NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mendorong percepatan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani agar penyalurannya dapat berjalan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.
Upaya tersebut dibahas dalam Pertemuan Koordinasi Kegiatan Pupuk Bersubsidi Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh di Azana Oasis Aceh Hotel, Banda Aceh, pada 14–15 September 2026.
Kegiatan yang dibuka oleh Plt. Sekda Aceh, Taufik, ST, M.Si, tersebut diwakili Plt. Kepala Distanbun Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP. Pertemuan ini melibatkan Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Pertanian, Biro Perekonomian Setda Aceh, PT Pupuk Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Taufik menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama, pengawasan, dan pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi.
“Rakor ini bertujuan sebagai wadah koordinasi untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala penyaluran pupuk bersubsidi di masing-masing Kabupaten/Kota,” ucapnya.
Pertemuan tersebut juga membahas kebijakan pupuk bersubsidi 2026, termasuk perubahan mekanisme penyaluran yang mengacu pada prinsip 7 Tepat, yakni tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, serta sasaran atau penerima.
Sejumlah kebijakan lainnya mencakup penambahan ubi kayu sebagai komoditas penerima pupuk bersubsidi, pemberian subsidi pupuk ZA untuk tebu rakyat, penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET), penguatan pendataan melalui e-RDKK, serta peningkatan proses verifikasi dan validasi penyaluran.
Taufik berharap berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses distribusi di lapangan dapat segera ditangani melalui solusi yang adil dan sesuai ketentuan.
“Kita berharap semua petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi dapat mendapatkan hak-hak nya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.
Realisasi Penyaluran Mencapai 59,05 Persen
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala Distanbun Aceh, Azanuddin Kurnia, memaparkan perkembangan penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh berdasarkan data per 11 September 2026.
Total alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Aceh tercatat sebanyak 270.482 ton. Dari jumlah itu, sebanyak 159.724 ton telah disalurkan atau setara 59,05 persen. Sementara itu, sisa alokasi yang belum tersalurkan mencapai 110.758 ton.
Secara terperinci, penyaluran pupuk Urea mencapai 73.367,05 ton atau 67,30 persen. Pupuk NPK sebanyak 83.483,40 ton atau 69,16 persen, NPK Formula Khusus/Kakao 1.644,25 ton atau 42,66 persen, pupuk Organik 1.214,60 ton atau 3,32 persen, serta pupuk ZA sebanyak 15 ton atau 5,42 persen.
Pemerintah Aceh turut menyoroti sejumlah jenis pupuk yang realisasi penyalurannya masih rendah. Percepatan distribusi akan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan petani dan ketepatan penerima.
Perkuat Pengawasan dan Digitalisasi Penyaluran
Ketua Panitia, Reyna Listiani, SP, M.Si, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut turut menginventarisasi sejumlah kendala distribusi pupuk bersubsidi di lapangan.
Permasalahan yang ditemukan antara lain kelengkapan identitas kios, keterbatasan fasilitas penyimpanan, ketidaksesuaian stok fisik dengan data dalam aplikasi, serta kebutuhan pembaruan data e-RDKK.
“Selain itu, sebnayak 19.070 NIK yang tidak melakukan penebusan pupuk selama periode 2023-2026,” ucap Reyna.
Temuan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk melakukan pembersihan dan pembaruan data penerima pupuk bersubsidi.
Untuk mendukung transparansi distribusi, penebusan pupuk bersubsidi di Aceh dilakukan menggunakan KTP melalui aplikasi iPubers maupun Kartu Tani Digital BSI-iPubers. Setiap transaksi selanjutnya tercatat dalam sistem eVerval untuk menjalani proses verifikasi dan validasi.
Pengawasan distribusi juga melibatkan Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), aparat pengawasan, PT Pupuk Indonesia, distributor, pengecer, serta pihak terkait lainnya.
Fokus Percepatan Penyaluran di Daerah
Dalam rangka meningkatkan realisasi distribusi, Distanbun Aceh menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya dengan memberikan perhatian khusus kepada daerah yang tingkat penyerapan pupuk bersubsidinya masih rendah, seperti Aceh Jaya, Gayo Lues, Lhokseumawe, dan Aceh Selatan.
Selain itu, pemerintah akan menyelaraskan jadwal tanam dengan distribusi pupuk sehingga ketersediaannya dapat mengikuti kebutuhan petani.
Distanbun Aceh juga mendorong pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system untuk memantau ketersediaan pupuk, termasuk memastikan batas minimal stok di tingkat kios.
Koordinasi antara Distanbun Aceh, PT Pupuk Indonesia, distributor, dan pengecer akan terus ditingkatkan. Pemantauan serta evaluasi terhadap realisasi penyaluran dan ketersediaan stok di lapangan juga akan dilaksanakan secara berkala.
Persiapkan Data Penerima Pupuk Tahun 2027
Selain mengevaluasi penyaluran tahun berjalan, rapat koordinasi tersebut turut membahas persiapan penyusunan e-RDKK untuk tahun 2027.
Pembaruan data penerima menjadi bagian penting untuk memastikan pupuk bersubsidi diterima oleh petani yang memenuhi persyaratan.
Penginputan data e-RDKK dijadwalkan berlangsung mulai 22 September hingga 25 Oktober 2026. Tahapan tersebut mencakup verifikasi dan validasi luas lahan serta indeks pertanaman (IP).
Pemerintah juga akan melakukan pembersihan data terhadap petani yang telah meninggal dunia maupun mereka yang tidak melakukan penebusan pupuk selama tiga tahun.
Sementara itu, penentuan dosis pupuk akan disesuaikan dengan rekomendasi dan hasil kajian BRMP agar perhitungan kebutuhan pupuk dapat dilakukan secara lebih akurat.
Melalui pertemuan koordinasi tersebut, Pemerintah Aceh menekankan bahwa kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi tidak hanya bergantung pada ketersediaan stok, tetapi juga mencakup keakuratan data penerima, distribusi, proses penebusan, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor.
Dengan realisasi penyaluran sebesar 59,05 persen per 11 September 2026, seluruh pihak didorong untuk mempercepat distribusi sisa alokasi kepada petani yang berhak, dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran, tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
