Beranda blog Halaman 886

Hingga 1 Oktober, Pencairan Dana Desa di Aceh Capai Rp4,461 Triliun

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi dana desa. (Foto: dpmpd.kaltimprov.go.id)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pencairan dana desa di Provinsi Aceh telah mencapai Rp4,461 triliun hingga 1 Oktober 2024. Jumlah ini setara dengan 89,97 persen dari total anggaran Rp4,958 triliun yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Aceh pada tahun ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh, T Aznal, menjelaskan bahwa dari 6.497 gampong di Aceh, hanya tiga gampong yang belum mencairkan dana desanya.

“Ada dua alasan mengapa dana desa belum cair di tiga gampong ini, yakni masih dalam pemeriksaan inspektorat dan belum adanya penetapan APBG 2024 antara keuchik dan tuha peut,” kata Aznal di Banda Aceh, Rabu (2/10/2024).

Ketiga gampong tersebut adalah Gampong Rantau Pauh di Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, yang belum mencairkan dana tahap I karena masih dalam pemeriksaan Inspektorat. Dua gampong lainnya adalah Gampong Kambuek Payapi Kunyet di Kecamatan Padang Tijie, dan Gampong Keramat Dalam di Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, yang terkendala belum adanya kesepakatan antara keuchik dan tuha peut terkait penetapan APBG.

Aznal menjelaskan bahwa penyaluran dana desa tahun anggaran 2024 dibagi menjadi dua tahap. Tahap I mencakup 60 persen dari plafon anggaran, sementara tahap II sebesar 40 persen.

“Dana desa yang diberikan digunakan untuk mendanai program bantuan langsung tunai (BLT), ketahanan pangan dan hewani, pencegahan dan penurunan stunting, serta sektor prioritas gampong dan penyertaan modal pada BUMDes,” jelasnya.

Pada tahap I, penyaluran dana desa untuk program BLT, ketahanan pangan, dan stunting telah mencapai Rp1,354 triliun untuk 6.494 gampong. Pada tahap II, jumlahnya mencapai Rp767,472 miliar untuk 5.563 gampong.

Untuk dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya, realisasi tahap I mencapai Rp1,052 triliun untuk 6.494 gampong. Sedangkan tahap II mencapai Rp1,286 triliun untuk 5.569 gampong.

“Secara keseluruhan, total dana desa yang telah tersalurkan baik yang ditentukan maupun yang tidak ditentukan penggunaannya mencapai Rp4,461 triliun,” ujar Aznal.

Aznal menambahkan, pencairan dan pemanfaatan dana desa hingga 1 Oktober 2024 menunjukkan tren positif. Pencairan yang telah mencapai 89,97 persen ini dianggap lancar dan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat gampong dalam menjalankan berbagai program ketahanan pangan, hewani, hingga penurunan stunting.

“Dari sisi penyaluran dana desa, tahun ini tergolong bagus. Sebanyak 10 kabupaten/kota mencapai realisasi 96 persen lebih, sementara 13 kabupaten/kota lainnya berada di kisaran 71,13 hingga 95,66 persen,” jelasnya.

Sebagai penutup, Aznal berterima kasih kepada seluruh Pemerintahan Gampong dan tuha peut atas kerja sama yang solid.

“Kekompakan dan hubungan kerja yang harmonis perlu terus dijaga agar pencairan dana desa tahun depan bisa kembali lancar,” ucap T Aznal.

Editor: Akil

Kejari Banda Aceh Musnahkan Barang Bukti Hasil Sitaan Mei-September 2024

Penulis
Rezi
-
0
Kegiatan pemusnahan barang bukti di Halaman Kantor Kerjaksaan Negeri Banda Aceh, pada Kamis 3 Oktober 2024. (Foto: dok. Kejari Banda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh melaksanakan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan dari bulan Mei sampai September 2024. Kegiatan yang dilakukan secara terbuka ini berlangsung di halaman Kantor Kejari Banda Aceh pada Kamis (3/10/2024).

Kepala Kejari Banda Aceh, Suhendri S.H.,M.H., menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pihaknya. Hal ini sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta upaya untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti.

“Dengan melakukan pemusnahan secara terbuka, masyarakat dapat menyaksikan langsung proses pemusnahan barang bukti yang telah disita,” ujar Suhendri kepada awak media.

Sementara itu, Kasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Teddy Lazuardi, merinci bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari berbagai jenis perkara, di antaranya kasus Narkotika 27  Perkara, Kamtibum/TPUL 10  Perkara dan Oharda 7  Perkara.

“Untuk kasus narkotika, kami musnahkan sabu seberat 76,4 gram dan ganja 92,4 gram. Selain itu, ada juga 15 unit handphone berbagai merek,” jelas Teddy.

Kemudian untuk barang bukti perkara qanun, terdiri dari berbagai jenis barang seperti Kayu 1 pcs, Minuman Keras/Khamar 55 Botol, Tang/Linggis 2 pcs, Parang/Pisau 5 pcs, Masker Penyelam/jaring 3 Pcs berbagai jenis pakaian dan lain sebagainya.

