NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sekretaris Panglima Laot Aceh, Azwir Nazar, mendorong pemerintah untuk mengembangkan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan di Aceh.
Menurutnya, program hilirisasi penting dilakukan mengingat aktivitas nelayan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat musim angin kencang dan gelombang laut tinggi, nelayan tidak dapat melaut. Sebaliknya, ketika kondisi laut normal, hasil tangkapan ikan bisa melimpah. Namun, keterbatasan sistem pengelolaan dan fasilitas pengolahan menyebabkan sebagian hasil tangkapan bahkan terpaksa dibuang kembali ke laut.
Alumnus Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia itu menjelaskan, jumlah nelayan di Aceh saat ini mencapai sekitar 200 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 115 ribu di antaranya merupakan nelayan yang menjadikan pekerjaan tersebut sebagai mata pencaharian utama.
“Jadi nelayan banyak juga tidak berprofesi secara penuh sebagai nelayan, kalau lagi musim angin kencang mereka tidak bisa ke laut. Kalau di Pantai Barat Selatan mereka bisa ke kebun sedangkan di Pantai Timur Utara mereka tidak bisa melaut, untuk kebutuhan sehari-hari dan jajan anaknya tidak mencukupi, akhirnya mereka memilih berutang tidak ada solusi dari pemerintah,” kata Azwir dalam wawancara bersama Nukilan.id pada Rabu (4/11/2026).
Ia menambahkan, keberadaan pabrik pengolahan di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan hasil tangkapan nelayan. Dengan fasilitas tersebut, ikan dapat diolah menjadi berbagai produk sehingga nelayan tetap memiliki aktivitas ekonomi di darat ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaut.
Azwir menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan sektor perikanan. Menurutnya, pembangunan tidak harus dimulai dengan mendirikan pabrik berskala besar, tetapi dapat dilakukan melalui pembentukan sentra industri perikanan di setiap TPI.
Ia menyebut potensi sektor perikanan Aceh cukup besar untuk dikembangkan apabila didukung dengan pengelolaan dan kebijakan pemerintah yang tepat.
“Kalau Aceh termiskin di Sumatera yang paling dominan merupakan kelompok nelayan, karena nelayan masih tradisional. Maka harus ada political will pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh harus memprioritaskan kelompok nelayan dalam bentuk tindakan yang nyata,” pungkasnya.
Reporter: Tibrani
Editor: Akil
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
