Beranda blog Halaman 1197

Aceh Incar Posisi 10 Besar di Popnas 2025, Para Atlet Digembleng Dulu di Popda

Penulis
Redaksi
-
0
Aceh Incar Posisi 10 Besar di Popnas 2025, Para Atlet Digembleng Dulu di Popda. (Foto: Dok Pribadi)

NUKILAN.id | Idi – Pemerintah Provinsi Aceh menargetkan masuk 10 besar pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2025. Upaya mencari bibit atlet berprestasi pun dilakukan, salah satunya melalui ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Aceh (Popda) XVII yang akan digelar di Kabupaten Aceh Timur pada pertengahan Juli 2024.

“Kita menargetkan pada tahun 2025 Aceh bisa menoreh prestasi dengan memperbaiki peringkat menjadi 10 besar pada ajang Popnas. Ini (Popda) adalah awal kesempatan kita mempersiapkan atlet Aceh ke depannya,” ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, Muhammad Nasir Syamaun, dalam sambutannya pada rapat terpadu Popda XVII di aula serbaguna Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu (20/4/2024).

Menurut Nasir, Aceh punya catatan prestasi olahraga yang cemerlang dan memiliki atlet potensial yang tersebar di kabupaten/Kota. Dia pun mendorong peran penting para ketua Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (Bapopsi) kabupaten/kota dalam memusatkan pelatihan bagi atlet-atlet di daerah.

“Jika seluruh persiapan kita siapkan dengan matang, kita tidak sulit untuk mencapai prestasi di 10 besar baik Popnas dan Pekan Olahraga Nasional (PON). Untuk Bapopsi di daerah, bina dan latih atlet-atlet dengan baik sehingga prestasi olahraga kita bisa tercapai,” pinta Nasir.

Pada kesempatan tersebut, dia juga meminta para peserta rapat untuk menyatukan pandangan dan menyamakan visi sehingga segala kendala sebelum pelaksanaan Popda dapat tertangani.

“Silahkan bahas segala yang menjadi kebutuhan sehingga nantinya tidak menjadi perdebatan yang sifatnya mengganggu proses pertandingan di berbagai cabang olahraga,” tukasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Timur, Mahyuddin, saat membuka secara resmi rapat terpadu Popda XVII, mengatakan, Popda merupakan agenda multi event yang dihelat dua tahun sekali.

Popda menjadi bagian dari program pembangunan manusia Indonesia yang dikemas dengan upaya pembibitan dan pembinaan melalui olahraga secara sistematis.

Dengan terpilihnya Aceh Timur sebagai tuan rumah Popda XVII, pihaknya berharap semua pihak dapat bersinergi menyatukan visi untuk menyukseskan kegiatan dua tahunan tersebut.

Mahyuddin menambahkan, Kabupaten Aceh Timur sebelumnya juga pernah dipercayai menjadi tuan rumah ajang Pekan Olahraga Aceh (Pora) tahun 2014.

Berbekal pengalaman itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ingin kembali memberikan yang terbaik dan meminimalisasi kekurangan-kekurangan pada Popda XVII mendatang.

“Namun kita punya sebuah semangat dengan kata kuncinya adalah fokus. Jika kita fokus, apa yang kita targetkan pasti tercapai,” tandasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRK Aceh Timur, Fattah Fikri, perwakilan Polres Aceh Timur, TNI, Kejaksaan, dan para tamu penting lainnya.

Editor: Akil Rahmatillah

Gandeng USK, Indosat Kerja Sama Digitalisasi Konservasi Mangrove di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Perwakilan Indosat Ooeredo dan Wakil Rektor I USK Banda Aceh, perwakilan DKP Aceh saat melihat teknologi sensor mangrove, di Auditorium MIPA USK. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menjalin kerja sama digitalisasi konservasi mangrove di Aceh menggunakan teknologi sensor bersama Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh dan Global System for Mobile Communication Association (GSMA).

“Kami mengucapkan terima kasih atas inisiasi kerjasama Indosat. Mudah-mudahan teknologi sensor itu membantu meningkatkan kualitas tambak dan edukasi masyarakat tidak merusak lingkungan jika ingin berusaha tambak,” kata Wakil Rektor I USK Banda Aceh Prof Agussabti di Banda Aceh, Senin.

