Beranda blog Halaman 93

Wapres Pastikan Pemulihan Layanan RSUD Muda Sedia Pascabencana

Penulis
Redaksi
-
0
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming saat menyapa masyarakat yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia, Aceh Tamiang, Jumat, 30 Januari 2026 (Foto: Setwapres)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan peninjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia, Aceh Tamiang, Jumat (30/1/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan proses pemulihan layanan kesehatan pascabencana banjir bandang dan longsor berjalan secara optimal.

RSUD Muda Sedia tercatat sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang mengalami dampak paling parah akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025. Saat bencana terjadi, hampir seluruh area rumah sakit terendam banjir.

Akibatnya, sekitar 95 persen alat kesehatan serta sarana dan prasarana rumah sakit mengalami kerusakan berat atau bahkan hilang. Enam unit ambulans milik RSUD Muda Sedia juga sempat tidak dapat dioperasikan.

Meski berada dalam kondisi terbatas, melalui sinergi lintas sektor, RSUD Muda Sedia mulai kembali beroperasi secara bertahap sejak 11 Desember 2025. Pada tahap awal, pelayanan difokuskan pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) serta layanan rawat inap yang dipusatkan di satu lokasi.

Hingga akhir Januari 2026, sejumlah layanan utama telah kembali berjalan. Layanan tersebut meliputi IGD dengan 28 tempat tidur, rawat jalan, farmasi, ruang operasi, serta ruang rawat inap dengan total 68 tempat tidur.

Dalam rentang waktu 11 Desember 2025 hingga 28 Januari 2026, RSUD Muda Sedia telah melayani ribuan masyarakat terdampak bencana. Tercatat sebanyak 2.227 pasien IGD, 5.873 pasien rawat jalan, 1.893 pasien rawat inap, serta 147 tindakan operasi telah dilakukan.

Pelayanan intensif seperti ICU, PICU, NICU, dan perinatologi juga tetap berjalan meski masih memanfaatkan fasilitas yang terbatas. Dalam peninjauan tersebut, Wapres menyampaikan apresiasi atas dedikasi tenaga kesehatan serta dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam pemulihan layanan rumah sakit.

Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan sektor kesehatan sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana secara menyeluruh. Dalam kesempatan itu, ia juga mencatat sejumlah kebutuhan mendesak RSUD Muda Sedia.

Beberapa kebutuhan tersebut antara lain penambahan armada ambulans, penguatan sistem server rumah sakit, serta pengadaan mesin cuci medis. Selain itu, Wapres mendorong percepatan perbaikan sistem sanitasi, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta instalasi gas medis.

Pemkab Aceh Besar Usulkan Penguatan Jaringan Internet Sekolah ke Komdigi

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Besar, Muharram Idris saat melakukan audiensi dengan Direktur Akselerasi Ditjen Fasilitasi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mulyadi, di Lantai 6 Gedung Sapta Pesona, Jakarta, pada Kamis (29/1/2026). (Foto: Media Center Aceh Besar)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajukan permohonan optimalisasi jaringan internet untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi).

Pengajuan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, saat melakukan audiensi dengan Direktur Akselerasi Ditjen Fasilitasi Komdigi RI, Mulyadi, di Lantai 6 Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Bupati menekankan pentingnya penguatan infrastruktur jaringan sebagai fondasi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya untuk mendukung pembelajaran berbasis digital serta pemerataan akses teknologi di sekolah-sekolah, termasuk di wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan konektivitas.

Ia menyebutkan bahwa optimalisasi jaringan internet menjadi kebutuhan mendesak agar proses belajar mengajar berbasis teknologi dapat berjalan secara efektif dan merata. Selain itu, penguatan konektivitas dinilai sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mendorong transformasi digital di sektor pendidikan.

“Optimalisasi jaringan internet di sekolah-sekolah, terutama SD dan SMP, sangat penting untuk memastikan seluruh peserta didik di Aceh Besar mendapatkan akses pembelajaran yang setara. Kami berharap dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital RI dapat mempercepat peningkatan kualitas jaringan di daerah kami,” ujar Muharram Idris.

