Beranda blog Halaman 1253

DPRK Banda Aceh Tetapkan Lima Orang Pansel Panwaslih Pilkada 2024

Penulis
Rezi
-
0
Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Ramza Harli. (Foto: Dok. DPRK Banda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh telah menetapkan lima orang panitia seleksi (Pansel) Penjaringan Panwaslih Pilkada serentak Kota Banda Aceh Tahun 2024.

Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno Komisi I di ruang banmus gedung DPRK Banda Aceh, Kamis (14/3/2024).

Dari hasil rapat pleno tersebut, hanya lima orang yang lulus sebagai anggota pansel. Mereka adalah H. Muhammad Aulia, ST, Dr. Iqbal, ST. MT, Wais Alqarani, S. IP. Soelayman, SE dan Lukman Yushar.

Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, menjelaskan bahwa penetapan ini dilakukan setelah seluruh anggota komisi 1 melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pansel.

“Setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan, Komisi I langsung melaksanakan rapat pleno guna memutuskan siapa saja yang dipilih menjadi anggota pansel panwaslih pilkada Kota Banda Aceh,” kata Ramza kepada Nukilan.

Ramza menambahkan, uji tersebut dilakukan untuk melihat kemampuan tiap-tiap calon pansel, apakah menguasai dan mampu dalam melakukan rekrutmen calon panwaslih nantinya. Dijelaskannya, mereka yang lulus ujian pansel berasal dari akademisi, profesional dan umum.

Ia berharap, pansel yang lulus ini dapat bekerja semaksimal mungkin untuk menjaring anggota panwaslih. Menurutnya, sukses atau tidaknya penyelenggaraan pilkada tergantung dari pansel dalam merekrut anggota panwaslih nantinya.

“Jika anggota panwaslih yang direkrut adalah orang-orang yang mengerti aturan pelaksanaan pilkada, kita harapkan pilkada serentak nantinya akan berjalan dengan lancar, jujur dan adil, sehingga akan didapatkan kepala daerah yang berkualitas yang mampu memajukan kota kita tercinta ini” tutupnya.

Sementara itu Kabag Humas dan Persidangan Skretariat DPRK Banda Aceh, Yusnardi menyampaikan bahwa Anggota pansel yang telah ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRK nomor 1 tahun2024 tertanggal 14 Maret 2024, akan segera menyusun tahapan proses seleksi calon anggota Panwaslih kota Banda Aceh.

“Hal ini sesuai dengan Qanun pemerintah Aceh nomor 6 tahun 2016. Semua tahapan seleksi nantinya diumumkan secara terbuka melalui media massa dan website DPRK Kota Banda,” tutur Yusnardi.

Reporter: Rezi

Ditlantas Polda Aceh beserta Jajaran Tindak Pelaku Balap Liar

Penulis
Rezi
-
0
Ditlantas Polda Aceh beserta Jajaran saat patroli cegah balap liar di Banda Aceh. (Foto: Dok. Polda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ditlantas Polda Aceh beserta jajaran menindak tegas pelaku balap liar yang sudah sangat meresahkan. Penindakan tersebut dilakukan semata untuk menyelamatkan nyawa mereka yang rata-rata masih di bawah umur.

Dirlantas Polda Aceh Kombes M Iqbal Alqudusy mengatakan, aksi kenakalan remaja berupa balap liar, terutama pada bulan suci Ramadan sudah sangat meresahkan. Selain dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, balap liar juga dapat mengganggu ketertiban di jalan raya.

“Kami sudah menindak tegas pelaku balap liar. Penindakan ini untuk menyelamatkan nyawa mereka. Apalagi, dari beberapa aksi balap liar yang berhasil digagalkan, rata-rata pelakunya adalah anak di bawah umur,” ujar M Iqbal, dalam keterangannya di Banda Aceh, Jumat, 15 Maret 2024.

Alumni Akabri 1996 itu mengimbau, masyarakat khususnya para orang tua untuk berperan aktif mengawasi anak-anaknya agar tidak melakukan balap liar, terutama pada bulan suci Ramadan.

Para orang tua juga diminta tidak mengizinkan anaknya yang masih di bawah umur untuk membawa kendaraan bermotor, terlebih bila belum memiliki SIM.

Selain itu, sosialisasi, imbauan serta patroli terus dilaksanakan untuk mencegah aksi balap liar dan kejahatan di jalan raya lainnya. Semua itu, katanya, merupakan wujud Polantas Hadir untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah Ramadan.