Dirinya menyampaikan, bahwa sebagian masyarakat Aceh merupakan petambak tradisional, lalu pengetahuan dan infrastruktur di Aceh juga masih terbatas, sehingga mereka menebang mangrove jika mau menambak udang.

Akibatnya, kegiatan pertambakan udang tradisional itu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hingga pertumbuhan perekonomian tambak. Kemudian, kualitas air juga memburuk karena hilangnya mangrove.

Maka dari itu, lanjut dia, dibutuhkan solusi dalam rangka meminimalisir hal tersebut, dan masuknya teknologi kecerdasan buatan melalui sensor yang diprakarsai Indosat ini merupakan salah satu langkah monitoring mangrove secara real-time.

“Teknologi melalui sensor merupakan solusi memonitoring kualitas air secara real-time, dan ini juga dapat memantau pertumbuhan mangrove. Mudah-mudahan dengan teknologi itu bisa memperbaiki tambak di Aceh,” ujar Prof Agussabti.

Sementara itu, Director and Chief Business Officer IOH, M Danny Buldansyah, program tersebut merupakan salah satu wujud dukungan terhadap konservasi mangrove di wilayah pesisir untuk mengantisipasi dampak abrasi berdasarkan pengalaman bencana tsunami Aceh 2004 silam.

“Program digitalisasi konservasi mangrove menjadi wujud tanggung jawab sosial Indosat di bawah pilar lingkungan melalui edukasi tentang pentingnya keberadaan mangrove dalam keberlanjutan ekosistem lingkungan,” kata M Danny.

Dirinya menjelaskan, program kolaborasi dengan USK ini juga mendorong penelitian guna memperkuat peran teknologi dalam pelestarian lingkungan. Langkah ini sejalan dengan transformasi Indosat dari perusahaan telekomunikasi (TelCo) ke perusahaan teknologi (TechCo).

Melalui program ini, nantinya dapat memonitoring perkembangan mangrove dengan teknologi sensor, melihat kualitas tanah bunga air, sehingga dapat diketahui kualitasnya.

“Jika nantinya hasil monitoring dilihat air serta tanaman mangrove nya tidak sehat, maka dapat segera diintervensi supaya pertumbuhan lebih baik,” ujarnya.

Dirinya menuturkan, konservasi mangrove merupakan kebutuhan global di banyak komunitas pesisir. Kerjasama Indosat dengan USK di Aceh merupakan langkah nyata mengatasi isu perubahan iklim lewat pemanfaatan teknologi digital.

Solusi Internet of Things (IoT), yang diperkenalkan Indosat kepada peneliti dari USK akan diterapkan di lokasi penanaman mangrove di wilayah Lampulo serta lokasi tambak di wilayah Lamno, Aceh.

“Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung penelitian untuk menjaga ekosistem mangrove dalam jangka panjang,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Indosat juga melakukan penanaman mangrove sekitar 15.000 bibit secara bertahap di Aceh, di mana 2.800 mangrove berasal dari donasi karyawan Indosat melalui program Employee Carbon Offset (ECO).

Indosat mentargetkan, program digitalisasi konservasi mangrove ini dilanjutkan di Jawa Tengah, Makassar, dan Nusa Tenggara Barat, juga berkolaborasi dengan universitas yang menjadi salah satu fokus utama sebagai pusat riset dan inovasi penting.

“Tidak hanya memperkuat peran teknologi, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang dikembangkan didukung oleh pengetahuan ilmiah dan pemahaman mendalam tentang lingkungan setempat,” demikian M Danny.

Editor: Akil Rahmatillah

Kunjungan ke Telkom University, Menteri PANRB Dukung Adopsi Penguatan Digitalisasi Layanan Aparatur Negara

Penulis
Redaksi
-
0
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat kunjungan ke Telkom University. (Foto: KemenPANRB)

NUKILAN.id | Bandung – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan ke Telkom University, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (22/04/2024).

