Beranda blog Halaman 94

Taruna Akpol Turun Tangan Pulihkan Fasilitas Umum Pascabanjir di Aceh Tamiang

0
Taruna Akpol Bersihkan Fasilitas Publik Terdampak Banjir di Aceh Tamiang (Foto: Dok. Istimewa)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG — Kepolisian Republik Indonesia mengerahkan taruna dan taruni Akademi Kepolisian (Akpol) dalam kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardus) 2026 untuk membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Danyon Taruna TK 3 Akademi Kepolisian (Akpol), AKBP Evon Fitrianto, mengatakan kehadiran para taruna merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam pemulihan Aceh pascabencana.

“Program Pemerintah Bapak Presiden Prabowo terkait pemulihan Aceh pasca bencana, memang membutuhkan tenaga di sini,” kata Evon melalui keterangannya, Kamis (29/1/2026).

Ia menjelaskan, Latsitardus tidak hanya menjadi ajang latihan bagi taruna dan taruni, tetapi juga diwujudkan dalam aksi kemanusiaan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk membantu pemulihan infrastruktur serta memperkuat ketahanan sosial warga terdampak bencana.

“Latsitardus kita diarahkan ke Aceh Tamiang, dengan harapan mempercepat pemulihan dan rehabilitasi warga masyarakat,” ujarnya.

Menurut Evon, kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana pembentukan karakter taruna agar memiliki empati, kepekaan sosial, dan jiwa pengabdian kepada masyarakat.

“Taruna harus hadir sebagai solusi, bekerja tulus, disiplin, serta menjaga marwah Polri di tengah masyarakat. Inilah wujud nyata Polri Presisi yang humanis dan berorientasi pada pelayanan,” ungkapnya.

Dalam kegiatan fisik, para taruna melakukan normalisasi jalan sebagai fasilitas umum penting, termasuk pembersihan material banjir dan longsor, perbaikan badan jalan yang amblas, serta pembersihan permukiman warga dari sisa kayu dan lumpur dengan dukungan alat berat.

“Serta bantuan rekonstruksi, rumah warga, sekolah, rumah ibadah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan,” jelas Evon.

Selain itu, kegiatan nonfisik juga dilakukan, seperti trauma healing dan dukungan psikososial bagi korban bencana, pengelolaan dapur umum disertai edukasi gizi, membantu sekolah rakyat, hingga penyaluran bantuan sosial.

“Edukasi bagi anak-anak guna menjaga semangat belajar dan pemulihan psikologis pasca bencana, serta mengaji karena ada taruna yang tahfiz Alqur’an juga,” sambungnya.

Adapun lokasi pemulihan meliputi sejumlah fasilitas pendidikan dan pelayanan publik, di antaranya SD Inpres Kota Lintang, SDN 4 Kuala Simpang, SDN 1 Ade Irma, TK Al-Ikhsan, TK Al-Ziziyah, TK Pelangi Desa Sriwijaya, Polindes Desa Sriwijaya, hingga kantor pemerintahan desa dan ruas jalan di beberapa wilayah terdampak.

Evon menyebutkan, sebagian fasilitas telah berhasil dibersihkan dan dapat kembali difungsikan.

“Yang sudah selesai bersih itu fasilitas kesehatan dan siap digunakan. Masjid juga sudah selesai dibersihkan, tinggal renovasi saja oleh tukang. Lainnya masih 50 persen. Mudah-mudahan bisa membantu percepatan pemulihan di Aceh, terutama Aceh Tamiang,” pungkasnya.

Catatan Pengabdian Brigadir Rachmat Novriska di Banjir Bandang Aceh

0
Ilustrasi Pengabdian Anggota Polda Aceh Pascabencna di Aceh Tamiang. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | FEATURE – Ketika kapal bantuan itu merapat di Pelabuhan Krueng Geukueh pada dini hari, Brigadir Rachmat Novriska, S.H. belum sepenuhnya tahu seperti apa rupa Aceh Tamiang setelah banjir bandang. Yang ia bawa hanya bayangan dari laporan-laporan singkat, foto di ponsel, dan cerita rekan-rekan yang lebih dulu berangkat. Tetapi semua itu runtuh ketika ia benar-benar menjejakkan kaki di darat: kota yang nyaris tak bisa dikenali, jalanan tertutup lumpur tebal, listrik padam, bangunan kusam dan basah, serta warga yang berjalan dengan wajah lelah, membawa sisa-sisa hidup mereka.

