Beranda blog Halaman 1230

Organda Aceh Siapkan 4.800 Angkutan Umum Untuk Mudik Idul Fitri

Penulis
Redaksi
-
0
Organda Aceh Siapkan 4.800 Angkutan Umum Untuk Mudik Idul Fitri. (Foto: Dishub Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aceh menyiapkan 4.800 unit mobil angkutan penumpang baik itu jenis L-300 hingga bus untuk mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Kami mempersiapkan Angkutan Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 600 unit dan dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) seperti Hiace dan L-300 4.200 unit,” kata Ketua Organda Aceh, Ramli kepada masakini.co, Senin (1/4/2024).

Tak hanya untuk mobil penumpang, kata Ramli, pihaknya juga mempersiapkan angkutan sembako/barang mencapai 4.000 unit untuk menjamin kebutuhan sembako.

Dengan persiapan angkutan tersebut, Ramli menyakini jumlah ini dapat memenuhi kebutuhan mudik Lebaran, atau tidak ada yang tertinggal akibat kekurangan angkutan.

Meski mengalami lonjakan penumpang saat mudik, Ramli menegaskan bahwa penyedia jasa angkutan umum tak boleh menaikkan harga di atas tarif batas atas.

Menurutnya ketentuan itu telah diatur yang mana tarif bawah hanya boleh digunakan saat hari biasa, sementara tarif atas saat hari-hari besar seperti tahun baru dan Lebaran.

“Jadi tidak boleh melebihi dari tarif yang ditentukan,” ucapnya.

Ramli menjelaskan, bagi masyarakat yang akan melakukan mudik untuk menghindari calo nakal yang sengaja menaikkan tarif. Kata dia apabila kedapatan maka segera melaporkan ke Organda.

“Hal-hal seperti itu akan kita tindak tegas, karena dapat menyulitkan masyarakat, kemudian juga sopir harus berhati-hati saat mengangkut penumpang,” tutupnya.

Editor: Akil Rahmatillah

PPB Rilis Temuan Memprihatinkan di 7 Negara, Pilpres RI Jadi Sorotan!

Penulis
Redaksi
-
0
Markas PBB di Geneva. (Foto: iStock)

NUKILAN.id | Geneva – Komite Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan temuan terbarunya untuk 7 negara. Diantara 7 negara yang menjadi sorotan adalah Chile, Guyana, Indonesia, Namibia, Serbia, Somalia, dan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara.

Berikut detail tiap negara yang perlu diperhatikan menurut PBB:

1. Chile

Komite mencatat dengan penuh keprihatinan bahwa sejumlah besar pelanggaran hak asasi manusia dilakukan dalam konteks ledakan sosial akibat penggunaan kekuatan dan kebrutalan yang tidak proporsional dan sewenang-wenang oleh polisi dan angkatan bersenjata.

2. Guyana

Komite prihatin dengan kurangnya pengakuan atas hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah dan kurangnya kemajuan dalam amandemen Undang-undang Amerindian.

3. Indonesia

PBB mengungkapkan penyesalannya atas kurangnya informasi mengenai enam aparat penegak hukum atas pembunuhan berencana terhadap orang Papua dan kasus-kasus lain.

Selain itu, PBB mengungkapkan kekhawatirannya atas tuduhan adanya pengaruh yang negatif terhadap Pemilu 2024, serta keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan usia minimum kandidat dan menguntungkan putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

4. Namibia

Komite meminta Namibia untuk mempertimbangkan pengakuan komunitas seperti San, Himba, Ovatue, Ovatjimba dan Ovazemba sebagai masyarakat adat yang memiliki hak-hak yang sama.

5. Serbia

Komite tersebut meminta Republik Serbia untuk secara efektif menerapkan dan menegakkan kerangka hukum dan kebijakan yang ada dalam memerangi kejahatan rasial.

