Nukilan.id – Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Panwaslih Banda Aceh, Ambia Dianda menyebutkan saat ini terdapat dua temuan pelanggaran dalam Pemilu 2024 di Kota Banda Aceh. Pertama di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam dan TPS 03 Surin, Kecamatan Meuraksa.

“Untuk TPS 03 Gampong keuramat karena menyalahi aturan juknis (petunjuk teknis), karena saat pemungutan suara, kotak suaranya dibuka. Seharusnya kotak suara baru bisa dibuka pada saat perhitungan suara,” ujar Ambia Dianda, Kamis (22/2/2024).

Sementara dugaan temuan pelanggaran di TPS 03 Gampong Keuramat yaitu adanya warga yang diduga membawa 10 surat suara yang telah dicoblos untuk salah seorang caleg DPR RI yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara. Sedangkan dugaan temuan pelanggaran di TPS 03 Surin, Kecamatan Meuraksa yaitu terkait adanya warga yang mencoblos lebih dari sekali.

“Saat ini masih dalam proses klarifikasi dan memintai keterangan dari pihak terkait bersama dengan Sentra Gakkumdu. Saat ini masih tahapan di Sentra Gakkumdu. Setelah proses ini selesai nanti baru kami kabari lagi perkembangannya,” jelasnya. [Sammy]

Nukilan.id – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) calon anggota DPR RI Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kamis (22/2/2024). PSU ini digelar di pelataran Masjid Baiturrahmah setelah adanya rekomendasi dari Panwaslih Kota Banda Aceh.

Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Panwaslih Banda Aceh, Ambia Dianda mengatakan PSU ini dilaksanakan karena pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut pada 14 Februari 2024 lalu telah menyalahi aturan tatalaksana dan petunjuk teknis (juknis).

“Karena saat itu lagi pemungutan suara, kotak suaranya dibuka. Seharusnya kotak suara baru bisa dibuka pada saat perhitungan suara. Jadi suaranya tidak sah karena tidak ada stempel dan tanda tangan Ketua KPPS,” ujar Ambia Dianda, Kamis (22/2/2024).

Ambia menambahkan terkait temuan pelanggaran di TPS 03 Gampong Keuramat di mana seorang warga diduga membawa 10 surat suara yang telah dicoblos untuk salah seorang caleg DPR RI yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara.

“Saat ini kasusnya sedang diproses dengan melakukan klarifikasi dan memintai keterangan dari Panwaslih, KPPS, dan para saksi bersama Sentra Gakkumdu. Nanti kami kabari lagi perkembangannya,” kata Ambia. [Sammy]

Nukilan.id – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh melaporkan peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi oleh sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sejak awal tahun 2024. Data yang dirilis menunjukkan bahwa sebanyak 480 pelanggaran telah tercatat sejak bulan Januari 2024.

Kepala Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengungkapkan bahwa dari jumlah pelanggaran tersebut, sebanyak 332 telah dikonfirmasi, sementara 148 pelanggaran lainnya masih dalam proses verifikasi. Mayoritas pelanggaran tersebut dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda empat.

Perbandingan dengan tahun sebelumnya juga menunjukkan tren peningkatan, dengan 6.260 pelanggaran yang terekam pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.642 pelanggaran telah terkonfirmasi, sedangkan 3.618 masih dalam tahap verifikasi.

“Rata-rata yang melanggar adalah kendaraan roda empat sebanyak 5.006 kasus dan roda dua sebanyak 1.254 kasus,” ujar Iqbal, Rabu (21/2/2024).

Untuk menindak pelanggaran tersebut, pihak berwenang akan memberlakukan sanksi berupa tilang dan denda kepada para pelanggar. Bagi yang tidak membayar denda, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mereka akan diblokir.

“Sistem ETLE akan tetap beroperasi 24 jam dan memiliki kemampuan untuk membaca plat nomor kendaraan. Berkas tilang akan dikirimkan ke alamat pelanggar melalui Kantor Pos,” jelasnya.

Iqbal juga mengajak masyarakat untuk patuh terhadap peraturan lalu lintas, mengingat sistem ETLE beroperasi sepanjang waktu. “Penggunaan helm bukan hanya saat siang hari, tetapi juga wajib saat malam hari,” tambahnya.

Selain sebagai alat penindakan pelanggaran, teknologi ETLE juga dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan pemetaan daerah kecelakaan di Provinsi Aceh. [Sammy]