Rachmat berangkat bersama tim Polda Aceh pada gelombang ketiga, 29 November 2025. Sehari sebelumnya, gelombang pertama telah bergerak menuju lokasi bencana. Perjalanan mereka dimulai dari Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.

Sekitar pukul 20.00 WIB mereka apel persiapan, lalu dua jam kemudian berangkat menggunakan kapal pengangkut logistik. Perjalanan laut memakan waktu hampir 14 jam, sebelum akhirnya mereka tiba di Krueng Geukueh dan langsung dibawa menuju Polres Aceh Tamiang.

Ia telah berdinas di kepolisian selama 11 tahun. Dua tahun terakhir bertugas di Polda Aceh sebagai Ba Unit III Subdit IV Renakta Ditreskrimum, menangani perkara perempuan dan anak. Tetapi penugasan kali ini berbeda. Ia tidak membawa berkas perkara, tidak memeriksa saksi, tidak menulis berita acara. Ia membawa sepatu pacok, pakaian lapangan, dan satu kesadaran: bahwa ia akan bekerja di tengah penderitaan manusia.

Keputusan berangkat bukan tanpa beban. Saat itu kondisi Banda Aceh juga sedang tidak baik. Listrik padam di banyak tempat. Gas dan BBM langka. Di rumah, ia meninggalkan istri dan anak dalam situasi penuh ketidakpastian.

“Kalau kondisi di rumah baik-baik saja, mungkin saya tidak terlalu kepikiran. Tapi waktu itu situasinya kacau. Sebagai suami dan ayah, tentu ada rasa khawatir. Namun sebagai anggota Polri, perintah tugas tetap harus dijalankan,” kata Rachmat saat diwawancarai Nukilan.id pada 10 Januari 2026 lalu.

Sesampainya di Aceh Tamiang, kesedihan langsung menyergap. Anak-anak, bayi, dan lansia tinggal di tenda pengungsian. Mereka tidur beralaskan tikar seadanya. Makanan dan air terbatas. Jalanan penuh lumpur setinggi betis hingga pinggang. Kota tampak seperti berhenti bernapas.

“Orang-orang bilang seperti kota zombie. Waktu saya lihat sendiri, ternyata memang seperti itu,” ujarnya.

Rachmat langsung bergabung dengan tim pembersihan. Tugas mereka sederhana sekaligus berat: mengangkat lumpur, menyapu jalan, membersihkan rumah sakit, masjid, sekolah, dan fasilitas umum lain. Lumpur itu lengket, berat, dan seolah tak ada habisnya.

“Kadang terlintas di pikiran, sanggup tidak kita membersihkan semua ini? Tapi kami sudah dibagi kelompok. Fokus saja. Dalam hati saya cuma berkata, dua minggu ini harus bersih. Bersih tidak bersih, tetap harus dikerjakan,” ungkapnya.

Soal tidur dan makan, mereka urus sendiri. Ia tidur di tenda atau di mobil. Makan siang di dapur umum. Pagi dan malam sering hanya mi instan, roti, atau makanan kaleng yang dimasak seadanya.

Namun di antara lumpur dan kelelahan itu, Rachmat menemukan sesuatu yang lebih kuat: rasa kemanusiaan yang tumbuh tanpa dipaksa. Ia tidak lagi memikirkan materi atau kelelahan.

“Yang ada hanya ingin membantu. Kalau pun tidak dibayar, kami tetap ikhlas. Melihat kondisi warga, rasa itu muncul sendiri,” jelasnya.

Salah satu momen yang paling membekas terjadi di pengungsian. Ia berbincang dengan seorang anak kecil.