6. Somalia

Insiden nyata penggunaan kekuatan berlebihan dan pembunuhan warga sipil oleh angkatan bersenjata, aparat penegak hukum, Al-Shabaab dan kelompok teroris lainnya menjadi sorotan.

7. Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia

Komite ini sangat prihatin dengan kekebalan bersyarat berdasarkan Undang-Undang Masalah Irlandia Utara (Warisan dan Rekonsiliasi) tahun 2023 bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Editor: Akil Rahmatillah

Jelang Lebaran, Presiden Imbau Masyarakat untuk Mudik Lebih Awal

Penulis
Redaksi
-
0
Presiden Joko Widodo. (Foto: Liputan6.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk merencanakan mudik Lebaran tahun 2024 lebih awal. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangan kepada awak media usai membuka Kongres Hikmahbudhi XII Tahun 2024, di Mercure Convention Center, Jakarta, Kamis (28/3/2024) lalu.

Dalam pengarahannya, Presiden menyoroti potensi peningkatan jumlah pemudik pada tahun ini, yang diperkirakan mencapai total sekitar 190 juta orang atau meningkat 56% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang untuk kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan mudik,” ungkap Presiden, menegaskan bahwa kewaspadaan menjadi kunci dalam menghadapi lonjakan jumlah pemudik yang signifikan.

Imbauan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan bahwa tradisi mudik yang melekat dalam budaya Indonesia dapat berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Presiden menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Editor: Akil Rahmatillah

Sejarah Pembentukan dan Perjalanan DPRA

Penulis
Redaksi
-
0
Gedung DPRA. (Foto: DPRA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh atau DPRA) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Aceh, Indonesia. Berbeda dengan DPRD Provinsi lain di Indonesia pada umumnya, DPRA memiliki nama yang unik serta jumlah anggota 1¼ kali lebih banyak dari DPRD provinsi menurut undang-undang.

Keunikan tersebut tentu membuat pembaca yang budiman bertanya-tanaya bagaimana sejarah DPRA terbentuk. Oleh karena itu Tim Nukilan.id melakukan penelusuran digital dari berbagai sumber untuk memberikan informasi tentang perjalanan DPRA. Lalu bagaimanakah sejarah dan perjalanan dari DPRA? Berikut kami sajikan sejarah singkat perjalanan DPRA untuk pembaca yang budiman.

Sejarah Pembentukan

Sejak tahun 1945, Aceh telah memiliki sejarah yang kaya dalam perkembangan politik dan pemerintahan yang layak untuk dicatat. Awalnya dikenal sebagai Komite Nasional Daerah (KND) sesuai dengan Peraturan Peralihan UUD 1945, langkah pertama ini kemudian diikuti dengan penerbitan Maklumat Wakil Presiden pada tanggal 16 Oktober 1945. KND dipimpin pertama kali oleh Tuanku Mahmud, kemudian digantikan oleh Mr. S. M. Amin, dan akhirnya berganti nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1947.

Perubahan signifikan terjadi ketika Keresidenan Aceh diubah menjadi Provinsi oleh Wakil Perdana Menteri sesuai dengan PP No. 8 tahun 1948 pada tanggal 17 Desember 1948. DPRD Aceh kemudian dibentuk sesuai dengan PP No. 22 Tahun 1948 dari tahun 1949 hingga 1950, dengan Ketua Tgk. Abdul Wahab memimpin. Namun, pembubaran Provinsi Aceh pada tahun 1950 menyebabkan pembubaran DPRD.

Namun, semangat otonomi tidak pernah pudar. Provinsi Aceh didirikan kembali sesuai dengan UU No. 24 tahun 1956. Dengan itu, DPRD Peralihan dibentuk pada tahun 1957 dengan ketua pertama Tgk. M. Abdul Syam, yang memimpin hingga 1959. Dari tahun 1959 hingga 1961, Tgk. M. Ali Balwy memimpin.

Perubahan terus berlanjut. Berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 1960, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRDGR) dibentuk tahun 1961-1964 dengan kepemimpinan Gubernur Aceh A. Hasjmy.

