Nukilan.id – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Aceh, Muksalmina menanggapi perihal kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke luar daerah yang diperuntukkan kepada 609 Kepala Desa se-Kabupaten Bireuen.
Kegiatan Bimtek yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen ini dikabarkan menelan Anggaran Dana Desa (ADD) dengan total mencapai miliaran rupiah.
Saat dikonfirmasi Nukilan pada Kamis (25/8/2022), Muksalmina menjelaskan, kegiatan Bimtek tersebut bertujuan untuk penguatan kapasitas perangkat desa, dan saat ini penguatan kapasitas itu sendiri mutlak dibutuhkan para perangkat desa di Aceh.
“Jadi kita berharap kepada para perangkat desa untuk terus melakukan penguatan kapasitas, tetapi lakukan itu sesuai dengan mekanisme perencanaan, sehingga itu tidak terkesan ada kepentingan-kepentingan tertentu,” kata Muksalmina.
Kendati demikian, Muksalmina meminta para perangkat desa untuk tetap menyaring kembali apa yang benar-benar menjadi kebutuhan desa, jangan sampai yang sunnah didahulukan tapi yang wajib ditinggalkan.
“Jadi kebutuhan yang wajib itu harus didahulukan, maka kita saring apa saja yang benar-benar menjadi kebutuhan kita,” ujarnya.
Disisi lain, terkait kontroversi kegiatan Bimtek ke luar daerah ini, Muksalmina mempertanyakan proses yang dibangun sebelum kegiatan bimtek itu dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan mekanisme perencanaan atau tidak ?
Sesuai dengan amanah undang-undang, pembinaan pemerintahan desa itu pendelegasiannya lewat pemerintah Kabupaten/Kota. Dan sebenarnya itu tugas Bupati/Walikota sebagai pembina yang telah diperintahkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
“Tapi yang terjadi selama ini lebih dominan terhadap pengawasan, sedangkan pembinaan dan fasilitasi itu sangat kurang dilakukan,” ungkap Muksalmina.
Karena itu, pihaknya meminta kepada kepala daerah harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Dan berikanlah kepercayaan kepada pemerintah desa dengan tetap memberikan pendampingan kepada mereka.
“Dalam hal Bimtek ini, kita tidak boleh hanya menyalahkan desa, jangan kita salahkan kepala desa terus, kami tidak setuju. Mana keberpihakan kita terhadap desa, tidak ada yang membela mereka,” ungkap Muksalmina.
Ia juga berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan fungsi pembinaan dan fasilitasi terhadap pemerintah desa.
“Fungsi pembinaan dan fasilitasi ini yang harus dioptimalkan, jangan hanya pengawasan saja,” pungkas Muksalmina. [Wanda]