“Saya tanya, ‘Rumah adik di mana?’ Dia jawab, ‘Rumah saya tenggelam, Om.’ Sekarang dia tinggal di tenda. Banyak nyamuk. Waktu saya tanya, ‘Senang tidur di tenda?’ dia jawab, ‘Senang, karena tidur rame-rame,’” ceritanya.

Bagi Rachmat, percakapan itu sederhana, tetapi mengiris. Di balik senyum anak itu, ada kehilangan yang terlalu besar untuk usia sekecil itu.

Kesaksian serupa datang dari Akram, warga Aceh Tamiang. Kepada Nukilan.id, dirinya mengaku bahwa ia dan keluarganya kehilangan segalanya. Yang tersisa hanya pakaian yang melekat di tubuh mereka.

“Tiga hari tiga malam kami bertahan di lantai dua rumah tetangga. Makanan dan minuman habis karena terlalu banyak orang di sana,” kata Akram.

Ketika banjir mulai surut pada 1 Desember, Akram dan warga lain berani turun mencari bantuan. Relawan sudah berpencar. Beberapa membawa perangkat Starlink dan memasangnya di salah satu warung kopi agar warga bisa menghubungi keluarga, karena selain listrik padam, sinyal ponsel juga mati.

“Bantuan yang paling terasa itu dari polisi. Mereka bersih-bersih jalan, rumah sakit, masjid, sekolah. Banyak anggota polisi berjasa di sini,” ujar Akram.

Sepulang dari penugasan itu, Rachmat membawa pulang rasa bangga yang tak bisa diukur dengan angka.

“Saya benar-benar merasa pekerjaan ini mulia. Kita membantu orang. Mungkin tidak seberapa, tapi kepuasan batinnya besar,” katanya. Ia teringat semboyan Brimob: Jiwa raga demi kemanusiaan.

Ia berharap suatu hari anak-anaknya membaca kisah ini dan memahami bahwa di balik seragam, polisi tetap manusia biasa—yang takut, lelah, dan rindu keluarga—namun memilih berdiri di sisi masyarakat ketika keadaan paling sulit.

“Polisi harus hadir untuk masyarakat, dalam kondisi apa pun. Walaupun keadaan kami sendiri saat itu juga kacau, tugas pengabdian tetap harus dijalankan.”

Di Aceh Tamiang, di antara lumpur yang tak pernah benar-benar selesai dibersihkan, Rachmat menemukan kembali arti menjadi polisi: bukan semata menjaga hukum, tetapi menjaga sesama manusia. (XRQ)

Reporter: Akil

Aceh Masuki Masa Transisi Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi

0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengumumkan berakhirnya masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh. Pemerintah Aceh selanjutnya menetapkan status transisi pemulihan bencana selama 90 hari, terhitung sejak 29 Januari hingga 29 April 2026.

Keputusan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat koordinasi virtual yang digelar pada Kamis malam, 29 Januari 2026, sebagai langkah untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.

Amatan Nukilan.id, rapat itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri Dr. Safrizal ZA, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, serta jajaran Forkopimda lainnya.

“Kami menetapkan status transisi pemulihan bencana hidrometeorologi Aceh selama 90 hari ke depan, terhitung mulai 29 Januari hingga 29 April 2026,” ujar Muzakir Manaf.

Dalam arahannya, Gubernur menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, serta memberikan perlindungan bagi kelompok rentan dan pengungsi selama masa transisi.

Selain itu, optimalisasi pendanaan dari APBA juga menjadi perhatian utama guna memastikan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) berjalan sesuai target.

“Selanjutnya dokumen R3P dijadwalkan ditetapkan pada 2 Februari dan diserahkan kepada BNPB pada 3 Februari 2026,” ucap Mualem.

Sementara itu, Sekda Aceh M. Nasir menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan teknis di lapangan. Dalam waktu dekat, fokus utama diarahkan pada percepatan pembersihan sisa material bencana, khususnya di wilayah dataran tinggi.

