Beranda blog Halaman 1053

Ombudsman Aceh Verifikasi Laporan Maladministrasi PPDB

0
Ombudsman Aceh Verifikasi Laporan Maladministrasi PPDB. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Aceh telah melakukan verifikasi atas laporan masyarakat terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di provinsi tersebut.

“Sampai saat ini, ada satu laporan masyarakat terkait penyelenggaraan PPDB yang sudah selesai diverifikasi. Sedangkan beberapa laporan lainnya sedang dalam proses,” ujar Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Muammar, di Banda Aceh, Selasa (7/7/2024).

Muammar menyampaikan bahwa informasi dari Bagian Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Aceh menunjukkan adanya laporan penyelenggaraan PPDB dari satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama.

“Substansi laporan meliputi penambahan jalur penerimaan peserta didik baru yang diduga tidak sesuai dengan regulasi, seperti jalur mandiri,” kata Muammar.

Dari 12 satuan pendidikan yang dilaporkan, Ombudsman RI Perwakilan Aceh mengidentifikasi beberapa potensi maladministrasi. Namun, hasil pemeriksaan masih ditunggu untuk memastikan kebenaran identifikasi tersebut.

Muammar menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan PPDB masih terus dilakukan, selain membuka posko pengaduan masyarakat.

“Walau sebagian penyelenggaraan PPDB sudah selesai, proses pengawasan masih berjalan. Pengawasan dilakukan objektif, transparan, akuntabel, serta tidak diskriminatif. Pengawasan berlangsung hingga dua minggu pertama proses belajar mengajar,” jelasnya.

Proses pengawasan penyelenggaraan PPDB tidak berhenti setelah pengumuman hasil seleksi. Pengawasan juga dilakukan pada proses pendaftaran ulang peserta didik yang dinyatakan lulus PPDB.

“Sasaran pengawasan kami di antaranya pungutan liar serta tidak boleh mewajibkan peserta didik membeli seragam. Termasuk pengawasan maladministrasi dalam pelayanan pendidikan lainnya,” ungkap Muammar.

Hasil pengawasan ini, menurut Muammar, menunjukkan bahwa sosialisasi PPDB belum efektif sehingga petunjuk teknis PPDB belum sepenuhnya dipahami oleh semua pelaksana.

“Hasil pengawasan ini nantinya kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan Aceh, dinas pendidikan kabupaten/kota, serta Kementerian Agama Aceh untuk ditindaklanjuti,” tutup Muammar.

Editor: Akil

48 ASN Lolos Seleksi Administrasi untuk Enam Jabatan Eselon II di Aceh

0
Kantor Gubernur Aceh. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Sebanyak 48 aparatur sipil negara (ASN) berhasil lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka pengisian enam jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, T Setia Budi, pada Rabu lalu (3/7).

“Dari hasil seleksi administrasi yang diumumkan oleh panitia pada Selasa kemarin, 48 nama dinyatakan lolos dan akan melanjutkan ke tahap berikutnya,” ujar T Setia Budi.

Empat dari enam jabatan yang diperebutkan adalah eselon IIA, yakni Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan; Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh; dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

Dua jabatan lainnya adalah eselon IIB, yaitu Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih dikenal dengan sebutan Kepala Unit Layanan Pelelangan di Sekretariat Daerah Aceh.

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil seleksi, rekam jejak, dan relasi para kandidat, AJNN memperkirakan beberapa nama yang berpotensi mengisi jabatan tersebut.

Akkar Arafat, Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, diprediksi akan menduduki posisi Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan. Jabatan Sekretaris DPR Aceh diperkirakan akan diisi oleh Auliya Husni Putra, yang saat ini menjabat sebagai salah satu kepala bidang di Badan Pengelola Keuangan Aceh.

Sementara itu, Taufiq, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, diperkirakan akan menggantikan Mahdinur sebagai Kepala Dinas ESDM Aceh. T Nara Setia, yang saat ini menjabat sebagai salah satu kepala bidang di Dinas Sosial, diprediksi akan menjadi Kepala BPBA.

Untuk jabatan eselon IIB, Restu Andi Surya diperkirakan akan menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan di Sekretariat Daerah Aceh. Restu adalah lulusan STPDN dan meraih gelar master ilmu pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada.