“Kita akan terus memberikan imbauan dan meningkatkan patroli jalan raya untuk mencegah aksi balap liar. Tidak lupa, peran orang tua dan masyarakat sangat perlu dalam mengawasi anak-anak agar tidak terlibat dalam balap liar,” demikian, pungkasnya. []

Alhamdulillah, Ratusan Keluarga Miskin di Aceh Kini Nikmati Listrik Gratis

Penulis
Redaksi
-
0
Peluncuran simbolis program "Light Up The Dream" di daerah Alu Gintong. (Foto: acehprov.go.id)

NUKILAN.id | Jantho – Sebanyak 201 keluarga tidak mampu di Aceh kini bisa menikmati sambungan listrik gratis dari PT PLN (Persero). Upaya ini kembali terwujud saat peluncuran simbolis program “Light Up The Dream” di daerah Alu Gintong, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Kamis, (14/3/2024).

Dikutip dari laman resmi Pemerintah Aceh, bantuan penyambungan listrik tanpa biaya ini didanai dari donasi yang dikumpulkan oleh pegawai PLN, dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan listrik.

General Manager PLN UID Aceh, Mundhakir, mengungkapkan rasa syukurnya dapat kembali melakukan kegiatan mulia ini di bulan suci Ramadan. Hal ini berkat donasi dari para pegawai PLN Aceh yang memiliki keinginan untuk membantu warga kurang mampu di Aceh.

“Kita tetap semangat dalam melayani masyarakat. Alhamdulillah, kita dapat membantu memberikan listrik kepada 201 keluarga di seluruh Aceh. Program ini akan terus berlanjut, dan harapan kami adalah membawa berkah bagi kita semua,” ungkapnya.

Mundhakir menegaskan bahwa program “Light Up The Dream” merupakan inisiatif mandiri dari para pegawai, yang menunjukkan langkah yang sangat baik dan harus terus dilakukan.

“Kegiatan dengan niat mulia ini sebaiknya diapresiasi dan diteruskan agar seluruh warga kurang mampu dapat menikmati akses listrik,” tambahnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Aceh Besar, Sofian, mengapresiasi bantuan yang diberikan PLN.

“Listrik kini menjadi kebutuhan utama. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas bantuan dan kepedulian PLN kepada masyarakat kami. Masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses listrik kini dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik,” tuturnya.

Salah satu penerima manfaat, Nunfariza, warga desa Alu Gintong, mengaku sangat bahagia karena akhirnya rumahnya memiliki akses listrik setelah 15 tahun.

“Kami sangat terharu dan bahagia karena telah lama kami tidak memiliki listrik. Alhamdulillah, akhirnya kami mendapatkannya,” ungkapnya.

Terima kasih kepada PLN atas inisiatif ini, semoga lebih banyak lagi warga lain yang tidak mampu mendapatkan akses listrik gratis,” sambung dia.

Sebelumnya, Nunfariza hanya mengandalkan lampu pijar untuk penerangan pada malam hari. Dengan adanya program ini, dia dan keluarganya kini memiliki harapan baru untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Sumber: acehprov.go.id
Editor: Akil Rahmatillah

Menteri PANRB Bersama Ketua KPAI Bahas Penguatan Integrasi dalam Penanganan dan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak

Penulis
Redaksi
-
0
MenPANRB menerima audiensi KPAI. (Foto: menpan.go.id)

NUKILAN.id | Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menerima audiensi dari Ketua Komisi Perempuan dan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati, di Jakarta, Jumat (15/03). Pertemuan ini membahas penguatan kelembagaan KPAI sebagai lembaga independen perlindungan terhadap anak.

Dilansir dari laman resmi Kementerian PANRB, Anas mengungkapkan bahwa penanganan kekerasan terhadap anak urgensi dilakukan.

“Tentu perlu adanya integrasi dalam perlindungan maupun penanganan kekerasan terhadap anak, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya,” ujar Menteri Anas.

Urgensi tersebut dirasa perlu dilakukan mengingat terdapat 17.000 laporan kekerasan terhadap anak dalam setahun yang disampaikan oleh KPAI. Sementara di setiap jam, setidaknya 1-2 anak mengalami kekerasan.

Tak hanya itu, 60 persen laporan tersebut adalah kekerasan seksual di mana pelaku utamanya adalah keluarga dan orang-orang terdekat sang anak. Hal ini membuat akhirnya laporan tersebut dicabut sehingga penanganan kejahatan tersebut tidak maksimal.

Ketua KPAI Ai Maryati menyebutkan pengawasan dan perlindungan anak yang menjadi landasan lembaga ini merupakan bagian dari melindungi aset bangsa. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dalam mengawasi perlindungan terhadap anak-anak Indonesia.

