Beranda blog Halaman 96

BFLF Kolaborasi dengan Donatur Malaysia Salurkan Seragam Sekolah bagi Pelajar Terdampak Bencana di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Relawan BFLF saa menyalurkan bantuan paket seragam sekolah untuk pelajar terdampak bencana, di Aceh Tamiang, Rabu (28/1/2026). (Foto: BFLF)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Yayasan Blood For Life Foundation (BFLF) Indonesia bekerja sama dengan donatur luar negeri, Karisma Humanitarian Outreach Mission (KHOM) Malaysia, menyalurkan bantuan seragam sekolah lengkap kepada pelajar terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang.

Ketua BFLF Michael Octaviano mengatakan bantuan tersebut diberikan kepada 130 siswa SD Negeri Gelung, Kecamatan Seruway, serta 24 siswa SD Tanah Merah Aceh Tamiang. Bantuan berupa pakaian sekolah, topi, peci, hijab, hingga sepatu, disalurkan langsung agar anak-anak dapat kembali bersekolah dengan perlengkapan yang layak.

“Kami ingin anak-anak tetap punya semangat dan harapan. Pendidikan tidak boleh berhenti meski dalam kondisi sulit,” kata Michael Octaviano.

Menurutnya, pemulihan sektor pendidikan menjadi hal krusial pascabencana agar anak-anak tidak kehilangan masa depan. Kehadiran relawan secara langsung di lapangan juga menjadi wujud komitmen BFLF dalam menjaga semangat belajar generasi muda Aceh.

“Kehadiran langsung relawan di lapangan, merupakan bentuk komitmen BFLF untuk menjaga harapan dan semangat belajar generasi muda Aceh,” ujarnya.

Selain pendidikan, BFLF bersama KHOM juga menyalurkan 100 paket Ramadhan ke tiga desa terdampak, yakni Desa Alur Nunang, Desa Alur Jambu, dan Desa Pengidam. Paket tersebut berisi Al Quran, mukena, sarung, sajadah, beras, minyak goreng, serta roti kering untuk mendukung kebutuhan spiritual dan dasar warga menjelang bulan suci.

Relawan BFLF bersama masyarakat setempat turut menggelar kegiatan masak bersama bubur pedas, kuliner khas Ramadhan, di Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, salah satu wilayah terdampak banjir paling parah.

“Kegiatan ini menjadi simbol kebersamaan dan kepedulian terhadap warga yang hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan mereka,” katanya.

Michael menambahkan, hingga dua bulan pascabencana, kondisi Aceh Tamiang belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, BFLF masih terus menyalurkan bantuan dan mengajak berbagai pihak untuk terlibat membantu masyarakat.

“Sudah dua bulan kami masih aktif menyalurkan bantuan. Aceh belum sepenuhnya pulih, masih banyak desa terdampak yang membutuhkan uluran tangan, terlebih menjelang Ramadhan,” ujarnya.

Ia berharap kolaborasi dengan donatur luar negeri dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk membantu pemulihan pendidikan dan kehidupan sosial ekonomi warga Aceh Tamiang.

“Masih banyak sekolah dan desa dengan kondisi serupa. Kami mengajak semua pihak untuk bergandeng tangan membantu Aceh bangkit kembali, relawan terus bergerak jangan pamit dulu,” demikian Michael Octaviano.

DSI Banda Aceh Intensifkan Pembinaan Mualaf Sambut Bulan Suci Ramadhan

Penulis
Redaksi
-
0
Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Banda Aceh kembali melaksanakan pembinaan rutin bagi para mualaf yang berlangsung di Mushalla Al-Bayan, Selasa (27/1/2026). (Foto: DSI BNA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Banda Aceh kembali melaksanakan pembinaan rutin bagi para mualaf yang berlangsung di Mushalla Al-Bayan, Selasa (27/1/2026). Kegiatan ini digelar secara konsisten setiap hari Selasa setelah shalat Ashar sebagai bagian dari upaya penguatan keimanan.

