Beranda blog Halaman 1231

Mahasiswa Unimal Kembali Raih 4 Medali Emas Pada Olimpiade Sains Tingkat Nasional

Penulis
Redaksi
-
0
Muhammad Ihfan, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh. (Foto: Serambi News) Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Mahasiswa Unimal Kembali Raih 4 Medali Emas Pada Olimpiade Sains Tingkat Nasional, https://aceh.tribunnews.com/2024/03/31/mahasiswa-unimal-kembali-raih-4-medali-emas-pada-olimpiade-sains-tingkat-nasional. Penulis: Zaki Mubarak | Editor: IKL

NUKILAN.id | Lhokseumawe – Prestasi gemilang kembali diraih oleh mahasiswa Universitas Malikussaleh (Unimal), Muhammad Ihfan, dari Fakultas Ekonomi dalam ajang bergengsi, National Science Olympiad. Muhammad Ihfan berhasil menyumbangkan empat medali emas dalam kompetisi yang dihelat oleh Global Youth and Peace Education Movement (GYPEM) PT Digital Edu Indonesia. Ajang bergengsi ini berlangsung secara daring melalui platform Google Meeting pada tanggal 23-24 Maret 2024.

Muhammad Ihfan menyatakan bahwa kompetisi ini merupakan panggung bagi para siswa dan mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia untuk bersaing dalam berbagai bidang ilmu. Dalam kompetisi tersebut, Ihfan mengikuti bidang ekonomi, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, dan dengan kegembiraan ia mengumumkan bahwa ia berhasil meraih medali emas di keempat bidang tersebut.

“Kompetisi ini dilakukan secara daring dengan melibatkan lebih dari 250 peserta di setiap bidang, mewakili berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Saya berencana untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi tingkat internasional dengan rajin berlatih dan mengikuti berbagai webinar serta bootcamp yang diselenggarakan oleh pusat pelatihan dan dukungan dalam belajar melalui media daring,” ungkap Ihfan.

Ia juga memberikan tips kepada mahasiswa lainnya untuk aktif mencari informasi mengenai berbagai kompetisi akademik maupun non-akademik, dengan harapan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka.

Mutia Rahmah, MSi, selaku Kaprodi Ekonomi Pembangunan, mengapresiasi prestasi yang diraih oleh Muhammad Ihfan dan mengajak seluruh mahasiswa untuk terus mengembangkan bakat dan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik.

“Prestasi ini menunjukkan dedikasi, kegigihan, dan niat yang kuat dari mahasiswa kita dalam meraih kesuksesan. Kami mengimbau agar seluruh mahasiswa terus aktif dalam mengejar ilmu pengetahuan untuk membekali diri mereka dengan bekal yang cukup di masa depan,” tutur Mutia Rahmah.

Prestasi gemilang Muhammad Ihfan yang berhasil meraih empat medali emas dalam Olimpiade Sains Tingkat Nasional turut membanggakan Universitas Malikussaleh dan menunjukkan kualitas pendidikan yang berkualitas dari fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh.

Editor: Akil Rahmatillah

Anggola Education Berikan Penghargaan kepada SDN 54 Kota Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Direktur Anggola Education, Fika Anggola menyerahkan piagan penghargaan kepada perwakilan SDN 54 Banda Aceh. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Bimbingan Belajar Anggola Education mengadakan acara penyerahan piagam penghargaan kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 54 Kota Banda Aceh sebagai pengakuan atas upaya mereka dalam memajukan pendidikan melalui program-program unggulan Ramadan.

Acara yang diselenggarakan di halaman SDN 54 ini turut dihadiri oleh Fika Anggola, selaku Direktur Bimbingan Belajar Anggola Education, serta sejumlah guru dan murid dari SDN 54 pada hari Sabtu, (30/3/2024).

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Nukilan.id, piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Bimbingan Belajar Anggola Education sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi SDN 54 dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di wilayah Kota Banda Aceh.

Program-program unggulan Ramadan, seperti Pesantren Ramadan, Bahasa Ramadan, dan Sains Ramadan yang dilaksanakan atas kerja sama dengan Bimbel Anggola Education, mendapat sorotan dalam acara tersebut.