“Pengawasan dan perlindungan anak jadi satu sistem bernegara. Ingat, satu anak, satu hak, satu perlindungan. Dan anak-anak kita merupakan investasi di masa yang akan datang di mana mereka menjadi penerima manfaat atas pembangunan yang kini kita lakukan,” pungkasnya.

Sumber: menpan.go.id
Editor: Akil Rahmatillah

Mendagri Imbau Kepala Daerah Percepat Regulasi Terkait THR dan Gaji ke-13

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.id | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengimbau kepala daerah untuk mempercepat regulasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. Hal ini ditekankan Mendagri pada Konferensi Pers Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 Tahun Anggaran 2024 bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Dilansir dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nukilan.id mendapatkan informasi bahwa, ada beberapa hal yang diintruksikan mantan Kapolri tersebut kepada kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota.

“Pertama, segera persiapkan dan mempercepat penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Jadi cukup dengan Perkada, tidak harus Perda, yang mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13,” katanya.

Mendagri menjelaskan, regulasi pemberian THR dan gaji ke-13 telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, yang diterbitkan pemerintah tanggal 13 Maret 2024 lalu.

“Prinsip utama filosofi pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara,” jelasnya.

Pihaknya menambahkan, untuk mencegah keterlambatan pemberian tunjangan, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan segera menyusun regulasi terkait THR dan gaji ke-13 tersebut tanpa melalui proses fasilitasi oleh Mendagri maupun gubernur. “Termasuk penjabat gubernur dan penjabat bupati/wali kota tanpa persetujuan Mendagri, jadi langsung, kalau tidak lambat lagi nanti,” tegasnya.

Adapun pemberian tunjangan tersebut ada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan untuk Pemda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mendagri menegaskan, besaran tunjangan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kapasitas fiskal masing-masing Pemda.

“Kita tahu bahwa pemerintah daerah ini ada yang kuat fiskalnya, ditandai dengan PAD-nya yang besar ya seperti di Banten, Jakarta, tapi ada juga yang sedang PAD dan transfer pusatnya itu hampir imbang-imbang, seperti Sumut. Ada juga yang lemah, lemah itu artinya ngandalin transfer pusat saja, PAD-nya 5 persen, 6 persen,” ungkapnya.

Sumber: kemendagri.go.id
Editor: Akil Rahmatillah

Pendaftaran SPAN PTKIN Diperpanjang Hingga 19 Maret 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ahmad Zainul Hamdi. (Foto: kemenag.go.id)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PMB PTKIN) 2024, mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran siswa untuk Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN).

Dikutip dari laman resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, Nukilan.id memperoleh informasi bahwa pendaftaran SPAN PTKIN awalnya dibuka sejak 12 Februari – 15 Maret 2024. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ahmad Zainul Hamdi, mengatakan masa pendaftaran itu kini diperpanjang hingga 19 Maret 2024 sampai batas waktu pukul 23.59 WIB. Masa perpanjangan ini hanya berlaku bagi siswa yang sudah didaftarkan oleh sekolahnya di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Ahmad Zainula Hamdi mengatakan, SPAN PTKIN menjadi bagian dari langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Menurutnya, SPAN PTKIN memberikan landasan yang kuat untuk mengevaluasi, mengembangkan, dan memperbaiki berbagai aspek pendidikan, dengan fokus pada peningkatan kualitas mahasiswa.

Pria yang akrab disapa Inung ini berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi pendidikan tinggi keagamaan Islam yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global dalam mengikuti arus perkembangan zaman. Inung mengatakan PTKIN siap menyambut calon mahasiswa untuk bergabung dalam komunitas akademik yang berprestasi dan bermartabat.

“Kami percaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa, dan kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan dan pencapaian setiap mahasiswa,” ujar Inung di Jakarta, Jumat (15/3/2024).

“Maka untuk memastikan kelancaran proses seleksi dan finalisasi data calon mahasiswa, kami telah memutuskan untuk memperpanjang periode SPAN PTKIN,” tambahnya.

Ketua Panitia Nasional (PMB PTKIN) 2024, Nyayu Khodijah mengatakan bahwa keputusan perpanjangan masa pendaftaran siswa SPAN-PTKIN dilakukan karena data yang dimiliki panitia nasional menunjukkan masih banyak siswa yang memenuhi syarat namun belum selesai melakukan finalisasi pendaftaran.

“Perpanjangan masa pendaftaran kami lakukan untuk memberikan peluang seluas mungkin kepada siswa-siswi yang berprestasi untuk melanjutkan studi ke PTKIN”, ujar Nyayu.