Menurutnya, penetapan status transisi pemulihan ini menjadi momentum awal bagi Aceh untuk bangkit, memulihkan infrastruktur, serta menata kembali kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana hidrometeorologi. (XRQ)

Reporter: Akil

Afrizal Minta PT Menara Kembar Abadi Hormati Kemenangan Warga Menggamat

0
afrizal
Putra daerah Kluet Tengah, Afrizal. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Masyarakat Menggamat kembali menegaskan keberhasilannya melawan dominasi perusahaan tambang yang merusak wilayah mereka selama beberapa dekade. Runtuhnya kekuasaan oligarki pertambangan sempat memunculkan harapan baru bagi warga yang sejak lama menanggung kerugian ekologis dan sosial.

Afrizal, putra asli Menggamat, dalam ketrangan tertulisnya menjelaskan bahwa PT Beri Mineral Utama sempat memegang izin tambang bijih besi namun kemudian beralih menambang emas, yang memicu konflik sosial sejak 2012 hingga 2023.

“Kemarahan masyarakat adalah sebuah akumulasi kepedihan yang mereka alami semenjak kehadiran perusahaan tersebut,” kata Afrizal.

Kerusakan yang ditimbulkan antara lain lahan pertanian rusak, gagal panen, kekeringan, pencemaran sungai, longsor, serta hilangnya habitat satwa endemik seperti ikan kerling.

Afrizal menambahkan, “Seakan tak berhenti disitu, kemarahan yang membuncah hanya dianggap sebagai angin lalu oleh pihak-pihak yang sebetulnya memiliki kewenangan untuk membenahi dan mengevaluasi keberadaan perusahaan.”

Puncaknya, pada 2023, ribuan masyarakat dan mahasiswa turun ke kantor Gubernur Aceh untuk menuntut pencabutan izin perusahaan.

Perjuangan panjang itu membuahkan hasil ketika Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menandatangani pencabutan izin perusahaan pada 12 September 2023. Meski perusahaan sempat melakukan perlawanan hukum, Mahkamah Agung akhirnya menolak kasasi maupun pengajuan Peninjauan Kembali (PK).

Namun, Afrizal menekankan bahwa ancaman baru muncul dari PT Menara Kembar Abadi, perusahaan besar dengan keterlibatan aktor politik di jajaran manajemennya, yang kini sedang mengupayakan rekomendasi perizinan.

“Terakhir, teruntuk semua orang yang terlibat dalam usaha eksploitatif di tanah endatu kami, berhentilah berangan pada kemajuan dari perusahaan yang hanya tau akumulasi modal. Dan, teruntuk PT Menara Kembar Abadi dengan segala pembesarnya, jangan pernah ganggu kemenangan masyarakat Menggamat,” tegas Afrizal.

Afrizal juga mengingatkan bahwa masalah lokal yang lebih mendesak, seperti abrasi di Desa Pulo Ie, Kluet Selatan, seharusnya menjadi prioritas sebelum perizinan perusahaan baru.

“Ketimbang putra daerah itu mengeruk gunung kami, lebih baik menyelesaikan persoalan urgen di hilir sungai,” pungkasnya.

Masyarakat Menggamat berharap pemerintah dan pihak terkait menghargai kemenangan mereka dan menolak intervensi perusahaan yang hanya mengejar keuntungan materi bagi segelintir orang.

Kader HMI Kecam Rencana Pengadaan Mobil Dinas BRA Rp20 Miliar

0
Kader Komisariat HMI Syari’ah dan Hukum, Robbi Bayu Ardiansyah. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kader Komisariat HMI Syari’ah dan Hukum, Robbi Bayu Ardiansyah, mengecam rencana pengadaan mobil dinas oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang disebut menghabiskan anggaran hingga Rp20 miliar. Kebijakan itu dinilai tidak tepat di tengah kondisi Aceh yang masih dilanda bencana banjir di sejumlah daerah.

Menurut Robbi, pengadaan mobil dinas tersebut tidak memiliki urgensi dan menunjukkan rendahnya kepekaan sosial pemerintah. Ia menilai, masih banyak masyarakat Aceh yang terdampak banjir, kehilangan tempat tinggal, dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

“Anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Bukan justru digunakan untuk pengadaan mobil dinas yang tidak bersifat mendesak,” ujar Robbi Bayu Ardiansyah.