Pembinaan kali ini menghadirkan Ustadz Akhmad Rizal, Lc., M.A sebagai pemateri. Dalam tausiyahnya, ia mengulas keutamaan bulan Sya’ban serta pentingnya mempersiapkan diri secara spiritual dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

“Bulan Sya’ban merupakan bulan pendidikan mental, fisik, dan rohani untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadhan,” ujar Ustadz Akhmad Rizal, yang juga Imam Masjid Kantor Gubernur Provinsi Aceh.

Ia menambahkan, ibadah puasa tidak semata-mata menahan lapar dan haus, melainkan juga sebagai sarana melatih kesabaran yang perlu dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya terbatas di bulan Ramadhan.

Selain itu, Ustadz Akhmad Rizal menekankan pentingnya memperbanyak amal kebajikan sebagai wujud ketakwaan kepada Allah SWT. “Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kita menjadi hamba yang dicintai Allah dengan terus menebar kebajikan,” ungkapnya.

Materi tausiyah juga menyoroti pentingnya menumbuhkan rasa diawasi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitas, sehingga mampu menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar serta meningkatkan kualitas keimanan.

Kegiatan pembinaan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung aktif dan penuh antusias. Beragam pertanyaan dari para mualaf dijawab dengan lugas dan sabar oleh pemateri, sehingga menjadi ruang dialog yang memperkaya pemahaman keislaman peserta.

Tak hanya itu, para mualaf juga saling berbagi pengalaman dan memberikan dukungan satu sama lain. Suasana keakraban semakin terasa saat kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama.

Melalui pembinaan ini, DSI Kota Banda Aceh berharap para mualaf semakin siap secara mental dan spiritual dalam menyambut bulan suci Ramadhan serta mampu menjalani kehidupan beragama dengan lebih mantap.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Dakwah Irwanda M. Jamil, S.Ag, Kasi Bina Aqidah Niyyatinur, S.HI., M.H., serta jajaran staf DSI Kota Banda Aceh.

Wali Nanggroe Dukung KPI Aceh Susun Regulasi Penyiaran Internet Demi Jaga Moral Generasi Muda

Penulis
Redaksi
-
0
Jajaran Komisioner KPI Aceh melakukan pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar di Mess Wali Nanggroe, Lampeuneurut, Aceh Besar, Rabu (28/1/2026). (Foto: Humas KPI Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Malik Mahmud Al-Haytar menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam merumuskan regulasi penyiaran berbasis internet.

Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran KPI Aceh di Mess Wali Nanggroe, Lampeuneurut, Aceh Besar, Rabu (28/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Malik Mahmud menegaskan pentingnya pengaturan penyiaran internet untuk menjaga moral dan karakter generasi muda Aceh di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

“Moral generasi muda Aceh harus dijaga. Jangan sampai rusak oleh perkembangan teknologi yang kian cepat dan tanpa kontrol,” ujar Malik Mahmud.

Ia menilai ruang digital yang sangat terbuka berpotensi menghadirkan konten yang bertentangan dengan nilai sosial dan keacehan jika tidak diatur secara bijak.

Selain menyatakan dukungan, Wali Nanggroe juga memberikan sejumlah saran agar regulasi penyiaran internet tidak bersifat represif, melainkan edukatif dan berkeadilan. Ia menekankan pentingnya pelibatan tokoh adat, ulama, serta akademisi dalam proses perumusan kebijakan.

“Pentingnya pelibatan tokoh adat, ulama, dan akademisi dalam proses perumusan kebijakan, sehingga regulasi yang lahir tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan kultural oleh masyarakat Aceh”, jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPI Aceh, M. Reza Fahlevi, menjelaskan bahwa kunjungan pihaknya bertujuan meminta rekomendasi serta peuneutoh (petuah) dari Wali Nanggroe terkait rencana penyusunan dan penguatan regulasi penyiaran internet di Aceh. Hal tersebut agar kebijakan yang dirumuskan tetap sejalan dengan nilai, adat, serta kekhususan Aceh.

Menurut Reza, penyiaran internet memiliki karakteristik berbeda dengan penyiaran konvensional karena bersifat lintas batas, berlangsung secara realtime, tidak mengenal jam siar, serta dapat diakses tanpa proses penyaringan yang ketat.

