Dirjen Vokasi Kemendikbudristek Minta Pemerintah Aceh Maksimalkan 3 Tahun Masa Pendidikan Pelajar

Nukilan.id – Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen PV) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kiki Yuliati meminta Pemerintah Aceh bisa menciptakan pendidikan yang memberikan dasar penting pembelajaran kepada peserta didik. Terutama dengan melengkapi sarana pendidikan, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Dirjen PV, Kiki Yuliati mengatakan, tiga tahun yang dilalui para pelajar selama berada di tingkat SMK harus dimaksimalkan agar lulusan SMK memiliki kompetensi sesuai bakat mereka. Tiga tahun di SMK jangan disia-siakan dengan pendidikan semu.

“Pendidikan semu adalah (ketika siswa) bersekolah tapi tidak bisa apa-apa itu semu, kasihan mereka yang sudah menghabiskan waktu tiga tahun setiap hari ke sekolah lulus belum bisa apa-apa,” kata Kiki saat kegiatan dialog pendidikan vokasi bertajuk Kebijakan Direktorat Jenderal Vokasi dalam rangka Pengembangan Sekolah Menengah yang Unggul di SMKN 3 Banda Aceh, Senin (10/7/2023).

Menurutnya, seluruh tujuan pendidikan itu hanya bisa dicapai dengan kesungguhan seluruh kepala sekolah dan guru. Dia berpendapat, bahwa pengelola sekolah harus selalu mengevaluasi pencapaian dan kekurangan sekolah selama melayani siswa, terutama dalam memahami bakat siswa dan kebutuhan mereka untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul.

Kiki mengapresiasi Pemerintah Aceh, dalam hal ini Dinas Pendidikan Aceh, yang dinilai cakap mempersiapkan sekolah sebagai tempat pengembangan bakat dan minat. Pencapaian Aceh, kata Kiki, lebih baik dari daerah lain.

“Bahkan saat ini, Aceh tercatat sebagai daerah dengan SMK berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) terbanyak, pungkasnya.

Ia menjelaskan status BLUD menjadikan sekolah leluasa dalam mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Meski, tambah dia, status itu bukanlah akhir dari upaya pemerintah untuk mewujudkan sekolah kejuruan yang hebat.

“SMK yang hebat harus cepat menyiapkan gurunya dan cakap merespons kebutuhan industri. Dengan status BLUD, sekolah lebih leluasa dan otonomi untuk mengambil keputusan. Ibarat sepatu, BLUD membantu sekolah berlari lebih cepat,” jelasnya.

Selan itu, Direktur Pembina Sekolah Menengah Kejuruan, Wardani Sugiyanto, mengatakan pengembangan SMK yang unggul memerlukan penguatan kemitraan dan penyelarasan di dunia industri. Di sisi lain, diperlukan kepemimpinan kepala sekolah yang andal agar tamatan SMK dapat segera terserap dalam dunia industri dan dunia kerja.

Wardani menilai Dinas Pendidikan Aceh mampu menjalankan tugas itu dengan baik. Dia yakin status BLUD di banyak SMK di Aceh mendorong sekolah untuk menciptakan pendidikan dan pembelajaran berbasis produksi. Tujuannya, mendorong kemandirian siswa dan meningkatkan kompetensi mereka.

Dirinya berharap, agar Dinas Pendidikan Aceh terus menciptakan peluang. Dia juga meminta pejabat di Dinas Pendidikan Aceh melihat potensi wilayah tempat SMK berada. Sehingga lulusan SMK dapat mengisi lowongan dan ambil bagian dalam penciptaan lapangan kerja baru.

“Potensi wilayah itu bisa diangkat supaya anak-anak tidak perlu bekerja di tempat lain. Kemandirian dan kompetensi anak-anak kita harus dioptimalkan sesuai potensi wilayah untuk dikelola bagi kemakmuran bersama,” ungkapnya.

Merespons hal itu, pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Asbaruddin, mengatakan dinas senantiasa berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memantau kebutuhan SMK. Hal ini, kata dia, konsisten dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami memahami benar tantangan SMK dengan status BLUD tidak mudah. Tapi kami percaya bahwa kerja keras dan kekompakan bersama seluruh kepala sekolah dan guru dapat menciptakan jalan lebih baik bagi Aceh mempersiapkan generasi yang mandiri dan berkompeten,” kata Asbaruddin.

Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi X, Direktur Politeknik Lhokseumawe, Direktur Kelembagaan dan Sumberdaya Pendidikan Tinggi Vokasi, dan Direktur Politeknik Lhokseumawe. []