Beranda blog Halaman 12

Tribute to Nyawöung, Penghormatan Setelah 26 Tahun

Penulis
Rezi
-
0

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Setelah 26 tahun perjalanan, grup musik legendaris Aceh, Nyawöung akhirnya mendapat penghormatan melalui perhelatan budaya bertajuk Gema Tanah Rencong: Harmoni Etnik Aceh (Tribute to Nyawöung). 

Acara yang digagas oleh Komunitas Endatu Kreatif ini akan berlangsung pada 24–25 Mei 2026 di Taman Seni dan Budaya Aceh, Banda Aceh.

Produser Nyawöung, Jauhari Samalanga, menyampaikan rasa terima kasih atas penghormatan ini. Ia menegaskan bahwa sejak awal, tujuan mereka bukan mencari pengakuan, melainkan menghadirkan musik yang dianggap sebagai milik Aceh.

“Sungguh kami harus akui tidak terbersit sedikitpun keinginan pengakuan dari kerja-kerja itu, selain memotivasi generasi Aceh berikutnya yang lahir dari kekuatiran, terhambat ya kreativitas seni karena Aceh dilanda konflik,” kata Jauhari Samalanga.

Menurut Jauhari, apresiasi dari Endatu Kreatif adalah bentuk kesetaraan dalam berpikir, yakni menjaga sejarah sekaligus mendorong kreativitas untuk masa depan Aceh.

Album Nyawöung dikenal dengan perpaduan instrumen tradisi Aceh seperti Rapa’i, Gendeurang Aceh, dan Serune Kalee dengan dominasi alat musik modern. 

Jauhari menekankan bahwa meski tidak sepenuhnya tradisi, ruh Aceh tetap hadir kuat dalam garapan musik mereka.

“Perpaduan antara musik modern dan tradisi dalam album ini diharapkan mampu melahirkan satu warna baru yang tetap menyentuh jiwa Aceh,” kata Jauhari Samalanga.

Momentum Sejarah

Tribute ini menjadi momen penting setelah 26 tahun perjalanan Nyawöung. Bagi Jauhari, penghormatan ini bukan hanya nostalgia, melainkan pengingat bahwa karya musik Aceh masa lalu dapat dikonversi menjadi energi kreatif untuk masa depan.

“Kami sangat mengapresiasi Endatu Kreatif yang sudah memberi ruang ‘suara’ pada karya masa lalu di bidang musik, yang dianggap karya inovatif. Terima kasih kawan-kawan atas kepedulian ini,” katanya.

Dengan tajuk Tribute to Nyawöung, acara ini bukan sekadar perayaan musik, melainkan sebuah penghormatan sejarah yang menegaskan bahwa karya Aceh tetap relevan dan berdaya hidup, bahkan setelah lebih dari dua dekade.

Untuk diketahui, Nyawöung pertama kali lahir pada tahun 2000, di tengah suasana Aceh yang masih diliputi konflik. Kehadiran mereka menjadi simbol keberanian sekaligus ruang ekspresi bagi generasi muda Aceh yang ingin berkarya. 

Dengan semangat itu, Nyawöung menghadirkan musik yang memadukan tradisi dan modernitas, sehingga melahirkan warna baru dalam perjalanan musik Aceh.

Kaesang Tunjuk T Rival Amiruddin Pimpin PSI Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep resmi menunjuk T Rival Amiruddin sebagai Ketua Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Aceh. Penunjukan tersebut diputuskan dalam rapat pimpinan pengurus DPP PSI di Jakarta, Kamis (21/5/2026). (Foto: IST)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Umum Kaesang Pangarep resmi menunjuk T Rival Amiruddin sebagai Ketua Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Aceh. Penunjukan tersebut diputuskan dalam rapat pimpinan pengurus DPP PSI di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Keputusan itu diumumkan langsung oleh Kaesang di Kantor Pusat PSI, Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dalam keterangannya kepada awak media, Kaesang menyebut penunjukan T Rival Amiruddin didasarkan pada sejumlah pertimbangan penting. Menurutnya, Aceh memiliki kekhususan Syariat Islam dan kultur masyarakat yang kuat sehingga PSI membutuhkan figur putra daerah yang memahami budaya lokal serta dekat dengan ulama dan lingkungan pendidikan agama.

“Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain. Kami membutuhkan sosok anak Aceh yang dekat dengan kiyai, dekat dengan pusat pendidikan agama, sehingga kehadiran PSI nantinya dapat menyatu dengan kearifan lokal masyarakat Aceh,” kata Kaesang.

Selain itu, T Rival Amiruddin dinilai sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat akar rumput dan memahami langsung kehidupan rakyat kecil.

“Kita bukan mencari seseorang yang hanya faham terhadap persoalan rakyat, namun sosok yang benar-benar hidup bersama rakyat sehingga dia tahu aroma keringat rakyat. Dengan begitu, keputusan yang diambil nantinya benar-benar berpihak kepada rakyat Aceh,” ujar Kaesang.

Kaesang juga menilai T Rival Amiruddin memiliki pemahaman yang kuat mengenai ekonomi kerakyatan. Menurut dia, hal itu penting di tengah kondisi ekonomi Aceh yang sedang menghadapi berbagai tantangan.

“PSI ingin hadir membawa solusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas hidup dan penguatan ekonomi rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, T Rival Amiruddin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan DPP PSI kepada dirinya untuk memimpin PSI Aceh. Ia menyebut penunjukan langsung dari Ketua Umum PSI menjadi kehormatan besar, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi masyarakat Aceh.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya. Penunjukan langsung dari Ketua Umum PSI merupakan kehormatan tersendiri bagi kami dan juga bagi rakyat Aceh,” ujar T Rival Amiruddin.

Ia menegaskan siap membesarkan PSI di Aceh dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta menjaga nilai budaya dan religiusitas yang menjadi identitas Aceh.

“Kami ingin PSI hadir sebagai rumah perjuangan rakyat Aceh, dekat dengan masyarakat, mendengar suara rakyat, dan bekerja nyata untuk kesejahteraan bersama,” tutup Rival yang juga pemilik sekaligus Direktur Utama PO JRG (Jasa Rahayu Gumpueng).

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

DPPPA Aceh Gelar Rakortek Pengarusutamaan Gender Tahun 2026

Penulis
Redaksi
-
0
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh melalui Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (KHPK) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Aceh Tahun 2026, Kamis, 21 Mei 2026. (Foto: DPPPA Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh melalui Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (KHPK) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Aceh Tahun 2026, Kamis, 21 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah memperkuat sinergi dan koordinasi dalam penerapan strategi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Aceh.

Rakortek dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang KHPK, Dasrita Bakri. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan regulasi serta implementasi kebijakan yang responsif gender guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Aceh.

Selain itu, Rakortek PUG Tahun 2026 juga membahas review regulasi terkait Pengarusutamaan Gender sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang selama ini telah dijalankan.

Melalui forum koordinasi tersebut, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman di antara para pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan perspektif gender, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.

Kegiatan ini turut menjadi ruang diskusi dan berbagi pengalaman antar peserta untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Aceh.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Imunisasi di Aceh Masih Rendah, Kepercayaan soal “Konspirasi Asing” Jadi Tantangan

Penulis
Akil
-
0
IMUNISASI
Ilustrasi Imunisasi. (Foto: rstmc.co.id)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Provinsi Aceh masih menjadi salah satu daerah dengan angka zero dose tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, cakupan imunisasi bayi lengkap tahun 2025 menempatkan Aceh di posisi ketiga terbawah secara nasional, sedikit lebih baik dibanding Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Hasil penelusuran Nukilan.id, istilah zero dose merujuk pada anak-anak yang belum menerima satu pun vaksin rutin sejak lahir. Kondisi tersebut membuat anak lebih rentan terserang berbagai penyakit berbahaya seperti campak, polio, difteri, hingga hepatitis B.

