Beranda blog Halaman 1298

Rusak Parah, Irmawan dan Tim BPJN Aceh Tinjau Jalan Handel Singkohor Singkil

0
Anggota komisi V DPR RI H. Irmawan dan tim Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh saat meninjau ruas jalan Handel Singkohor. (Foto: For Nukilan)

Nukilan.id – Anggota komisi V DPR RI H. Irmawan dan tim Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh meninjau ruas jalan Handel Singkohor yang menghungkan Kecamatan Gunung Meriah dan Singkohor, Aceh Singkil, sepanjang 20 Kilometer yang saat ini mengalami rusak parah.

“Kita usul ke kementerian agar jalan ini diperbaiki dengan memakai anggaran APBN dari skema jalan inpres. Masyarakat dari dua kecamatan tersebut sangat membutuhkan jalan ini sebagai penunjang ekonomi di kecamatan tersebut,” kata Irmawan di lokasi, Kamis (11/1/2024).

Irmawan dan tim BPJN meninjau lokasi tersebut untuk memastikan pembangunannya dapat dilakukan pada 2024 ini.

“Kita dorong agar tahun 2024 ini bisa segera dimulai pembangunannya, paling telat 2025. Karena kebutuhan jalan ini memang sangat mendesak untuk produktivitas usaha di kedua kecamatan itu,” ujar Irmawan.

Sementara salah seorang masyarakat kecamatan Singkohor, Marudi, kepada media menjelaskan, jalan Singkohor ini sejak 10 tahun silam sudah mengalami rusak parah, sehingga menganggu transportasi masyarakat di wilayah itu.

“Sudah 10 tahun jalan ini rusak parah dan mengganggu arus transportasi di kecamatan kami, sudah 10 tahun kami merasa terisolir dan tidak diperhatikan oleh pemerintah, kami sangat berharap jalan ini bagus, sehingga perekonomian masyarakat bisa meningkat dan kecamatan singkohor tidak merasa terisolonir, ” katanya.

Pj Bupati Aceh Singkil dalam sambutan yang disampaikan Pj Sekda Aceh Singkil Ahmad Rivai, SH mengatakan, Pemda Aceh Singkil sangat mebutuhkan bantuan pemerintah pusat untuk menangani jalan Handel singkohor, sebab anggaran pemkab sangat terbatas, sehingga jalan tersebut tidak diperbaiki.

Sedangkan Kepala BPJN yang diwakili PPK 2.6 wilayah Singkil dan subulussalam, Firdaus, mengatakan akan terus memperjuangkan jalan ini sebagai prioritas, sejauh didukung Komisi V DPR RI. []

Kurangi Kasus Kekerasan Anak, Dinas P3AP2KB Perkuat Pola Asuh Positif untuk Orang Tua

0
Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Fasilitator Masyarakat dalam Mendorong Pola Asuh Positif untuk Orang Tua yang berlangsung di Hotel Seventeen. (Foto: Diskominfo)

Nukilan.id – Upaya mengurangi presentase kasus kekerasan anak serta meningkatkan fasilitator yang aktif dan ahli dalam mengedukasi orang tua di Kota Banda Aceh, Dinas P3AP2KB menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Fasilitator Masyarakat dalam Mendorong Pola Asuh Positif untuk Orang Tua yang berlangsung di Hotel Seventeen, Kamis (11/1/2024).

Pelatihan diikuti oleh aparatur gampong, fasilitator aktif lingkar remaja, kader dakwah/dai gampong, penanggung jawab program kesehatan jiwa di puskesmas dan pengurus PKK/POKJA I Kecamatan Kuta Alam, Kuta Raja dan Banda Raya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Banda Aceh Cut Azharida, SH menyampaikan bahwa data yang tercatat dan didampingi oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Banda Aceh yang telah mendapatkan layanan konseling di Puspaga sebanyak 33 orang.

Juga data yang telah dicatat dan didampingi oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh sekitar 61 kasus. Angka tersebut masih terdapat penelantaran, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan fisik pada anak.

“Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, masih menjadi korban kekerasan, yang pelakunya adalah para orang tua dewasa yang seharusnya menjadi pelindung tentu berdampak pengasuhan yang buruk,” tutur Cut.

Oleh karena itu, Seiring dengan kebutuhan layanan keluarga yang belum banyak dikenal oleh keluarga sebagai upaya penyelamatan anak dan orang tua, Pemko Banda Aceh melalui Dinas P3AP2KB menyediakan layanan untuk mewujudkan keluarga yang berkesetaraan gender dan sesuai hak anak yaitu mempunyai layanan Puspaga.

Puspaga adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

“Untuk meningkatkan kapasitas orang tua di keluarga, layanan Puspaga selain memberikan layanan yang dibutuhkan keluarga, namun juga membangun sumber daya keluarga masa depan yang berkualitas,” jelas Cut.

Kegiatan yang bekerjasama dengan Unicef Aceh ini turut menghadirkan pemateri dari DP3A Provinsi Aceh, Kepala Perwakilan UNICEF Aceh, Pimpinan Implementing Partner (IP) Yayasan Darah Untuk Aceh (YDUA) dan Psikolog. []

Asisten II Buka FGD Bahas Optimalisasi Kawasan Sabang untuk Dukung Industri Minyak dan Gas Aceh

0
sisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. Mawardi, saat menyampaikan sambutan Penjabat Gubernur Aceh. (Foto: Dok. Humas Aceh)

Nukilan.id – Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Rabu, 10 Januari 2024 menggelar focus grup diskusi (FGD) yang diikuti lintas pemangku kepentingan yang membahas potensi optimalisasi Kawasan Sabang, sebagai basis pendukung untuk industri minyak dan gas di Aceh.

FGD ini dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, mewakili Penjabat Gubernur Aceh.

FGD ini menyoroti urgensi persiapan infrastruktur shorebase yang memadai sebagai langkah awal untuk mendukung rencana besar Indonesia dalam mengeksplorasi sumber migas di perairan lepas pantai Aceh.

Dalam sambutan Pj Gubernur yang dibacakan Mawardi, menekankan, peran strategis Sabang sebagai pusat konektivitas migas Aceh. Dengan kemungkinan pengeksplorasian kandungan migas di perairan laut Andaman, Sabang dianggap sebagai lokasi yang strategis untuk dikembangkan sebagai shorebase atau pelabuhan terminal penghubung. Pelabuhan laut yang ideal di Sabang menjadi daya tarik utama, menyediakan konektivitas yang efisien antara industri migas di perairan laut Aceh dan wilayah darat.

Dalam konteks ini, status Sabang sebagai kawasan free trade zone juga diakui sebagai faktor penting. Kemudahan ini diharapkan dapat menjadikan Sabang sebagai pusat konektivitas utama bagi Aceh dengan dunia internasional, memfasilitasi aliran migas kepada pasar global.

Temuan baru-baru ini oleh Kementerian ESDM tentang lapangan migas di wilayah perairan Aceh menambah urgensi persiapan ini. Pemerintah menyoroti bahwa pembahasan dan perencanaan fasilitas pendukung, seperti shorebase, harus segera dimulai, agar segala sesuatu siap ketika rencana eksplorasi mendekati kepastian.

FGD ini dianggap sebagai langkah penting dalam membahas persiapan yang diperlukan. Dengan tersedianya fasilitas pendukung yang memadai, potensi migas di perut bumi Aceh dapat dioptimalkan, mendukung pencapaian target produksi nasional pada tahun 2030. Para peserta FGD berharap bahwa diskusi ini akan menghasilkan rekomendasi terbaik untuk kemajuan sektor tambang dan mineral di Aceh.