Sementara itu, Direktur Akselerasi Ditjen Fasilitasi Komdigi RI, Mulyadi, menyambut positif usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Ia menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti pengajuan tersebut sesuai dengan ketentuan serta program yang tersedia.

“Kami mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan jaringan. Usulan ini akan kami pelajari lebih lanjut untuk disinergikan dengan program akselerasi dan fasilitasi yang ada,” kata Mulyadi.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Komdigi RI dalam mewujudkan pemerataan akses internet di lingkungan pendidikan, guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Aceh Besar.

Revitalisasi 76 Sekolah Pascabencana Bangkitkan Asa Pendidikan di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Revitalisasi 76 Sekolah Pascabencana Bangkitkan Asa Pendidikan di Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAKENGON – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meresmikan 76 sekolah hasil revitalisasi satuan pendidikan di Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, Kamis (29/1/2026). Program pascabencana ini diharapkan menjadi titik awal pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan revitalisasi sekolah merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan peserta didik kembali memperoleh ruang belajar yang aman dan layak setelah bencana.

“Sekolah harus kembali menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman. Karena itu, revitalisasi tidak hanya menyasar bangunan fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan layanan pendidikan,” ujar Mendikdasmen Mu’ti dalam keterangan tertulisnya.

Ia menambahkan, program tersebut merupakan bagian dari agenda nasional percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan terdampak bencana yang ditargetkan selesai secara bertahap sepanjang 2026.

Dampak revitalisasi dirasakan langsung oleh pihak sekolah. Kepala SLB Negeri Silih Nara Angkup Takengon, Yusbida, serta Kepala SMAN 1 Timang Gajah Bener Meriah, Marhamah, mengungkapkan bahwa sebelum program berjalan, kondisi sarana prasarana sekolah mereka mengalami kerusakan dan keterbatasan yang menghambat proses pembelajaran.

Melalui revitalisasi, sekolah kini memiliki ruang belajar dan fasilitas pendukung yang lebih aman dan fungsional sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal dan nyaman bagi peserta didik.

Yusbida menyebut sekolahnya sebelumnya kekurangan ruang kelas dan fasilitas penunjang pembelajaran.

“Saya berharap, program Revitalisasi Satuan Pendidikan dapat terus berlanjut agar semakin banyak sekolah di daerah memperoleh lingkungan belajar yang layak,” katanya.

Sementara itu, Marhamah menuturkan rumah ibadah sekolah dan laboratorium IPA di sekolahnya sempat rusak dan tidak dapat digunakan.

“Apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Mendikdasmen atas perhatian dan dukungan pemerintah (merehabilitasi sekolah) karena manfaatnya dirasakan nyata,” ujar Marhamah.

Survei Ungkap 67 Persen Pengantin Baru Berutang Demi Pesta Pernikahan Impian

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Pernikahan. (Foto: Google)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menggelar pesta pernikahan yang meriah masih menjadi impian banyak pasangan dengan alasan momen tersebut dianggap “sekali seumur hidup”. Demi mewujudkannya, tidak sedikit calon pengantin rela mengeluarkan biaya sangat besar, bahkan hingga ratusan juta rupiah.

Namun, di balik pesta yang megah, muncul persoalan finansial. Survei LendingTree mengungkap bahwa 67 persen pengantin baru harus berutang untuk membiayai pernikahan mereka. Sekitar sepertiga responden bahkan mengaku pengeluaran pernikahan melebihi anggaran awal.

Survei yang dilakukan pada Maret 2025 itu melibatkan lebih dari 1.000 calon pengantin di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan, 24 persen pasangan meminjam uang dan masih melunasi utang hingga saat ini. Dari kelompok tersebut, 41 persen membutuhkan waktu setidaknya satu tahun untuk melunasi kewajiban finansial akibat pernikahan.

Meski hampir setengah pasangan mengandalkan tabungan pribadi, penggunaan kartu kredit dan bantuan keluarga juga menjadi sumber pembiayaan utama. Tekanan sosial turut berperan, karena 34 persen pengantin baru merasa terdorong mengeluarkan uang lebih banyak demi membuat tamu terkesan.