Menteri Anas belajar mengenai pemanfaatan teknologi yang dilakukan Telkom University, salah satunya adalah pengembangan face recognition untuk mencegah dalam kecurangan ujian daring.

“Teknologi serupa terus kita maksimalkan terutama dalam penyelenggaraan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), sehingga bisa semakin menutup pintu kecurangan saat seleksi,” ujar Menteri Anas.

Namun Menteri Anas menegaskan, bukan berarti harus membangun aplikasi baru. Aplikasi yang sudah ada dalam seleksi CASN bisa dikembangkan dengan teknologi yang diterapkan Telkom University.

Pengawasan ujian dengan pengguaan face recognition itu dinamakan proctoring. Tujuan utama dari setiap proses penilaian adalah untuk mencegah kandidat mengizinkan orang lain menggantikan mereka dan untuk mencegah kecurangan dalam ujian.

Proctoring adalah sebuah sistem pengawasan online yang dilakukan dengan cara pengenalan wajah dengan webcam. Ada beberapa jenis sistem proctoring online, seperti real-time proctoring, recorded proctoring, dan controlled proctoring.

“Dalam konteks seleksi CASN, teknologi ini mencegah kemungkinan peserta seleksi menggunakan joki saat tes,” ungkap Menteri Anas.

Teknologi ini tidak hanya bisa diterapkan dalam seleksi. Pelatihan-pelatihan dan asesmen yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta lembaga lain, saat ini sudah lumrah menggunakan mekanisme daring. Untuk itu perlu pegawasan yang lebih inovatif agar tidak terjadi kecurangan.

“Hari ini kita mendapatkan insight-insight menarik yang nanti akan bisa ditindaklanjuti,” tegas Menteri Anas.

Pada kunjungannya ke Telkom University, Menteri Anas didampingi oleh Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini; Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto; Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Organisasi, Aparatur, dan Kepegawaian Donny Adityawarman; serta Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Inovasi Pemerintah Eri Irawan. Rombongan Menteri PANRB diterima oleh Wakil Rektor III Bidang Admisi, Kemahasiswaan, dan Alumni Telkom University Dida Diah Damajanti.

Editor: Akil Rahmatillah

 

Koperasi Simpan Pinjam Wajib Laporkan Transaksi Keuangan di Atas Rp500 Juta

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Koperasi Simpan Pinjam. (Foto: Diskop UKM Jatim)

NUKILAN.id | Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menerbitkan regulasi baru yang mewajibkan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) untuk melaporkan setiap transaksi keuangan tunai yang melebihi Rp500 juta. Regulasi ini diperkenalkan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang.

Dikutip Nukilan.id dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2023, telah menetapkan kewajiban bagi KSP dan USP untuk melaporkan setiap transaksi keuangan tunai di atas ambang batas yang ditetapkan.

Pasal 88 ayat (1) dari Permenkop UKM tersebut menegaskan bahwa KSP dan USP harus menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai yang melebihi Rp500 juta kepada lembaga yang mempunyai fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, Pasal 88 ayat (2) menegaskan bahwa KSP dan USP juga wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada lembaga yang sama.

Dalam konteks ini, KSP dan USP diharapkan dapat memantau dengan cermat setiap transaksi keuangan yang melewati ambang batas tersebut. Pelaporan transaksi keuangan tunai di atas Rp500 juta ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas keuangan koperasi, serta membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi pencucian uang.

Regulasi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat peran dan pengawasan terhadap sektor keuangan informal, termasuk koperasi simpan pinjam, dalam rangka menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan terpercaya bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Dengan penerapan ketentuan ini, diharapkan KSP dan USP dapat lebih proaktif dalam meminimalisir risiko keuangan, seperti pencucian uang, serta menjaga integritas dan kepercayaan anggota koperasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana yang dihimpun.

Reporter: Akil Rahmatillah

Kemenag dan Yordania Lanjutkan Sinergi Bidang Pendidikan dan Keagamaan

Penulis
Redaksi
-
0
Sekjen Kemena M Ali Ramdhani menerima Dubes Yordani, Sudqi Attalah Al Omoush di kantor Kementerian Agama. (Foto: Kemenag RI)

NUKILAN.id | Jakarta – Kementerian Agama dan pemerintah Yordania kembali melanjutkan sekaligus memperluas kerja sama bidang pendidikan dan keagamaan.