Penghargaan ini diberikan sebagai hasil kerja sama yang sukses antara Bimbel Anggola Education dan SDN 54 dalam meningkatkan prestasi akademis siswa-siswi. Sri Fahmi, yang mewakili Kepala Sekolah SDN 54, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan ini dan berharap kerja sama ini dapat terus diperkuat guna meningkatkan mutu pendidikan Islam di SDN 54 Kota Banda Aceh.

Fika Anggola, Direktur Bimbel Anggola Education, mengungkapkan kebanggaannya terhadap pencapaian yang telah diraih oleh SDN 54.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung dan berkolaborasi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Islam di Kota Banda Aceh ini. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi semua pihak untuk terus berprestasi dan berkembang,” ujarnya.

Acara penyerahan piagam penghargaan ini diharapkan dapat menginspirasi lembaga pendidikan dan mitra-mitra strategisnya untuk terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkualitas, Islami, dan berdaya saing.

Editor: Akil Rahmatillah

Munas Perempuan Kedua, Riswati Sebut Tokoh Agama dan Tokoh Adat Penting

Penulis
aryos
-
0
Munas Perempuan Kedua Secara Offline dan online, Signature Coffe Shop hari ke-1 26 Maret 2024 (dok : foto Auliana Rizky Nukilan.id)

Nukilan.id | Banda Aceh – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Bappenas berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil pengampu program INKLUSI menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan kedua untuk perencanaan pembangunan 2024. Kegiatan Munas dilakukan selama dua hari (26-27 Maret 2024 lalu).

Munas Perempuan Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari Munas Perempuan Tahun 2023 yang telah berhasil memberikan usulan pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Munas tahun ini secara khusus ditujukan untuk menyuarakan aspirasi perempuan, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok marginal dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD), dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Musyawarah ini merupakan aspirasi dari tingkat desa, kabupaten dan provinsi yang akan dibahas secara mendalam pada Munas secara daring melalui zoom meeting dan luring nanti pada tanggal 20 April 2024 di Badung- Bali. Munas secara luring tanggal 20 April 2024 menjadi rangkaian atau bagian dari Peringatan 135 tahun perjuangan RA. Kartini. Kegiatan ini tembus pada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Kepala Dinas Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang PPPA Provinsi Se-Indonesia.

Adapun yang mengikuti kegiatan tersebut secara offline di Banda Aceh, yakni dari FKPAR Aceh Besar, Flower Aceh, dan jurnalis. Sementara itu, yang online ada dari berbagai provinsi, diantaranya Organisasi Perempuan (CSO), Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), Organisasi Perempuan Keagamanan, Organisasi Perempuan Adat, Organisasi Disabilitas, Organisasi Perempuan Akar Rumput, dan lainnya.

Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati mengatakan, ada banyak data yang ditemukan di lapangan, pertama dari kesehatan perempuan, yakni ada perempuan yang mengalami down sindrome dan angka kematian ibu masih tinggi. Kedua, kekerasan  terhadap perempuan dan anak, seperti tidak memberi nafkah kepada anak atau pekerja anak mengemis di jalan. Ketiga, terkait penghapusan perkawinan anak  di bawah 19 tahun, jika dilihat dari tahun ke tahun, permohonan dispensasi nikah menurun. Pada tahun 2022, terdapat 54 perkara, sedangkan pada tahun 2021, terdapat 67 perkara. Meskipun tren permohonan dispensasi pernikahan yang ditangani Mahkamah Syariah Aceh Besar menurun dalam tiga tahun terakhir, namun pernikahan siri terus terjadi.

Ia juga menyampaikan, tokoh strategis yang berperan penting dalam hal ini diantaranya tokoh adat, tokoh agama, kemudian juga perlu memperkuat ketahanan keluarga. Keluarga gaharu yang sedang diusung, jadi proses pencegahan itu berfokus dalam rumah tangga sehingga ini lebih masif dan lebih full. Selanjutnya, yang paling penting edukasi yang menjangkau di manapun.