Ia menilai kebijakan tersebut lebih mengutamakan kepentingan internal lembaga dibandingkan kebutuhan masyarakat. Padahal, kata dia, pengelolaan anggaran publik seharusnya berlandaskan asas kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat.

Robbi juga menyoroti waktu pengadaan yang direncanakan menjelang bulan suci Ramadhan. Kondisi itu dinilai semakin ironis karena masih banyak warga terdampak banjir yang belum memiliki hunian layak dan mengalami keterbatasan bahan pangan.

“Menjelang Ramadhan, seharusnya fokus pemerintah adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, terutama bagi mereka yang terdampak bencana,” tambahnya.

Atas dasar tersebut, Robbi mendesak BRA untuk membatalkan rencana pengadaan mobil dinas dan mengalihkan anggaran tersebut untuk bantuan kemanusiaan bagi korban banjir, termasuk masyarakat sipil dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang turut terdampak.

Ia berharap pemerintah Aceh dan lembaga terkait lebih mengedepankan empati, transparansi, serta tanggung jawab moral dalam setiap pengambilan kebijakan, khususnya di tengah situasi krisis akibat bencana alam.

Pemerintah Aceh Kejar Penyelesaian Huntara Jelang Ramadan

0
Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA di dampingi SKPA terkait & BPN perwakilan Aceh menggelar rapat persiapan Pembanguna Huntara & Huntap Bagi korban Bencana Aceh, di Ruang Rapat Sekda, Selasa, 27 Januari 2026. (Foto: Humas Pemerintah Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di 17 kabupaten/kota dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Langkah percepatan ini dilakukan agar masyarakat korban bencana memiliki tempat tinggal yang layak saat menjalani ibadah puasa.

Amatan Nukilan.id, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan administrasi dan teknis, khususnya terkait status lahan, harus segera dituntaskan mengingat kondisi darurat yang dihadapi warga akibat bencana hidrometeorologi.

“Status lahan dan lokasi tanah harus clean and clear. Kita targetkan persoalan ini selesai dalam waktu dekat, apalagi menjelang bulan suci Ramadan, kepastian hunian bagi warga terdampak harus jelas,” ujar M. Nasir dalam rapat koordinasi di ruang kerja Setda Aceh, Selasa (27/1/2026).

Meski demikian, di lapangan masih terdapat warga terdampak yang belum memperoleh kepastian hunian sementara. Sri Rahayu, warga Desa Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, mengaku hingga kini belum mendapatkan Huntara meskipun rumahnya rusak berat akibat banjir besar pada akhir November 2025.

Tidak hanya rumah miliknya, dua rumah keluarga dekatnya juga mengalami kerusakan serupa dan belum menerima hunian sementara. Saat menanyakan kejelasan kepada aparat desa, ia disebut akan menerima Huntara pada tahap kedua, namun tanpa kepastian waktu.

“Katanya kami dapat tahap 2 nanti, tapi tidak jelas kapan waktunya,” kata Sri, Kamis (29/1/2026).

Ketidakpastian tersebut membuat Sri memilih mengungsi ke rumah saudaranya di Siantar, Sumatra Utara, demi keselamatan dan kenyamanan anak-anaknya. Sementara anggota keluarganya yang lain bertahan dengan membangun gubuk secara mandiri di sekitar rumah yang rusak.

M. Nasir mengakui masih terdapat kendala di sejumlah daerah, terutama terkait kesiapan dan penerimaan lahan oleh masyarakat. Di Kabupaten Gayo Lues, misalnya, lahan yang disiapkan untuk Huntara dinilai kurang layak dijadikan hunian tetap karena lokasinya terlalu jauh dari pusat aktivitas warga. Sementara di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, masyarakat meminta agar hunian dibangun tidak jauh dari desa asal.

“Kita harus mencari solusi bagi pemerintah kabupaten yang terkendala ketersediaan lahan. Apakah nantinya akan ada koordinasi dengan Pemerintah Aceh jika harus dilakukan pengadaan atau pembelian lahan baru,” jelas M. Nasir.