Hal ini dibahas Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani saat menerima Duta Besar (Dubes) Yordania, Sudqi Attalah Al Omoush. Hadir juga, Plt Dirjen Pendidikan Islam, Prof Abu Rokhmat, Dirjen Bimas Katolik, Suparman, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija, dan Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Rohmat Mulyana.

“Kerja sama dua negara sudah berjalan dan perlu diperluas lagi. Memorandum of Understanding (MoU) ini agar ditandatangi secara cepat. MoU ini untuk memayungi kerja sama yang telah dan akan dilaksanakan. Karena sudah banyak kerja sama dalam bidang pendidikan yang telah dilakukan dengan pemerintah Yordania,” ujar M Ali Ramdhani di Jakarta, Senin (22/4/2024).

“Kita akan mengumpulkan pimpinan-pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan untuk implementasi kerja sama Kemenag dengan Yordania,” sambungnya.

Pria yang akrab disapa Kang Dhani ini menyampaikan bahwa pihaknya juga membahas peluang kerja sama terkait destinasi wisata. Saat ini, Kemenag sudah menjalin kerja sama dengan Mesir dan Turki.

Duta Besar (Dubes) Yordania, Sudqi Attalah Al Omoush menyampaikan terima kasih atas pertemuan ini. Pada Ramadan 1445 H, Dubes sudah bertemu dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Kami juga mengapresiasi atas kerja sama selama ini, terutama penguatan kerja sama dalam bidang pendidikan dan bahasa Arab. Sesungguhnya telah ada kerja sama dengan pendidikan tinggi Yordania dan Kementerian Agama,” kata Sudqi Attalah Al Omoush.

Sudqi Attalah Al Omoush menjelaskan bahwa karena luasnya cakupan MoU ini perlu koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Perlu kiranya ada komunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, agar layanan pendidikan lebih maksimal utamanya kepada mahasiswa Indonesia di Yordania.

“Kita juga membuka kerja sama dalam bidang Haji dan Umrah, kemungkinan kerja sama tempat untuk disinggahi jemaah haji dan umrah. Di Yordania banyak tempat wisata yang layak dikerjasamakan. Pelaksanakan Haji Plus juga bisa dikerjasamakan pada proses penerbangan dan manajemennya,” kata Sudqi Attalah Al Omoush.

Namun, lanjut Sudqi Attalah Al Omoush, untuk kerja sama pada aspek tourisme ini di Yordania ada sendiri yang melayani. Intinya, pemerintah Yordania, terbuka untuk kerja sama pada bidang Haji dan Umroh, halal dan bidang keagamaan lainnya.

“Kami juga berharap segera diimplementasikan penguatan kerja sama ini khususnya dalam bidang pendidikan,” tandas Sudqi Attalah Al Omoush.

Plt Dirjen Pendis, Prof Abu Rokhmad menjelaskan bahwa sudah ada delapan kerja sama Kemenag dengan kampus di Yordania. Misalnya, kerja sama pada bidang pendidikan tingkat S1, S2 dan bisa ditingkatkan kerja sama pada tingkat S3. Ke depannya, kerja sama Kemenag dengan Yordania harus terus ditingkatkan.

“Kerja sama harus mencakup banyak aspek. Saat ini kerja sama telah berlangsung pada bidang bidang pendidkan. Ke depan, diperluas pada urusan agama-agama, haji dan umrah, dan halal,” kata Prof Abu.

Dirjen Bimas Katolik, Suparman menyampiakan bahwa agama Katolik di Indonesia memiliki banyak sejarah panjangan dengan Negara Yordania.

“Kita membuka kerja sama peguruan tinggi Katolik di Yordania. Terima kasih jika MoU ini bisa dikembangkan pada bidang keagamaan. Kami menyambut gembira MoU ini terlebih membuka kerja sama dengan keuskupan Katolik yang ada di Indonesia,” tandas Suparman.