Lebih jauh lagi, UU No. 181 Tahun 1965 membentuk DPRDGR periode 1965-1966 yang diketuai oleh Gubernur Nyak Adam Kamil, dengan Ketua DPRD Drs. Marzuki Nyak Man pada periode 1966-1968, dan H. M. Yasin pada periode 1968-1971.

Pada tanggal 26 Mei 1959, Aceh diberikan status “Daerah Istimewa” berkat keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/MISSI/1959 (Missi Hardi). Ini menandai awal dari otonomi yang luas dalam bidang Agama, Adat, dan Pendidikan bagi Aceh. DPRD di Aceh kemudian ditetapkan sesuai hasil Pemilu.

Fungsi DPRA

Fungsi DPR Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) kemudian diatur lebih lanjut berdasarkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 22 menegaskan fungsi yang mencakup legislasi, anggaran, dan pengawasan, sementara tugas dan kewenangan tertuang pada Pasal 23.

Anggota DPRA

Para anggota DPR Aceh dan DPRK memiliki hak, kewajiban, dan kode etik yang diatur oleh Pasal 25-27 UU No. 11/2006. Ini termasuk hak untuk mengajukan usul rancangan qanun, menyampaikan pendapat, serta hak-hak lain seperti interpelasi dan angket.

Sejak berdirinya, DPRA telah dipimpin oleh berbagai tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah Aceh. Dari Tgk. Abdul Wahab hingga Zulfadli yang menjabat saat ini, setiap pemimpin telah membawa jejak perubahan dalam dinamika politik dan pemerintahan Aceh.

Reporter: Akil Rahmatillah

Indonesia dan Sudan Bahas Rencana Pengiriman Bantuan Medis Indonesia sebesar USD 1 Juta untuk Sudan

Penulis
Redaksi
-
0
Dubes RI untuk Sudan, Sunarko, melakukan pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan Menteri Kesehatan Sudan, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim. (Foto: kemlu.go.id)

NUKILAN.id | Port Sudan – Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Sudan, Sunarko, menegaskan bahwa bantuan medis darurat yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Sudan mencerminkan persaudaraan dan kepedulian yang mendalam dari masyarakat Indonesia terhadap Sudan. Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan Menteri Kesehatan Sudan, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, serta pejabat Kementerian Kesehatan dan Kemlu Sudan di kantor Kementerian Kesehatan Sudan di Port Sudan pada hari Jumat (29/3/2024) lalu.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan hasil Rapat Tingkat Menteri mengenai pengiriman bantuan darurat medis ke Republik Sudan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas persiapan pengiriman bantuan medis darurat yang meliputi perlengkapan medis dan obat-obatan sesuai dengan permintaan dari Pemerintah Sudan, dengan total nilai mencapai USD 1 juta. Bantuan tersebut direncanakan akan dikirim dari Jakarta menuju Port Sudan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Delegasi misi bantuan kemanusiaan akan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, yang dijadwalkan tiba di Sudan pada tanggal 4 April 2024.

Dr. Haitham, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas bantuan yang berkelanjutan ini. Meskipun terpisah oleh jarak yang jauh, Indonesia dan Sudan memiliki hubungan yang erat. Menkes Sudan juga menyampaikan harapan agar koordinasi antara kedua negara dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi semua pihak.

Bantuan medis darurat ini diharapkan dapat meringankan beban yang dirasakan oleh masyarakat Sudan akibat konflik bersenjata. Dengan kolaborasi yang solid antara kedua negara, diharapkan dapat memberikan bantuan yang signifikan bagi mereka yang membutuhkan, serta memperkuat ikatan persahabatan antara Indonesia dan Sudan.