Dokter spesialis anak, dr Aslinar, mengatakan tingginya angka zero dose tidak hanya dipengaruhi keterbatasan akses layanan kesehatan, tetapi juga faktor kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi.

“Bahwa imunisasi itu bisa untuk melemahkan generasi muslim di masa mendatang. Jadi mereka (antivaksin) mikirnya bahwa itu adalah konspirasi orang non-muslim, konspirasi kafir gitu untuk melemahkan muslim,” kata dr Aslinar dalam media briefing “Mengejar Anak Zero Dose Imunisasi di Kota Banda Aceh”, Kamis (21/5/2026).

Ia menegaskan pandangan semacam itu sebenarnya sudah berulang kali dibantah. Menurutnya, imunisasi juga diterapkan di berbagai negara Barat dan menjadi syarat penting dalam sistem pendidikan maupun kesehatan.

“Contohnya kalau kita kuliah di luar negeri S-2 atau S-3 yang membawa anak, itu diminta kelengkapan vaksinnya. Kalau nggak lengkap, nggak bisa sekolah di sana,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan RI menyebut Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam program imunisasi nasional. Berdasarkan data WHO dan UNICEF tahun 2024, Indonesia menempati peringkat keenam dunia dengan jumlah anak zero dose tertinggi.

Administrator Kesehatan Ahli Madya Direktorat Imunisasi Kementerian Kesehatan, Edy Hariyanto, mengatakan saat ini terdapat sekitar 2,3 juta anak Indonesia yang belum pernah menerima imunisasi rutin sama sekali.

“Indonesia berada di urutan keenam dunia dengan angka zero dose tertinggi,” kata Edy.

Data Direktorat Imunisasi Kemenkes menunjukkan jumlah anak zero dose di Indonesia mencapai 372.965 anak pada 2023. Angka tersebut meningkat tajam menjadi 973.378 anak pada 2024 dan masih berada di level tinggi pada 2025 dengan 959.990 anak.

Aceh sendiri menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi angka zero dose cukup besar. Pada 2025, jumlah anak zero dose di Aceh tercatat sebanyak 61.440 anak. Angka itu meningkat dibandingkan 58.143 anak pada 2024 dan 52.664 anak pada 2023. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Owner Geutanyoe Parfume Apresiasi Business Forum APINDO Aceh, Buka Wawasan UMKM soal Akses Pasar

Penulis
Akil
-
0
owner geutanyoe parfume
Owner Brand Parfum Geutanyoe, Muhammad Haikal. (Foto: Nukilan/Akil)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Muhammad Haikal, owner brand minyak wangi Geutanyoe Parfume, mengaku memperoleh banyak wawasan baru setelah mengikuti Business Forum bertema “Kolaborasi UMKM: Sinergi Pendampingan dan Akselerasi Digital untuk Meningkatkan Daya Saing” yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Aceh di Grand Hotel Permata Hati, Banda Aceh, Kamis (21/5/2026).

Menurut Haikal, forum yang menghadirkan Ketua Umum DPN APINDO Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Dewan Pertimbangan DPP APINDO Aceh Kartini, serta perwakilan Bank Aceh Syariah Kamaruzzaman itu memberikan pemahaman baru terkait pengembangan UMKM di era digital.

“Saya sangat antusias mengikuti forum ini. Banyak ilmu baru yang saya dapatkan, khususnya mengenai literasi digital dan bagaimana UMKM bisa berkembang di era digital saat ini,” kata Haikal kepada Nukilan.id.

Haikal mengungkapkan bahwa selama ini dirinya telah memanfaatkan berbagai platform digital untuk memasarkan produk parfum buatannya. Namun, ia mengaku baru mengetahui adanya kerja sama antara APINDO dan Indonesia Open Network (ION) yang membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk mengakses pasar dan pembiayaan.

