NUKILAN.id | Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyoroti pentingnya melakukan sinkronisasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah. Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Wamenkeu menyebut, sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan langkah-langkah konkret dalam melakukan sinkronisasi tersebut, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

“Mulai dari sinkronisasi perencanaan sampai dengan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan, kemudian juga perlu disinkronkan dalam konteks penganggaran dan juga fiskalnya,” ungkap Wamenkeu.

Meski begitu, Wamenkeu mengingatkan bahwa terdapat beberapa faktor global yang masih perlu mendapat perhatian serius dan diwaspadai, diantaranya suku bunga yang tinggi, harga komoditas seperti minyak bumi, dan stabilitas kurs rupiah.

“APBN terus memperhatikan kondisi yang berlangsung saat ini dan secara rutin kami melaporkan pelaksaanaannya,” tegas Wamenku.

Berdasarkan data terakhir per 31 Maret 2024, Wamenkeu menjelaskan bahwa terdapat pertumbuhan negatif dalam pendapatan negara, namun belanja negara terus tumbuh baik sebagai bentuk dukungan APBN terhadap perekonomian.

“Belanja tahun ini pertumbuhannya lebih positif. APBN akan terus bekerja seperti itu sehingga bisa menjadi shock absorber bagi perekonomian kita,” tuturnya.

Selanjutnya, Wamenkeu juga menyoroti optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, dana insentif daerah dan dana transfer lainnya untuk mendorong kinerja pembangunan berkelanjutan. Isu-isu sosial seperti stunting juga menjadi isu yang penting untuk diperhatikan karena menjadi kunci pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Sementara, inflasi daerah juga perlu diwaspadai untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Kita harus upayakan di setiap daerah inflasinya bisa kita tekan seminimal mungkin. Saat ini Indonesia di sekitar 3,0 persen kita cukup nyaman, namun kita berharap bahwa bisa lebih rendah lagi,” kata Wamenkeu.

Terakhir, Wamenkeu juga menekankan pentingnya sinkronisasi anggaran pusat dan daerah terutama dalam konteks pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sesuai amanat Presiden sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa pembangunan insfrastruktur untuk jalan daerah dan air minum menjadi prioritas, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Ini harus menjadi perhatian kita semua. Kita pastikan kelanjutan pemerintahan dan pembangunan bisa kita amankan dengan perencanaan anggaran serta rencana kerja pemerintah pusat dan daerah ke depan,” tutupnya.

Editor: Akil Rahmatillah

NUKILAN.id | Jakarta – Belanja negara yang berkualitas merupakan bentuk kehadiran negara melalui dukungan APBN untuk penguatan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal.

Dalam hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2024, pemerintah pusat telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 427,6 triliun atau 17,3 persen dari target APBN. Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 23,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas penyelenggaraan Pemilu.

“(Selain itu) Kemudian juga ada beberapa bantuan sembako pangan. Dan kalau kita lihat realisasi subsidi juga cukup besar mempengaruhi dari sisi belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) kita,” ungkapnya pada konferensi APBN Kita edisi April 2024 hari ini, Jumat (26/04) di kantor Kementerian Keuangan, di Jakarta.

Selanjutnya, Menkeu menjelaskan bahwa hingga akhir Maret 2024, belanja K/L telah mencapai 20,4 persen dari pagu yang telah ditetapkan yaitu Rp 222,2 triliun. Dimana terjadi peningkatan signifikan pada komponen belanja pegawai sebesar 42,8 persen dibanding periode yang sama dari tahun sebelumya. Utamanya dikarenakan kenaikan gaji pegawai dan pensiunan, serta pemberian penuh 100 persen tukin pada THR.

Selain belanja pegawai, Menkeu juga menyebut terdapat kenaikan pada belanja barang hingga mencapai Rp 80,6 triliun atau 38,9 persen, disebabkan belanja operasional terkait Pemilu.  Sementara, belanja modal dan bantuan sosial juga dikatakan Menkeu menunjukan kenaikan yang cukup impresif dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk belanja bansos yang mencapai Rp 43,3 triliun, ada kenaikan dari tahun lalu yang base nya rendah yaitu Rp 35,9 triliun,” sambung Menkeu.

Sementara, selain belanja K/L juga terdapat belanja non K/L yang realisasinya sudah mencapai Rp 205,4 triliun atau setara 14,9 persen dari pagu. Menkeu menyebut, pemberian subsidi dan kenaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi belanja tersebut.

“Debitur KUR jumlah orangnya meningkat 937,4 (ribu) dan itu cukup baik karena memang kita berharap akan lebih banyak dan lebih merata, jadi naiknya 88,6 persen,” ucapnya.

Editor: Akil Rahmatillah