Editor: Akil Rahmatillah

Indonesia dan Australia Peringati 75 Tahun Hubungan Diplomatik

Penulis
Redaksi
-
0
Indonesia dan Australia Peringati 75 Tahun Hubungan Diplomatik. (Foto: kemlu.go.id)

NUKILAN.id | Jakarta – Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia, Abdul Kadir Jailani, dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, bersama-sama meluncurkan logo resmi untuk merayakan Peringatan ke-75 Hubungan Bilateral RI-Australia di Taman Ismail Marzuki (28/3/2024) lalu.

Logo berdesain Garuda dan Kanguru, bercorak merah, putih, biru yang melambangkan ciri masing-masing negara, dan akan digunakan selama tahun perayaan di 2024 ini.

Dirjen Jailani menyampaikan bahwa dalam hidup kita tidak dapat memilih tetangga sehingga pada prinsipnya hubungan Indonesia-Australia adalah takdir. Oleh karena itu, Indonesia dan Australia sudah selayaknya bergandengan tangan dalam menuju kemajuan bersama. 75 tahun hubungan diplomatik telah menciptakan banyak kolaborasi dan membuka kesempatan yang luas dan menguntungkan antar masyarakat kedua negara.

“Saya yakin bahwa masih banyak peluang potensial lainnya yang belum dieksplorasi,” ungkap Dirjen Jailani.

Logo terpilih merupakan hasil dari kompetisi yang melibatkan publik kedua negara. Alif Pandu Sofyana selaku pemenang menjelaskan bahwa kedua satwa nasional tersebut sengaja diposisikan ke kanan dan menghadap maju untuk menunjukkan kemajuan dan persatuan bersama menuju masa depan yang cerah.

Selain daripada peluncuran logo, kegiatan juga menampilkan kolaborasi mural antara pelukis Indonesia dan pelukis Australia. Mural berjudul “Together” ini akan ditampilkan sepanjang tahun 2024 dan harapannya dapat dinikmati secara interaktif oleh publik melalui fitur augmented reality atau AR.

Hubungan bilateral RI-Australia secara formal sudah terjalin sejak 27 Desember 1949. Rangkaian peringatan ke-75 ini akan dilakukan sepanjang tahun 2024, dimana salah satu kegiatan bernama “Batik Bootcamp“ akan diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik pada September tahun ini di Yogyakarta.

Editor: Akil Rahmatillah

Analisis PKS di Aceh Pasca Konflik, Founder JSI: Mengukir Eksistensi dalam Dinamika Politik Lokal

Penulis
Redaksi
-
0
Kantor DPW PKS Aceh. (Foto: Instagram PKS_Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah lama menjadi aktor utama dalam pemandangan politik Indonesia pasca reformasi. Namun, fokus penelitian terbaru dari Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala, mencermati eksistensi PKS di tingkat lokal Aceh pasca konflik, memberikan gambaran yang menarik.

Dalam wawancara eksklusif dengan Aryos Nivada, Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala yang fokus pada analisis politik lokal, terungkap bahwa PKS Aceh telah menjaga basis konsistennya tanpa merambah ke dapil lain.

Analisis dilakukan dengan memeriksa perjalanan PKS Aceh dalam empat pemilihan umum terakhir, yakni pada tahun 2009, 2014, 2019, dan yang paling baru, 2024. Dalam setiap pemilu tersebut, PKS Aceh terus berusaha mempertahankan basisnya meskipun dihadapkan pada dinamika politik yang kompleks.

“PKS Aceh hanya mampu terbukti berhasil menjaga basis konsistuen lamanya tanpa mengepak sayap ekspansi ke dapil lain,” ujarnya.

Aryos mengatakan, data menunjukkan bahwa PKS Aceh mampu menjaga basisnya terutama di Dapil 1 yang meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang. Selain itu, Dapil 10 juga tetap menjadi wilayah yang kokoh bagi partai ini, mencakup Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Simeulue. Meskipun terjadi pergantian kader, PKS Aceh tetap mampu mempertahankan pengaruhnya di kedua dapil tersebut.

“PKS Aceh mampu bertarung menunjukkan taring di tiga kali Pemilu di dapil-dapil tersebut,” tambahnya.