“Saya baru mengetahui bahwa APINDO sudah bekerja sama dengan ION dan menghadirkan jaringan digital terbuka yang dapat membantu UMKM mendapatkan akses pasar dan pembiayaan yang lebih luas. Ini tentu menjadi peluang yang sangat menarik bagi kami,” ujarnya.

Haikal menilai kolaborasi tersebut dapat menjadi angin segar bagi pelaku UMKM lokal yang ingin memperluas jangkauan usaha tanpa terkendala akses pemasaran dan modal.

Ia mengatakan, peluang itu sangat relevan bagi Geutanyoe Parfume yang selama ini mengusung identitas lokal Aceh melalui penggunaan minyak atsiri nilam (patchouli) berkualitas tinggi sebagai bahan utama produknya.

“Produk kami mengangkat kekayaan alam Aceh melalui minyak nilam lokal. Kami berupaya mempertahankan aroma khas rempah dan alam Aceh dalam setiap varian parfum. Karena itu, akses pasar yang lebih luas sangat penting agar produk lokal seperti ini bisa semakin dikenal,” tuturnya.

Sebagai pelopor parfum UMKM asal Aceh berbahan dasar nilam lokal, Haikal berharap semakin banyak masyarakat yang mendukung produk-produk daerah agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Di akhir wawancara, Haikal juga mengajak masyarakat untuk mencoba produk minyak wangi miliknya sebagai bagian dari dukungan terhadap karya UMKM Aceh.

“Bagi masyarakat yang ingin tampil lebih percaya diri dan harum saat Hari Raya Idul Adha, bisa mencoba produk Geutanyoe Parfume. Informasi dan pemesanan dapat dilakukan melalui Instagram kami di @geutanyoe.parfume,” pungkasnya. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Ketua Umum APINDO Tinjau Produk UMKM Perempuan Aceh, Puji Kualitas dan Kemasan Berkelas

Penulis
Akil
-
0
ketua umum apindo
Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APINDO sekaligus CEO dan pemilik Sintesa Group, saat meninjau produk UMKM perempuan Aceh. (Foto: Nukilan/Akil)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Widjaja Kamdani, meninjau langsung produk UMKM Perempuan Aceh dalam kegiatan Business Forum DPP APINDO Aceh yang berlangsung di Grand Hotel Permata Hati, Kamis (21/5/2026).

Amatan Nukilan.id di lokasi, tampak Shinta Widjaja Kamdani melihat berbagai produk unggulan UMKM dan memegang tas fesyen serta dompet bermotif Aceh.

Ia memberikan apresiasi terhadap kualitas produk lokal tersebut, termasuk kemasan yang dinilainya sudah berkelas dan memiliki daya saing.

Sebelumnya, dalam forum bisnis tersebut, Shinta hadir sebagai pembicara utama dan memaparkan kondisi ekonomi Aceh yang saat ini diperkirakan bernilai sekitar Rp257 triliun.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Aceh dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 4 persen, sementara pada 2025 tercatat sebesar 2,97 persen, masih di bawah rata-rata nasional.

Menurutnya, struktur ekonomi Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai sekitar 52 persen. Meski demikian, sektor industri pengolahan menjadi salah satu bidang dengan pertumbuhan tertinggi dan berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah ke depan.

Shinta juga menyoroti kekuatan ekspor Aceh yang dinilai cukup dominan dalam menopang perekonomian daerah.

“Aktivitas ekspor Aceh mencapai sekitar 66 persen dari total ekonomi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejumlah komoditas unggulan Aceh seperti kopi Gayo dan minyak nilam telah berhasil menembus pasar internasional, termasuk kawasan Eropa dan Asia.

Selain itu, sektor kelautan dan perikanan juga memiliki prospek yang sangat besar karena didukung oleh garis pantai yang panjang serta luasnya kawasan tambak yang tersedia.

Di bidang pariwisata, Aceh dinilai memiliki potensi ekowisata dan wisata bahari kelas dunia. Salah satu destinasi yang mendapat perhatian adalah Pulau Weh di Sabang yang telah dikenal sebagai tujuan diving dan snorkeling bertaraf internasional.