Sementara itu, Teuku Zaufi, yang saat ini bekerja di Sekretariat Majelis Adat Aceh, diprediksi akan menjabat sebagai Kepala Pengadaan Barang dan Jasa atau Kepala Unit Layanan Pelelangan di Sekretariat Daerah Aceh.

Pengumuman resmi mengenai pengisian jabatan-jabatan tersebut diharapkan akan segera disampaikan oleh Pemerintah Aceh dalam waktu dekat. Para kandidat yang terpilih diharapkan dapat menjalankan tugas dengan profesional dan berkontribusi positif bagi kemajuan Aceh.

Editor: Akil

Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe Bantu Wujudkan Impian Miliki Rumah dengan Program KPR Subsidi

0
Perumahan (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Lhokseumawe – Memiliki rumah sendiri adalah impian banyak orang. Selain memberikan keamanan dan kenyamanan, memiliki rumah juga bisa menjadi investasi berharga. Namun, melonjaknya harga properti kerap menjadi kendala utama bagi banyak orang yang ingin memiliki rumah sendiri. Tingginya kesenjangan antara penghasilan masyarakat dan harga tanah serta properti yang semakin tinggi membuat banyak generasi muda memilih tinggal bersama mertua atau menyewa rumah.

Apakah Anda termasuk salah satu orang yang ingin memiliki rumah sendiri tetapi kesulitan karena harga rumah yang semakin melambung tinggi? Bank Aceh Syariah hadir menjawab keinginan masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi yang bekerja sama dengan pemerintah melalui skema FLPP PUPR.

Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe, Taufik Saleh, melalui Kepala Bagian Pembiayaan Konsumer, TM Azani, mengatakan bahwa sejak tahun 2022, Bank Aceh, khususnya cabang Lhokseumawe, telah menyalurkan 327 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) Sejahtera.

“Program FLPP PUPR PKR Sejahtera ini mensyaratkan pembangunan rumah melalui developer dengan tipe 36 dan luas tanah 100 hingga 200 meter persegi yang dilengkapi dengan fasilitas umum yang baik dan sehat. Melalui program ini, Bank Aceh memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah subsidi tersebut dengan pembiayaan yang cukup terjangkau, yaitu margin 5% dengan jangka waktu sampai 20 tahun,” ujar Azani kepada RRI, Selasa (09/07/2024).

Azani menambahkan, masyarakat umum kini bisa memiliki rumah sendiri dengan mudah, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank Aceh Syariah juga mengedepankan prinsip syariah dalam proses jual beli ini dengan menggunakan akad Murabahah.

Tidak hanya membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah, Bank Aceh juga bekerja sama dengan beberapa developer lokal untuk pembangunan rumah subsidi tersebut.

“Untuk pengerjaan rumah subsidi ini, kami bekerja sama dengan beberapa developer lokal yang sudah memahami masalah perumahan. Selain itu, kami bisa mengawasi langsung pengerjaan yang dilakukan agar sesuai dengan bahan material yang dipersyaratkan oleh FLPP PUPR. Kerja sama ini juga membuka peluang bagi pengusaha muda untuk berkiprah di dunia properti,” jelas Azani.

Bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah impian atau ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai PKR Sejahtera subsidi dari pemerintah, dapat mengunjungi seluruh cabang Bank Aceh untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Editor: Akil

Disdikbud Aceh Tengah Keluarkan Surat Edaran Pelaksanaan Prosesi Adat “I Gurun” pada Tahun Ajaran Baru 2024-2025

0
Surat Edaran Disdikbud Aceh Tengah. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.id | Takengon – Dalam rangka melestarikan budaya Gayo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Tengah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur pelaksanaan prosesi adat “I Gurun” atau “Iserahen ku Tengku Guru” pada tahun ajaran baru 2024-2025. Prosesi adat ini akan dilaksanakan serentak di seluruh sekolah yang berada di bawah naungan Disdikbud Aceh Tengah.