Karakteristik itu mencakup berbagai platform digital yang kini dikonsumsi masyarakat sehari-hari, seperti TikTok, layanan Meta yang mencakup Instagram dan Facebook, serta platform berbasis Google seperti YouTube dan layanan video daring lainnya.

“Penyiaran internet ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola pikir, perilaku, dan karakter masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu, diperlukan pengaturan yang adaptif, bukan untuk membatasi kreativitas, tetapi untuk menjaga ruang digital tetap sehat,” jelas Reza.

Ia menambahkan, regulasi tersebut merupakan amanah dari Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Aceh yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Tahun 2006, khususnya Pasal 153.

“Qanun ini memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk mengawasi penyiaran, termasuk penyiaran berbasis internet, sesuai dengan perkembangan zaman. Ini bukan tugas ringan, tetapi menjadi tanggung jawab konstitusional KPI Aceh,” tegasnya.

Reza menegaskan, KPI Aceh tidak hanya akan fokus pada pengawasan dan penertiban, tetapi juga mendorong lahirnya konten digital yang edukatif dan informatif.

“Kami juga akan memberikan apresiasi terhadap konten yang mendidik dan membangun. Penyiaran internet seharusnya menjadi sarana literasi, bukan sumber kerusakan sosial,” pungkasnya.

Diketahui, pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua KPI Aceh Samsul Bahri serta Komisioner KPI Aceh lainnya Ahyar dan Dr. Muslem Daud.

Bank Aceh Syariah Raih Alokasi KUR Rp1,5 Triliun untuk Perkuat Pembiayaan UMKM Tahun 2026

Penulis
Redaksi
-
0
Gambar ilustrasi. (Foto: Bank Aceh)

NUKILAN.ID | Jakarta — PT Bank Aceh Syariah mendapatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah senilai Rp1,5 triliun dari pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI untuk tahun 2026. Kuota tersebut ditujukan memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Aceh.

Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, melalui Sekretaris Perusahaan Bank Aceh, Ilham Novrizal, menyampaikan optimisme terhadap penyaluran pembiayaan tersebut. Pihaknya meyakini seluruh kuota KUR tahun ini dapat disalurkan secara maksimal guna mendukung pertumbuhan usaha masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk menjaga amanah ini dengan menyalurkan pembiayaan secara produktif namun tetap menjaga kualitas pembiayaan yang sehat,” ujar Ilham dalam keterangannya, dikutip Rabu, 28 Januari 2026.

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank Aceh dalam memperkuat peran sebagai penggerak utama pertumbuhan UMKM daerah.

Sebelumnya, hingga akhir 2025, Bank Aceh mencatat kinerja positif melalui realisasi pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp2,56 triliun. Penyaluran tersebut telah membantu 23.853 pelaku UMKM di berbagai wilayah Aceh.

Berdasarkan data kinerja, sektor perdagangan masih menjadi penerima pembiayaan terbesar. Namun demikian, sektor lain seperti pertanian dan jasa perorangan juga menunjukkan perkembangan yang semakin baik dan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal.

Ilham menambahkan, strategi penyaluran KUR pada 2026 akan dilakukan secara lebih inklusif. Bank Aceh berupaya memperluas jangkauan pembiayaan, terutama pada sektor-sektor produksi yang memiliki dampak ekonomi berkelanjutan.

“Penyaluran KUR tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan saja. Kami telah memastikan manfaat KUR Syariah dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok desa di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh,” tegas Ilham.

Menurutnya, KUR Syariah menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini tidak hanya menyediakan akses modal kerja, tetapi juga berperan meningkatkan kapasitas usaha sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru.

“Di sepanjang tahun 2026, Bank Aceh akan terus memperkuat peran KUR Syariah sebagai tulang punggung permodalan UMKM. Kami berharap program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, serta memperluas inklusi keuangan di seluruh wilayah Aceh,” pungkasnya. (*)

Pemkab Aceh Tengah Sabet Penghargaan UHC Utama BPJS Kesehatan 2026

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga menerima Penghargaan UHC Award 2026 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa 27 Januari 2026. (Foto: Prokopim AT)

NUKILAN.ID | TAKENGON – Komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan terus menuai pengakuan di tingkat nasional. Pada awal 2026, Aceh Tengah kembali meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Utama dari BPJS Kesehatan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara nasional yang berlangsung di Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menerima penghargaan secara langsung dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.