Reporter: Rezi

Wakili Kakanwil Kemenag Aceh, Ardiansyah Ikuti Pembahasan Temuan Akhir Monev SJSN

Penulis
Redaksi
-
0
Mewakili Kakanwil Kemenag Aceh, Ardiansyah Ikuti Pembahasan Temuan Akhir Monev SJSN. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yang diwakili oleh Ardiansyah, SEAk, MAB, dari Tim Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama (Ortala-KUB), menghadiri sesi pembahasan temuan akhir hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan edukasi publik terpadu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Kamis (3/10/2024).

Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas dan bertujuan untuk mendapatkan masukan komprehensif terkait hasil temuan monev dari berbagai program jaminan sosial yang telah dilakukan. Dalam pertemuan tersebut, Ardiansyah, yang juga Pelaksana Analis Kelembagaan pada Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Aceh, hadir untuk memberikan pandangan atas hasil temuan ini.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membahas hasil temuan akhir monev sosialisasi jaminan sosial dan mendapatkan masukan yang komprehensif dari pemangku kepentingan terkait,” ujar Ardiansyah mengutip undangan dari Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Dr. H. Muhammad Cholifihani, SE, MA.

Acara ini diikuti secara luring dan daring dari Hotel Westin, Jakarta Selatan. Cholifihani menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada masing-masing pemangku kepentingan agar memiliki pemahaman yang sama dalam merumuskan strategi yang komprehensif terhadap program jaminan sosial, baik program yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan.

Ardiansyah menambahkan, ruang lingkup kegiatan ini berfokus pada hasil temuan akhir monev dari sosialisasi jaminan sosial yang telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan.

“Harapannya, kegiatan sosialisasi ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial,” kata Ardiansyah.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir secara virtual berbagai pihak dari Kementerian Agama RI, antara lain Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Ditjen Pendis. Selain itu, unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, seperti Kepala Bappeda, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kepala Dinas Kesehatan, juga berpartisipasi dalam diskusi ini.

Acara ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, hingga berbagai kementerian lain yang terkait, termasuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Tak ketinggalan, turut serta Mitra Pembangunan, Social Protection Programme (SPP) GIZ, dan perwakilan daerah lainnya.

Sebagai tambahan informasi, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ini merupakan bagian dari monev Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 sesuai PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta amanat Perpres Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024.

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk melihat variasi dan kedalaman pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan edukasi publik SJSN baik di tingkat pusat maupun daerah, serta indikasi pengaruhnya terhadap peningkatan kepesertaan jaminan sosial di Indonesia,” pungkas Ardiansyah.

Editor: Akil

RI Bangun Pipa Gas Aceh-Jawa Timur, Proyek Cisem II Dikebut

Penulis
Redaksi
-
0
RI Bangun Pipa Gas Aceh-Jawa Timur, Proyek Cisem II Dikebut. (Foto: Kontan)

NUKILAN.id | Jakarta – Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II sepanjang 245 kilometer (km). Proyek ini mencakup jalur yang menghubungkan Batang, Cirebon, hingga Kandang Haur Timur, dengan tujuan utama mengintegrasikan jaringan pipa gas nasional dari Aceh hingga Jawa Timur.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa pengembangan infrastruktur gas bumi ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk menyambungkan jalur-jalur transmisi yang belum terintegrasi.

“Pemerintah sudah mencanangkan pembangunan infrastruktur gas ini agar bisa membangun transmisi gas yang menyambungkan Aceh dan Jawa Timur dalam satu garis pipa gas,” kata Laode dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Kamis (3/10/2024).

Menurut Laode, pembangunan jaringan pipa ini sangat penting mengingat kebutuhan gas untuk pasar domestik semakin meningkat dan telah melampaui kebutuhan untuk ekspor.

“Kalau 10 tahun lalu kita masih besar ekspor, sekarang sudah lebih besar kita manfaatkan dalam negeri,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa masih ada dua ruas jalur transmisi yang belum tersambung, yaitu Cirebon-Semarang dan Dumai-Sei Mangkei, yang menjadi prioritas pemerintah dalam pengembangan infrastruktur gas nasional.

“Dua ruas tersebut adalah dari Cirebon-Semarang dan dari Dumai ke Sei Mangkei di Sumatera. Ini merupakan bagian penting untuk menyatukan jalur pipa gas dari Aceh hingga Jawa Timur,” jelasnya.

Pembangunan pipa gas Cisem ini diharapkan dapat mendukung pemanfaatan gas bumi secara lebih efisien di dalam negeri dan mempercepat penyediaan energi untuk kebutuhan industri dan rumah tangga di sepanjang jalur tersebut.

