Nukilan.id – Jaksa Agung menyampaikan pesan menjelang pelaksanaan pesta demokratisasi di Indonesia, yang diharapkan diwarnai dengan pemilihan pemimpin terbaik pada tanggal 14 Februari 2024. 

Dalam pernyataannya, Jaksa Agung mengajak masyarakat untuk memilih dengan menggunakan nurani dan berbagai pertimbangan, mengingat pentingnya hak pilih dalam menentukan masa depan bangsa.

“Jangan sampai membuang kesempatan 5 tahun untuk menyia-nyiakan hak pilih kita, karena sekecil apapun suara kita tetap menentukan masa depan bangsa Indonesia,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung berharap agar Aparatur Negara, termasuk Kejaksaan, dapat memastikan bahwa Pemilihan Umum berjalan jujur, adil, dan yang terpenting, damai. Dengan kematangan masyarakat Indonesia, Jaksa Agung yakin pelaksanaan Pemilu akan berjalan aman dan damai, seperti yang terbukti dengan minimnya pelanggaran selama proses kampanye dan debat pasangan calon.

“Sikap netral yang saya sampaikan bertujuan untuk menjaga marwah Institusi Kejaksaan yang independen sebagai penegak hukum dan responsif dalam menghadapi segala persoalan terkait dengan proses Pemilu yang sedang berjalan,” tegas Jaksa Agung.

Jaksa Agung juga mengingatkan ASN Kejaksaan untuk turut serta dalam mensukseskan Pemilu dan menyuarakan Pemilu Damai. Selain itu, Jaksa Agung menekankan pentingnya menggunakan hak pilih dengan hati nurani tanpa adanya arahan atau tekanan.

“Saya mengimbau agar jajaran Kejaksaan memanfaatkan Posko Pemilu untuk membuat laporan cepat, tepat, dan akurat dengan data faktual di daerah pemilihan masing-masing,” tambahnya.

Jaksa Agung juga mengingatkan agar jajaran kejaksaan bijak dalam menggunakan media sosial, mengendalikan diri dari aktivitas yang dapat memicu perpecahan atau konflik terkait Pemilu. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan tidak membiarkan perbedaan pilihan memicu konflik fisik.

Pimpinan Kejaksaan telah menyiapkan prosedur dan langkah-langkah antisipasi untuk menangani Pemilu, dengan konsultasi yang disediakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum setiap hari. Intelijen Kejaksaan juga diminta untuk mengantisipasi ancaman dan gangguan dalam proses Pemilu di seluruh Indonesia, dengan memetakan potensi dan gejala yang dapat mengganggu demokratisasi.

Jaksa Agung menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa ia akan memantau setiap tahapan proses Pemilu, dan menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan semakin bertambah apabila semua elemen Adhyaksa bergerak efektif.

Nukilan.id – Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, Yusri Razali, mengingatkan warga untuk tidak melakukan perekaman atau mengambil foto selama proses pencoblosan di bilik suara.

“Saya ingatkan warga dapat membawa handphone (HP) ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), asalkan tidak dimasukkan ke dalam bilik suara,” kata Yusri, Sabtu (10/2/2024).

Aturan tersebut telah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 25 Ayat 1 Huruf e Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Yusri menegaskan larangan ini sebagai langkah penting untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan proses demokrasi.

“Kami mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara,” tambahnya. 

Warga yang akan menggunakan hak suara diminta untuk menitipkan handphone mereka kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebelum memasuki bilik suara.

Lebih lanjut, Yusri menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan untuk melindungi pemilih dari tekanan dan intimidasi yang mungkin terjadi menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024. 

Selain itu, larangan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah praktik politik uang yang kerap terjadi pada pemilihan umum.

Praktik politik uang, kata Yusri, seringkali dilakukan dengan menampilkan foto hasil mencoblos pada masa kampanye, masa tenang, atau bahkan pasca pemungutan suara. Dalam konteks pemilihan umum, prinsip rahasia dalam hak pilih setiap individu harus dijunjung tinggi.

“Dengan adanya aturan ini, kerahasiaan dan kemurnian suara pemilih pada hari pemungutan suara benar-benar terjaga sesuai dengan prinsip pemilu di Republik ini,” tandas Yusri. 

Ia berharap agar seluruh warga yang menggunakan hak suara dapat mematuhi aturan ini demi menjaga integritas pemilu 2024. []

Nukilan.id – Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof Dr Mujiburrahman MAg mengimbau para mahasiswa untuk tidak golput dan dan turut serta berpartisipasi memberikan hak suara baik untuk pemilu presiden maupun pemilu legislatif, yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Jangan Golput, satu suara Anda menentukan kemenangan calon presiden,” kata Rektor saat pelepasan mahasiswa Praktik Profesi Keguruan dan Pengabdian Masyarakat (PPKPM) FTK UIN Ar-Raniry tahun 2024,  di Auditorium Ali Hasjmy kampus tersebut, pada Jumat (9/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, kata Mujib UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menerbitkan surat edaran penyelenggaraan pembelajaran menjelang pemilhan umum tahun 2024. 

Dalam surat edaran Nomor 474/Un.08/R/PP.00.9/02/2024, tertanggal 7 Februari 2024, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof Dr Mujiburrahman mengimbau seluruh sivitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh agar menggunakan hak pilih dengan benar sesuai bukti kontribusi positif dalam pembangunan demokrasi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun sekali.

Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) UIN Ar-Raniry Banda Aceh wajib menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis serta menjaga sikap profesionalitas.

Edaran Rektor tersebut juga mengatur proses proses perkuliahan di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjelang pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Dalam rangka penggunaan hak pilih bagi mahasiswa maka penyelenggaraan pembelajaran pada tanggal 12,13 dan 15 Februari 2024 dilakukan secara dalam jaringan (daring) atau pemberian penugasan,” demikian bunyi dalam surat edaran tersebut.

Hal ini, kata Rektor diberikan agar mahasiswa dapat mengambil peran dalam menyukseskan pemilu dan berpartisipasi memberikan hak suara demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas.

“Silakan kembali ke kampung masing-masing untuk melaksanakan tugas kenegaraan mengikuti pemilihan umum di desa masing-masing sesuai dengan KTP dan pendaftaran dan jangan golput, satu suara Anda menentukan kemenangan calon Presiden,” ujar Mujib.

Pada kesempatan tersebut, Rektor Mujib juga menyinggung terkait sivitas akademika di berbagai kampus membuat petisi terkait demokrasi. Menurutnya, sesuai Pasal 2 UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 berisi ketentuan bahwa setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.

“Hari ini muncul berbagai Petisi di Perguruan Tinggi , dalam hal ini UIN Ar-Raniry mengambil sikap, bahwa dalam konteks tersebut Perguruan Tinggi diberi kebebasan oleh Negara. Kita seluruh ASN dalam konteks Pemilihan Umum itu mesti bersikap netral dan normal tidak boleh melewati batasan normal dan netral ini,” ungkap Mujib.

Mujib menegaskan, maka dalam konteks ini pihak UIN Ar-Raniry tidak akan membuat pernyataan-pernyataan atau petisi. “ketika ada beberapa Guru Besar kita mendesak Rektor untuk membuat Petisi, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita itu adalah berada pada jalur yang normal dan netral, ini komitmen Perguruan Tinggi untuk menjaga Pemilu yang damai, pemilu yang jujur, adil dan demokrasi,” tegasnya. []