NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut menandai komitmen pemerintah dalam memastikan penanganan pascabencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan hingga masyarakat benar-benar pulih.

Huntara yang diresmikan merupakan bagian dari total pembangunan 1.217 unit hunian bagi wilayah terdampak bencana. Hunian ini disiapkan agar warga tidak terus bertahan dalam kondisi darurat, melainkan dapat tinggal di tempat yang aman, layak, dan manusiawi sambil menata kembali kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

Dalam sambutannya, AHY menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat, terutama setelah bencana menghilangkan rasa aman dan tempat tinggal warga.

“Rumah adalah segala-galanya bagi masyarakat. Ketika banjir besar dan longsor yang dahsyat menghantam saudara-saudara kita, banyak rumah yang rusak, hancur, bahkan hilang dan hanyut,” ujar AHY dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).

Peresmian Huntara tersebut dilakukan AHY saat kunjungan kerja di Aceh Tamiang pada Kamis (22/1). Ia menekankan bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Oleh karena itu, atas direktif dan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah-khususnya Kementerian Pekerjaan Umum-berada di depan, di garis terdepan, dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” lanjutnya.

Pada tahap awal pemulihan, pemerintah meresmikan 84 unit Huntara yang dibangun di atas lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi. Huntara tersebut terdiri dari tujuh blok, dengan kapasitas 12 keluarga di setiap blok.

“Di atas lahan kurang lebih lima ribu meter persegi ini dibangun tujuh blok. Setiap blok dapat dihuni oleh 12 keluarga, sehingga total ada 84 keluarga yang dapat menempati Huntara ini,” jelas Menko AHY.

AHY menegaskan bahwa Huntara bukan tujuan akhir, melainkan langkah awal menuju pemulihan menyeluruh sambil pemerintah menyiapkan hunian tetap. Pembangunan Huntara dilakukan dengan prinsip build back better yang mengutamakan kualitas, keselamatan, dan kenyamanan.

“Saya bersyukur karena Huntara ini bukan hanya menyediakan tempat tidur yang lebih layak, melainkan dilengkapi fasilitas pendukung utama, seperti kamar mandi atau toilet, dapur bersama, serta ruang terbuka atau common area untuk warga,” tambahnya.

Selain Aceh Tamiang, pemerintah juga mengoordinasikan pembangunan 163 unit hunian modular di Lubuk Sidup. Pemerintah memastikan standar kualitas hunian di seluruh lokasi setara, tanpa pembedaan, karena seluruh warga terdampak memiliki hak yang sama atas hunian layak.

Pembangunan hunian tersebut juga dilakukan secara paralel dengan penyediaan infrastruktur pendukung, seperti air bersih, sanitasi, drainase, listrik, jalan lingkungan, serta akses terhadap layanan dasar, termasuk sekolah, puskesmas, pasar, dan sumber penghidupan.

Menutup sambutannya, AHY menegaskan bahwa Huntara bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol kehadiran negara dan harapan baru bagi masyarakat terdampak bencana.

“Yang terpenting, kita ingin masyarakat bangkit kembali, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan moral. Ini adalah pesan bahwa negara hadir setiap saat untuk rakyatnya,” tutup AHY.

Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerahnya yang terdampak cukup parah akibat bencana hidrometeorologi.

“Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh Tamiang, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menko AHY, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, beserta seluruh jajaran yang telah banyak membantu kami,” ujar Armia.

Armia menyebutkan Huntara tersebut akan dihuni oleh 84 kepala keluarga dari wilayah terdampak banjir di Kecamatan Karang Baru dan Kota Kuala Simpang dengan total sekitar 305 jiwa. Pemerintah daerah masih melakukan pendataan dan verifikasi rumah rusak sebagai dasar pembangunan hunian tetap ke depan.

Dalam kunjungan kerja tersebut, AHY turut didampingi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo beserta jajaran Kementerian PU, Bupati Aceh Tamiang, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.