Plt Kepala Disdikbud Aceh Tengah, Harun Manzhola, menyampaikan bahwa keputusan ini didasarkan pada keputusan bersama Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor: 400.3/8540/2024 dan Nomor: 250 Tahun 2023 tentang kalender pendidikan bagi sekolah atau madrasah dalam Provinsi Aceh Tahun Pelajaran 2024/2025.

Dalam surat edaran yang diterbitkan pada 8 Juli 2024 tersebut, Harun menyebutkan bahwa hari pertama masuk sekolah ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2024. Selain itu, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) akan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan jenjang SD dan SMP negeri/swasta selama dua minggu dengan tema “Menjadi Pelajar yang Tangguh dan Berkarakter, Menuju Profil Pelajar Pancasila”.

“Berdasarkan edaran ini, setiap sekolah jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, secara serentak melaksanakan kegiatan ‘Munyerahni Anak Ku Tengku Guru (I Gurun)’ di sekolah masing-masing pada tanggal 15 Juli 2024,” ujar Harun.

Harun juga menjelaskan bahwa tata cara pelaksanaan kegiatan “Munyerahni Murid Ku Tengku Guru (I Gurun)” berpedoman pada panduan yang telah disusun oleh Majelis Adat Gayo (MAG). Semua biaya pelaksanaan “Serahen Anak Ku Tengku Guru” akan dibebankan pada anggaran dana sekolah, Dana BOSP, atau anggaran yang relevan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Seluruh sekolah wajib melaporkan hasil kegiatan ‘Munyerahni Murid Ku Tengku Guru (I Gurun)’ dalam bentuk dokumentasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Pengembang Kurikulum,” tambah Harun.

Pengawas binaan juga diminta untuk melakukan monitoring, pembinaan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan “Munyerahni Murid Ku Tengku Guru (I Gurun)”.

Dengan adanya kegiatan ini, Harun berharap dapat menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya lokal di kalangan siswa, serta memperkuat karakter dan identitas budaya Gayo.

Editor: Akil

Kakanwil Kemenag Aceh Sampaikan Pentingnya Pengetahuan Hilal di SLH Aceh

0
Kakanwil Kemenag Aceh Sampaikan Pentingnya Pengetahuan Hilal di SLH Aceh. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si., memberikan sambutan dan pengarahan pada Kegiatan Sekolah Lapang Hilal (SLH) Aceh, Selasa, 9 Juli 2024. Acara tersebut berlangsung di Auditorium Prof. Ali Hasjmy, UIN Ar-Raniry, Kopelma Banda Aceh.

Dalam sambutannya, Kakanwil Azhari menekankan pentingnya pengetahuan tentang hilal serta program Kemenag terkait hisab rukyat dan kebijakannya.

“Pemahaman tentang hilal sangat penting, terutama dalam penentuan awal bulan Hijriah yang akurat dan tepat,” ujarnya.

SLH Aceh, yang diinisiasi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), merupakan kegiatan pertama di Aceh yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengamatan hilal. Dalam acara ini, Kakanwil juga memaparkan peran Observatorium Teungku Chiek Pante Kulu Lhoknga dalam pengamatan hilal.

Dengan tema “Menuju Masyarakat Bersahabat dengan Rukyat Hilal”, Kakanwil Azhari berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya di kalangan akademisi, mengenai tata cara rukyat hilal yang benar. Ia juga menambahkan bahwa dukungan fasilitas dari Kemenag serta partisipasi dosen, mahasiswa, dan mitra kerja sangat penting dalam menyukseskan kegiatan ini.

“Kami berharap melalui kegiatan SLH, masyarakat Aceh akan semakin memahami dan bersahabat dengan rukyat hilal. Ini tentunya akan berdampak positif pada penentuan awal bulan Hijriah yang lebih tepat dan akurat,” tutur Azhari menyemangati peserta.

Acara ini juga menjadi ajang untuk memperkenalkan kiprah jajaran Kementerian Agama Aceh dalam bidang hisab rukyat serta meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih berpengetahuan dan bersahabat dengan pengamatan hilal.