Editor: Akil Rahmatillah

Tok! MK Tolak Seluruh Permohonan Gugatan Kubu 01 dan Kubu 03

Penulis
Redaksi
-
0
Sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.id | Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak seluruh permohonan dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar, terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Permohonan mereka meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 yang menetapkan hasil pemilu.

Berdasarkan pantauan Nukilan.id melalui Youtube CNN Indonesia, Anies-Muhaimin dalam permohonannya menyoroti Keputusan KPU tersebut yang mengakibatkan Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 02, Prabowo-Gibran, memenangkan pilpres dengan perolehan suara mencapai 92.214.691 suara.

Namun, MK menyatakan penolakan terhadap permohonan tersebut setelah melakukan proses peninjauan secara seksama. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa tidak ditemukan cukup alasan yang kuat untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.

Dengan demikian, hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 tetaplah sah, dan Prabowo-Gibran tetap mempertahankan kemenangan mereka dalam pilpres dengan perolehan suara yang signifikan.

“Amar putusan. Mengadili. Dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo, dikutip oleh Nukilan.id pada Senin (22/4/2024) sore.

Salah satu dalil yang dimohonkan AMIN adalah keterpenuhan syarat Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden peserta Pilpres 2024 nomor urut 02. Dalam persidangan, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, tidak terdapat permasalahan dalam hal tersebut.

Mulanya, Arief mengatakan perselisihan hasil pemilu bukan lagi persoalan mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta pemilu.

“Dalam konteks perselisihan hasil Pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta Pemilu,” kata Arief.

Karena itu, menurut dia, tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat bagi Gibran selaku cawapres nomor urut 02. Arief juga menilai tidak ada bukti yang meyakinkan telah terjadi intervensi Presiden Joko Widodo dalam perubahan syarat pasangan calon dalam Pilpres 2024.

“Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari Pihak Terkait dan hasil verifikasi,” ujarnya.

“Serta penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024,” imbuhnya.

Arief juga membacakan terkait permohonan Anies-Muhaimin yang menyebut KPU telah melakukan dugaan pelanggaran karena menerima berkas pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Arief menyebut KPU menerima itu karena melaksanakan putusan MK.

“Bahwa dalil Pemohon berikutnya adalah berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran oleh Termohon karena menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023,” ungkapnya.

“Sebagaimana telah Mahkamah uraikan di atas, tindakan Termohon yang dianggap Pemohon langsung menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengubah PKPU 19/2023 adalah tidak melanggar hukum,” katanya.

Selain itu Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (22/4) sore.

“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo membacakan amar putusan MK atas permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Ganjar-Mahfud.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak eksepsi yang diajukan oleh pihak termohon dan terkait dalam sidang putusan hari ini. Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua MK, Suhartoyo, setelah rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 8 dari 9 hakim konstitusi.

Dalam sidang yang dihadiri oleh Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, MK menjatuhkan keputusan untuk menolak eksepsi yang diajukan, menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak dapat diterima.

Namun, dalam perkara ini, terdapat juga pendapat berbeda yang disampaikan dalam bentuk dissenting opinion oleh tiga hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih. Pendapat mereka menambahkan dimensi yang kompleks dalam proses pengambilan keputusan.

Keputusan ini diambil setelah sidang dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dihadiri oleh mayoritas hakim konstitusi. Meskipun ada dissenting opinion, keputusan mayoritas tetap berlaku sebagai hasil akhir dari proses hukum yang dijalankan oleh MK.

Reporter: Akil Rahmatillah

UNHCR Kunjungi BMA Bahas Pemindahan Pengungsi Rohingya

Penulis
Rezi
-
0
Assistant High Commissioner for Protectiction of UNHCR, Ruvendiri Promoda Menikdiwela saat memberikan keterangan kepada awak media di sela kunjungannya di Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, pada 22 April 2024. ( Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Rombongan Delegasi UNHCR Indonesia mengunjungi lokasi penampungan imigran rohingya di Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, pada Senin (22/4/2024).

Kunjungan UNHCR ini dalam rangka berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh terkait pemindahan pengungsi rohingya di Balai Meuseuraya Aceh ketempat yang lebih layak.