Selain percepatan pembangunan, Sekda Aceh juga menekankan pentingnya kepastian hukum atas lahan Huntara agar warga merasa aman dalam jangka panjang.

“Saya meminta Dinas Pertanahan dan Dinas Perkim Aceh segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta BPN untuk memastikan kelayakan lahan secara teknis dan legalitasnya,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pertanahan Aceh, M. Mizwar, menyebut perubahan data kebutuhan warga menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan pembangunan Huntara. Ia menyarankan pemerintah daerah memanfaatkan aset tanah milik pemerintah guna mempercepat realisasi hunian.

“Untuk pembiayaan, anggaran pembangunan Huntap ini telah dimasukkan ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) tahun 2026,” ujar M. Mizwar.

Di sisi lain, warga terdampak masih berharap target pembangunan Huntara sebelum Ramadan benar-benar dapat terwujud, sehingga para korban bencana tidak lagi harus memilih antara bertahan di hunian darurat atau mengungsi jauh dari kampung halaman. (XRQ)

Reporter: Akil

Nelayan Aceh Selatan Harap Mirwan MS Kembali Aktif Pimpin Daerah Jelang Ramadan

0
Nelayan Aceh Selatan Harap Mirwan MS Kembali Aktif Pimpin Daerah Jelang Ramadan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Menjelang bulan suci Ramadan, harapan agar roda pemerintahan kembali berjalan normal menguat dari pesisir Aceh Selatan. Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, sejumlah nelayan menyuarakan kerinduan agar Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS segera kembali aktif memimpin daerah.

Aspirasi itu datang dari masyarakat yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada sektor kelautan. Salah satunya Masrizal, nelayan asal Gampong Sawang 1, Kecamatan Sawang, yang mengaku merasakan langsung arti kehadiran seorang pemimpin di masa sulit.

“Ramadhan bukan hanya bulan ibadah, tapi juga masa paling berat bagi nelayan. Kami sangat berharap Pak Bupati H. Mirwan MS segera kembali aktif memimpin Aceh Selatan. Kami rindu pemimpin yang hadir bersama rakyatnya,” ujar Masrizal kepada media ini, Kamis (29/1/2026).

Menurut Masrizal, keberadaan kepala daerah memberi rasa tenang dan keyakinan bagi masyarakat kecil yang hidup dari penghasilan harian. Ia menilai kehadiran pemimpin menjadi simbol perhatian dan kepastian di tengah kondisi ekonomi yang kian menekan.

“Kalau pemimpin hadir, kami merasa lebih tenang. Ada perhatian dan kepastian. Apalagi kondisi ekonomi sekarang makin berat,” katanya.

Masrizal juga merupakan salah satu penerima bantuan perahu bermotor dan mesin penggerak (robin) yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada Mei 2025 lalu. Ia menilai program tersebut sebagai bukti konkret keberpihakan pemerintah daerah terhadap nelayan.

“Alhamdulillah, bantuan ini menjadi jalan rezeki. Kami bisa melaut lebih jauh, lebih aman, dan hasil tangkapan juga lebih baik,” tuturnya.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan, mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga biaya pendidikan anak-anak.

Di tengah suasana menyambut Ramadan dan tradisi meugang, Masrizal menyampaikan doa agar Bupati Aceh Selatan segera kembali memimpin daerah.

“Dalam setiap doa kami, kami mohon kepada Allah agar Bapak Bupati H. Mirwan MS segera pulang dan kembali memimpin kami,” ucapnya lirih.

Ia juga mendoakan agar kepemimpinan H. Mirwan MS–H. Baital Mukadis senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, serta tetap berpihak kepada rakyat kecil.

“Kami sangat berharap, sebelum meugang ini, Bapak Bupati kembali ke Aceh Selatan dan hadir bersama kami,” pungkas Masrizal.