Editor: Akil

BI Sebut Pemilu 2024 Dongkrak PDRB Aceh, Tren Positif Diharapkan Terus Berlanjut

0
Ilustrasi Bilik Suara di TPS (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Penyelenggaraan Pemilu 2024 memberikan dampak positif terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh pada triwulan I-2024. Kepala Bank Indonesia (BI) Aceh, Rony Widijarto, mengharapkan tren positif ini terus berlanjut meskipun pemilu telah selesai.

“Penyelenggaraan pemilu memang terbukti memiliki dampak ekonomi di Aceh. Walaupun demikian, dampak ekonomi yang dihasilkan diharapkan terus berlanjut walaupun penyelenggaraan pemilu telah selesai dilaksanakan,” ujar Rony dalam laporan perekonomian Aceh di Banda Aceh, Selasa (2/7/2024).

Laporan tersebut juga menjadi rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Aceh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Rencong di masa depan. Rony menjelaskan, Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari diikuti oleh calon anggota legislatif dari 24 partai politik nasional dan enam partai politik lokal.

Setelah pemilu legislatif, Aceh akan melanjutkan pesta demokrasi dengan pilkada serentak pada 27 November 2024 untuk memilih kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia. “Pergantian pemerintahan diharapkan dapat menjadi pemicu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi di tengah berbagai tantangan ekonomi yang saat ini dihadapi,” tambahnya.

Rony menjelaskan, pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali ini berdampak besar terhadap perekonomian. Biaya penyelenggaraan pemilu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD, partai politik, serta calon legislatif dan eksekutif dapat mendorong kinerja konsumsi pemerintah dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT).

Pada triwulan I-2024, dampak penyelenggaraan pemilu menjadi pendorong utama meningkatnya pertumbuhan PDRB Aceh. Konsumsi pemerintah pada triwulan ini tumbuh sebesar 20,83 persen secara year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat penurunan sebesar 8,74 persen yoy.

“Konsumsi LNPRT juga tumbuh sebesar 29,34 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 21,88 persen yoy,” ujarnya.

Selain itu, lapangan usaha jasa perusahaan tumbuh sebesar 2,79 persen yoy, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar 0,02 persen yoy. Sementara itu, lapangan usaha administrasi pemerintahan tumbuh sebesar 9,08 persen yoy, naik dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar 0,39 persen yoy.

Rony juga menyoroti kinerja lapangan usaha transportasi yang tumbuh sebesar 10,65 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,27 persen yoy.

“Secara historis, konsumsi komponen pemerintah dan LNPRT menunjukkan peningkatan pada periode penyelenggaraan pemilu, baik saat Pemilu 2014 maupun Pemilu 2019,” tambahnya.

Menurut Rony, peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif dan eksekutif serta persiapan dan pelaksanaan pemilu yang membutuhkan pengeluaran pemerintah.

Dengan dampak positif yang sudah terlihat, Rony berharap tren ini dapat terus berlanjut, sehingga perekonomian Aceh dapat terus tumbuh dan berkembang meskipun pemilu telah usai.

Editor: Akil

Bahasa Aceh Kini Tersedia di Google Translate, Langkah Penting Pelestarian Budaya

0
Bahasa Aceh di Google Translate. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kabar gembira bagi masyarakat Aceh dan wisatawan yang berkunjung ke Aceh! Kini, bahasa Aceh resmi tersedia di Google Translate. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah komunikasi dan pelestarian bahasa daerah, serta meningkatkan akses informasi bagi penutur bahasa Aceh di seluruh dunia.

Bahasa Aceh adalah bahasa yang kaya dengan sejarah dan budaya, menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Aceh. Dengan tersedianya bahasa Aceh di Google Translate, tidak hanya penutur asli yang diuntungkan, tetapi juga pelajar, peneliti, dan siapa saja yang tertarik mempelajari bahasa dan budaya Aceh. Keberadaan bahasa Aceh di platform terjemahan digital ini juga dapat meningkatkan visibilitas dan eksistensi bahasa tersebut di kancah internasional.

Proses penambahan bahasa Aceh ke Google Translate melibatkan kolaborasi antara Google dan sejumlah pakar bahasa, lembaga kebudayaan, serta komunitas Aceh. Mereka bekerja sama untuk memastikan akurasi dan keakuratan terjemahan, sehingga bahasa Aceh bisa digunakan dengan baik dan benar dalam berbagai konteks.

