Beranda blog Halaman 1149

Ketua AJI Banda Aceh: RUU Penyiaran Hambat Kebebasan Pers

Penulis
Sammy
-
0
Aksi demonstrasi menolak RUU Penyiaran. (Foto: Antara)

Nukilan.id | Banda Aceh – Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Juli Amin menyatakan revisi Undang-undang UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berpotensi menghambat kebebasan pers saat ini. Hal itu lantaran dalam Pasal 50 B ayat 2 dalam RUU tersebut memuat larangan penayangan konten jurnalisme investigasi.

“Hari ini AJI se-Indonesia sedang melakukan aksi demonstrasi di mana-mana. Hari ini di Makassar dan Mataram kalau tidak salah sedang melakukan aksi. AJI Banda Aceh nanti kena giliran aksinya pada tanggal 27 Mei. Nanti sama-sama kita ramaikan,” ujar Juli Amin saat launching dan diskusi buku “Cerita-cerita Setelah Damai” di kantor LBH Banda Aceh, Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Rabu (22/5/2024).

Dia menambahkan nanti AJI Banda Aceh juga akan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal dimaksud menuntut agar RUU Penyiaran tersebut tidak disahkan.

Juli Amin menceritakan bagaimana awalnya AJI yang lahir pada tahun 1994 bersama dengan para aktivis dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti LBH dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan LSM lainnya melakukan advokasi sehingga lahirlah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Karena itu, saat ini hal serupa harus diadvokasi kembali secara bersama-sama agar tak ada lagi yang menghambat kebebasan pers untuk menyampaikan informasi kepada publik.

“Jadi saat ini itulah yang sedang sama-sama kita advokasi sama-sama agar (RUU) itu tidak disahkan,” kata Juli Amin. []

Reporter: Sammy

LBH Banda Aceh Gelar Launching dan Diskusi Buku “Cerita-cerita Setelah Damai”

Penulis
Sammy
-
0
Launching dan diskusi buku "Cerita-cerita Setelah Damai" di kantor LBH Banda Aceh, Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Rabu (22/5/2024). (Foto: Nukilan/Sammy)

Nukilan.id | Banda Aceh – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, media sinarpidie.co, dan Kurawal Foundation mengadakan launching dan diskusi buku “Cerita-cerita Setelah Damai” di kantor LBH Banda Aceh, Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Rabu (22/5/2024).

Diskusi itu menghadirkan tiga pemateri, yaitu Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, Pemimpin Redaksi (Pimred) sinarpidie.co, Firdaus Yusuf, dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Juli Amin.

Buku tersebut berisi tiga laporan bersama LBH Banda Aceh dan sinarpidie.co tentang pemburuan Pawang Rasyid, Panglima GAM wilayah Pidie oleh Kopassus, kasus kematian salah seorang terduga pengguna narkoba yang ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, dan persoalan tambang minyak ilegal di Ranto Peureulak, Aceh Timur.

Pimred sinarpidie.co, Firdaus Yusuf mengatakan dalam menggarap laporan-laporan tersebut, dia rutin melakukan diskusi terkait kasus tersebut dengan pihak LBH Banda Aceh sehingga menambah wawasan di bidang redaksi media.

“Wawasan-wawasan seperti itu kita diskusinya dengan advokat-advokat publik, karena konteks tulisan, seperti yang dikerjakan oleh kawan-kawan media yang lain, ada suatu standar di mana keberpihakan kita itu kepada publik,” ujar Firdaus dalam diskusi tersebut, Rabu (22/5/2024).

Karena itu, dia menegaskan bahwa visi-misi media yang utamanya adalah untuk menunjukkan keberpihakan kepada publik dalam praktik sehari-hari. Kalaupun nantinya ada bantahan dari pemangku kekuasaan tertentu itu hanya menjadi semacam kesempatan untuk hak bicara bagi mereka.

“Kita mencoba menerapkan disiplin baru, yang ketika dibaca oleh publik itu hampir tidak ada celah bagi kekuasaan untuk menganggap ini produk jurnalistik yang gagal secara prosedur,” kata Firdaus. []

Reporter: Sammy

Pemkab Aceh Tengah Raih Opini WTP Ke-15 Dengan 10 Kali Berturut-Turut

Penulis
Redaksi
-
0
Pemkab Aceh Tengah Raih Opini WTP Ke-15 Dengan 10 Kali Berturut-Turut. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-15 kalinya dan 10 Kali berturut-turut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023.

Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh, Rio Tirta, SE, M.Acc, CSFA, kepada Pj. Bupati Aceh Tengah Ir. T. Mirzuan, MT didampingi Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Tengah Edi Kurniawan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh pada Rabu, (22/5).

Adapun Kabupaten Aceh Tengah menerima WTP pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023.

Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh Rio Tirta menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas LHP Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan opini WTP ke-15 yang diraih oleh Kabupaten Aceh Tengah dan 10 Kali secara berturut-turut.

Rio Tirta menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah atas komitmen dan kerja kerasnya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Rio Tirta mengatakan ada 4 Opini dalam BPK RI yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan yang paling buruk adalah Tidak Wajar (TW).

Secara terpisah, Pj. Bupati Aceh Tengah Ir. T. Mirzuan, MT menyampaikan rasa syukur atas opini WTP yang diraih oleh Kabupaten Aceh Tengah untuk ke-15 kalinya.

Mirzuan juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh atas arahan dan bimbingannya selama proses pemeriksaan.

Lebih lanjut, Mirzuan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan menindaklanjuti rekomendasi – rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK RI Provinsi Aceh.

Sebelum dilaksanakannya penyerahan LHP telah dilakukan Penandatanganan Berita Acara Serah terima sekaligus Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Turut hadir Asisten Administrasi Umum Sukirman, Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Arslan Abd. Wahab, Kepala Dinas Perdagangan Jumadil Enka, Plt. Kepala Dinas Pangan Salman Nuri, Kepala Dinas Syariat Islam Mustafa Kamal, Sekretaris Inspektorat Amri Sujama dan unsur terkait lainnya. (rel)

Editor: Akil Rahmatillah

Pangdam IM Pimpin Apel Komandan Satuan Tersebar Kodam Iskandar Muda TA 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Pangdam IM, Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal memimpin Apel Komandan Satuan (AKS) Tersebar Kodam Iskandar Muda TA. 2024 di Rindam IM. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pangdam IM, Mayor Jenderal TNI Niko Fahrizal memimpin Apel Komandan Satuan (AKS) Tersebar Kodam Iskandar Muda TA. 2024 di Rindam IM, Senin (20/5/2024).

Acara tersebut merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Kodam IM, di mana sebelumnya sudah dilaksanakan oleh TNI AD pada acara Apel Komandan Satuan (AKS) Terpusat TA 2024 yang diikuti seluruh Pangkotama/Kabalakpus dan seluruh Dansat jajaran TNI AD yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, di Bali Nusa Dua Convention Center pada Kamis, 25 April 2024 yang lalu.

Apel Komandan Satuan kali ini mengusung tema “Melalui Apel Dansat TNI AD Tersebar Kita Tingkatkan Profesionalisme Prajurit Guna Mewujudkan Pertahanan yang Tangguh untuk Indonesia Maju”.

Pangdam IM menyampaikan bahwa Apel Komandan Satuan TNI AD Tersebar di Kodam Iskandar Muda TA 2024 merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi para Dansat di jajaran Kodam Iskandar Muda dalam melaksanakan tugas pokoknya secara Adaptif, Profesional, Modern dan Tangguh guna meningkatkan kemampuan Operasional Satuan Jajaran Kodam Iskandar Muda.

Pangdam IM mengungkapkan adapun sasarannya adalah terwujudnya Persamaan Persepsi para Dansat guna mengoptimalkan Binsat dalam mendukung Tugas Pokok TNI, terwujudnya kemampuan para Dansat dalam memaksimalkan kualitas pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk membentuk Satuan dan Prajurit yang Adaptif Profesional, Modern dan Tangguh, terwujudnya kemampuan Kepemimpinan Dansat dalam mengindentifikasi masalah di Satuan dalam rangka merumuskan Konsep Binsat yang terbaik, serta terwujudnya kemampuan Dansat dalam mengambil peran penting pada Binter untuk mewujudkan Kemanunggalan TNI Rakyat.

Selanjutnya, Pangdam IM menuturkan bahwa kegiatan Apel Komandan Satuan kali ini akan diisi dengan berbagai kegiatan Pembekalan seperti, Demo Beladiri Taktis, Garjas A dan B, Ketangkasan Renang dan Menembak Reaksi yang diarahkan untuk meningkatkan Efektivitas dan Produktivitas kinerja Komandan Satuan dalam mewujudkan Profesionalisme dan Militansi Prajurit Satuan masing-masing sebagai Patriot NKRI yang tangguh, sehingga mampu menyelesaikan setiap tugas yang diemban guna mendukung keberhasilan tugas pokok TNI AD.

Hadir dalam acara Apel Komandan Satuan tersebut Kasdam IM, Irdam IM, Kapoksahli Pangdam IM, Danrem 011/LW, Danrem 012/TU, para Asisten Kasdam IM, para Kabalakdam IM dan para Komandan Satuan Jajaran Kodam Iskandar Muda.

Editor: Akil Rahmatillah

Jelang Musda Pramuka Aceh, ini Pesan Mualem

Penulis
Redaksi
-
0
Muzakir Manaf. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pada bulan Juli 2024 ini, Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Aceh akan melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) X, yang salahsatunya agendanya adalah memilih Ketua Umum untuk masa bakti 2024-2029.

Sebagai Ketua Umum Kwarda Pramuka Aceh dua periode, H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem memberikan perhatian khusus agar musyawarah kali ini dapat dilaksanakan secara sukses, dan menghasilkan keputusan berkualitas.
Ia mengatakan, tanpa bermaksud mencampuri hak para utusan Musda, forum musyawarah nantinya diminta harus menjadi momentum untuk menggerakkan lagi kegiatan kepramukaan, lebih maksimal yang telah dicapai.
“Sosok yang tepat untuk menjadi Ketua Pramuka Aceh periode mendatang adalah Cut Bang Djufri,” kata Mualem, di sela-sela kegiatan Pelantikan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Tamiang.
Penilaian itu menurutnya berdasarkan rekam jejak Djufri Efendi yang selama ini dipercaya sebagai Ketua Harian. Salahsatunya, Djufri telah membuktikan dirinya mampu melaksanakan Munas XI Gerakan Pramuka dengan baik, dan bahkan mendapat pujian dari Kwartir Nasional.
“Munas di Aceh adalah Munas terbaik yang pernah dilaksanakan Gerakan Pramuka. Peran Cut Bang Djufri sangat besar, dalam menyukseskan Munas ini. Tentunya semua atas dukungan semua kita, terutama Pemerintah Aceh dan jajarannya,” kata Mualem.
Kemudian, sejak Djufri Effendi dipercayakan sebagai Ketua Harian dari tahun 2016, di bawah pengawasan Mualem, kegiatan Pramuka Aceh menjadi lebih bergairah dan berkualitas.
Oleh karena itu, jika utusan Musda sepakat, ia mengajak untuk memberikan kepercayaan kepada Djufri Efendi untuk menahkodai Pramuka Aceh masa bakti 2024-2029.
Pada kesempatan itu, Mualem menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan untuk dirinya sebagai Ketua Umum Pramuka Aceh selama dua periode.
Ke depan, Mualem mengatakan akan tetap mendukung kegiatan kepramukaan di Aceh.
Editor: Akil Rahmatillah

Jalan Rusak di Banda Aceh Memperihatinkan, Masyarakat Desak Perbaikan Segera

Penulis
Redaksi
-
0
Potret lubang pada ruas jalan di kawasan simpang mesra. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh– Beberapa ruas jalan provinsi di Kota Banda Aceh, seperti Jalan T. Nyak Arief di Kawasan Simpang Mesra, menjadi sorotan publik karena kondisinya yang memprihatinkan. Pengguna jalan menyatakan bahwa kerusakan yang dialami ruas jalan tersebut harus segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas PUPR.

Kondisi jalan yang parah dinilai membahayakan pengendara dan berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan. Hal itu diungkapkan oleh Ali, selaku pengguna jalan. Ia mengaku sangat prihatin dengan kondisi jalan dan mendesak agar pemerintah segera bertindak.

“Kami meminta agar Dinas PUPR Aceh segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak ini sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Ali kepada Nukilan.id, Rabu (22/5/2024).

Ali menambahkan, kerusakan ini sudah berlangsung cukup lama, tetapi nampaknya belum mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.

“Bahkan pada malam hari, kondisi jalan ini sangat berbahaya karena minimnya penerangan. Banyak teman-teman saya yang sudah jatuh,” tambah Ali.

Tak hanya itu, pengguna jalan juga menyoroti kondisi saat musim hujan. Hal ini diungkapkan oleh Asma, yang mengatakan lubang-lubang di jalan tertutupi oleh genangan air sehingga sulit terlihat.

“Saat hujan, lubang-lubang yang ada menjadi tidak terlihat karena terendam air. Ini sangat berisiko, bisa menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan,” tambah Asma.

Dalam menghadapi masalah ini, masyarakat Banda Aceh berharap agar Pemerintah Provinsi Aceh segera bertindak dan menangani perbaikan jalan dengan serius. Mereka meminta agar alokasi anggaran yang cukup dialokasikan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak tersebut demi keselamatan pengguna jalan.

“Kami berharap tidak ada korban baru akibat kondisi jalan yang semakin memburuk ini,” tutup Asma dengan nada prihatin.

Reporter: Akil Rahmatillah

Pemkab Aceh Besar dan BKKBN Provinsi Aceh Gelar Rapat Teknis Percepatan Penurunan Stunting

Penulis
Redaksi
-
0
Pemkab Aceh Besar dan BKKBN Provinsi Aceh Gelar Rapat Teknis Percepatan Penurunan Stunting. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.id | Jantho – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar semakin intens dalam menangani kasus stunting di Aceh Besar, selain berbagai upaya seperti melakukan Rembug Stunting, memberikan makanan tambahan, melakukan Posyandu, dan lain sebagainya.

Pemkab Aceh Besar juga melakukan Rapat Koordinasi teknis percepatan penurunan stunting bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh di Gedung Dewan kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Senin (20/5/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, diwakilkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPP dan PA) Kabupaten Aceh Besar Fadhlan mengatakan, persoalan stunting bukanlah persoalan sederhana. Artinya untuk menangani kasus ini harus dicermati dan dilakukan mulai dari hulu sampai hilir. Karena stunting ini juga beririsan dengan persoalan kemiskinan.

“Stunting ini persoalan serius, untuk itu kita juga harus lihat persoalan dari hulu sampai hilirnya. Bahkan bukan hanya fokus pada penurunan stunting, tapi yang terpenting bagaimana upaya menuju zero new stunting atau tidak ada penambahan angka stunting baru di Aceh Besar,” ujarnya.

Dalam rapat stunting tersebut, dipaparkan beberapa kasus stunting di Aceh Besar, kemudian dilaksanakan diskusi dengan pakar yang berkaitan dengan stunting misal saja dari Dinas Kesehatan Aceh Besar, Satgas stunting, dan lain lain.

Fadhlan menegaskan jika dilihat dari paparan yang disampaikan bahwa tidak semua masyarakat dengan mudah diedukasi.

“Persoalan stunting ini tidak akan selesai jika kita tidak bergerak bersama, kolaborasi dan sinergi sangat diperlukan, baik puskesmas, Keuchik, camat sampai perangkat daerah terkait. Karena jika ada persoalan, ini bukan hanya tugas puskesmas saja, atau Desa saja melainkan tugas bersama,” imbuhnya.

Hal itu disampaikan Fadhlan karena menurutnya, persoalan kemiskinan yang membuat anak tidak terpenuhi gizinya, kemudian persoalan masyarakat yang tidak mudah diarahkan untuk mencegah terjadinya stunting.

”Persoalan ini tidak akan selesai, jika kita tidak menyelesaikan bersama, dan kita berharap pada semeter I ini kasus stunting di Aceh Besar sudah selesai,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala BKKBN Aceh Safrina Salim SKM, M.Kes mengatakan jika dilihat mengenai kondisi stunting hari ini menurutnya tidak mungkin menghentikannnya, namun menurutnya yang terpenting bagaimana memutuskan ranting stunting pada ibu hamil dan saat persalinan.

“Jika kita melihat kondisi stunting hari ini tidak mungkin kita menghentikannya, namun tugas kita bagamaina memutuskan ranting stunting pada ibu-ibu hamil dan saat pada persalinannya,” ujar Safrina.

Safrina juga mengatakan dirinya akan mengupayakan bagaimana stunting bisa turun di Aceh, untuk Aceh Besar menurutnya juga banyak kendala salah satunya mengenai lingkungan dan karakter masyarakatnya.

“Di Aceh Besar karakter dan lingkungan masyarakatnya belum terkendali, sehingga dengan wilayah yang sangat luas dan jauh kita tidak mempunyai data konkret terkait ibu hamil dan balita yang kategorinya stunting,” ucapnya.

Menurutnya hal itu disebabkan karena adanya intervensi yang dilakukan belum tepat sasaran. “Belum tepat sasaran itu banyak penyebabnya. Bukan berarti program yang kita berikan salah, tetapi mungkin saja pendataan dan sasaran yang akan kita berikan tidak tepat. Untuk menyasar supaya angka tidak semakin naik, kita harus lebih mengerucut kepada sasaran yang seharusnya, khususnya ibu hamil yang beresiko,” kata Safrina.

Terkait itu Safrina berharap agar Posyandu terus ditingkatkan dan bersinergi dengan Bina Keluarga Balita (BKB) serta kelurga dari anak tersebut juga harus mendapatkan edukasi dari petugas kesehatan.

“Pencegahan stunting ini juga diperlukan edukasi kepada orang tua, khususnya ibu hamil, dan Kita juga berharap kedepan adanya bulan pengukuran 100 persen kepada anak balita di gampong, jadi setiap bulannya anak-anak tersebut diukur/ditimbang,” jelasnya.

Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama saling memberi masukan, mencari solusi serta melakukan langkah yang realistis untuk kemaslahatan generasi yang akan datang.

Stunting harus mampu diturunkan hingga di bawah 10 persen. “Saya optimistis kita mampu melakukan dengan pelayanan kesehatan yang tepat dan program-program yang langsung pada sasaran,” imbuhnya.

Rapat Koordinasi Teknis tersebut juga turut dihadiri pengurus TP-PKK Aceh Besar, perwkailan Dinkes Aceh Besar, Kabid Kominfo Aceh Besar, sejumlah istri Kepala OPD, Tim TPPS, pengurus IPeKB dan Satgas Stunting, serta staf BKKBN Aceh.

Editor: Akil Rahmatillah

Pemerintah Aceh Cairkan Beasiswa Rp 22,7 Miliar untuk 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Beasiswa. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh telah mencairkan dana beasiswa sebesar Rp 22,7 miliar untuk tahun 2024. Dana tersebut dialokasikan untuk 806 penerima beasiswa, mulai dari jenjang Diploma hingga Spesialis, dan dicairkan setiap satu tahun akademik.

Berdasarkan data yang diperoleh Nukilan.id, berikut rekapitulasi penerima beasiswa Pemerintah Aceh jenjang Diploma, S1, S2, S3, dan Spesialis dalam negeri tahun 2024.

Jumlah penerima beasiswa terbanyak itu ada di Program S1 Aceh Carong, yaitu 531 orang dengan total anggaran sebesar Rp 7.063.000.000.

Kedua disusul program Diploma, sebanyak 165 penerima dengan jumlah beasiswa Rp 9.445.401.000.

Ketiga, beasiswa S1 Prestasi, diberikan kepada 43 penerima dengan dana yang disalurkan Rp 1.480.102.045.

Selanjutnya program S3 Masyarakat Aceh Dalam Negeri sebanyak 18 penerima dengan anggaran Rp 1.241.694.000.

Sedangkan S3 Dosen Dalam Pendidikan sebanyak 11 orang dengan jumlah dana Rp 858.050.000.

Terakhir program Spesialis, total penerima 38 orang dan dana yang sudah disalurkan sebanyak Rp 2.704.970.000.

Namun, Kepala BPSDM Aceh, Syaridin, mengumumkan bahwa tidak akan ada penerimaan beasiswa baru untuk tahun 2024. Keputusan ini diambil karena keterbatasan anggaran yang hanya mencukupi untuk beasiswa lanjutan.

Syaridin berujar bahwa situasi ini bukanlah hal baru. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2023, Pemerintah Aceh juga tidak membuka penerimaan beasiswa baru. Penerimaan terakhir untuk program beasiswa diploma dan S1 Aceh Carong terjadi pada tahun 2022, dan sejak saat itu, tidak ada program beasiswa baru yang dibuka.

Keputusan ini tentunya menjadi perhatian bagi para pelajar dan mahasiswa yang berharap mendapatkan dukungan pendidikan dari pemerintah. Namun, alokasi beasiswa yang ada tetap menjadi bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung pendidikan warganya meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Dengan adanya pencairan dana beasiswa ini, diharapkan para penerima dapat terus melanjutkan pendidikan mereka dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Aceh di masa depan.

Reporter: Akil Rahmatillah

Aceh Belum Punya Konsep Memajukan Adat dan Kebudayaan, Evaluasi Program Pemerintah Diperlukan

Penulis
Redaksi
-
0
Tari tarek pukat/ (Foto: Gramedia)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ketua Dewan Kesenian Aceh (DKA) Provinsi Aceh, Teuku Afifuddin M.Sn., mengkritisi kurangnya konsep dan arah yang jelas dalam upaya memajukan adat dan kebudayaan di Aceh.

Dalam wawancara eksklusif, Teuku Afifuddin menegaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah Aceh belum memiliki rencana konkret untuk pengembangan seni dan budaya di wilayah tersebut.

“Kita sering mendengar tentang pentingnya mempertahankan kebudayaan, tetapi tanpa alokasi dana yang tepat, semua itu hanya menjadi wacana kosong,” ujarnya.

Teuku Afifuddin juga menyoroti bahwa banyak politisi kerap membicarakan ancaman budaya luar tanpa memberikan solusi nyata untuk memperkuat budaya lokal melalui dukungan finansial yang memadai.

Ia menyampaikan hasil Kongres Dewan Kesenian Se-Indonesia yang baru-baru ini diadakan. Menurutnya, meskipun alokasi dana untuk kesenian dibahas dalam kongres, hasilnya sering kali hanya sekadar retorika.

“Hasil kongres sering kali hanya seperti bungkus pisang goreng atau kacang, tidak berguna karena tidak diikuti dengan tindakan nyata,” ungkapnya.

Evaluasi terhadap program pemerintah di Aceh dianggap sangat penting. Teuku Afifuddin mengkritik kurangnya investasi dalam seni dan budaya yang seharusnya menjadi pilar utama dalam membentuk peradaban yang tinggi.

“Budaya yang tinggi sangat tergantung pada estetika, dan itu adanya di seni. Tanpa investasi yang baik, kita hanya akan melihat kehancuran budaya kita secara perlahan,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya regulasi yang jelas untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dalam bidang kesenian. Anggaran tidak akan bermanfaat jika tidak diatur dengan baik.

“Harus ada qanun yang mengatur penggunaan anggaran untuk kesenian,” jelasnya.

Sebagai contoh, Aceh Besar memiliki qanun pemerintahan gampong yang memperbolehkan penggunaan anggaran desa untuk kesenian, meskipun persentasenya tidak disebutkan.

Menurut Teuku Afifuddin, Aceh masih belum memiliki payung hukum yang jelas mengenai alokasi anggaran untuk kesenian dan budaya, pelaksanaan, dan pengawasan.

“Ini perlu dipikirkan bersama dan dirancang dengan baik sehingga rencana kesenian dan kebudayaan ke depan bisa berjalan,” tegasnya.

Selain masalah anggaran, visi kebudayaan juga perlu diperhatikan. Menurut Teuku Afifuddin, kebudayaan atau kesenian tidak cukup dilihat hanya dari pertunjukan atau kanvas, tetapi harus membentuk kehidupan yang berestetika.

“Esensi dari kesenian adalah estetika. Jadi, bagaimana kita membentuk kehidupan di Aceh yang berestetika harus dirancang dengan visi yang jelas,” ujarnya.

Pernyataan Teuku Afifuddin ini menjadi refleksi penting bagi Pemerintah Aceh untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih konkret dan terukur dalam memajukan seni dan budaya lokal.

Editor: Akil Rahmatillah

Gandeng MPU, Pemkab Aceh Timur Latih 48 Ulama Muda

Penulis
Redaksi
-
0
Pemkab Aceh Timur Latih 48 Ulama Muda. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.id | Idi Rayeuk– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) melahirkan 48 kader ulama muda usai mengikuti pelatihan dan pendidikan kader ulama.

“Sebanyak 48 ulama yang dilahirkan ini dari kalangan guru dayah atau pimpinan balai pengajian yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur,” kata Ketua MPU Aceh Timur, Mukhtar Ibrahim, Senin (20/5/2024).

Sebelumnya, para ulama muda tersebut mengikuti pendidikan kader ulama yang dilaksanakan MPU Aceh Timur selama 12 hari. Setelah mengikuti pendidikan, mereka semua dinyatakan lulus sebagai ulama muda.

Mukhtar Ibrahim mengatakan, pelatihan dan pendidikan kader ulama tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan para ustaz muda dari dayah atau pesantren maupun balai pengajian.

Pelatihan dan pendidikan, juga bertujuan agar kalangan ulama muda memiliki pandangan yang sama dalam menyelesaikan perbedaan perbedaan pandangan dalam masyarakat.

“Pendidikan kader ulama ini penting dan strategis untuk melahirkan kader ulama yang pada gilirannya nanti dapat mendidik, mengajar ilmu-ilmu agama untuk umat,” kata dia.

Mukhtar Ibrahim menyebutkan ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran islam dari Alquran dan hadis serta mengamalkannya.

Dalam masyarakat, kata dia, ulama juga merupakan individu atau kelompok yang penting. Sebab, keberadaan ulama memberikan kontribusi dalam bentuk pola kehidupan masyarakat yang islami.

Ketua MPU Aceh Timur itu menambahkan banyak persoalan yang muncul seiring perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, peran ulama juga semakin meningkat, sehingga dipandang perlu meningkatkan pengetahuan keagamaan dan pendidikan moral.

“Pelatihan dan pendidikan kader ini untuk melahirkan ulama-ulama muda yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Kami berharap kader-kader ulama ini menjadi teladan di masyarakat pada masa mendatang,” kata Mukhtar Ibrahim.

Editor: Akil Rahmatillah

1...1,1481,1491,150...2,558Halaman 1,149 dari 2,558

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id