Bupati Haili menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan mengapresiasi kerja bersama seluruh pihak, mulai dari jajaran pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat Aceh Tengah.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh Tengah,” ujarnya.

Penghargaan UHC diberikan kepada daerah yang mampu mencapai cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara menyeluruh dan aktif. Dalam kategori utama, Aceh Tengah mencatatkan capaian kepesertaan sebesar 101,4 persen dengan tingkat keaktifan mencapai 97,08 persen. Capaian tersebut menempatkan Aceh Tengah di peringkat lima nasional dari total 75 kabupaten/kota penerima penghargaan kategori utama.

Lebih lanjut, Bupati Haili menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah titik akhir, melainkan menjadi penguat komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan secara berkelanjutan.

“Pada 2024 lalu kita juga menerima penghargaan UHC, kini meningkat ke kategori tertinggi yakni Utama. Ini bukti komitmen, untuk wujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas,” ucap Haili.

Jilbab Tanpa Peniti dan Batas Ekspresi Diri Perempuan Muda Aceh

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi. (Foto: Mojok)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Fenomena penggunaan hijab yang tidak menutup leher secara sempurna kian jamak dijumpai di kalangan perempuan muda Aceh. Praktik berjilbab tanpa peniti, yang kerap memperlihatkan bagian leher—yang dalam pandangan syariat Islam termasuk aurat—mulai dinormalisasi dengan alasan mengikuti tren mode dan tampil lebih menarik. Fenomena ini mudah ditemui di warung kopi, kafe, hingga dalam siaran langsung di media sosial.

Kondisi tersebut memunculkan diskusi publik, bukan semata soal bentuk atau model jilbab, melainkan tentang makna dan urgensi berjilbab dalam konteks masyarakat Aceh yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan kehidupan sosial.

Menanggapi fenomena itu, NUKILAN.ID, Rabu (21/1/2026), mewawancarai Aklima, Mahasiswi Program Doktor (S3) Studi Islam. Ia menilai tren berjilbab tanpa peniti di kalangan perempuan muda Aceh sebagai gejala yang patut menjadi perhatian bersama. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dipersempit pada selera berpakaian semata, tetapi berkaitan erat dengan identitas dan citra kolektif masyarakat Aceh.

Dalam pandangannya, batas antara ekspresi diri perempuan dan kewajiban menjalankan syariat seharusnya tidak dipertentangkan secara biner. Ia menekankan pentingnya kesadaran personal dalam memaknai setiap pilihan yang melekat pada tubuh perempuan.

“Berlaku adillah terhadap tubuh kita sendiri, dengan menyadari bahwa setiap pilihan yang kita kenakan dan setiap tindakan yang kita lakukan seharusnya berlandaskan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan,” ujarnya.

Aklima menambahkan, kesadaran tersebut sejatinya sejalan dengan posisi perempuan dalam Islam yang ditempatkan secara terhormat dan bermartabat. Baginya, syariat bukanlah instrumen pembatas semata, melainkan panduan yang menjaga nilai dan kehormatan perempuan itu sendiri.

“Semua itu selaras dengan kodrat kita sebagai perempuan, sebagaimana yang dibenarkan dan dimuliakan dalam ajaran Islam,” katanya.

Ketika ditanya mengenai peran pemerintah Aceh dalam merespons fenomena ini—tanpa pendekatan yang menghakimi, namun tetap tegas secara nilai—Aklima menilai pendekatan persuasif dan kultural perlu dikedepankan. Ia menilai negara tidak cukup hanya hadir dalam bentuk regulasi, tetapi juga melalui pembentukan narasi dan teladan.

“Bimbingan serta penciptaan tren gaya hidup dapat dilakukan dengan memberdayakan duta kecantikan untuk mengampanyekan makna cantik yang selaras dengan budaya masyarakat Aceh,” tuturnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa tanggung jawab membentuk karakter generasi muda tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Menurutnya, dibutuhkan kerja sama lintas sektor agar pesan moral dan nilai keislaman dapat diterima secara lebih utuh dan berkelanjutan.