“Ini adalah langkah besar dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah kita. Dengan tersedianya bahasa Aceh di Google Translate, kita berharap generasi muda semakin tertarik untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Aceh dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Ismail, ST., MM, seorang dosen IT di salah satu perguruan tinggi swasta di Banda Aceh.

Para pengguna Google Translate kini dapat menerjemahkan kata, frasa, atau bahkan paragraf dari dan ke bahasa Aceh. Fitur ini tersedia baik di versi desktop maupun aplikasi mobile, sehingga memudahkan pengguna untuk mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Pengguna hanya perlu memilih bahasa Aceh dari daftar bahasa yang tersedia di Google Translate, kemudian memasukkan teks yang ingin diterjemahkan.

Tersedianya bahasa Aceh di Google Translate juga memberikan manfaat bagi pariwisata di Aceh. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh kini dapat lebih mudah berkomunikasi dengan penduduk lokal, memahami budaya, dan menikmati pengalaman mereka secara lebih mendalam. Ini tentunya dapat meningkatkan minat wisatawan untuk datang dan mengeksplorasi keindahan serta kekayaan budaya Aceh.

“Kami sangat bersyukur dan bangga dengan adanya fitur bahasa Aceh di Google Translate. Ini akan sangat membantu kami dalam menyambut wisatawan dan memperkenalkan kekayaan budaya Aceh kepada dunia,” kata Rahmad, seorang pemandu wisata di Banda Aceh.

Selain manfaat praktis, langkah ini juga memiliki dampak jangka panjang dalam upaya melestarikan bahasa Aceh. Dalam era digital ini, bahasa daerah sering kali terancam punah karena kurangnya penggunaan dan dokumentasi. Dengan adanya bahasa Aceh di platform global seperti Google Translate, bahasa ini mendapatkan kesempatan untuk terus digunakan dan dikenal oleh generasi mendatang.

Untuk memaksimalkan manfaat dari fitur ini, masyarakat Aceh diharapkan dapat aktif menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kontribusi dari para ahli bahasa dan komunitas juga tetap diperlukan untuk terus memperbarui dan menyempurnakan terjemahan, sehingga Google Translate dapat menjadi alat yang semakin akurat dan berguna.

“Peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian bahasa kita. Kami mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam menggunakan dan memperbaiki fitur terjemahan ini,” tambah Husni Alamsyah, Kepala Bidang Budaya Disdikbud Kota Banda Aceh.

“Bek malee meututoe bahasa Aceh sesama keudro-keudro. Tanyo harus ta cinta keu bahasa droe dan budaya droe. Google mantong mengakui bahasa Aceh (Jangan malu untuk saling berbicara bahasa Aceh. Kita harus mencintai bahasa dan budaya kita sendiri. Google mengenali bahasa Aceh-red),” tegas Husni.

Bagi Anda yang ingin mencoba fitur baru ini, caranya sangat mudah. Buka aplikasi Google Translate atau kunjungi situs webnya, pilih bahasa Aceh dari daftar bahasa, dan mulai masukkan teks yang ingin diterjemahkan. Yuk, cobain sekarang dan turut serta dalam pelestarian bahasa Aceh!

Hadirnya bahasa Aceh di Google Translate bukan hanya sekadar fitur tambahan, tetapi juga langkah penting dalam memperkuat identitas budaya dan bahasa Aceh di era digital. Semoga langkah ini menjadi inspirasi bagi pelestarian bahasa daerah lainnya di Indonesia.

Pemkab Aceh Besar Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kecamatan Lhoknga

0
Kekeringan. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Jantho – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di kawasan wisata Kecamatan Lhoknga. Keputusan ini diambil setelah melalui rangkaian rapat gabungan yang melibatkan lintas instansi hingga jajaran legislatif Aceh Besar.

“Kita ingin penanganan kekurangan air bersih akibat kekeringan di Kecamatan Lhoknga dilakukan secara komprehensif, baik untuk jangka pendek maupun upaya berkelanjutan. Keputusan ini diambil melalui rangkaian rapat yang melibatkan legislatif hingga akhirnya ditetapkan status Siaga Darurat Bencana,” ujar Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, Selasa (9/7/2024).