“Jadi tidak hanya dalam keluarga, tapi juga pendidikan mulai dari sekolah yang paling rendah sampai atas,” ucapnya saat diwawancarai Nukilan.id yang ikut hadir pada kegiatan tersebut di Signature Coffe Shop.

Ia menyebutkan, jika di daerah, khususnya di Aceh mendirikan pengajian-pengajian. Jadi, peran tokoh agama dan tokoh adat juga yang menyuarakan melalui peran dan fungsinya di masyarakat juga sangat diperlukan.

Reporter : Auliana Rizky

Pemerintah dan DPR Setujui Masa Jabatan Kepala Desa Bertambah Menjadi Delapan Tahun: Aceh Bersiap untuk Revisi UUPA

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh, Muksalmina. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (28/3/2024). Dengan disahkannya regulasi baru itu, masa jabatan para kepala desa yang kini sedang menjabat bertambah, digenapkan menjadi delapan tahun. Sebab, pemerintah dan DPR sepakat mengubah masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun.

Menyikapi penetapan ini, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh, Muksalmina, menyatakan rasa syukurnya karena proses revisi tersebut telah berjalan meskipun Aceh memiliki ketentuan khusus terkait masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Sebelum revisi perubahan kedua itu, kata dia, dalam UU Nomor 6/2014 menetapkan masa jabatan kepala desa selama tiga periode, tetapi di Aceh tetap berlaku dua periode sesuai UUPA. Namun, dengan disahkannya perubahan kedua UU tersebut, masa jabatan kepala desa di Aceh tampaknya juga tidak akan berubah, hanya enam tahun dan dapat dipilih hingga dua kali masa jabatan.

“Namun, Pemerintah Gampong di Aceh tidak perlu berkecil hati, harus berjuang lagi yaitu mengikuti proses revisi UUPA yang saat ini masuk dalam Prolegnas 2024,” ujar Muksalmina saat diwawancarai Nukilan.id, Minggu (31/3/2024).

Lebih lanjut, Muksalmina menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari pemerintah gampong dalam proses revisi UUPA. Meskipun UUPA secara khusus mengatur masa jabatan kepala desa hanya selama enam tahun, namun ada harapan bahwa revisi tersebut dapat mengakomodasi perubahan baru yang diatur secara nasional.

“Sama-sama kita mengawal revisi UUPA, karena bagi Aceh, persoalan ini belum selesai. Kita berharap Pemerintah Aceh bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) dapat memberikan masukan kepada Gubernur dan DPR terkait kebutuhan perubahan ini,” tambahnya.

Muksalmina juga menekankan bahwa fokus revisi UUPA tidak hanya terbatas pada pembahasan Dana Otonomi Khusus (Otsus), tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pemerintahan desa di Aceh, terutama yang berkaitan dengan tiga Pasal yaitu Pasal 115, 116 dan 117.

Reporter: Biyu

USK Raih Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi dari BNSP

Penulis
Redaksi
-
0
Universitas Syiah Kuala. (Foto: usk.ac.id)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Universitas Syiah Kuala (USK) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-USK) dengan bangga mengumumkan telah menerima lisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan nomor keputusan 2752/BNSP/XII/2023. Lisensi yang berlaku hingga 29 Desember 2028 ini memungkinkan LSP-USK untuk melaksanakan penilaian kesesuaian kompetensi bagi mahasiswa dalam berbagai skema sertifikasi.

LSP-USK, dengan kode BNSP-LSP-2413-ID, berhak menyelenggarakan uji kompetensi untuk skema-skema berikut: Skema Sertifikasi Personil Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (K3), Skema Sertifikasi Okupasi Pemrogram Junior, Skema Sertifikasi Okupasi Assosiate Data Scientist, Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Rantai Pasok Industri Agro, Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Sistem Keamanan Pangan, Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Produksi Industri Agro, dan Skema Sertifikasi Klaster Penyuluhan Keamanan Pangan