Dalam kunjungannya, Menikdiwela menyampaikan bahwa UNHCR dan Pemerintah Aceh sepakat untuk memindahkan pengungsi Rohingya dari Balai Meuseuraya (BMA) karena kondisi tempat yang tidak memadai selama lima bulan terakhir.

“Kami sepakat pemerintah memindahkan Rohingya dari BMA karena sudah lima bulan dengan tempat yang tidak memadai,” ujar Menikdiwela kepada Nukilan.

Langkah selanjutnya, menurut Menikdiwela, adalah mencari tempat penampungan yang lebih baik bagi para pengungsi Rohingya. “Jadi langkah berikutnya bagaimana nanti pemerintah menemukan tempat yang lebih baik,” jelasnya.

Menikdiwela juga turut prihatin atas tragedi tenggelamnya kapal pengungsi Rohingya beberapa waktu lalu. “UNHCR sangat menyayangkan tragedi tersebut, seharunya tidak ada orang meninggalkan tempat dimana dia tinggal mencari tempat tinggal, namun sayangnya itu realita pengungsian,” tuturnya.

UNHCR, kata Menikdiwela, saat ini tengah berusaha meningkatkan pengamanan di Kops Bazar dan memastikan para pengungsi yang mencari tempat keselamatan diterima di negara tujuan.

“Saat ini UNHCR berusaha meningkatkan pengamanan di kops bazar dan juga memastikan ketika mereka mencari tempat keselamatan, kami advokasi mereka agar diterima di negara tersebut,” ungkapnya.

Kebutuhan utama pengungsi Rohingya saat ini adalah tempat penampungan yang memadai, dengan struktur bangunan yang layak, akses ke sekolah untuk anak-anak, dan akses terhadap kebutuhan dasar.

“Sekarang yang diperlukan untuk rohingya ini mencari tempat penampungan yang memadai dimana mereka bisa tinggal di tempat berstruktur bangunan, dan juga anak anaknya bisa pergi ke sekolah dan mereka bisa mengakses kebutuhan dasar,” jelas Menikdiwela.

Saat ini, terdapat sekitar 1.200 pengungsi Rohingya di Aceh. UNHCR berharap para pengungsi ini dapat tinggal di tempat yang lebih baik dalam jangka panjang. “Jumlah pengungsi rohingya di Aceh saat ini sekitar 1200 org, untuk jangka panjangnya UNHCR berharap untuk dapat tinggal di tempat yang baik karena saat ini mereka tinggal di tempat yang tidak layak,” kata Menikdiwela.

Menikdiwela menghimbau para pengungsi Rohingya untuk tidak melarikan diri ke tempat lain karena perjalanan tersebut sangat berbahaya. “Kami mencoba untuk menghimbau untuk tidak kabur ketempat lain karena kami tau perjalan ini sangat berbahaya,” imbaunya.

Menikdiwela menduga motif pengungsi melarikan diri ke negara lain seperti Malaysia karena mereka memiliki sanak saudara di sana. “Mungkin karena mereka sanak saudara di negara lain seperti malaysia sehingga menarik mereka untuk berpulang kesana,” duganya.

Menyadari adanya bahaya perdagangan manusia atau human trafficking, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah untuk menanganinya. “Jadi kami tentunya juga melihat adanya bahaya dari human traffic atau perdagangan manusia, kami terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk melakukan penanganan secara umum,” tegas Menikdiwela.

UNHCR tidak terlibat dalam perdagangan manusia dan justru mendukung pemerintah dalam menindak para pelaku penyelundupan manusia. “Kami tentunya tidak terlibat dalam perdagangan manusia kami sebaliknya justru mendukung pemerintah melakukan tindakan bagu mereka yang melakukan penyeludupan manusia,” ujarnya.

Menikdiwela mengamati bahwa para pengungsi Rohingya di Aceh umumnya tenang dan tidak berbahaya. “Seperti yang kita lihat pengungsi rohingya disini tenang dan tidak berbahaya,” ungkapnya.

UNHCR berkomitmen untuk membantu para pengungsi Rohingya mendapatkan kehidupan yang normal dan layak. “Unhcr membantu mereka memberikan kesempatan hidup dengan normal dan layak,” pungkas Menikdiwela.