Selain sektor-sektor tersebut, Shinta juga menyinggung peluang ekonomi hijau yang dapat dikembangkan Aceh melalui bioenergi dan industri pengolahan hasil laut berbasis keberlanjutan.

Dalam forum itu, Shinta menilai ekonomi syariah merupakan salah satu kekuatan strategis Aceh untuk meningkatkan daya saing global, seiring dengan pertumbuhan industri halal dunia yang terus berkembang.

Ia menyebut Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Index dengan potensi besar pada sektor makanan halal, keuangan syariah, serta industri pendukung lainnya.

Menurutnya, Aceh memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menjadi modal utama pengembangan ekonomi syariah, mulai dari ketersediaan tenaga kerja, akses pembiayaan, proses produksi, hingga posisi geografis yang strategis sebagai pintu ekspor internasional.

Shinta juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Aceh. Ia menyebut tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 6,3 persen pada 2021 menjadi 5,6 persen pada 2025. Namun demikian, tingginya jumlah pekerja informal yang mencapai hampir 58 persen masih menjadi tantangan serius bagi pembangunan ekonomi daerah.

“Kita tidak bisa hanya melihat pengangguran terbuka, tetapi juga tingginya informalitas tenaga kerja,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai penguatan kewirausahaan dan UMKM menjadi solusi penting dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Menurutnya, sektor UMKM memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meskipun kontribusinya terhadap ekspor masih perlu terus ditingkatkan.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Pengurus APINDO Aceh Dikukuhkan di Anjong Mon Mata Malam Ini

Penulis
Akil
-
0
ANJONG MON MATA

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Aceh dijadwalkan dikukuhkan pada Kamis (21/5/2026) malam di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.

Prosesi pengukuhan itu menjadi rangkaian lanjutan dari Business Forum bertema “Kolaborasi UMKM: Sinergi Pendampingan dan Akselerasi Digital untuk Meningkatkan Daya Saing” yang digelar di Grand Hotel Permata Hati.

Ketua DPP APINDO Aceh, Haji Ramli, menyampaikan bahwa prosesi pengukuhan direncanakan dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk unsur Pemerintah Aceh. Ia mengatakan Gubernur Aceh semula dijadwalkan hadir, namun kemungkinan memiliki agenda lain di luar daerah.

“Rencananya yang berhadir Bapak Gubernur Aceh. Namun kemungkinan beliau sudah ada agenda lain di luar daerah, sehingga mudah-mudahan nanti malam Wakil Gubernur Aceh bisa hadir,” katanya.

Ramli menjelaskan, pemilihan Anjong Mon Mata sebagai lokasi pengukuhan dilakukan secara sengaja karena memiliki nilai historis dan simbolis yang dekat dengan Pemerintah Aceh. Menurutnya, lokasi tersebut mencerminkan hubungan baik antara APINDO dan pemerintah daerah.

“Bagi kami, itu adalah simbol bahwa APINDO memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Aceh. Kami ingin terus mendukung pemerintah dalam membangun ekonomi Aceh,” ujarnya.

Ia menegaskan, peran dunia usaha tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan daerah. Karena itu, APINDO ingin hadir bukan hanya sebagai organisasi pengusaha, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian Aceh.

“Karena pengusaha bukan hanya sekadar mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan Aceh ke depan menjadi lebih baik,” lanjutnya.