“Upaya ini perlu didukung melalui kerja sama lintas pihak, karena tanggung jawab membentuk karakter generasi muda bukanlah tugas satu kelompok saja, melainkan dimulai dari peran orang tua, lingkungan pendidikan, hingga lingkungan sosial,” lanjutnya.

Lebih jauh, Aklima mengingatkan bahwa arus globalisasi dan perkembangan dunia digital menuntut generasi muda untuk memiliki daya kritis dan kebijaksanaan dalam menyaring pengaruh luar. Tanpa fondasi nilai yang kuat, identitas budaya dan religius masyarakat Aceh berpotensi terkikis secara perlahan.

“Sudah sepatutnya kita bersama-sama membentuk perspektif generasi muda agar lebih kritis dan bijak dalam menyikapi perkembangan dunia saat ini. Sebab, anak-anak dan pemuda adalah harapan bangsa, sekaligus masa depan Aceh yang bermartabat,” pungkasnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Mendagri Sebut Tumpukan Kayu Pascabencana Terbesar Ada di Aceh Timur–Aceh Utara

Penulis
Redaksi
-
0
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian. (Foto: Dok. Ist)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa temuan gelondongan kayu akibat bencana alam paling banyak berada di satu kawasan, yakni perbatasan Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara. Wilayah tersebut meliputi Pantai Bideri di Aceh Timur dan kawasan Langkahan di Aceh Utara.

“Kalau kita mau melihat yang paling banyak hamparan gelondongan kayu itu sebetulnya ada di satu hamparan saja, yaitu perbatasan Aceh Timur dengan Aceh Utara. Di Aceh Timur nama daerahnya Pantai Bideri dan di seberangnya itu Langkahan Aceh Utara. Itulah persoalannya,” ujar Tito dalam rapat koordinasi satuan tugas di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Tito menilai kondisi tersebut memerlukan solusi segera agar gelondongan kayu tidak terus mengendap dan menghambat aliran sungai. Selain berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, keberadaan kayu-kayu itu juga dinilai mengganggu fungsi sungai.

“Memang kebijakan Bapak Presiden waktu rapat yang lalu termasuk di Hambalang, arahan kepada kami silakan dimanfaatkan masyarakat ataupun pemerintah untuk bencana,” jelasnya.

Menurut Tito, sebagian kayu sudah dimanfaatkan dengan cara dipotong dan dijadikan papan untuk pembangunan rumah, jembatan, serta fasilitas lainnya. Namun, ia mengakui masih banyak gelondongan kayu berukuran kecil yang tidak bisa diolah menjadi papan.

“Nah, banyak yang sudah melakukan dengan cara dipotong kemudian dijadikan papan untuk bangun rumah, jembatan, lain-lain. Tapi banyak sekali gelondongan-gelondongan kecil yang nggak memiliki, nggak bisa, nggak bisa dibuat papan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan adanya masukan dari sejumlah kepala daerah agar kayu tersebut dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk dijual ke pihak ketiga dan menghasilkan nilai ekonomi.

“Ada saran dari beberapa kepala daerah, ‘Pak, bagaimana kalau seandainya itu diambil saja untuk dikerjakan oleh BUMD dijualkan kepada pihak ketiga misalnya PLTU’. Di Sumatera Utara ada PLTU, mereka memerlukan kayu juga. Ada juga industri lokal seperti batu bata, pembuatan batu bata, mereka nanya-nanya terus boleh nggak ngambil kayu itu karena selama ini susah nyari kayu,” ungkapnya.

Tito menilai hamparan gelondongan kayu tersebut memiliki nilai ekonomis jika dikelola dengan baik. Ia juga mencontohkan pemanfaatan kayu di Tapanuli Tengah yang digunakan sebagai bagian dari tanggul sungai.

“Ini dibuat dikerok seperti ini dan kemudian dibuatkan tanggul kanan kirinya sehingga airnya cepat langsung tadinya nggak mengalir sekarang mengalir, kemudian dibuat tanggul sehingga airnya tanggulnya bisa digunakan kalau terjadi apa-apa juga bisa menjadi penahan,” katanya.