Kaposwil Satgas PRR Aceh Perkuat Sinergi dengan Kementerian PU untuk Akselerasi Infrastruktur Pascabencana

0
Kaposwil Satgas PRR Aceh Perkuat Sinergi dengan Kementerian PU untuk Akselerasi Infrastruktur Pascabencana. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | Banda Aceh — Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, menunjukkan langkah cepat dengan menggelar rapat konsolidasi perdana pada Rabu (28/1/2026). Rapat ini digelar pasca diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-24A Tahun 2026 tentang Sekretariat Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Rapat konsolidasi tersebut secara khusus membahas klaster infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, serta infrastruktur sungai, termasuk irigasi, daerah aliran sungai (DAS), pengaman sungai, pengaman pantai, dan sumur bor.

Kegiatan yang berlangsung di kompleks Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh itu dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) beserta jajaran, perwakilan Pemerintah Aceh, DPRA, Korsahli Pangdam Iskandar Muda, serta para kepala Bappeda, kepala Dinas PU, dan kepala Dinas Pengairan dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.

Safrizal menekankan pentingnya validasi data sebagai dasar percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Validasi data sangat penting, mulai dari Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (jitupasna), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Rencana Aksi yang telah disusun oleh Kementerian PU, termasuk crosscheck langsung Satgas di lapangan, harus jelas pembagian wilayah kerjanya, mana kabupaten/kota mana provinsi mana Pusat sehingga kita bisa kebut tataran pelaksanaannya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, memaparkan berbagai langkah pemulihan yang telah dilakukan Kementerian PU pascabencana di wilayah Sumatera.

“Kementerian PU telah memobilisasi 1.377 Personel Kemen PU, pengerahan 44.954 pekerja dimana 30.119 adalah tenaga lokal melalui mekanisme padat karya, serta menurunkan 1.937 alat berat untuk pemulihan pascabencana alam di Sumatera,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa rencana induk dan rencana aksi Kementerian PU telah rampung. Untuk Aceh, pada Tahun Anggaran 2026 diusulkan anggaran sebesar Rp39,49 triliun.

Rencana Induk dan Rencana Aksi Kementerian PU telah rampung dan untuk Aceh di Tahun Anggaran 2026 diusulkan anggaran sebesar 39,49 Triliun Rupiah sebagaiman pesan Bapak Menteri PU untuk Build Back Better yakni membangun dengan kondisi lebih baik dari semula,” sambung Wida.

Berdasarkan data primer Jitupasna yang direkap oleh Posko Satgas Wilayah Aceh, klaster infrastruktur mencakup 2.303 ruas jalan, terdiri dari 67 titik jalan nasional, 87 titik jalan provinsi, dan 2.149 titik jalan kabupaten/kota. Selain itu, terdapat 1.091 unit jembatan permanen yang meliputi 34 jembatan nasional, 98 jembatan provinsi, dan 959 jembatan kabupaten/kota.

Untuk jembatan bailey, tercatat sebanyak 59 unit, dengan 18 unit telah selesai dibangun, enam unit dalam proses pembangunan, dan 35 unit masih tahap perencanaan. Sementara itu, infrastruktur sungai mencakup 892 unit irigasi, 68 kegiatan normalisasi DAS, 612 pengaman sungai, 31 pengaman pantai, serta 44 sumur bor.

Safrizal menegaskan pentingnya integrasi data dan kerja lintas sektor. “Dengan hadirnya satgaswil maka rapat jangan terpisah-pisah, diintegrasikan sekaligus, kerja bareng-bareng dan satu data. Untuk itu overlay data sangat fundamental baik yang sifatnya long list maupun short list untuk mengeliminir tumpang tindih kerja-kerja di lapangan antara kabupaten/kota, provinsi maupun Pusat,” imbuhnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sesuai direktif Presiden dan Kasatgas Nasional PRR, dana perimbangan telah dikembalikan ke daerah sehingga terdapat dukungan pembiayaan di setiap tingkat pemerintahan.

“Proses pengadaan berbasis bencana harus segera ditindaklanjuti dengan cleansing data sehingga kewenangan pengerjaan melalui APBK, APBA, atau APBN dapat terukur secara akuntabel dan transparan,” sambung Safrizal.