Pengukuhan pengurus DPP APINDO Aceh malam ini juga dijadwalkan dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APINDO, Shinta Widjaja Kamdani. Kehadiran pimpinan nasional APINDO itu dinilai menjadi sinyal kuat terhadap upaya mempererat sinergi antara dunia usaha pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Pemkab Abdya Resmi Tetapkan Jadwal Meugang Iduladha 1447 Hijriah Jatuh pada 26 Mei

Penulis
Sammy
-
0
Surat pemberitahuan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 000.9.3/202 tentang hari yang diliburkan setelah Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. (Foto: Dok Pemkab Abdya)

NUKILAN.ID | BLANGPIDIE — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menetapkan pelaksanaan Hari Meugang Iduladha 1447 Hijriah jatuh pada Selasa, 26 Mei 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 000.9.3/202 tentang hari yang diliburkan setelah Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dikutip Nukilan dari surat tersebut, kebijakan itu mengacu pada Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.1/397 tentang Penetapan Hari yang Diliburkan Setelah Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi di Aceh serta Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 000.9.3/5231 tertanggal 8 Mei 2026 tentang hari yang diliburkan setelah Iduladha di Aceh.

Hari meugang merupakan tradisi masyarakat Aceh yang dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan, termasuk Iduladha. Tradisi ini identik dengan aktivitas membeli, memasak, dan menikmati daging bersama keluarga sebagai bagian dari persiapan menyambut hari raya.

Selain penetapan Hari Meugang pada 26 Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Abdya juga memberikan tambahan hari libur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah Iduladha.

“Diberikan tambahan hari libur selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pelaksanaan hari-hari besar Islam (Iduladha),” demikian bunyi surat tersebut, dikutip Nukilan, Kamis (21/5/2026).

Sebagai pengganti hari kerja yang diliburkan, ASN diwajibkan mengganti jam kerja pada Sabtu, 6 Juni 2026 melalui mekanisme Work From Anywhere (WFA).

“Mengganti jam kerja pada hari yang diliburkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 yang dilaksanakan secara fleksibel melalui mekanisme Work From Anywhere (WFA),” tertulis dalam surat itu.

Pemerintah Kabupaten Abdya juga memastikan layanan yang bersifat darurat tetap berjalan normal selama masa libur berlangsung. Layanan emergency pada BPBD dan seluruh fasilitas kesehatan pemerintah diminta tetap beroperasi dengan sistem piket.

Tradisi meugang sendiri telah menjadi budaya turun-temurun masyarakat Aceh dan umumnya berdampak pada meningkatnya aktivitas pasar serta kebutuhan pokok menjelang Iduladha. Penetapan Hari Meugang pada 26 Mei 2026 diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. []

Reporter: Sammy

Haji Ramli Ingin DPN APINDO Terus Hadir Dampingi UMKM Aceh

Penulis
Akil
-
0
HAJI RAMLI
Ketua DPP APINDO Aceh, Haji Ramli. (Foto: APINDO)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Aceh menggelar Business Forum bertema “Kolaborasi UMKM: Sinergi Pendampingan dan Akselerasi Digital untuk Meningkatkan Daya Saing” di Grand Hotel Permata Hati, Kamis (21/5/2026).

Forum tersebut menghadirkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APINDO, Shinta Widjaja Kamdani, sebagai pembicara utama. Kehadiran tokoh pengusaha nasional itu menjadi perhatian para pelaku usaha di Aceh, khususnya UMKM perempuan yang memadati ruang forum sejak pagi.

Ketua DPP APINDO Aceh, Haji Ramli, mengatakan kehadiran Shinta di Aceh merupakan momentum penting bagi penguatan jejaring usaha daerah dengan APINDO pusat.

“Sebenarnya ini adalah mimpi kami. Menghadirkan Ibu Shinta ke Aceh bukan perkara mudah. Teman-teman semua tentu tahu bagaimana beliau adalah sosok penting di tingkat nasional. Tetapi hari ini beliau sudah berada di Tanah Rencong, dan Alhamdulillah antusiasme masyarakat, khususnya para pelaku UMKM perempuan, sangat luar biasa,” katanya.

Menurut Ramli, forum tersebut bukan hanya menjadi ruang diskusi bisnis, melainkan juga bagian dari upaya membangun ekosistem usaha yang lebih terhubung antara pelaku UMKM Aceh dengan jaringan nasional. Ia menilai keterlibatan DPN APINDO penting untuk membuka akses pembinaan, pendampingan, hingga penguatan pasar bagi pelaku usaha lokal.