Dengan segala perubahan dinamika industri migas, pembahasan ini diharapkan menjadi titik awal untuk memastikan bahwa Aceh dapat memainkan peran kunci dalam mendukung target produksi nasional dan menjadi lumbung migas strategis di Indonesia. []

Kapolda Aceh Pimpin Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan RKA 2024

0
Penandatanganan pakta integritas, perjanjian kinerja, dan penyerahan dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2024. (Foto: For Nukilan)

Nukilan.id – Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko memimpin penandatanganan pakta integritas, perjanjian kinerja, dan penyerahan dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2024 kwpada 48 satuan kerja jajaran Polda Aceh di Gedung Presisi, Kamis, 11 Januari 2023.

Dalam kesempatan itu, Achmad Kartiko juga menyampaikan beberapa arahan kepada Kasatker dan Kapolres terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran tahun 2024.

Ia juga meminta agar pengelolaan dan penggunaan anggaran tahun 2024 dilakukan dengan bijak, sehingga tepat sasaran untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

“Anggaran yang telah ada supaya dikelola dan digunakan dengan bijak untuk mendukung tugas kepolisian,” katanya.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Wakapolda Aceh Brigjen Armia Fahmi itu juga dilakukan penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja tahun 2024.

Caleg yang Pasang APK di Pohon Dinilai Tak Paham Kelestarian Lingkungan Hidup

0
Alat Peraga Kampanye di Pohon. (Foto: Nukilan/Sammy)

Nukilan.id – Aktivis dan Pemerhati Lingkungan Hidup Aceh, TM Zulfikar menyebutkan bahwa para calon legislatif (caleg) yang menyematkan alat peraga kampanye (APK) mereka di pohon-pohon itu merupakan caleg yang tidak paham masalah kelestarian lingkungan hidup.

“Mereka nggak belajar, nggak mikir bahwa kita membutuhkan banyak pohon. Satu orang caleg misalnya menempelkan atribut kampanyenya di ratusan pohon misalnya, kali sekian ribu caleg. Berapa pohon itu mungkin akan terancam,” terang TM Zulfikar kepada Nukilan, Rabu (10/1/2024).

Padahal, kata TM ZUlfikar, dalam aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang seharusnya diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sudah jelas bahwa pemasangan APK di pohon itu dilarang. Namun, kejadian serupa masih saja terjadi secara berulang.

“Maka itu kita pertanyakan juga, sejauh mana kinerja pengawas (Bawaslu) gitu kan. Masyarakat juga harus menilai, caleg-caleg mana nih yang pantas dipilih. Belum apa-apa sudah khawatir dengan mereka, bagaimana kalau mereka terpilih kan. Nggak ada perspektif lingkungan sedikit pum yang dia miliki,” kata TM Zulfikar.

Selain itu, hal ini juga akan mengganggu tingkat pertumbuhan pohon apabila banyak pepohonan yang dipaku untuk menempelkan APK para caleg. Artinya, kata TM Zulfikar, para caleg yang masih berbuat demikian tidak mengerti sama sekali tentang etika lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup ekosistem secara lebih luas. [Sammy]

Terungkap, Kontraktor Pelaksana Proyek Jalan di Aceh Timur Ternyata Abang Kandung KPA

0
Tim penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Jalan Rantau Panjang-Alue Tuwi Kabupaten Aceh Timur. (Foto: For Nukilan)

Nukilan.id – Sidang pembuktian perkara dugaan tindak korupsi (Tipikor) terkait proyek Jalan Rantau Panjang-Alue Tuwi Kabupaten Aceh Timur di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Banda Aceh mengungkapkan fakta baru yang menarik.

Dalam pemeriksaan terdakwa yang merupakan unsur PPTK pada proyek tersebut pada Rabu (10/1/2024) kemarin, terungkap bahwa kontraktor pelaksana proyek jalan tersebut ternyata adalah abang kandung dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Zarliansyah, ST.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh terdakwa Khairul Umam dalam jawabannya terhadap pertanyaan dari Penasihat Hukum. Ia mengaku baru  mengetahui bahwa yang melaksanakan proyek pekerjaan jalan tersebut adalah abang kandung dari KPA di dinas PUPR Aceh Timur adalah setelah penandatanganan kontrak pekerjaan antara KPA Zarliansyah dan kontraktor pelaksana Erry Zulifan.

