NUKILAN.ID | YOGYAKARTA – Pegiat Gerakan Surah Buku (GSB) Indonesia, Akbar Al Fatah, mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengusut secara independen, transparan, dan menyeluruh dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait penembakan masyarakat sipil oleh aparat di Pulo Keunari, Aceh.
Akbar menilai, dugaan penembakan terhadap masyarakat sipil tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Menurutnya, setiap dugaan kekerasan terhadap warga sipil harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari pihak berwenang.
Ia menegaskan, negara tidak boleh menutup mata terhadap peristiwa tersebut. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran serta memperoleh kepastian hukum atas dugaan penembakan yang terjadi.
“Pengungkapan fakta harus dilakukan tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun. Apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, prosesnya harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum harus berlaku bagi siapa saja tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, maupun institusi,” tegas Akbar.
Selain mendesak Komnas HAM, Akbar juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada para saksi dan keluarga korban. Ia menilai, mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi proses pencarian kebenaran dan keadilan seorang diri.
Menurutnya, setiap orang yang berani memberikan kesaksian harus mendapatkan jaminan keamanan serta terbebas dari intimidasi, ancaman, dan tekanan dari pihak mana pun.
Akbar turut mendesak Presiden, Panglima TNI, Kapolri, dan Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi pola pengamanan di wilayah Aceh. Ia meminta agar pendekatan represif yang berpotensi menimbulkan ketakutan dan kekerasan terhadap masyarakat dihentikan.
Ia berpandangan, Aceh membutuhkan pendekatan keamanan yang mengedepankan dialog, nilai-nilai kemanusiaan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat sipil. Pelaksanaan kebijakan keamanan juga harus memperhatikan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan semangat perdamaian yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.
Akbar mengingatkan bahwa perdamaian Aceh merupakan hasil dari sejarah panjang konflik dan pengorbanan masyarakat. Penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi tonggak penting dalam mengakhiri konflik sekaligus membangun kehidupan yang lebih aman dan damai di Aceh.
Karena itu, menurutnya, menjaga perdamaian bukan berarti masyarakat harus diam ketika terjadi ketidakadilan. Keberanian menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan justru menjadi bagian penting dalam mempertahankan perdamaian.
“Jangan sampai perdamaian hanya menjadi slogan, sementara masyarakat masih hidup dalam ketakutan dan tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan penghormatan terhadap HAM, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat sipil agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi serta tidak membuka luka lama dalam perjalanan perdamaian Aceh. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
