NUKILAN.ID | BANDUNG – Upaya mencari solusi bagi ribuan hektare sawah yang mengalami kerusakan berat akibat banjir di Aceh terus dilakukan. Salah satu gagasan yang kini mulai mendapat perhatian adalah memanfaatkan endapan lumpur sisa banjir sebagai bahan baku pembuatan bata ringan maupun batu bata.
Konsep tersebut menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rangkaian pertemuan yang dilakukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, IPU, ASEAN Eng, saat berada di Bandung pada akhir pekan lalu.
Dalam salah satu pertemuan, Azanuddin berdiskusi dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal, yang juga tergabung dalam Satuan Tugas Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (PRR).
Pada kesempatan itu, Azanuddin memaparkan perkembangan penanganan lahan pertanian yang terdampak banjir sekaligus menjelaskan hasil pengembangan konsep pemanfaatan lumpur sebagai material bangunan. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu alternatif penanganan bagi areal persawahan yang mengalami kerusakan paling parah.
Safrizal menyampaikan apresiasinya terhadap gagasan tersebut dan mendorong agar proses pengkajian terus dilanjutkan hingga memperoleh hasil yang dapat diterapkan di lapangan.
Ia menilai, apabila konsep tersebut terbukti layak secara teknis maupun ekonomis, pemanfaatannya dapat diperluas sehingga lumpur yang selama ini menjadi persoalan justru memiliki nilai tambah sebagai bahan bangunan, sementara lahan pertanian dapat dipulihkan lebih cepat untuk kembali ditanami.
Selain itu, Satuan Tugas PRR juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan apabila dibutuhkan penelitian lanjutan maupun pengembangan proyek percontohan di lokasi yang lebih luas.
Azanuddin menjelaskan, pengembangan inovasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Aceh untuk mencari solusi atas kerusakan sawah akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah pada 26 November 2025.
Berdasarkan pendataan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, total areal persawahan yang terdampak bencana mencapai sekitar 57.364 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 27.437 hektare masuk kategori rusak ringan, 13.651 hektare mengalami kerusakan sedang, dan 16.276 hektare tergolong rusak berat.
Ia mengatakan, penanganan terhadap sawah dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang telah berjalan melalui kolaborasi antara Kementerian Pertanian, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten dan kota. Sementara itu, penanganan lahan dengan tingkat kerusakan berat masih membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif.
Sebelumnya, pada 25 Juni 2026 di Jakarta, Azanuddin juga mengadakan pertemuan dengan Project Coordinator Program Lumpur Jadi Bata, Humairoh Anahdi. Pertemuan tersebut membahas langkah percepatan implementasi hasil uji laboratorium serta persiapan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Azanuddin, setiap perkembangan program akan terus dilaporkan kepada Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, serta Satuan Tugas PRR sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan lumpur menjadi bata bukanlah satu-satunya metode yang sedang dipersiapkan untuk memulihkan sawah rusak berat. Namun, inovasi tersebut dinilai memiliki prospek yang menjanjikan karena tidak hanya membantu mempercepat rehabilitasi lahan pertanian, tetapi juga berpotensi menghasilkan material bangunan yang bernilai ekonomi.
Dalam kunjungan ke Bandung, Azanuddin juga memaparkan konsep tersebut kepada Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, anggota DPR RI TA Khalid dan Azhari Cage, serta sejumlah tokoh Aceh dalam sebuah diskusi terbatas.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Muslim Ayub, Bupati Bireuen Mukhlis, Bupati Aceh Utara Ayahwa, beserta sejumlah peserta lainnya. Selain membahas inovasi pemanfaatan lumpur, diskusi juga menyoroti berbagai langkah percepatan rehabilitasi Aceh pascabencana serta agenda pembangunan strategis yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