Penyesalan pun muncul setelah pesta usai. Sebanyak 52 persen pasangan mengaku menyesali pengeluaran pernikahan mereka, dengan keinginan berbeda—ada yang berharap biaya ditekan, ada pula yang berharap justru bisa lebih besar, terutama untuk bulan madu.

Dampak finansial ini tak jarang memicu konflik. Lebih dari separuh pasangan mengaku pernah bertengkar soal uang sebelum atau sesudah menikah. Bahkan, 16 persen menyebut masalah keuangan sempat membuat mereka mempertimbangkan perceraian, terutama pada pasangan yang usia pernikahannya masih di bawah satu tahun.

Temuan ini menegaskan bahwa di balik pernikahan impian, perencanaan keuangan yang matang menjadi kunci agar kebahagiaan tidak berubah menjadi beban.

Kolaborasi Psikososial Bintang Kecil Sukses Digelar di Aceh Barat, Relawan Fokus Pulihkan Anak Terdampak Bencana

Penulis
Akil
-
0
Kolaborasi Psikososial Bintang Kecil Sukses Digelar di Aceh Barat, Relawan Fokus Pulihkan Anak Terdampak Bencana. (Foto: Fo Nukilan)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Kegiatan Psikososial Bintang Kecil Kolaboratif sukses dilaksanakan di Desa Sikundo dan Desa Canggai, Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat. Program ini melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Relawan Petani Muda Millenial (RPMM), CV Daratan Samudera, serta Universitas Teuku Umar (UTU).

Sebelum terjun ke lokasi bencana, para relawan lintas organisasi terlebih dahulu mengikuti pembekalan yang digelar di Kampus UTU. Pembekalan tersebut berlangsung pada 24 Januari 2026 dan difokuskan pada materi Psychological First Aid (PFA) yang disampaikan oleh Maria Ulfa selaku Koordinator Psikososial Bintang Kecil. Setelah pembekalan selesai, para relawan kemudian bergerak menuju lokasi kegiatan.

Salah satu relawan dari Relawan Petani Muda Millenial (RPMM), Zakari Aditya selaku Ketua Bidang Logistik RPMM kepada Nukilan.id menjelaskan bahwa pemilihan Desa Sikundo dan Canggai didasarkan pada tingkat dampak bencana yang cukup parah di kedua wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa fokus utama kegiatan ini adalah pemulihan kondisi psikologis anak-anak korban bencana.

“Pelaksanaan kegiatan kolaboratif psikososial bintang kecil ini dilaksanakan di Desa Sikundo dan Canggai, Pante Ceureumen, Aceh Barat dikarenakan kedua desa ini adalah daerah terdampak parah dari bencana yang terjadi di Aceh Barat. Fokus utama kegiatan kali ini adalah memberikan terapi kepada anak-anak terdampak bencana.” Jelas Zakari Aditya pada Jumat (30/1/2026)

Kegiatan psikososial ini melibatkan sebanyak 20 mahasiswa sebagai relawan dan berlangsung selama empat hari, terhitung sejak 25 hingga 28 Januari 2026. Selama pelaksanaan, tercatat sebanyak 67 anak dari jenjang TK hingga SD di Desa Sikundo dan Canggai ikut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang disiapkan relawan.

Zakari Aditya menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan di lokasi terdampak bencana tersebut dikemas dalam berbagai bentuk aktivitas yang bersifat edukatif dan rekreatif. Para relawan juga dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendampingi anak-anak secara lebih optimal.

“Bentuk kegiatan yang dilaksanakan beranekaragam dan kami relawan dibagi-bagi menurut kelompoknya masing-masing.” Lanjut Zakari Aditya.

Beragam aktivitas tersebut meliputi senam bersama, story telling tentang banjir, membaca buku, menggambar, hingga bermain kolase. Seluruh kegiatan dirancang untuk membantu anak-anak mengurangi trauma serta memulihkan kondisi psikososial mereka pascabencana.