Namun demikian, Pendiri Jaringan Survey Inisiatif tersebut juga menyoroti bahwa PKS Aceh belum mampu meraih suara pemilih di wilayah-wilayah dengan jumlah pemilih yang besar. Seperti Dapil 5 yang mengalami pasang surut seiring waktu, dan Dapil 7 yang pada pemilu terakhir kehilangan kursi yang sebelumnya berhasil direbut.

“PKS Aceh terkotak di luar basis pemilih yang dominan,” katanya.

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa PKS Aceh telah berhasil menjaga basis konsistennya, meskipun belum berhasil melakukan ekspansi ke dapil lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun menjadi salah satu kekuatan politik utama di Aceh, PKS Aceh masih memiliki tantangan dalam meraih suara di wilayah-wilayah dengan jumlah pemilih yang besar.

Sementara itu, terkait dengan identitas keagamaan, Aryos menyatakan bahwa PKS Aceh mampu membentuk identitas keagamaannya, meskipun tetap dihadapkan pada kritik dan kontroversi. Tidak hanya itu, partai ini juga mampu bersinergi dengan partai lokal lainnya, menambah warna dalam khasanah politik Aceh.

“PKS Aceh mampu bersinergi dan berharmoni dengan keberadaan partai lokal lainnya dalam mewarnai khasanah politik di bumi serambi Mekah ini,” ungkapnya.

Dengan demikian, PKS Aceh tetap menjadi kekuatan politik yang relevan dalam dinamika politik lokal Aceh, menunjukkan bahwa sistem kepartaian yang kuat dan kaderisasi yang efektif dapat menjadi faktor kunci dalam mempertahankan stabilitas partai dalam jangka panjang.

Reporter: Akil Rahmatillah

Hasil Data dan Permasalahan Munas Perempuan Kedua 2024

Penulis
aryos
-
0
Munas Perempuan Kedua Secara Offline dan online, Hotel Sei Banda Aceh hari ke-2 27 Maret 2024 (dok : foto Auliana Rizky Nukilan.id)

Nukilan.id | Banda Aceh – Munas Perempuan Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari Munas Perempuan Tahun 2023 yang telah berhasil memberikan usulan pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Kegiatan Munas dilakukan selama dua hari (26-27 Maret 2024 lalu).

Musyawarah ini merupakan aspirasi dari tingkat desa, kabupaten dan provinsi yang akan dibahas secara mendalam pada Munas secara daring melalui zoom meeting dan luring nanti pada tanggal 20 April 2024 di Badung- Bali. Munas secara luring tanggal 20 April 2024 menjadi rangkaian atau bagian dari Peringatan 135 tahun perjuangan RA. Kartini. Munas hari pertama di Banda Aceh dilaksanakan di Signature coffe shop dan hari kedua di Hotel SEI Banda Aceh yang juga diikuti oleh tim Nukilan.id pada acara tersebut.

Adapun data dan permasalahan yang dipaparkan diantaranya, pertama minimnya pendidikan seks di dalam keluarga maupun di sekolah. Kedua, pandangan orang tua dan pribadi anak perempuan yang melihat perkawinan muda adalah baik bahkan menjadi tujuan hidup bagi perempuan. Menolak perkawinan muda berarti melanggar norma agama dan sosial. Ketiga, pandangan masyarakat yang bias gender terutama di lembaga berbasis keyakinan (faith-based organizations) dan tidak mengetahui dan memahami UU Nomor 16 /2019 yang merupakan amandemen dari UU Perkawinan 1974.

Keempat, kebijakan/aturan tentang pencegahan perkawinan usia anak dan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang telah disusun tidak terfasilitasi secara berkelanjutan dalam RPIMD sehingga tidak berjalan baik, hanya sebatas dokumen dan kepentingan untuk memperoleh penghargaan semata. Kelima, tingginya data kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak sejak tahun 2021 – 2023 berdasarkan data UPT PPA kabupaten dan laporan dari komunitas yang memberikan layanan pengaduan kekerasan.

