NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima audiensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2026). Pertemuan tersebut membahas penerapan hukum waris atau mawaris dalam konteks kekhususan Aceh, terutama terkait upaya menyamakan pemahaman dan praktik pelaksanaannya di tengah masyarakat.
Audiensi itu turut dihadiri unsur Mahkamah Syar’iyah Aceh, Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Sekda Aceh, serta sejumlah kepala dinas dan pimpinan biro di lingkungan Pemerintah Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat mengenai pelaksanaan hukum mawaris menjadi fokus pembahasan. Para peserta menyoroti pentingnya keselarasan pandangan antara MPU Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh agar penerapan hukum waris Islam dapat berjalan secara efektif sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyambut baik audiensi tersebut. Menurutnya, sinergi antara ulama, lembaga peradilan, dan pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga serta memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
“Kita ingin semuanya berjalan lancar, sesuai dengan kekhususan Aceh,” ujar Fadhlullah dalam pertemuan tersebut.
Ia menegaskan bahwa Aceh memiliki kewenangan khusus dalam menjalankan syariat Islam. Karena itu, koordinasi dan kesamaan persepsi antar lembaga perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik pelaksanaannya.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin kuat antara MPU Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam merumuskan pedoman yang lebih seragam terkait pelaksanaan hukum mawaris. Langkah itu dinilai penting untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat Aceh.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
