NUKILAN.ID | Banda Aceh – Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Syiah Kuala (USK), Dr Nasrul Zaman, mendorong Pemerintah Aceh untuk lebih terbuka melibatkan tenaga profesional dalam mengawal proses Plan of Development (PoD) Blok South Andaman.
Menurut Nasrul, tantangan yang dihadapi Aceh dalam memperjuangkan kepentingan daerah pada proyek gas raksasa tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengalaman langsung di industri migas global.
Pernyataan itu disampaikan menyusul pembentukan Tim Teknis PoD Blok South Andaman melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.10.7.1/072/2025 yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, tenaga ahli, praktisi energi, dan staf khusus gubernur.
Nasrul menilai keberhasilan Aceh dalam memperjuangkan skema pengembangan yang menguntungkan daerah tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan birokrasi.
“Yang dibutuhkan adalah tenaga profesional yang paham permainan industri migas. Tidak harus orang Aceh, siapa pun yang mampu membantu Aceh dalam proses negosiasi harus dilibatkan,” ujarnya saat dikonfirmasi Nukilan, Senin (8/6/2026).
Ia mengatakan banyak putra Aceh yang memiliki pengalaman panjang di sektor migas nasional maupun internasional, termasuk mantan pekerja industri LNG Arun dan profesional yang saat ini bekerja di berbagai perusahaan energi dunia.
“Kalau memang perlu, gunakan tenaga profesional terbaik. Bayar mahal pun tidak masalah selama mereka mampu membantu Aceh mendapatkan posisi yang lebih baik dalam negosiasi,” kata Nasrul.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh terjebak pada pola pikir administratif dalam menghadapi pembahasan proyek migas strategis yang memiliki nilai investasi sangat besar. Nasrul menegaskan keterbukaan dan inklusivitas menjadi kunci agar Aceh memiliki tim yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah pada pengembangan Blok South Andaman.
“Harus terbuka. Tidak mesti putra Aceh. Siapa pun yang mampu membantu Aceh memperkuat posisi tawar dalam negosiasi harus diajak terlibat,” tuturnya. []
Reporter: Sammy