“Saya baru mengetahui itu (kontraktor pelaksana) abangnya pak KPA setelah adanya kontrak pekerjaan yang mulia,” jawab Khairul Umam dihadapan majelis hakim.

Awalnya Penasihat Hukum Terdakwa menanyakan apakah terdakwa mengetahui bahwa kontraktor pelaksana dalam pekerjaan jalan tersebut adalah abang kandung KPA.

“Pertanyaan ini penting kami rasa, karena di persidangan yang lalu yaitu saat pemeriksaan KPA sebagai saksi, ia telah mengakui bahwa memang kontraktor dalam pekerjaan ini adalah abang kandungnya sendiri, apakah saudara juga pada saat itu tahu kalau kontraktor itu adalah abang kandung KPA?” tanya Rahmat Fadhli, salah satu Penasihat Hukum Terdakwa.

Menyikapi fakta tersebut, tim penasihat hukum terdakwa Khairul Umam menyatakan bahwa terungkapnya hubungan ini sangat penting untuk membongkar tabir siapa sebenarnya aktor pengendali proyek tersebut. Mereka berpendapat bahwa fakta ini dapat membuktikan bagaimana proses lelang proyek sehingga abang kandung KPA menjadi pemenangnya.

“Fakta ini sangat penting dalam rangka membongkar tabir, siapa sebenarnya aktor pengendali dan orang yang melakukan kongkalikong dalam pekerjaan tersebut, sehingga jangan ada pihak-pihak yang dizalimi dalam perkara ini, semisal PPTK yang hanya menjalankan urusan administratif dalam pekerjaan tersebut,” ujar Kasibun Daulay selaku Penasihat Hukum Terdakwa Khairul Umam.

Sebagai informasi tambahan, sidang pembuktian perkara dugaan Tipikor proyek Jalan Rantau Panjang-Alue Tuwi Kabupaten Aceh Timur di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Banda Aceh saat ini telah memasuki tahap akhir. Sidang pada Rabu kemarin mengagendakan pemeriksaan para terdakwa dan pemeriksaan ahli pidana serta ahli pengadaan barang dan jasa yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa. []

Aktivis Lingkungan Hidup: Belum Ada Upaya Strategis dalam Pengelolaan Lahan Kritis di Aceh

0
Pemerhati lingkungan dan mantan Direktur dan anggota dewan daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, TM Zulfikar. (Foto: Antara)

Nukilan.id – Aktivis dan pemerhati lingkungan hidup, TM Zulfikar mengatakan beberapa penyebab terjadinya bencana alam seperti banjir disebabkan oleh masih kurangnya upaya pemerintah dan masyarakat dalam meminimalisasi potensi dan dampak dari banjir tersebut.

TM Zulfikar menambahkan, bencana yang kerap melanda Aceh seperti banjir dan tanah longsor selama ini, jika dilihat dari sisi lingkungan yang lebih luas masih menunjukkan belum adanya upaya yang bersifat strategis dalam pengelolaan kawasan sungai yang ada di Aceh.

“Misalnya bagaimana melakukan konservasi secara baik terhadap lahan kritis. Itu kan belum berjalan sebenarnya. Hampir semua wilayah yang katakanlah tingkat bencananya tinggi, seperti wilayah Aceh Utara, di sekitaran Bener Meriah, itu kan tingkat kekritisan lahannya lumayan juga yang kemudian memicu tidak bisa menampung air hujan secara baik saat terjadi hujan deras,” ujar TM Zulfikar kepada Nukilan, Rabu (10/1/2024).

Karena itu, TM menekankan agar persoalan ini dicarikan solusi dan diselesaikan, sehingga lahan-lahan kritis yang ada itu bisa direhabilitasi kembali. Upaya ini sebenarnya juga senada dengan program pemerintah dalam usaha meminimalisasi perubahan iklim.