Dalam forum tersebut, muncul apresiasi terhadap langkah cepat Pemerintah Kota Langsa yang telah mengambil peran aktif dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, khususnya jembatan, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga nonpemerintah dan sektor swasta.

Menutup rapat, Safrizal menegaskan strategi Satgaswil Aceh ke depan. “Tetapkan prioritas, sinkronkan data termasuk validasi data untuk masuk desk RP3 nasional, serta kecepatan dalam kendali waktu menjadi strategi yang diterapkan Satgaswil Aceh. Kita akan update terus progres-progres ini termasuk konsolidasi klaster-klaster lain dengan semangat kolaborasi multi sektor,” pungkasnya.

Sekretariat DPR Aceh Gelar Donor Darah Tahap I Tahun 2026

0
Sekretariat DPR Aceh Gelar Donor Darah Tahap I Tahun 2026. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali menunjukkan komitmen kemanusiaannya dengan melaksanakan kegiatan Donor Darah Tahap I Tahun 2026.

Aksi Donor Darah, Kamis (29/1) ini digelar sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus respon nyata dalam mendukung pemenuhan kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang terus meningkat saat ini.

Bertempat dilingkungan kantor DPRA, kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh jajaran pegawai di Sekretariat DPRA. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat DPRA menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banda Aceh guna memastikan seluruh proses donor dilakukan sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan peserta yang ketat.

Pelaksanaan donor darah ini merupakan agenda rutin yang telah terjadwal di Sekretariat DPRA. Selain membantu secara medis, kegiatan ini bertujuan untuk memupuk semangat solidaritas dan kontribusi nyata lembaga dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Aceh.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membantu menjaga ketersediaan stok darah di PMI. Lebih dari itu, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan budaya tolong-menolong dan memperkuat kepedulian sosial terhadap sesama,” ujar Sekretaris DPRA Khudri, S.Ag, M.A,.

Aksi kemanusiaan ini menjadi agenda rutin Sekretariat DPRA, demi menjamin terpenuhinya kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan di seluruh rumah sakit di Aceh.

Pencurian Meteran PDAM Marak di Banda Aceh, Warga Minta Polisi Bertindak Tegas

0
Ilustrasi pencurian meteran air. (Foto: kanalkaltim.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kasus pencurian meteran air PDAM milik warga kembali terjadi dan menambah keresahan masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Kali ini, meteran air milik Amal, warga sekaligus pelaku usaha yang tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Lampeuneurut Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, dilaporkan hilang pada Rabu (28/1/2026) dini hari.

Kehilangan tersebut diduga kuat merupakan bagian dari rangkaian pencurian meteran PDAM Tirta Daroy yang marak terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kepada Nukilan.id, Amal mengaku prihatin sekaligus geram atas kejadian tersebut, mengingat kasus serupa terus berulang dan belum terungkap pelakunya.

“Saya sebagai warga sekaligus pelaku usaha mengutuk keras pencurian meteran PDAM ini, hampir sepekan terakhir berita yang beredar di media mengenai kehilangan meteran air,” ujarnya.

Ia berharap aparat penegak hukum dapat segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan aksi pencurian yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.

“Saya berharap pihak kepolisian bertindak tegas bagi pelaku yang selama ini meresahkan warga, khususnya pencurian meteran air seperti yang kami alami,” lanjutnya.

Dikutip dari seputaraceh.id, dalam kurun waktu satu pekan di awal tahun 2026, sedikitnya 32 titik meteran pelanggan PDAM dilaporkan hilang di sejumlah lokasi di Kota Banda Aceh. Hingga kini, para pelaku pencurian tersebut belum berhasil diungkap, sehingga memicu rasa waswas di tengah masyarakat.

Maraknya pencurian meteran air ini tidak hanya merugikan pelanggan secara materi, tetapi juga berdampak pada terganggunya aktivitas rumah tangga dan usaha warga. Masyarakat pun berharap adanya peningkatan patroli serta pengungkapan kasus secara serius guna memberikan rasa aman dan efek jera bagi pelaku. (XRQ)

Reporter: Akil