NUKILAN.id | Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan dukungannya terhadap pertumbuhan iklim inovasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui penerapan pilot project inovasi tematik di beberapa daerah.
Dalam rapat identifikasi karakteristik daerah penerapan pilot project tahun 2024, Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, mengungkapkan bahwa tahun ini, 5 daerah menjadi fokus penerapan pilot project, yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Sigi, Kabupaten Belu, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Nabire.
“Bentuk dukungan tersebut mencakup diseminasi inovasi melalui pembelajaran dan pengembangan model praktik dari inovasi tematik yang berhasil diterapkan, untuk kemudian direplikasi pada daerah 3T lainnya dengan permasalahan serupa atau memiliki kemiripan,” jelas Yusharto.
Lebih lanjut, Yusharto menyatakan bahwa daerah-daerah yang menjadi pilot project akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengembangan inovasi. Sebagai kelanjutan dari kegiatan pilot project tahun 2023, ada tiga tema layanan aplikasi yang akan diterapkan, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah (ePatda), Validasi Data Kemiskinan (e-Vaskin), serta eBUMDES.
“Aplikasi-aplikasi ini merupakan hasil identifikasi dan penyempurnaan dari model inovasi yang telah berhasil dilakukan di beberapa daerah,” tambahnya.
Dia juga mengungkapkan daerah-daerah yang menjadi rujukan untuk masing-masing tema aplikasi, seperti Kabupaten Sumedang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kota Depok, Kota Palembang, dan Kota Surabaya untuk ePatda. Sementara e-Vaskin akan diterapkan di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Berau, dan Kota Palembang. Dan Kota Denpasar akan menjadi rujukan untuk aplikasi eBUMDes.
“Kami berharap narasumber dari daerah penerapan pilot project dapat menyampaikan informasi mengenai karakteristik daerah masing-masing, sehingga penerapannya nanti dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan,” tutur Yusharto.
Selain meningkatkan kualitas layanan publik berbasis aplikasi, penerapan pilot project ini diharapkan dapat mengkatalisasi iklim inovasi di daerah terkait. Yusharto menekankan bahwa output dari pelaksanaan pilot project ini akan dicatat sebagai inovasi, namun yang lebih penting adalah untuk memperbaiki kualitas layanan publik di daerah terkait.
Dengan langkah-langkah ini, BSKDN dan Kemendagri berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan inovasi di daerah 3T guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Editor: Akil Rahmatillah