Point-point yang dimaksud adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Kemudian, data kekerasan fisik terhadap perempuan dalam bentuk KDRT merupakan bentuk kekerasan yang jumlahnya tertinggi. Selanjutnya, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan atau anak cenderung tidak dilaporkan karena dianggap tabu atau memalukan.

Keenam, budaya partriarki yang menganggap perempuan kerja di domestik rumah tangga sehingga tidak memiliki kontribusi terhadap ekonomi keluarga. Akibatnya, perempuan tidak memiliki posisi tawar dalam perkawinan. Ketujuh, rendahnya posisi tawar perempuan mengakibatkan perempuan tidak berdaya, tidak mampu melawan dan akhirnya diam. Hal ini disebabkan budaya masyarakat yang cenderung menyalahkan korban, tidak peduli, mengucilkan korban, dan anggota keluarganya.

Kedelapan, tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dianggap masalah kecil, termasuk cara pandang yang menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan “urusan orang lain”. Kesembilan, adanya relasi kuasa, di mana yang melakukan kekerasan biasanya adalah kepala keluarga, pacar, atasan dan lainnya. Artinya, pelaku kekerasan dilakukan oleh orang terdekat dari korban. Relasi kuasa menyebabkan korban tidak berdaya dan tidak berani melawan.

Kesepuluh, kasus kekerasan korban karena tidak memiliki pemahaman mengenai hukum dan hak-hak perempuan, termasuk tidak mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Khususnya kekerasan psikis, korban tidak menyadari bahwa dirinya merupakan korban karena dampaknya tidak terlihat. Bentuk-bentuk kekerasan psikis umumnya terjadi dalam lingkup rumah tangga, masyarakat difabel, dan anak.

Dalam hal ini, korban tidak tahu ke mana hasus melaporkan masalahnya. Kalau pun tahu, kadang juga takut berdampak lebih besar, misalnya takut suami atau keluarganya marah dan akhirnya diceraikan. Tidak hanya itu, masyarakat tidak mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual begitu juga peraturan yang mengaturnya. Khususnya pula tidak mengetahui bahwa siulan, tatapan mata, gesture tubuh, perkataan melecehkan, dan lainnya adalah bagian dari kekerasan seksual.

Kesebelas, acuan atas tafsir kitab suci yang membangun pemahaman agama mengenai posisi perempuan dan laki-laki. Misalnya istri harus tunduk/nurut sama suami sehingga apapun yang diminta, atau dikatakannya harus dituruti atau diikuti. Kedua belas, pendidikan seksual masih dianggap tabu dan malu sehingga tidak menjadi bagian di dalam ceramah atau kajian-kajlan agama di tempat ibadah.

Ketiga belas, tokoh agama belum memiliki pemahaman dan perspektif mengenai isu kekerasan terhadap perempuan sehingga tidak menjadi hal prioritas dalam menjalankan perannya sebagai tokoh agama. Bahkan terkadang cenderung menyalahkan korban dengan menggunakan ayat-ayat kitab suci.

Reporter : Auliana Rizky

Potensi Cuaca Ekstrem Mengancam Aceh: Waspada Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang!

Penulis
Redaksi
-
0
Kantor stasiun Meteorilogi Kelas 1 SIM di Banda Aceh. (Foto: info_bmkgaceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Wilayah Aceh Tengah menjadi sorotan karena adanya fenomena alam yang menciptakan kondisi cuaca yang tidak lazim. Daerah di mana angin berbelok dan bertemu, yang merupakan faktor penting dalam pembentukan daerah dengan kecepatan angin yang melambat, telah terdeteksi di beberapa bagian Aceh. Selain itu, peningkatan suhu permukaan laut juga menyebabkan peningkatan potensi penguapan di Samudra Hindia Barat Aceh. Kedua faktor ini diyakini berperan dalam pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Aceh.