Dengan diraihnya lisensi BNSP ini, mahasiswa USK mendapatkan manfaat termasuk kesempatan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi profesi yang diakui secara nasional, meningkatkan daya saing di dunia kerja, memperkuat bukti capaian pembelajaran di luar program studi, dan mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

LSP-USK merupakan lembaga pelaksana dan pendukung BNSP yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi. Didirikan pada tanggal 1 Juli 2021 melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 1158/UN11/KPT/2021, LSP-USK didorong oleh semangat untuk membangun keprofesian yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Pembentukan LSP-USK juga dilatarbelakangi oleh kesempatan yang diberikan kepada Perguruan Tinggi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Menteri Keuangan Sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023 Kepada BPK

Penulis
Redaksi
-
0
Menteri Keuangan Sampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023 Kepada BPK. (Foto: kemenkeu.go.id)

NUKILAN.id | Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama dengan rekan-rekan Menteri Kabinet Indonesia Maju mengunjungi kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pada Kamis (28/3/2024).

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Unaudited dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2023 yang juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBN.

”Tahun 2023 merupakan tahun yang diwarnai dengan berbagai dinamika global. Mulai dari ketegangan geopolitik, perlemahan ekonomi global, fenomena suku bunga higher for longer, inflasi yang tinggi, climate change, hingga disrupsi teknologi digital. Seluruh faktor ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja APBN dan perekonomian Indonesia,” ungkap Menteri Keuangan dikutip dari akun Instagram resmi miliknya.

Pada kunjungan itu, Menkeu menjabarkan kinerja baik APBN secara keseluruhan di tahun 2023, terutama terkait pertumbuhan penerimaan negara. Hal ini menunjukkan aktivitas perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global dan efektivitas dari reformasi perpajakan yang terus ditingkatkan.

“Khusus untuk penerimaan pajak mencapai hattrick 3 kali berturut-turut di atas target APBN sejak tahun 2021, 2022 dan 2023. Ini adalah pencapaian yang sangat baik dari seluruh tim penerimaan negara,” tutur Menkeu.

Selain itu, capaian output strategis juga dikatakan Menkeu merupakan prestasi dalam pelaksanaan APBN 2023. Dalam hal ini peran APBN dalam melindungi masyarakat melalui program perlindungan sosial, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan infrastruktur. Sejalan dengan itu, Menkeu menyatakan komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja APBN.

“Kami juga mengharapkan kerja sama dari seluruh Kementerian/lembaga dan instansi pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan APBN di lingkungan K/L, serta mohon dukungan dari BPK untuk terus memberikan opini yang sesuai kualitas dari LKPP dan LKKL tentunya kita harapkan WTP untuk tahun 2023 agar betul-betul husnul khatimah dari BPK,” kata Menkeu.

Sebagai penutup, Menkeu juga mengungkapkan bahwa Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merancang APBN tahun 2023 dengan sangat hati-hati agar APBN tetap sustainable, mampu menjadi shock absorber bagi perekonomian dan melindungi masyarakat, namun di saat yang bersamaan juga tetap dapat melanjutkan agenda pembangunan.

”Terima kasih kepada Bu Isma Yatun, Ketua BPK RI beserta jajaran. Pemerintah akan selalu siap memberikan dukungan dan membangun kerja sama yang baik demi kelancaran pemeriksaan LKPP tahun 2023,”

Editor: Akil Rahmatillah

Blang Padang, Tempat Favorit Berbuka Puasa di Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Suasana Blang Padang menjelang berbuka puasa. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menjelang waktu magrib, Blang Padang yang terletak di pusat Kota Banda Aceh mulai ramai didatangi oleh warga setempat. Mereka berkumpul di sana untuk ngabuburit atau menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa.

Dengan membawa takjil dan makanan utama, serta beberapa membawa tikar untuk duduk, para pengunjung menikmati suasana yang nyaman di Blang Padang.

Takjil yang ditawarkan bermacam-macam, mulai dari minuman manis dingin hingga berbagai kuliner manis dan gurih lainnya.

Salah seorang pengunjung, Maulana, menyebutkan bahwa Blang Padang merupakan tempat yang sangat asyik untuk menunggu berbuka puasa, terutama karena suasana terbuka yang cocok untuk berbincang sambil melepas dahaga.