“Ini kan sudah jadi program besar hari ini, bagaimana iklim itu bisa dimitigasi. Ketika musim hujan itu bisa dikurangi risikonya. Begitu juga ketika musim kemarau. Ini yang mungkin belum dapat, walaupun semangat program-program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu luar biasa hari ini,” kata TM Zulfikar.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat sebanyak 418 kali bencana alam melanda Aceh selama tahun 2023 dengan total kerugian mencapai sekitar Rp430 miliar. Kebakaran pemukiman terjadi paling banyak yaitu 149 kali, kemudian bajir 105 kali, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 85 kali, tanah longsor 27 kali, dan banjir bandang tiga kali. [Sammy]

Pemerintah Aceh Kembali Gelar Pasar Tani di Tahun 2024

0
Seremoni pembukaan pasar tani 2024. (Foto: Dok. Humas Aceh)

Nukilan.id – Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar pasar tani pada tahun ini. Ratusan masyarakat antusias menyerbu ragam belanjaan kebutuhan pokok di pasar tani pertama tahun ini yang digelar di lokasi Expo Bank Aceh, Rabu, (10/1/2024).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi, mengatakan, pasar tani tersebut kembali digelar pada pekan pertama Januari sebab tingginya permintaan masyarakat.

Ia mengatakan, baik petani dan pelaku UMKM yang berjualan maupun pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan dari pasar tersebut.

“Masyarakat bisa mendapatkan komoditas pangan dengan harga lebih murah di sini, sementara para petani komoditas perkebunannya bisa langsung dijual ke konsumen,” kata Mawardi.

Mawardi mengatakan, pasar tani merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan inflasi harga kebutuhan bahan pokok masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah mengatakan, pasar tani tidak hanya digelar di Banda Aceh. Pihaknya juga menggelar pasar tersebut di sejumlah kabupaten/kota.

“Pada tahun ini kita punya harapan meningkatkan omset pelaku UMKM yang berjualan di pasar tani, pasar ini menjadi wadah pengenalan berbagai produk UMKM Aceh kepada masyarakat luas,” kata Cut Huzaimah.

Cut berharap para petani maupun pelaku UMKM yang mendapat kerja sama dengan Dinas Pertanian dapat terus meningkatkan produksinya untuk dijual di pasar tani.

Cut mengatakan, selain menjual ragam komoditas pangan, pasar tani juga menyediakan LPG 3 Kg dengan harga Rp18.000 dan pupuk NPK dengan harga lebih murah.

“Pada tahun ini kita bekerja sama dengan PT Pupuk Iskandar Muda, sehingga di pasar tani juga sudah tersedia pupuk NPK dengan harga yang lebih murah,” kata Cut. []

Forkopimda Banda Aceh Pantau Gudang Logistik dan Pelipatan Surat Suara

0
Forkopimda Banda Aceh saat meninjau gudang logistik pemilu 2024. (Foto: Dok. Humas Pemko)

Nukilan.id – Pj Walikota Banda Aceh Amiruddin bersama unsur forkopimda melakukan pemantauan gudang logistik dan proses pelipatan surat suara dan Pemilu 2024.

Pemantauan tersebut dalam rangka melihat langsung kesiapan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang.

Rombongan terlebih dahulu mengunjungi gudang logistik milik Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh di Kampung Mulia, Kuta Alam.

Di sana, pj wali kota dan forkopimda mengecek kekuatan kotak suara dan persediaan logistik serta fasilitas lainnya. Setelah itu, dan juga mengecek proses pelipatan surat suara di Gedung ITLC.

“Alhamdulillah kami hari ini bersama jajaran forkopimda didampingi oleh Ketua KIP, melihat langsung surat dan kotak suara. Saya melihat semua logistik pemilu untuk Kota Banda Aceh termasuk kotak dan formulir (surat suara) sudah sampai di Banda Aceh dengan baik dan tidak ada kendala apapun,” kata Amiruddin, Rabu (10/1/2023).