Di akhir keterangannya, Zakari Aditya berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Menurutnya, program psikososial bagi anak-anak korban bencana sangat penting untuk menjaga proses tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

“Kami harap kegiatan-kegiatan seperti ini dapat terus-menerus dilaksanakan dan mendapatkan dukungan untuk juga dapat dilaksanakan pada titik-titik lain yang sama-sama terdampak bencana. Kegiatan yang berfokus pada terapi anak-anak terdampak bencana ini tentunya sangatlah baik, sebab anak-anak tersebut adalah generasi penerus bangsa yang tak boleh kita lalaikan terkait tumbuh kembangnya.” Tutup Zakari Aditya. (XRQ)

Reporter: Akil

Komisioner KIA Serahkan Penghargaan Keterbukaan Informasi kepada Pemko Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Komisioner KIA Serahkan Penghargaan Keterbukaan Informasi kepada Pemko Banda Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh menerima kunjungan kerja Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) di Pendopo Wali Kota, Jumat (30/1/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum penyerahan penghargaan atas prestasi Pemko Banda Aceh dalam keterbukaan informasi publik.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal hadir langsung dalam pertemuan tersebut, didampingi Asisten Administrasi Umum, Pelaksana Tugas Kepala Diskominfotik, serta jajaran Pemko Banda Aceh lainnya.

Kunjungan ini dihadiri lima Komisioner KIA, yakni Ketua KIA Junaidi, Wakil Ketua Sabri, Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik M. Nasir, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Vicky Bastianda, serta Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola Dian Rahmat Syahputra.

Ketua KIA Junaidi menjelaskan, selain sebagai ajang silaturahmi dan diskusi, kunjungan tersebut bertujuan menyerahkan sertifikat penghargaan dan plakat kepada Pemko Banda Aceh atas capaian nilai tertinggi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 tingkat pemerintah kabupaten/kota se-Aceh.

“Pada tahap penilaian ada 2 bobot yang kami nilai pada saat itu, yaitu penilaian kualitas web yang ditampilkan pada saat presentasi, dan Banda Aceh adalah satu-satunya peserta yang pada saat presentasi dihadiri langsung oleh wali kota dan jajaran eselon duanya, sehingga kami melihat sangat layak Kota Banda Aceh mendapatkan nilai tertinggi yaitu 99,0 dari 23 kab/kota se-Aceh yang mengikuti monev di tahun 2025,” ucapnya.

Junaidi menambahkan, beragam inovasi digital dan non-digital yang dikembangkan Pemko Banda Aceh menjadi indikator meningkatnya kualitas layanan informasi publik yang semakin mudah diakses dan inovatif.

“Meski demikian kita tetap berharap agar Banda Aceh terus meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik, berkolaborasi dengan unsur-unsur terkait sesuai dengan visi misi walkot dan wawalkot dalam konteks penguatan layanan keterbukaan informasi publik,” ujar Junaidi.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kunjungan serta penghargaan yang diberikan Komisioner KIA.

“Ini adalah bukti nyata usaha, dukungan semua pihak dan keberhasilan kita bersama. Tentu ini menunjukkan sebuah dedikasi dan komitmen dari Pemko banda Aceh dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik,” ucap Illiza.

Menurut Illiza, komitmen terhadap keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan mendasar yang harus terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di akhir pertemuan, Illiza yang juga menjabat sebagai Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh menyerahkan langsung Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025 kepada Komisioner KIA. Penyerahan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

Plt Bupati Aceh Selatan Tegaskan Ancaman Pidana bagi Pembakar Hutan dan Lahan

Penulis
Redaksi
-
0
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan, H Baital Mukadis. (Foto: Wikipedia)

NUKILAN.ID | TAPKTUAN – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan, H Baital Mukadis, kembali menegaskan larangan keras pembakaran lahan dalam bentuk apa pun. Penegasan ini disampaikan menyusul meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Aceh Selatan.

“Praktik pembakaran bisa berpotensi terhadap keselamatan, kesehatan publik, serta kelestarian lingkungan,” kata H Baital Mukadis, Kamis (29/1/2026).

Ia menilai, pembukaan lahan dengan cara dibakar bukan hanya berdampak buruk terhadap lingkungan, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum serius yang dapat berujung pada sanksi pidana berat.

Menurutnya, pembakaran hutan dan lahan tidak dapat ditoleransi karena menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan akibat paparan asap, hingga ancaman langsung terhadap keselamatan masyarakat.

“Pemerintah akan bertindak tegas bagi setiap pelaku pembakaran,” kata Baital Mukadis.