Ia menambahkan, langkah tersebut sejauh ini baru diterapkan di Tapanuli Tengah, sementara di daerah lain belum terlihat upaya signifikan dalam penanganan gelondongan kayu di aliran sungai.

“Nah, ini saya baru melihat di Tapanuli Tengah yang sudah jalan, sementara di tempat lain belum belum ada yang signifikan untuk masalah sungai,” tutup Tito.

Menkes Budi Dorong Istri Jewer Suami yang Prioritaskan Beli Rokok

Penulis
Akil
-
0
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin . (Foto: Kemenkes RI)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali menyoroti kebiasaan merokok yang dinilai merugikan kesehatan sekaligus ekonomi keluarga. Ia bahkan mendorong para istri agar berani menegur suami yang masih mengutamakan membeli rokok dibanding memenuhi kebutuhan gizi rumah tangga.

Dikutip Nukilan.id dari konten Budi Gemar Sharing (BGS) yang diunggah di Reels Instagram pada Rabu (28/1/2026), Budi membandingkan harga rokok dengan bahan pangan bergizi.

Menurutnya, satu bungkus rokok seharga Rp30 ribu setara dengan harga satu rak telur ayam yang bisa dikonsumsi seluruh anggota keluarga.

“Ibu-ibu, saya dukung untuk omelin suaminya yang masih bandel merokok. Satu bungkus rokok buat suami itu harganya Rp30 ribu. Satu bungkus telur ayam untuk seluruh keluarga harganya juga Rp30 ribu,” ujarnya.

Budi mengungkapkan, selama ini ia kerap mendengar keluhan masyarakat soal persoalan ekonomi yang berdampak pada kurangnya asupan gizi anak hingga berujung stunting. Namun, ia menegaskan bahwa kebiasaan merokok di dalam rumah juga menjadi faktor yang tak kalah berbahaya, baik dari sisi kesehatan maupun pengeluaran keluarga.

Ia menyebut, satu bungkus rokok hanya membawa dampak buruk bagi tubuh. Hal itu bahkan sudah tergambar jelas pada kemasan rokok yang menampilkan berbagai penyakit.

“Satu bungkus rokok ini isinya penyakit semua. Kita kan lihat tuh, sudah ada di gambarnya, penyakit semua!” kata Budi.

Budi menambahkan, rokok seharga Rp30 ribu biasanya habis dalam satu hari. Sebaliknya, telur dengan harga yang sama dapat dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga dan bertahan lebih dari satu hari, sekaligus memberikan asupan nutrisi yang lebih bermanfaat.

Karena itu, ia mengimbau para istri agar lebih tegas menyikapi kebiasaan merokok suami. Budi berharap anggaran yang selama ini dihabiskan untuk rokok bisa dialihkan menjadi pemenuhan gizi anak-anak.

Ajakan tersebut sejalan dengan kampanye gaya hidup sehat yang terus digencarkan Kementerian Kesehatan melalui berbagai program edukasi publik. Dalam berbagai kesempatan, Budi Gunadi Sadikin konsisten mendorong masyarakat untuk berhenti merokok dan mengganti pola konsumsi tidak sehat dengan pilihan makanan bergizi.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran keluarga yang berpihak pada kesehatan jangka panjang. Pesan tersebut mendapat respons luas dari warganet di media sosial.

“Ini bapak Menkes terkeren sampai saat ini. Nggak hanya melarang kebiasaan buruk, tapi ngasih alternatif solusi dengan budaya yang lebih baik. Keren, Pak, jangan lelah menginspirasi kami,” tulis akun akhn a.saefuddin.official.

“Suka sama konten-konten edukasinya, Pak Menkes, menarik,” tulis akun rinikaida. (XRQ)

Reporter: Akil

Pemkab Aceh Barat Terima Penghargaan UHC Award 2026 dari BPJS Kesehatan

Penulis
Redaksi
-
0
Kabupaten Aceh Barat meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari BPJS Kesehatan pusat yang diterima Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026. (Foto Diskominsa Aceh Barat)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 yang diberikan oleh BPJS Kesehatan pusat. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, di Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2026.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga.