Amiruddin pun berharap, proses pelipatan surat suara di Banda Aceh termasuk pengamanannya juga dapat berjalan dengan baik tidak ada kendala apapun.

“Kita berharap kepada KIP dan pengamanan di sini, kita sama-sama menjaga sehingga proses pemilihan ini bisa lancar sampai hari H,” kata Amiruddin.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KIP Kota Banda Aceh Yusri Razali menyampaikan surat surat yang diterima oleh pihaknya dalam kondisi baik, walau ada sebagian kecil yang rusak.

“Untuk kebutuhan 618 TPS se-Banda Aceh, alhamdulillah sudah sampai ke kita dengan jumlah surat suara per jenis pemilihan itu adalah 174.084, dikalikan lima sesuai dengan jenis pemilihan sekitar 800 ribu lembar,” ujarnya.

Yusri juga menjelaskan bahwa ada beberapa surat suara dengan kondisi yang tidak bagus yaitu untuk DPR RI. “Setelah kita sortir dan lipat, ada beberapa yang belum selesai yaitu untuk DPR RI yang kondisinya tidak bagus. Ada yang kena bercak tinta dan ada yang sobek.”

Nantinya, surat suara yang rusak itu akan dilaporkan kepada KPU dan selanjutnya dimusnahkan. “Kemudian terkait target kita, pelipatan surat suara ini berjalan slama 12 hari sampai tanggal 18 Januari 2024,” kata Yusri.

Dalam pantauan dan pengecekan tersebut, turut hadir Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, Dandim 0101/KBA Letkol Czi Widya Wijanarko, dan Kepala Kejari Banda Aceh Irwansyah. []

Dinas Pendidikan Aceh Musnahkan 4.085 Blangko Ijazah

0
Pemusnaah blangko ijazah tahun pelajaran 2022/2023. (Foto: Dok. Humas Disdik Aceh)

Nukilan.id – Dinas Pendidikan Aceh memusnahkan sebanyak 4.085 blangko ijazah tahun pelajaran 2022/2023 di halaman gedung UPTD Balai Tekkomdik pada Rabu, 10 Januari 2024. 

Mewakili Plh. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kepala UPTD Balai Tekkomdik, T. Fariyal, S.Sos., M.M, memimpin proses pemusnahan ini yang disaksikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, Fachrial, S.Pt., M.Si, pejabat Subdit I Ditreskrimum Polda Aceh, dan Plh. Kasubag Daskrimti dan Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Aceh.

Dalam sambutannya, T. Fariyal menjelaskan bahwa pemusnahan blangko ijazah ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga keaslian dokumen pendidikan oleh Dinas Pendidikan Aceh. Tujuannya adalah untuk mencegah risiko dokumen palsu atau ketidakbakuan ijazah karena kerusakan yang signifikan.

“Yang dimusnahkan ini merupakan blangko ijazah yang rusak, salah pengetikan, atau karena alasan lainnya sehingga tidak dapat lagi diakui. Pemusnahan ini dilakukan untuk menjaga integritas dan validitas dokumen pendidikan di Aceh,” kata Fariyal.

Total 4.085 lembar blangko ijazah yang dimusnahkan meliputi ijazah jenjang SMK sebanyak 1.836 lembar, SMA sebanyak 2.161 lembar, dan SLB sebanyak 88 lembar. Blangko ijazah tersebut terdiri dari ijazah sisa dan ijazah rusak sebanyak 1.164 lembar, serta ijazah cadangan sebanyak 2.921 lembar.

Dia berharap, proses pemusnahan ini  untuk memastikan bahwa setiap ijazah yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Aceh memiliki kualitas yang tinggi dan dapat diandalkan. 

“Langkah ini adalah upaya pemerintah untuk menjaga keaslian dokumen pendidikan dan mencegah praktik pemalsuan,” katanya.[]