“Blang Padang memang seasik ini duduk sambal menunggu berbuka puasa. Apalagi duduk di sini gratis,” kata Maulana kepada Nukilan.id, Sabtu, (30/3/2024).

Blang Padang dilengkapi dengan lampu di setiap sudutnya, sehingga para pengunjung tidak perlu khawatir akan gelap. Berbagai jajanan dan mobil kopi juga turut memeriahkan suasana.

Meskipun tersedia mushola untuk ibadah, beberapa warga memilih untuk langsung menuju masjid terdekat untuk menunaikan shalat magrib dan isya, serta tarawih.

Untuk memasuki area Blang Padang, masyarakat dikenai biaya parkir sebesar Rp 3000 kepada petugas.

Kegiatan berbuka puasa di Blang Padang sudah berlangsung lama dan menjadi salah satu daya tarik bagi warga Banda Aceh dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu di bulan Ramadan.

Maulana menegaskan bahwa Blang Padang bukan hanya tempat untuk berbuka puasa, tetapi juga menjadi tempat untuk bertemu dan menjalin kehangatan antar sesama.

“Blang Padang bukan hanya menjadi tempat untuk berbuka puasa, tetapi juga menjadi tempat untuk bersilaturahmi dan menjalin kehangatan antar sesama,” sebutnya.

Reporter: Akil Rahmatillah

Bank Dunia Bahas Prospek Ekonomi Indonesia di USK

Penulis
Redaksi
-
0
Bank Dunia menggelar kegiatan diskusi yang membahas prospek ekonomi Indonesia di USK. (Foto: usk.ac.id)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Bank Dunia menggelar kegiatan diskusi yang membahas prospek ekonomi Indonesia di masa depan. Kegiatan tersebut adalah Outreach Event of the Indonesia Economic Prospects December 2023 Edition, dengan tema Climate Action for Development yang dilaksanakan di Aula Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam USK. (Banda Aceh, 27 Maret 2023).

Pada kesempatan tersebut Ekonom Bank Dunia Anthony Obeyesekere mengatakan, dinamika global hari ini telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi  global termasuk Indonesia. Menurutnya, saat ini rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia melambat.

“Saat ini kita hidup di dunia yang pertumbuhan ekonominya lebih lambat dibandingkan masa sebelum pandemi,” ucapnya.

Selain pertumbuhannya yang lambat, ada banyak risiko yang dihadapi dunia saat ini, yang dapat menimbulkan lebih banyak masalah. Apalagi Indonesia terhubung dengan negara-negara lain di dunia, sehingga masalah ini bisa berdampak pada ekonomi Indonesia juga.

Misalnya konflik di Timur Tengah dan Ukraina yang  meningkatkan risiko geopolitik dan menyebabkan guncangan pada harga komoditas. Atau tekanan pasar keuangan akibat perubahan suku bunga di luar negeri. Selain itu, perubahan iklim telah mempengaruhi banyak negara dan menyebabkan bencana yang lebih sering terjadi.

Antony pun menjelaskan rincian eksposur pinjaman bank-bank di Indonesia kepada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan iklim. Menurutnya, mitigasi bencana yang kuat dapat memperkuat kapasitas adaptasi dan ketahanan. Apalagi Indonesia tergolong negara yang rentan terhadap persoalan perubahan iklim dunia.

Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan menyambut baik kegiatan ini sebab informasi yang disampaikan para narasumber merupakan informasi yang sangat berharga bagi semua pihak. Baik itu pemangku kepentingan maupun para peneliti.

“Bagi pemangku kepentingan, kegiatan ini bisa menjadi referensi untuk merumuskan kebijakan. Sementara bagi dosen atau mahasiswa, kegiatan ini bisa menstimulasi mereka untuk melakukan kajian yang bermanfaat bagi pembangunan,” ucap Rektor.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pakar ekonomi yaitu Ekonom Bank Dunia Anthony Obeyesekere, Ekonom Senior Bank Dunia yaitu  David James Kazcan dan Wael Mansour, Ekonom USK Prof. Dr. Ir. Nazamuddin, SE, M.A serta dipandu oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK Dr. Taufiq C Dawood, S.E., M.Ec Dev. Selain itu turut hadir pula perwakilan World Bank Jakarta Dr. Habib Rab dan Perwakilan dari Kedutaan Besar Australia Bram Marolop.