Ia menegaskan, langkah tegas tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 69 ayat (1) huruf h disebutkan secara tegas larangan membuka lahan dengan cara membakar.

Selain itu, larangan pembakaran hutan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf disebutkan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan.

Ketentuan tersebut, lanjutnya, turut diperkuat oleh berbagai qanun dan peraturan daerah di Aceh yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.

Plt Bupati Aceh Selatan menegaskan, pemerintah daerah tidak akan ragu menindak siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia mengingatkan, sanksi bagi pelaku karhutla tergolong berat, yakni pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009.

Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan perintah hukum yang berlaku bagi semua pihak, sehingga setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan diproses tanpa pandang bulu demi menjamin keadilan hukum.

Selain sanksi pidana, pelaku pembakaran juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Bahkan, pelaku diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan atau penghijauan kembali terhadap lahan yang rusak akibat kebakaran.

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Aceh Selatan turut mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparatur gampong, tokoh adat, tokoh agama, hingga pelaku usaha, untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Ia menekankan, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dengan melaporkan kepada aparat berwenang apabila menemukan indikasi pembakaran lahan di wilayah masing-masing.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pencegahan, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan akan terus berkoordinasi dengan Forkopimda, unsur TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya.

Kemenko PMK Salurkan Bantuan Pendidikan bagi Anak Terdampak Banjir Bandang di Pidie Jaya

Penulis
Redaksi
-
0
Kemenko PMK Salurkan Bantuan Pendidikan bagi Anak Terdampak Banjir Bandang di Pidie Jaya. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | MEUREUDU – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyalurkan bantuan sarana pendidikan bagi anak-anak terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Rabu (14/1/2026).

Penyaluran bantuan dilakukan oleh Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo, didampingi istri Wakil Bupati Pidie Jaya Eva Hasan, Ketua Komite Perempuan Aceh Bangkit (KPAB) Nurul Akmal, serta tokoh masyarakat Munarwansyah. Bantuan tersebut ditujukan untuk meringankan beban anak-anak di desa terdampak yang masih mengalami kendala pascabencana.

Andre Notohamijoyo menyampaikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, Kemenko PMK telah melakukan konsultasi daerah terkait rancangan pedoman strategis percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Pedoman tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan pascabencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya.

Melalui pendekatan Build Back Region, Better, Safer, and Sustainable, penguatan partisipasi masyarakat, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan inklusivitas, pemulihan pascabencana diharapkan berjalan lebih cepat dan mampu meningkatkan ketangguhan wilayah serta masyarakat terhadap risiko bencana di masa mendatang.

Dua Puskesmas di Aceh Masih Layani Warga dari Luar Gedung Pascabencana

Penulis
Redaksi
-
0
Dua Puskesmas di Aceh Masih Layani Warga dari Luar Gedung Pascabencana. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Dua puskesmas di Provinsi Aceh hingga kini masih memberikan pelayanan kesehatan dari luar gedung akibat dampak banjir dan tanah longsor. Keduanya berada di wilayah Lokop, Kabupaten Aceh Timur, serta Jambur Lak-lak, Kabupaten Aceh Tenggara.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Amran, mengatakan bahwa meski tetap berfungsi, pelayanan di dua fasilitas kesehatan tersebut belum bisa dilakukan di dalam bangunan puskesmas.

“Ini untuk yang di Aceh kecuali Puskesmas Lokop, yaitu di Desa Lokop, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Aceh Timur. Ini pelayanan dilakukan di luar gedung. Artinya berfungsi tapi masih di luar gedung,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026).

Selain Puskesmas Lokop, kondisi serupa juga terjadi di Puskesmas Jambur Lak-lak.

“Kemudian Puskesmas Jambur Lak-lak, di Desa Jambur Lak-lak, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, pelayanan dilakukan di luar gedung,” ujarnya.

Menurut Amran, kedua puskesmas tersebut termasuk infrastruktur kesehatan yang mengalami kerusakan paling parah akibat bencana, sementara puskesmas lain yang terdampak telah kembali berstatus fungsional.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 152 unit puskesmas yang sempat terdampak dan berhenti beroperasi. Adapun total fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit, yang terdampak banjir di wilayah Sumatera mencapai 280 unit.