Menurut Iswanto, penetapan ini bertujuan untuk memaksimalkan penanganan dampak kekeringan secara terukur dan melibatkan personil dari berbagai instansi terkait. Upaya ini termasuk pembuatan skema operasional yang lebih teratur agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan bencana.

“Kita telah menginstruksikan pendirian posko yang alhamdulillah telah dioperasionalkan di Kantor Camat Lhoknga,” tambah Iswanto.

Ia juga menyebut telah beberapa kali turun langsung meninjau lokasi terdampak kekeringan dan ikut membagikan air bersih kepada warga.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar, Ridwan Jamil, mengakui pihaknya telah mengoperasionalkan Posko Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kantor Camat Lhoknga. Posko ini bertujuan untuk mempermudah penanganan pendistribusian air bersih kepada masyarakat.

“Posko Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan yang kita dirikan di Kantor Camat Lhoknga sesuai arahan Pj Bupati Aceh Besar. Ini juga untuk mempermudah camat, kepala desa (keuchik), dan perangkat desa dalam menangani dampak kekeringan di wilayahnya,” ujar Ridwan Jamil.

Pria yang akrab disapa RJ ini menjelaskan, melalui Posko Komando Siaga Darurat Bencana, perangkat gampong dan masyarakat dapat menyampaikan informasi terkini tentang kebutuhan air bersih akibat kekeringan yang telah melanda kawasan itu sejak Mei 2024.

“Kekeringan yang melanda kawasan Lhoknga sudah berlangsung cukup lama, sehingga BPBD Aceh Besar mengambil kendali dalam penanganan ketersediaan air bersih di Kecamatan Lhoknga,” katanya.

Menurut Ridwan Jamil, camat dan keuchik di Kecamatan Lhoknga dapat dengan cepat menyampaikan laporan kebutuhan air bersih kepada petugas piket yang ditempatkan di posko tersebut. Laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti.

Ia menyebutkan bahwa rata-rata mobil tangki yang dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kecamatan Lhoknga mencapai 10 hingga 15 unit. Pendistribusian air bersih disesuaikan dengan permintaan dan laporan yang disampaikan oleh masing-masing keuchik.

“Kehadiran posko ini memudahkan perangkat gampong dan masyarakat dalam melaporkan kebutuhan air bersih secara cepat. Saat ini, ketersediaan air bersih untuk warga di Kecamatan Lhoknga terus dipasok setiap hari menggunakan mobil tangki dari BPBD, PDAM Tirta Mountala, dan dibantu Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh,” pungkasnya.

Editor: Akil

PKK Aceh Peringati Hari Kesatuan Gerak Ke 52, Turut Dihadiri Kadinsos Aceh

0
PKK Aceh Peringati Hari Kesatuan Gerak Ke 52, Turut Dihadiri Kadinsos Aceh. (Foto: Dinsos Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pengurus Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aceh peringati Hari Kesatuan Gerak (HKG) Ke 52. Selasa, (9/7).

Peringatan itu dibarengi peluncuran buku panduan PKK “PAAREDI” oleh Ketua TP PKK Aceh, Ny. Meilani Bustami. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Indonesia Yang Maju” yang diikuti seluruh pengurus PKK Aceh.

Acara HKG Ke 52 turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem Yacob yang mendampingi Pj. Sekda Aceh, Azwardi, ikut serta sejumlah Kepala SKPA dan Kepala BNN Aceh, Marzuki di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.

Ketua PKK, Ny. Meilani dalam sambutannya menjelaskan, melalui 10 Program Pokok PKK, Tim Penggerak PKK dapat menjadi motor utama dalam menggerakkan kader dan menjalin koordinasi serta sinergisitas dengan para stakeholder, baik dengan pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga nonpemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tambahnya, untuk memperkuat hal itu, ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan oleh semua anggota, pertama, memantapkan pemahaman mengenai filosofi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, Kedua, Mengoptimalkan Potensi Gerakan Masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mempercepat Pembangunan Nasional dan Daerah.