Nyayu berharap waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan para siswa untuk menyelesaikan pendaftaran.

“Semoga perpanjangan waktu pendaftaran SPAN-PTKIN dapat membantu anak-anak bangsa untuk meraih cita-citanya,” harapnya.

Informasi lengkap, sila klik: Pendafataran Jalur SPAN-PTKIN 2024.

Sumber: kemenag.go.id
Editor: Akil Rahmatillah

Polda Aceh dan Jajaran Siap Amankan PON XXI Aceh-Sumut 2024

Penulis
Rezi
-
0
Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko vidcon bersama jajaran terkait kesiapan pengamanan PON XXI. (Foto: Dok. Polda Aceh)

Nukilan.id – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh beserta 10 Polres Jajaran—yang menjadi titik venue—siap mengamankan jalannya Pekan Olah Raga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut tahun 2024.

“Polda Aceh beserta jajaran yang didukung TNI, Basarnas, Satpol PP, dan Mitra Kamtibmas lainnya siap mengamankan rangkaian PON XXI Aceh-Sumut 2024,” kata Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko di Polda Aceh, usai vidcon bersama jajaran terkait kesiapan pengamanan PON XXI, Jumat, 15 Maret 2024.

Achmad Kartiko mengatakan, pengamanan PON yang dihelat selama 18 hari itu akan mengedepankan kan kegiatan preemtif dan preventif yang juga didukung dengan penegakan hukum untuk memelihara kamtibmas.

“Kami akan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif yang juga didukung dengan penegakan hukum dalam rangka memelihara kamtibmas agar PON XXI 2024 terlaksana dengan tertib dan kondusif,” ujarnya.

Alumni Akabri 1991 itu juga mengimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga kamtibmas selama perhelatan PON XXI Aceh-Sumut 2024 agar seluruh rangkaiannya berjalan aman dan tertib. []

Usulan Ustaz Masrul Aidi Soal Azan Isya Ditunda Satu Jam Selama Ramadan Tuai Respons Beragam dari Kalangan Muda

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Azan. (Foto: merdeka.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ulama muda Aceh yang juga alumnus Universitas Al-Azhar Cairo Mesir, Ustaz Masrul Aidi menyampaikan bahwa terdapat kebiasaan pelaksanaan ibadah Salat Isya dan tarawih di Aceh yang terkesan terburu-buru, karena sangat berdekatan waktunya dengan momen buka puasa dan Salat Maghrib.

Masrul Aidi menyarankan agar azan Isya bisa ditunda selama satu jam untuk agar ada waktu jeda sejenak usai berbuka puasa. Karenanya, diharapkan kepada masjid-masjid utama di Aceh, terutama Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dan masjid agung di kabupaten/kota, untuk mengumumkan pelaksanaan azan Isya pada pukul 21.00 WIB atau pukul 9 malam, dan ini dapat dimulai dari Ramadan 1445 Hijriah tahun ini.

Usulan dari Ustaz Masrul Aidi tersebut menuai beragam respons dari kalangan muda di Aceh. Dalam menyikapinya, Nukilan.id mencoba melakukan wawancara dengan sejumlah muda mudi Aceh untuk memberikan pandangan mereka terkait usulan tersebut.

Menurut Siti Rahma, menunda waktu azan Isya selama satu jam akan memberikan manfaat bagi umat Islam untuk lebih leluasa dan tidak tergesa-gesa dalam menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan. Namun, dia juga menekankan perlunya dialog lebih lanjut dengan masyarakat untuk memastikan keputusan ini diterima secara luas.

“Keputusan ini sebaiknya diambil setelah melalui diskusi yang mendalam melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, akademisi, dan masyarakat luas. Karena setiap kebijakan memiliki dampak yang beragam,” kata seorang mahasiswi salah satu universitas di Banda Aceh tersebut kepada Nukilan.id, Jumat, (15/3/2024).

Sementara itu, Rizky Ramadhan, menyatakan bahwa menunda azan Isya satu jam tidak sepenuhnya praktis. Dia mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Aceh telah terbiasa dengan waktu azan yang telah ditetapkan, dan perubahan seperti ini mungkin menimbulkan kebingungan di awal implementasinya.

“Saya berpendapat bahwa kita juga harus memperhatikan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan dalam menjalani aktivitas sehari-hari,” kata Rizky Ramadhan.

Pendapat yang berbeda datang dari Nadia, yang merasa bahwa usulan tersebut sebaiknya didukung sebagai upaya untuk meningkatkan kekhusyukan umat Islam dalam beribadah. Nadia mengaku bahwa, selama ini dirinya merasa terburu-buru karena dekatnya waktu Salat maghrib dan Salat isya.

“Sebagai seorang Muslim, kita harus menghormati dan mendukung pendapat ulama. saya berpendapat pemerintah bisa mengakomodir pendapat beliau untuk didiskusikan,” kata Nadia.

Sementara itu Ahmad Fauzi, berpendapat bahwa penundaan azan salat isya sebaiknya hanya 30 menit. Dirinya berpendapat bahwa penundaan azan isya selama satu jam tidak efektif dilakukan.

“Saya sangat setuju dengan Ustaz masrul, akan tetapi cukup 30 menit saja. kalau sampai satu jam lamanya orang sudah jadi malas,” kata Ahmad Fauzi.

Usulan dari Ustaz Masrul Aidi tersebut menimbulkan perdebatan yang menarik di kalangan masyarakat Aceh, khususnya di antara kalangan muda. Meskipun pandangan mereka beragam, satu hal yang jelas adalah perlunya dialog dan konsultasi lebih lanjut sebelum mengambil keputusan yang dapat memengaruhi praktik keagamaan masyarakat secara luas.

Reporter: Akil Rahmatillah
Editor: Akil Rahmatillah

Irsan Sosiawan Resmi Jabat Ketua DPW NasDem Aceh Periode 2024-2029

Penulis
Redaksi
-
0
Irsan Sosiawan, Ketua DPW NasDem Aceh Periode 2024-2029. (Foto: DPW NasDem Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Partai NasDem secara resmi menetapkan Irsan Sosiawan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Aceh untuk periode 2024-2029. Keputusan ini diumumkan melalui surat resmi yang diteken oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dan Sekretaris Jenderal Hermawi F. Taslim pada tanggal 14 Maret 2024.

Dalam surat tersebut, penunjukan Irsan Sosiawan diatur dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem nomor: 33–Kpts/DPP–NasDem/III/2024. Langkah ini merupakan penggantian dari posisi sebelumnya yang dipegang oleh Teuku Taufiqulhadi.

Surat tersebut juga mencabut Surat Keputusan sebelumnya, Nomor: 494-Kpts/DPP-NasDem/V1l1/2023, yang telah mengesahkan susunan pengurus DPW NasDem Aceh periode 2023-2024.

Tidak hanya itu, Irsan Sosiawan juga diberikan mandat untuk menyusun struktur pengurus definitif DPW NasDem Aceh dan melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem dalam waktu 2 bulan sejak diterbitkannya surat keputusan ini, guna mendapatkan persetujuan resmi.

Terkait keputusan ini, salinan surat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalamnya dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Kedatangan Irsan Sosiawan sebagai Ketua DPW NasDem Aceh diharapkan dapat membawa sinergi dan kemajuan bagi partai di tingkat provinsi, serta memperkuat komitmen Partai NasDem dalam menjalankan misi dan visi partai untuk kepentingan masyarakat Aceh.

Reporter: Akil Rahmatillah
Editor: Akil Rahmatillah

Pasca APBA Disahkan, Fraksi Demokrat Siap Dukung Agenda Pemerintah Aceh

Penulis
Rezi
-
0
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh drh Nurdiansyah Alasta, M. Kes. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh drh Nurdiansyah Alasta, M. Kes berharap, Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah dapat terus menjalin komunikasi yang baik dengan DPR Aceh, agar agenda pemerintahan Aceh kedepan dapat berjalan dengan baik. 

Hal itu disampaikan Nurdiansyah Alasta pasca Pj Gubernur Aceh melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) menandatangani kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dengan ketua DPRA Zulfadhli, A.Md di Gedung DPRA, Jum’at (15/3/2024). 

“Semoga hubungan ini dapat terus berjalan dengan baik,” katanya. 

Nurdiansyah menyebut, hubungan baik eksekutif dan legislatif memang sangat diperlukan, apalagi setelah menandatangani APBA 2024, masih banyak agenda yang harus dijalankan. 

“Fraksi Partai Demokrat DPRA siap mendukung agenda-agenda pemerintah Aceh seterusnya. Kita berharap agenda pemerintah Aceh kedepan dapat berjalan baik, seperti pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan pilkada,” jelasnya. 

Dalam kesempatan ini, Dian juga menyampaikan selamat kepada Pj Gubernur Aceh yang baru dilantik. 

“Selamat bekerja Pj Gubernur Aceh, kami siap mendukung program-program kerakyatan yang dijalankan,” demikian Nurdiansyah Alasta. []

1...1,2521,2531,254...2,565Halaman 1,253 dari 2,565

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id