“UHC Award ini merupakan pengakuan atas komitmen daerah dalam mendukung program JKN,” kata Tarmizi.

Ia menjelaskan bahwa UHC Award diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.

“Program JKN merupakan wujud tanggung jawab negara untuk memastikan setiap penduduk memperoleh hak yang sama dalam layanan kesehatan,” ujarnya.

Menurut Tarmizi, pencapaian tersebut juga sejalan dengan misi strategis pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Pemda wajib mendukung program prioritas nasional agar perlindungan kesehatan dapat dirasakan secara merata,” katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan Aceh Barat dalam meraih UHC Award tidak terlepas dari peran dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Kolaborasi semua pihak sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian UHC,” ujar Tarmizi.

Lebih lanjut, Tarmizi berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Kami akan terus berupaya memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang optimal,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat Aceh Barat untuk memanfaatkan layanan JKN secara maksimal. “Dengan partisipasi aktif masyarakat, tujuan perlindungan kesehatan semesta dapat tercapai,” pungkasnya.

Kemendikdasmen Dorong Pemulihan Cepat Sekolah Terdampak Banjir di Aceh Tamiang

Penulis
Redaksi
-
0
Kemendikdasmen Dorong Pemulihan Cepat Sekolah Terdampak Banjir di Aceh Tamiang. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Aceh Tamiang berangsur kembali normal setelah sempat terganggu akibat bencana banjir. Percepatan pemulihan layanan pendidikan tersebut didukung oleh bantuan dana pembersihan sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang, Sepriyanto, menyampaikan bahwa seluruh sekolah di wilayah tersebut kini telah kembali beroperasi. Namun, sejumlah sekolah masih melanjutkan proses pembersihan lingkungan dan fasilitas pendukung pascabencana.

“Untuk pembersihan halaman dan sarana penunjang, kami targetkan tuntas dalam satu hingga dua minggu ke depan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal,” ujar Sepriyanto, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Senin (26/1/2026).

Bantuan dari Kemendikdasmen tersebut mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Kepala SDN Tanjung Binjai, Rosydha Tanjung, menilai bantuan dana pembersihan sekolah sangat membantu mempercepat pemulihan kondisi sekolah pascabanjir.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri dan jajaran Kemendikdasmen atas bantuan dana pembersihan sekolah. Dana tersebut kami gunakan untuk pengadaan alat kebersihan serta biaya operasional selama proses pembersihan berlangsung,” ungkap Rosydha.

Apresiasi serupa disampaikan perwakilan guru SDN Tanjung Binjai, Hasanah Lubis. Ia menyebut bantuan tersebut memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah.

“Bantuan dana kebersihan sekolah sangat bermanfaat bagi kami yang terdampak banjir. Alhamdulillah, sekolah sudah aktif kembali seperti semula. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Kemendikdasmen,” tuturnya.

Bantuan dana pembersihan sekolah merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan meski berada dalam situasi darurat. Komitmen tersebut sebelumnya ditegaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Aceh Tamiang pada 5 Januari 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa proses pendidikan tidak boleh terhenti dalam kondisi apa pun. Menurutnya, semangat belajar harus terus dijaga meskipun sarana dan prasarana mengalami keterbatasan akibat bencana.

“Anak-anak adalah harapan Indonesia masa depan. Jangan pernah berhenti bercita-cita dan jangan kehilangan semangat. Keterbatasan tidak boleh mematahkan tekad untuk terus belajar dan memperbaiki diri,” pesan Abdul Mu’ti.

Berdasarkan data per 5 Januari 2026, dukungan Kemendikdasmen untuk pemulihan pendidikan di Provinsi Aceh mencakup penyaluran 15.500 school kit, 97 unit tenda pendidikan, 100 ruang kelas darurat, dana operasional pendidikan darurat sebesar Rp11,2 miliar, serta bantuan dukungan psikososial senilai Rp300 juta.

Pemerintah berharap berbagai bantuan tersebut dapat menjamin keberlanjutan layanan pendidikan pascabencana serta memastikan hak belajar anak-anak di Aceh Tamiang tetap terpenuhi secara berkelanjutan.

1...959697...2,392Halaman 96 dari 2,392

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id