Mengutip informasi prakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 SIM di Banda Aceh untuk tiga hari mendatang, mulai dari 31 Maret hingga 02 April 2024, kondisinya umumnya diperkirakan cerah berawan, namun berpotensi terjadi hujan di beberapa bagian wilayah. Kondisi ini dipicu oleh konvergensi udara dan suhu permukaan laut yang tinggi, yang berperan dalam memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Aceh. Wilayah-wilayah tertentu berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat, disertai kilat/petir dan angin kencang.

Pada tanggal 31 Maret 2024, wilayah-wilayah seperti Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Subulussalam, Pidie, Langsa, dan Simeulue diperkirakan berpotensi mengalami hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Sementara itu, pada tanggal 01 April 2024, wilayah-wilayah seperti Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Nagan Raya, dan Simeulue juga berpotensi mengalami hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Adapun untuk hari ketiga, tanggal 02 April 2024, wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrem adalah Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Pidie, dan Gayo Lues.

Dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem tersebut, Stasiun Meteorologi Kelas 1 SIM di Banda Aceh telah mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi Bencana Hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan potensi bahaya lainnya yang mungkin timbul akibat hujan lebat yang berlangsung secara berkelanjutan atau dengan durasi yang lama. Menyikapi hal ini, diharapkan agar semua pihak tetap waspada dan siap menghadapi kemungkinan dampak yang timbul dari kondisi cuaca tersebut.

Reporter: Biyu

Safari Ramadan Mobil Unit Donor Darah PMI Banda Aceh Sambangi Warga

Penulis
Redaksi
-
0
Antusiasme warga yang sedang mengikuti kegiatan donor darah di Masjid Oman Al-Makmur. (Foto: Nukilan/Akil)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Di tengah semarak bulan suci Ramadan, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banda Aceh menggelar kegiatan safari donor darah yang bergerak dari satu masjid ke masjid lain untuk menggalang ketersediaan stok darah. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketersediaan darah selama bulan Ramadan yang sering kali menurun, tetapi juga sebagai wujud kepedulian sosial dalam membantu sesama, terutama di masa-masa yang penuh berkah ini.

Mobil Unit Donor Darah UTD PMI Kota Banda Aceh menjejak masjid-masjid dengan penuh semangat. Seperti pada malam ini, salah satu masjid yang disinggahi adalah Masjid Oman Al-Makmur, di mana warga dengan sukacita menyambut kehadiran tim PMI dengan antusiasme tinggi. Di tempat ini, para relawan PMI siap sedia menerima pendonor darah yang dengan ikhlas ingin berbagi kehidupan kepada sesama.

Salah seorang pendonor darah, Sofyan, yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, menyampaikan kesan dan pengalamannya kepada Nukilan.id. Sofyan mengatakan, ia merasa tergerak untuk ikut serta dalam kegiatan donor darah ini karena saya ingin berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama di bulan yang penuh berkah ini.

“Cuma ingin berbagi saja bang, rasanya sangat puas bisa ngasih sesuatu yang berharga bagi orang lain,” ujar Sofyan kepada Nukilan.id pada Minggu, (31/3/2023) malam.

Tidak hanya itu, menurut pantauan Nukilan.id, UTD PMI Kota Banda Aceh juga memberikan apresiasi kepada para pendonor darah dengan memberikan paket sembako sebagai bentuk terima kasih atas kebaikan mereka. Paket sembako ini berisi bahan-bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang mungkin tidak mudah bagi sebagian orang.

Kegiatan safari Ramadan mobil unit donor darah yang dilaksanakan oleh PMI Banda Aceh ini tidak hanya menjadi momentum untuk meningkatkan ketersediaan stok darah, tetapi juga sebagai wujud nyata dari semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat.

Diharapkan, kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun.

Reporter: Akil Rahmatillah

1...1,2291,2301,231...2,564Halaman 1,230 dari 2,564

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id