NUKILAN.ID | Samadua – Rencana aktivitas pertambangan di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, menuai penolakan masyarakat karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekologis dan sosial bagi warga sekitar.
Ketua Paguyuban Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua (IMPS), Zikra Al-Farisy, meminta pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas perizinan dan potensi ekonomi dalam mengambil keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam.
Menurutnya, keputusan tersebut harus didukung kajian ilmiah yang transparan, terutama mengenai dampak terhadap tata air, daya dukung lingkungan, serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
Zikra menyebut sedikitnya empat aspek yang perlu diperhatikan dalam rencana pertambangan di Samadua. Pertama, potensi perubahan tata air dan daerah aliran sungai yang dapat memengaruhi ketersediaan air bersih, irigasi pertanian, serta meningkatkan risiko banjir dan sedimentasi.
Kedua, kemampuan lingkungan dalam mempertahankan fungsi hidrologis dan ekologisnya. Ketiga, dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam setempat.
Keempat, prinsip keadilan antargenerasi, yakni memastikan pemanfaatan sumber daya alam saat ini tidak mengurangi hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi atau aktivitas ekonomi. Harus ada kajian risiko yang terbuka, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta jaminan bahwa hak-hak warga tidak dikorbankan,” kata Zikra dalam keterangannya kepada Nukilan, Selasa (17/11/2026).
Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali keputusan yang telah diambil apabila risiko ekologis dan sosial belum dapat dijelaskan secara terbuka maupun dijamin pengelolaannya.
Kekhawatiran serupa disampaikan warga Gampong Lubuk Layu, Kecamatan Samadua. Salah seorang warga, Suharman, mengatakan masyarakat memiliki pengalaman terkait perubahan kondisi lingkungan yang diduga terjadi akibat pengambilan batu di kawasan tersebut pada era 1990-an.
Saat itu, pengambilan batu dilakukan untuk kebutuhan penimbunan abrasi di sepanjang jalan nasional. Aktivitas tersebut diduga mengubah kondisi aliran sungai dan berkontribusi terhadap persoalan banjir yang dirasakan masyarakat.
Menurut Suharman, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa perubahan bentang alam di wilayah hulu berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah hilir.
Sementara itu, tokoh gerakan penolakan tambang di Samadua, Zulhadi Yusfa, mengatakan masyarakat tidak menolak investasi, tetapi meminta setiap kegiatan ekonomi memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Ia mengingatkan agar manfaat ekonomi dari investasi tidak justru diikuti beban ekologis dan sosial yang harus ditanggung masyarakat setempat.
Penolakan terhadap pertambangan tersebut juga disuarakan melalui pemasangan sejumlah baliho di titik-titik strategis Gampong Lubuk Layu pada Senin (17/11/2026).
Melalui aksi tersebut, masyarakat meminta pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan instansi terkait membuka ruang partisipasi publik serta mendengarkan aspirasi warga sebelum mengambil keputusan lebih lanjut mengenai aktivitas pertambangan di Samadua. []
Reporter: Sammy