“Dan yang terakhir, mewujudkan pencapaian PKK dalam pelaksanaan Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021-2024” ujar Meilani.

Sementara itu, Pj. Gubernur melalui Pj. Sekda Azwardi dalam arahannya mengucapkan selamat atas nama Pemerintah Aceh, kami mengucapkan Selamat Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke- 52 Tahun 2024 kepada seluruh TP PKK provinsi, kabupaten dan kota se-Aceh.

Pj. Gubernur sebutnya memberikan memberikan apresiasi yang tinggi kepada TP PKK Aceh sebagai mitra Pemerintah Aceh, yang telah berkerja keras mengedukasi masyarakat dalam mencegah stunting.

Selain itu juga ikuti melakukan berbagai upaya peningkatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, memantau dan mengawal penangganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan mendorong masyarakat dalam menjaga keberlangsungan lingkungan yang sehat dan asri.

Tambahnya, 52 tahun perjalanan gerakan PKK bukanlah rentang waktu yang singkat, selama ini PKK hadir sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.

“Harus disadari bahwa pembangunan tidak akan berhasil tanpa dilakukan bersama-sama. Dimana perencanaan pembangunan dalam semua aspek tidak hanya bersifat top-down tapi juga bottom up yang bersumber dari aspirasi rakyat dan kemudian menjadi pemikiran dalam perencanaan pemerintah” ungkapnya.

Azwardi mengungkapkan, Pemerintah Aceh berharap kemitraan dan sinergitas yang telah terbangun selama ini, akan terus berjalan dan terjaga dengan baik agar program-program Pemerintah Aceh dapat sejalan dan terealisasi dengan baik.

Kegiatan juga diikuti Ketua Bhayangkari Aceh, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Adhyaksa Dharmakarini, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua BKOW Aceh, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota dan Para Tim Penggerak PKK Aceh.

Editor: Akil

Angka Kematian Bayi di Indonesia: Jawa Tengah Tertinggi, Banten dan Aceh Menurun Signifikan

0
Ilustrasi kematian bayi. (Foto: Metropolis.id)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Angka kematian ibu dan bayi merupakan indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan suatu daerah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per tahun 2022, jumlah kematian bayi di seluruh Indonesia mencapai 18.340 jiwa. Dari jumlah tersebut, sepuluh provinsi teratas menyumbang 66,53% dari total keseluruhan.

Berdasarkan analisis data Nukilan.id, Provinsi Jawa Tengah mencatatkan jumlah kematian bayi tertinggi, yaitu 4.863 jiwa. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Menyusul Jawa Tengah, Jawa Timur mencatatkan jumlah kematian bayi sebanyak 3.575 jiwa. Jawa Barat berada di posisi ketiga dengan jumlah kematian bayi mencapai 2.988 jiwa, mengalami penurunan sebesar 28,63 persen dari tahun sebelumnya.

Provinsi Banten mencatatkan jumlah kematian bayi sebanyak 1.284 jiwa, turun sebesar 34,43 persen. Aceh mencatatkan 1.136 jiwa, mengalami penurunan sebesar 10,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut adalah daftar sepuluh provinsi dengan jumlah kematian bayi tertinggi pada 2022:

  1. Jawa Tengah: 4.863 jiwa
  2. Jawa Timur: 3.575 jiwa
  3. Jawa Barat: 2.988 jiwa
  4. Banten: 1.284 jiwa
  5. Aceh: 1.136 jiwa
  6. Nusa Tenggara Timur: 1.074 jiwa
  7. Sumatera Barat: 935 jiwa
  8. Sulawesi Selatan: 892 jiwa
  9. Nusa Tenggara Barat: 837 jiwa
  10. Kalimantan Timur: 756 jiwa

Secara keseluruhan, jumlah kematian bayi di Indonesia masih menjadi perhatian utama. Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kematian bayi melalui berbagai program kesehatan ibu dan anak serta peningkatan akses pelayanan kesehatan di seluruh daerah.

Seluruh masyarakat juga dihimbau untuk terus menjaga kesehatan ibu hamil dan bayi, serta memastikan akses yang memadai ke fasilitas kesehatan guna menekan angka kematian bayi di Indonesia. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah