSPS pada 12 Maret 2026 di Kantor Pusat Bank Aceh. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh, M. Hendra Supardi, bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Lukman Hakim.

M. Hendra Supardi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada Bank Aceh setelah melalui proses seleksi. “Alhamdulillah, melalui proses seleksi yang ketat, Bank Aceh kembali terpilih menjadi mitra penyalur dana BSPS tahun anggaran 2026. Ini adalah sebuah tanggung jawab besar bagi kami. Fokus utama kami bukan hanya sekadar menyalurkan dana, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah dari program pemerintah ini sampai ke tangan yang berhak tanpa kendala teknis sedikitpun,” ujarnya.

Ia menambahkan, jaringan kantor Bank Aceh yang tersebar hingga ke pelosok daerah menjadi salah satu faktor pendukung dalam memudahkan akses layanan bagi masyarakat di 23 kabupaten/kota.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I, Iswanto, berharap kerja sama tersebut dapat berjalan optimal. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Aceh atas dukungannya dalam membantu kami untuk penyaluran bantuan stimulant perumahan swadaya ini,” ujarnya.

Sejak pertama kali terlibat dalam program BSPS pada 2018, Bank Aceh mencatat kinerja penyaluran yang konsisten. Hingga akhir 2025, total dana yang telah disalurkan mencapai Rp964,78 miliar.

Rinciannya, pada 2018 sebesar Rp51,9 miliar untuk 3.458 penerima di 19 kabupaten/kota. Tahun 2022 meningkat menjadi Rp343 miliar untuk 17.150 penerima di 13 daerah. Tahun 2023 sebesar Rp247,8 miliar untuk 12.392 penerima di 23 daerah. Tahun 2024 mencapai Rp270 miliar untuk 13.501 penerima di 13 daerah. Sementara pada 2025 sebesar Rp54 miliar untuk 2.602 penerima di 14 daerah.

Sebagai bank syariah, Bank Aceh memastikan penyaluran dana BSPS dilakukan sesuai prinsip syariah melalui produk Tabungan Aneka Guna dengan akad wadiah. Skema ini memungkinkan penerima bantuan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan maupun biaya penutupan rekening, sehingga dana bantuan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain program BSPS, Bank Aceh juga terlibat dalam berbagai penyaluran bantuan nasional lainnya, seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021 kepada 291.778 pelaku usaha, penyaluran uang ganti rugi proyek strategis nasional, program PISEW dan KOTAKU, penyaluran dana BOS dan bantuan sosial, hingga dukungan pada program peremajaan sawit rakyat.

“Harapan kami, program BSPS tahun 2026 ini dapat menjadi stimulus yang kuat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh. Memiliki rumah yang layak huni adalah langkah awal menuju keluarga yang lebih sejahtera dan sehat,” tutup M. Hendra Supardi.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Mirza Nanda Resmi Dilantik sebagai Kadus Rawa Sakti, Keuchik: Ini Bukan Jabatan, Tapi Amanah

Penulis
Redaksi
-
0
Pemerintah Gampong Jeulingke resmi melantik Mirza Nanda sebagai Kepala Dusun (Kadus) Rawa Sakti dalam prosesi yang berlangsung di Masjid Jamik Al Wustha, Jumat (3/4/2026). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Gampong Jeulingke resmi melantik Mirza Nanda sebagai Kepala Dusun (Kadus) Rawa Sakti dalam prosesi yang berlangsung di Masjid Jamik Al Wustha, Jumat (3/4/2026).

Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di Dusun Rawa Sakti setelah Mirza Nanda unggul dalam proses seleksi dengan nilai akhir 235,6, mengalahkan kandidat lainnya, Fandi Bachtiar yang memperoleh nilai 231.

Keuchik Gampong Jeulingke, H. Zulhah Hanafiah, S.Kom, dalam sambutannya menegaskan bahwa jabatan kepala dusun bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Ini bukan jabatan untuk kehormatan, tapi amanah. Pemimpin harus hadir, mendengar, dan melayani masyarakat,” kata Zulhah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kepala dusun sebelumnya atas kontribusinya dalam membangun Dusun Rawa Sakti menjadi lingkungan yang aman dan harmonis.

Menurutnya, kepemimpinan baru diharapkan mampu melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi guna mendorong kemajuan dusun.

Zulhah menekankan pentingnya sosok pemimpin yang rendah hati, jujur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga meminta kepala dusun untuk aktif melaporkan kondisi wilayah serta sigap dalam menangani persoalan warga.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya sinergi antara kepala dusun dan Tuha Peut dalam menyelesaikan persoalan di tingkat lokal. Jika tidak terselesaikan di dusun, maka akan dimediasi di tingkat gampong.

“Kadus adalah ujung tombak pelayanan. Kalau bekerja baik, masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya,” ujarnya.

Pemerintah gampong juga menekankan agar pembangunan dusun dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pembangunan fisik maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan publik serta menjaga kekompakan dan kerukunan masyarakat di Dusun Rawa Sakti,” tutup Zulhah.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

DPPPA Aceh Perkuat Sinergi Gugus Tugas KLA di Aceh Barat

Penulis
Redaksi
-
0
DPPPA Aceh Perkuat Sinergi Gugus Tugas KLA di Aceh Barat. (Foto: DPPPA)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh terus mendorong percepatan terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh wilayah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA Kabupaten Aceh Barat yang digelar di Aula Cut Nyak Dhien Bapperida Aceh Barat.

Dalam forum tersebut, Kepala DP3A Aceh yang diwakili Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Amrina Habibi, hadir sebagai narasumber utama. Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam memenuhi indikator Kabupaten Layak Anak yang mencakup lima klaster hak anak.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi nyata antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

“Kehadiran Gugus Tugas ini merupakan mesin penggerak agar kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Aceh Barat dapat senantiasa berpihak pada kepentingan terbaik anak,” ujar Sadi Fadheil di hadapan para peserta.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Aceh Barat serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan dukungan terhadap upaya evaluasi dan peningkatan capaian indikator KLA di daerah berjuluk Bumi Teuku Umar.

Dalam pemaparannya, Dinas PPPA Aceh menegaskan bahwa Kabupaten Layak Anak bukan sekadar predikat administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin perlindungan serta tumbuh kembang optimal bagi anak.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh anggota Gugus Tugas diharapkan mampu memperkuat pengumpulan data indikator KLA secara berkala, merumuskan program yang solutif terhadap isu anak di tingkat lokal, serta menghilangkan ego sektoral demi mewujudkan Aceh Barat sebagai daerah yang ramah dan aman bagi anak.

Dengan terlaksananya koordinasi ini, Dinas PPPA Aceh berharap Kabupaten Aceh Barat dapat terus meningkatkan capaian penilaian KLA melalui langkah konkret yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan anak.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

1...111213...2,380Halaman 12 dari 2,380

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id