“Harapan kami, DPN APINDO pusat terus membantu Aceh. Dan Alhamdulillah, itu sudah mulai terwujud, termasuk dengan agenda pelantikan nanti malam,” ujarnya.

Kegiatan Business Forum itu juga menjadi rangkaian menuju pelantikan pengurus DPP APINDO Aceh yang dijadwalkan berlangsung pada malam harinya. Namun bagi APINDO Aceh, agenda tersebut disebut tidak semata bersifat seremonial organisasi.

“Bagi kami di DPP APINDO Aceh, agenda kali ini bukan sekadar memilih ketua. Yang lebih penting adalah bagaimana APINDO pusat bisa berkolaborasi dengan UMKM-UMKM di Aceh,” pungkasnya.

Ramli menilai penguatan sektor UMKM menjadi salah satu jalan strategis untuk mendorong pemulihan ekonomi Aceh di tengah tantangan yang masih dihadapi daerah. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha kecil untuk bertahan dan berkembang.

“Ini sangat penting, terutama melihat kondisi ekonomi Aceh saat ini yang memang sedang tidak baik-baik saja. Dengan tumbuhnya UMKM, ekonomi Aceh juga akan ikut tumbuh,” jelasnya.

Karena itu, ia mendorong adanya sinergi lintas sektor, baik antara dunia usaha, pemerintah, maupun komunitas pelaku UMKM agar potensi ekonomi daerah dapat dikelola secara berkelanjutan.

“Karena itu, kami mengajak semua pihak, termasuk Pemerintah Aceh, untuk bersama-sama mendukung dan mengelola potensi ini. Yang paling penting adalah kolaborasi,” tutupnya. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Gubernur Aceh Kirim Surat ke BPJS, Minta Kepesertaan JKA yang Diblokir Diaktifkan Kembali

Penulis
Sammy
-
0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem. (Foto: Humas Pemprov Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh memastikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem telah mengirim surat kepada Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah I Medan untuk meminta pembukaan kembali akses kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang diblokir pasca pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA.

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyebut surat dan keterangan resmi mengenai persoalan itu telah diterbitkan dan dikirim kepada media.

“Sudah ada suratnya. Kita harap BPJS segera menindaklanjutinya, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat Aceh tidak terganggu,” kata Nurlis saat dikonfirmasi Nukilan, Kamis (21/5/2026).

Nurlis mengatakan surat Gubernur Aceh bernomor 400.7.3.6/5806 tertanggal 19 Mei 2026 tentang Kepesertaan JKA pada intinya meminta pengaktifan kembali peserta JKA yang dinonaktifkan setelah Pergub Nomor 2 Tahun 2026 diberlakukan.

Menurut dia, langkah tersebut diambil setelah Gubernur Aceh menyatakan pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA. Namun hingga saat ini, kata Nurlis, pemblokiran kepesertaan JKA oleh BPJS masih berlangsung.

“Sebab, setelah Gubernur Mualem menyatakan Pergub JKA itu dicabut, BPJS masih memblokir kepesertaan JKA,” ujarnya.

Ia menjelaskan surat gubernur juga menjadi dasar bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan program JKA untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Aceh.

“Jadi tidak ada alasan lagi bagi BPJS untuk memblokir kepesertaan JKA bagi seluruh rakyat Aceh. Surat gubernur ini sebagai garansi bagi semua rumah sakit yang memiliki keterkaitan dengan JKA untuk pelayanan kesehatan masyarakat Aceh,” kata Nurlis.

Selain itu, surat tersebut disebut sebagai langkah antisipasi selama proses penyusunan regulasi baru yang akan mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 secara resmi.

“Sembari menunggu Pergub baru yang mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 yang saat ini dalam proses,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari BPJS Kesehatan terkait permintaan Pemerintah Aceh untuk membuka kembali kepesertaan JKA yang diblokir. []

Reporter: Sammy

1...111213...2,435Halaman 12 dari 2,435

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id