NUKILAN.ID | Banda Aceh – Ombudsman RI Perwakilan Aceh menemukan maladministrasi dalam layanan penggantian kartu ATM PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diserahkan kepada pihak BSI.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola layanan penggantian kartu ATM. Menurutnya, Standar Prosedur Bisnis (SPB) yang berlaku belum mengatur secara jelas jangka waktu penyelesaian layanan dan belum menyediakan mekanisme eskalasi bagi nasabah ketika terjadi kendala atau keterlambatan.
“Masyarakat berhak memperoleh kepastian waktu, prosedur yang jelas, serta layanan yang transparan dan akuntabel. Sebagai lembaga yang melayani sebagian besar kebutuhan perbankan masyarakat Aceh, BSI harus menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik,” kata Dian dalam keterangannya kepada Nukilan, Jumat (5/6/2026).
Atas temuan tersebut, Ombudsman meminta BSI melengkapi prosedur layanan, menetapkan standar waktu penyelesaian, menyediakan mekanisme eskalasi, serta menyosialisasikan prosedur yang telah diperbaiki. Ombudsman memberikan waktu 30 hari kepada BSI untuk melaksanakan tindakan korektif tersebut.
Menanggapi hal itu, Regional Chief Executive Officer BSI Region Aceh, Imsak Ramadhan, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi Ombudsman.
“Insyaallah kami memiliki komitmen yang kuat untuk menindaklanjuti temuan yang telah disampaikan Ombudsman,” ujar Imsak.
Sementara itu, Senior Vice President sekaligus Group Head Customer Care Group BSI, Nurdiana Habibie, menegaskan permasalahan tersebut bukan terjadi karena unsur kesengajaan. Ia memastikan BSI akan melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan.
“Kami mengapresiasi rekomendasi dan masukan yang telah diberikan Ombudsman dan insyaallah akan kami tindak lanjuti,” kata Nurdiana. []
Reporter: Sammy
