NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengkritik pembangunan infrastruktur pascabencana yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko bencana. Ia memperingatkan, pembangunan tanpa perencanaan mitigasi berpotensi membuat infrastruktur kembali rusak ketika bencana serupa terjadi.
“Ketika nanti dibangun jembatan, dibangun rumah, dibangun sekolah, pendidikan, kesehatan, termasuk jalan, itu harus berbasis mitigasi bencana,” kata Alfian dalam diskusi publik Aceh Book Party bersama Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana di Warkop Sirnagalih, Batoh, Banda Aceh, Minggu (18/10/2026), dilansir Nukilan dari Instagram LBH Banda Aceh, Senin (19/10/2026).
Diskusi tersebut turut menghadirkan Ketua Program Studi Magister Kebencanaan Universitas Syiah Kuala (USK), Yunita Idris, dan Abdurrahman Addakhil dari LBH Banda Aceh.
Alfian menilai pembangunan kembali wilayah terdampak tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian proyek fisik. Perencanaan harus memperhitungkan kondisi lingkungan dan potensi ancaman bencana di setiap lokasi.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bireuen yang menurut pemaparannya berada di kawasan sungai yang mengalami perubahan kondisi setelah bencana. Alfian menyebut lebar sungai sebelumnya mencapai sekitar 120 meter, sedangkan aliran sungai pada bagian yang menjadi perhatian dalam pembangunan disebut hanya sekitar 20 meter.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila aliran sungai meningkat dan kapasitas ruang sungai tidak memadai. Ia mengatakan pembangunan di lokasi tersebut menelan anggaran sekitar Rp6,7 miliar. Alvian juga menyebut Bupati Bireuen telah mengirimkan surat keberatan terkait persoalan pembangunan tersebut.
“Ini jelas pembangunan yang tidak berbasis mitigasi bencana. Jadi, tidak hanya sekadar mereka bangun,” ujarnya.
Alfian mengingatkan, pembangunan yang mengabaikan risiko bencana dapat membuat anggaran negara tidak memberikan manfaat jangka panjang apabila infrastruktur kembali rusak. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan setiap proyek rehabilitasi dan rekonstruksi didasarkan pada kajian risiko bencana serta sesuai dengan karakteristik wilayah.
Menurut Alfian, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius di Aceh yang memiliki kerawanan terhadap berbagai jenis bencana. Ia juga menilai pengawasan masyarakat diperlukan untuk memastikan pembangunan pascabencana tidak hanya selesai secara administratif, tetapi aman dan berfungsi dalam jangka panjang.
Alfian mendorong pemerintah membuka informasi perencanaan dan pelaksanaan proyek agar masyarakat dapat menilai kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan di lapangan. Menurut dia, pemulihan yang baik bukan sekadar membangun kembali fasilitas yang rusak, melainkan memastikan pembangunan tersebut mampu mengurangi risiko kerusakan dan melindungi masyarakat ketika bencana kembali terjadi. []
Reporter: Sammy