Reporter: Rezi

Pj Gubernur Bustami ke Masyarakat Aceh di Sumut Sukseskan PON 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Pj Gubernur Aceh di acara halal bihalal yang digelar masyarakat Aceh di Medan. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.id | Medan – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, mengharapkan masyarakat Aceh yang berdomisili atau merantau di Sumatera Utara (Sumut) turut mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang akan digelar di Aceh dan Sumut pada September 2024.

“Kami mengharapkan dukungan dan perhatiannya, mengingat ke depan Aceh akan melaksanakan salah satu agenda nasional, yaitu PON Aceh-Sumut,” ujarnya, Sabtu (20/4/2024).

Permintaan itu disampaikan dalam acara halal bihalal yang digelar masyarakat Aceh di Medan, di Gedung Aceh Sepakat Medan, Sumut. Selain tokoh Aceh di Medan, kegiatan tersebut turut dihadiri Pj Gubernur Sumatera Utara, Hasanuddin.

Pada kesempatan itu, Bustami bersyukur dan berterima kasih karena bisa bertemu, berkumpul serta bersilaturahmi dengan seluruh masyarakat Aceh di Kota Medan sekitarnya.

Sejatinya, kata dia, halal bihalal setidaknya memberikan empat arti penting, yaitu mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, meningkatkan solidaritas dan menjaga keharmonisan.

“Alhamdulillah, dengan kebersamaan pula, setelah dilantik sebagai Pj Gubernur Aceh, kami segera menuntaskan beberapa agenda yang tertunda bersama dengan Ketua dan seluruh anggota DPR Aceh seperti penyelesaian Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA),” ujarnya.

Bahkan, kata Bustami, proyek pembangunan jalan tol Lhokseumawe-Sigli dan Lhokseumawe-Langsa yang sempat dicoret sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), kini telah kembali masuk dalam PSN.

“Karenanya, kita harus menyadari bahwa silaturahmi merupakan kunci, karena hidup tidak bisa berjalan sendiri. Maka, kerja sama yang kolaboratif dari semua unsur menjadi penting dan memiliki implikasi bagi kita untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Aceh Sepakat, Mukhtar, mengajak seluruh masyarakat Aceh di Sumut untuk mendukung Pj Gubernur Aceh dalam menjalankan tugasnya memimpin Aceh.

“Aceh tidak sederhana, tapi kami yakin dengan berbagai track record beliau bisa menjalaninya,” katanya.

Dia menuturkan, halal bihalal ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah diskusi agar semua pihak berpikir untuk kemajuan Aceh.

“Kita tahu bagaimana narkoba, kemiskinan dan stunting di Aceh, ini adalah masalah yang perlu kita pikirkan bersama,” tandasnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, saat itu terdapat sekitar 500 ribu masyarakat Aceh yang terdaftar berdomisili di Sumut. Sementara jika dihitung dengan mereka yang tak terdaftar, jumlah masyarakat Aceh di Sumut bisa mencapai satu juta orang.

“Kami juga meminta pada Gubernur Sumatera Utara untuk mendukung masyarakat Aceh di Sumut, orang Aceh siap menumbuhkembangkan ekonomi Sumut,” tutup Mukhtar.

Editor: Akil Rahmatillah

Defisit Anggaran, Pemkab Agara Tangguhkan Usulan Penerimaan 900 PPPK

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Agara, Masudin. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Kutacane – Defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (Pemkab Agara), menjadikan usulan penerimaan 900 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ditangguhkan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Agara, Masudin mengatakan akibat defisit tersebut Pemkab telah mengajukan usulan perubahan atas kebutuhan ASN 2024 pada 19 April 2024.

Dijelaskan Masudin, sebelumnya Pemkab Agara pada 30 Januari 2024 telah mengajukan usulan kebutuhan ASN 2024 dengan jumlah sebanyak 980 orang yang terdiri atas 80 orang CPNS dan 900 orang PPPK.