Editor: Akil Rahmatillah

Wardiati Bukber dengan Organisasi Perempuan dan Santuni Anak Yatim

Penulis
Redaksi
-
0
Pj Ketua PKK Kota Banda Aceh, Wardiati, mengadakan acara buka puasa bersama. (Foto: bandaacehkota.go.id)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Penjabat (Pj) Ketua Penggerak Pemberdayaan Keluarga (PKK) Kota Banda Aceh Wardiati, mengadakan acara buka puasa bersama (bukber) dengan pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP), Dekranasda, Himpaudi, dan anak yatim di Pendopo Wali Kota, Sabtu, 30 Maret 2024.

Acara bukber disisi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustazah Rahmatillah. Turut hadir Ketua DWP Yusnita beserta pengurusnya, para pengurus Dekranasda, PKK, Himpaudi dan tamu undangan lainnya.

Dalam acara itu, Wardiati juga menyantuni 50 anak yatim dari sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh.

Ketua PKK Kota Banda Aceh Wardiati, dalam sambutannya menyampaikan pertemuan malam ini sebagai wujud kekompakan dan mempererat silaturahmi dalam berbagai kegiatan untuk pembangunan masyarakat Kota Banda Aceh.

“Dalam momen berkah ini mari kita menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan, gotong-royong dan kepedulian terhadap sesama,” katanya.

Wardiati pun memberikan apresiasi kepada pengurus organisasi perempuan Kota Banda Aceh yang telah menjadi mitra pemerintah kota dan memberdayakan kaum perempuan, serta masyarakat kota.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah kota melalui Baitul Mal dan kesra atas santunannya. Dan semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita semua terutama anak yatim,” ungkapnya.

Editor: Akil Rahmatillah

DPR Sahkan Perubahan UU Desa, Mendagri Harap Jadi Terobosan Tingkatkan Kinerja Pemerintah Desa

Penulis
Redaksi
-
0
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Ketua DPR RI, Puan Maharani, Sahkan Perubahan UU Desa. (Foto: kemendagri.go.id)

NUKILAN.id | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap dengan disahkannya perubahan kedua Undang-Undang (UU) tentang Desa menjadi terobosan meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Hal itu disampaikannya pada Rapat Paripurna DPR RI mengenai pembicaraan tingkat II atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi UU di Gedung Nusantara II Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut menghasilkan keputusan berupa pengesahan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi UU.

“Tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa, sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan, tidak hanya sekadar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan,” ujar Mendagri.

Menurutnya, proses pembahasan RUU ini berlangsung relatif cepat dengan tetap mengikuti semua prosedur dan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, RUU ini telah melewati persetujuan pada Pembahasan Tingkat I dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Februari lalu. Mendagri mengapresiasi kinerja DPR RI dalam mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat desa.

“Keterbukaan dan mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat desa, pengambilan prakarsa atau inisiatif DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis dan draf RUU yang berisi substansi yang jelas, ini mempermudah pemerintah untuk menyiapkan dan merespons dengan daftar inventarisasi masalah,” imbuhnya.

Adapun beberapa poin penting pada perubahan kedua UU tentang Desa tersebut antara lain mencakup pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi untuk desa. Kemudian pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa. Poin lainnya yakni mengenai syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa. Poin selanjutnya mengenai masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan. Regulasi itu juga mengatur sumber pendapatan desa, ketentuan peralihan, serta pemantauan dan peninjauan UU.

Setelah regulasi disahkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah juga akan menyusun peraturan pelaksanaan sesuai amanat UU.

Editor: Akil Rahmatillah

1...1,2301,2311,232...2,564Halaman 1,231 dari 2,564

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id