Amran merinci, fasilitas kesehatan terdampak tersebut tersebar di tiga provinsi, yakni 141 unit di Aceh, 67 unit di Sumatera Utara, dan 72 unit di Sumatera Barat.

“Nah, untuk Provinsi Sumut dan Sumbar seluruh Faskes terdampak telah dilaporkan berfungsi dengan baik. Sehingga total Faskes yang terdampak di tiga provinsi, 280 unit ini, tinggal dua Puskesmas di Aceh yang pelayanannya masih di luar gedung,” jelas Amran.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa dua fasilitas kesehatan tersebut mengalami kerusakan total akibat bencana. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah daerah, serta TNI/Polri untuk percepatan pembangunan kembali.

“Ini di Lokop di Aceh Timur. Jadi kita pindahkan karena di pinggir sungai, kita pindahkan ke seberang jalan. Jadi terima kasih Pak Menteri PU, ini cepat, dua setengah minggu sudah jadi,” kata Budi.

Ia memastikan seluruh fasilitas kesehatan di Sumatera dapat kembali beroperasi dalam waktu dekat.

“Dan saya terima kasih sekali ke Pak Menteri PU, karena yang dua itu sudah mulai dibangun sejak dua minggu yang lalu dan diharapkan bulan ini bisa selesai dan bisa beroperasi kembali,” imbuhnya.

APIKI dan Disperindag Aceh Perkuat Sinergi Dorong Pengembangan UMKM

Penulis
Redaksi
-
0
APIKI dan Disperindag Aceh Perkuat Sinergi Dorong Pengembangan UMKM. (FOTO: FOR NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (APIKI) DPW Aceh menggelar pertemuan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh untuk membahas penguatan kolaborasi dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota APIKI yang berasal dari berbagai sektor usaha. Rombongan APIKI diterima langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, T Adi Darma, yang didampingi Kepala Bidang PSDI Syahrial Faujar serta Kepala UPTD Rumah Kemasan Aceh (RKA), Dewiana.

Ketua APIKI DPW Aceh, Munarwansyah, mengatakan pertemuan itu menjadi ruang dialog antara organisasi pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan, tantangan, serta peluang pengembangan UMKM ke depan.

“Melalui pertemuan ini kami ingin memperkuat kolaborasi dan menyamakan persepsi agar pembinaan UMKM dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Munarwansyah, Jumat (30/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, APIKI juga menyampaikan apresiasi atas arahan dan dukungan Disperindag Aceh terhadap pengembangan sektor industri kecil dan perdagangan.

Sementara itu, Kepala Disperindag Aceh, T Adi Darma, mengapresiasi kiprah APIKI Aceh yang dinilai aktif mendampingi para pelaku UMKM. Menurutnya, keterlibatan anggota APIKI yang juga merupakan pelaku usaha menjadi nilai lebih bagi organisasi tersebut.

“APIKI bukan hanya organisasi, tetapi juga wadah bagi pelaku usaha yang terjun langsung di lapangan. Ini menjadi contoh yang baik dan memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja,” kata T Adi Darma.

Ia menambahkan bahwa Disperindag Aceh terbuka terhadap berbagai peluang kerja sama dengan APIKI, termasuk dalam memfasilitasi kemitraan dengan pihak swasta maupun BUMD.

Menurutnya, komunikasi yang intens serta silaturahmi yang berkelanjutan menjadi kunci penting dalam memperkuat pengembangan UMKM di Aceh. Ia juga mengingatkan agar organisasi terus aktif sehingga eksistensinya semakin dikenal masyarakat dan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas.

Di sisi lain, Pembina APIKI Aceh, Iskandarsyah Madjid, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai pelatihan, khususnya di bidang digital dan komunikasi bisnis.

Ia juga mengapresiasi peran UPTD Rumah Kemasan Aceh yang dinilai telah membantu meningkatkan kualitas serta daya saing produk UMKM di daerah.

Iskandarsyah berharap para pelaku UMKM dan industri kecil dapat terus menjalin komunikasi aktif dengan Disperindag Aceh, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi dapat dibahas dan diselesaikan secara bersama.

1...929394...2,391Halaman 93 dari 2,391

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id