“Dengan pertimbangan pada saat itu pembayaran gaji CPNS dan PPPK dibebankan pada APBN atau penambahan Dana Alokasi Umum (DAU). Kendati demikian usulan untuk formasi 80 PNS tetap berjalan,” sebut Masudin, Minggu (21/4/2024).

Ia melanjutkan, kemudian dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 yang dipimpin Menteri PAN RB di Jakarta pada 14 Maret 2024 dan diikuti para kepala daerah dan kepala badan kepegawaian se-Indonesia, disampaikan bahwa pembayaran gaji PPPK dibebankan pada APBD tanpa mendapat tambahan DAU.

Sehingga Pemkab Aceh Tenggara merasionalkan kembali usulan kebutuhan ASN 2024 menjadi hanya untuk formasi CPNS. Karena apabila tetap diajukan formasi PPPK akan meningkatkan defisit anggaran dari gaji yang telah mencapai Rp12 miliar menjadi lebih dari Rp27 miliar per tahun.

“Pun demikian, apabila terdapat kebijakan pemerintah pusat menambah alokasi anggaran DAU bagi gaji PPPK, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara akan mengajukan kembali usulan formasi PPPK,” terang Masudin

Sementara Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Syukur Selamat Karo-Karo menambahkan, jumlah ASN Aceh Tenggara pada saat ini sebanyak 5.442 orang dan menyerap DAU pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) untuk pembayaran gaji pegawai sebesar 63 persen.

Jumlah tersebut akan meningkat bila dilakukan penambahan jumlah PPPK. Jumlah ASN Aceh Tenggara saat ini  terdiri 4.291 orang PNS dan 1.151 PPPK.

“Kita tidak mengabaikan peran dari banyak pegawai honorer yang selama ini sudah bekerja. Namun faktanya, jumlah beban anggaran untuk gaji pegawai yang ada saja sudah ikut menyumbang terjadinya defisit DAU yang tidak ditentukan peruntukannya,” ungkap Syukur.

Meski tidak membuka penerimaan PPPK, sebutnya, Pemkab Aceh Tenggara memastikan tenaga honorer yang selama ini telah bekerja masih tetap dipertahankan. Tidak diberhentikan ataupun dirumahkan. Hanya saja, jumlah honorer yang sudah ada tidak boleh ditambah lagi.

Editor: Akil Rahmatillah

Banyak Pemudik Isi E-Toll di Lokasi, Tol Simeulum Alami Kemacetan

Penulis
Redaksi
-
0
Branch Manager ll PT Hutama Karya Ruas Tol Sigli Banda Aceh, Totok Masyadi. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kemacetan dan antrean panjang yang sempat terjadi di pintu gerbang Tol Simeulum sebelum Idulfitri lalu diakibatkan karena banyaknya pemudik yang mengisi saldo elektronik tol atau e-toll di tempat.

“Banyak pelanggan yang isi saldo di pintu gerbang mencapai 33 persen,” jelas Branch Managerll PT Hutama Karya Ruas Tol Sigli Banda Aceh, Totok Masyadi, Jumat (19/4/2024) di Banda Aceh.

Ia menyayangkan hal tersebut karena berdampak pada kemacetan akibat penumpukan kendaraan yang mengantre ingin masuk tol. Bahkan hal tersebut kembali terulang saat arus balik pemudik ke daerah perantauan.

“Isi saldo bisa di mana saja atau di Indomaret, Alfamart,” imbau Totok, disela-sela halalbihalal dengan Media Lokal Aceh.

Pada kesempatan ini, Totok mengucapkan terimakasih kepada jurnalis yang telah banyak membantu dalam pemberitaan mengenai jalan tol khususnya Sibanceh. “Dengan sosialisai kepada masyarakat ini supaya dapat memahami keamanan di jalan tol,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat tertib berlalu lintas dan menjaga kecepatan laju kendaraan.”Dengan tertib berlalu lintas sehingga kecelakaan bisa diminimalisir,” ujarnya.

Kasus kecelakaan pada 2024 meningkat 17 persen disbanding 2023, yakni mencapai 83 persen dari 3 hingga 14 April 2024.

Editor: Akil Rahmatillah

1...1,1961,1971,198...2,561Halaman 1,197 dari 2,561

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id