Editor: Akil

Tiga SMP di Banda Aceh Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Tiga SMP di Banda Aceh Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional 2024. (Foto: Pemko Banda Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Tiga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Banda Aceh, yakni SMP Negeri 1, SMP Negeri 17, dan SMP Negeri 19, berhasil meraih penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen ketiga sekolah tersebut dalam mewujudkan pendidikan berwawasan lingkungan.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, kepada para kepala sekolah—Rima Afriani, SPd MPd (SMPN 1), Qadarusmi, SSi MPd (SMPN 17), dan Sukmawati, SPd MPd (SMPN 19)—dalam acara yang digelar di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada Rabu (2/10/2024). Mereka didampingi oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Banda Aceh.

Penjabat Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas prestasi luar biasa ini. Ia berharap penghargaan ini bisa dipertahankan dan menjadi pemicu bagi sekolah lain untuk mengikuti jejak yang sama.

“Semoga Sekolah Adiwiyata di Kota Banda Aceh tetap konsisten melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah,” kata Ade Surya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) serta Disdikbud untuk melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang belum berstatus Adiwiyata.

Ade menambahkan, dengan semakin banyaknya sekolah di Banda Aceh yang meraih predikat Adiwiyata, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang lestari, bersih, indah, dan sehat.

Kepala Disdikbud Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, menjelaskan bahwa penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional diberikan berdasarkan penilaian terhadap empat aspek utama: kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan partisipatif di lingkungan sekolah, serta pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan.

“Alhamdulillah, tahun ini SMP Negeri 1, SMP Negeri 17, dan SMP Negeri 19 berhasil mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional. Kami berharap prestasi ini bisa menciptakan kondisi sekolah yang nyaman, aman, sejuk, dan kondusif bagi seluruh warga sekolah,” ujar Sulaiman.

Ia juga menargetkan ketiga sekolah ini mampu meraih penghargaan Adiwiyata Mandiri di masa mendatang, yakni penghargaan yang diberikan apabila sekolah mampu mempertahankan gelar selama tiga tahun berturut-turut.

Sementara itu, para kepala sekolah penerima penghargaan—Rima Afriani, Qadarusmi, dan Sukmawati—menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas capaian ini. Mereka mengapresiasi seluruh guru, siswa, warga sekolah, serta Disdikbud dan DLHK3 Kota Banda Aceh atas dukungan dan kerja sama yang solid selama ini.

“Penghargaan ini bukan hanya prestasi sekolah, tetapi juga dorongan bagi semua pihak untuk terus menjaga komitmen terhadap pelestarian lingkungan,” kata Rima Afriani.

Prestasi yang diraih SMP Negeri 1, SMP Negeri 17, dan SMP Negeri 19 diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Banda Aceh untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan semangat kebersamaan, Banda Aceh menatap masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Editor: Akil

Pj Gubernur Aceh Kenakan Batik Khas Aceh di Hari Batik Nasional

Penulis
Redaksi
-
0
Pj Gubernur Aceh Kenakan Batik Khas Aceh di Hari Batik Nasional. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Pj Gubernur Aceh Safrizal bersama Pj Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Safriati, merayakan Hari Batik Nasional dengan mengenakan batik khas Aceh saat mengikuti sejumlah agenda kedinasan, Rabu (2/10/2024).

Pada peringatan tersebut, Safrizal mengenakan batik berwarna kuning bermotif pintu Aceh, sementara Safriati tampil anggun dengan batik berwarna merah jambu. Kehadiran keduanya dalam balutan busana khas Aceh itu turut mempromosikan kekayaan budaya lokal yang menjadi bagian dari warisan budaya nasional.

Safrizal dan istrinya memulai hari dengan mengantar Ketua Umum PKK, Tri Suswati Tito Karnavian, ke Bandara Sultan Iskandar Muda. Selain itu, Safrizal juga menghadiri pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Aceh. Setiap agenda yang dihadiri keduanya disertai kebanggaan dalam mengenakan batik, simbol budaya Indonesia yang sudah diakui dunia internasional.

“Batik adalah warisan budaya yang sudah diakui dunia. Karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat Indonesia bangga memakainya,” ujar Safrizal.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut melestarikan batik dengan bangga mengenakannya dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober merupakan momentum untuk kembali mengingatkan masyarakat akan kekayaan budaya Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan.

Editor: Akil

Pj Ketua Dekranasda Aceh Besar Sambut Kunjungan Ketua Dharma Pertiwi di Rumoh Batik Malaka

Penulis
Redaksi
-
0
Pj Ketua Dekranasda Aceh Besar Sambut Kunjungan Ketua Dharma Pertiwi di Rumoh Batik Malaka. (Foto: MC Aceh Besar)

NUKILAN.id | Jantho – Penjabat (Pj) Ketua Dekranasda Aceh Besar, Cut Rezky Handayani, didampingi Asisten II Sekdakab Aceh Besar, H. M. Ali, menyambut kedatangan Ketua Dharma Pertiwi Daerah Aceh, Ny. Eva Niko Fahrizal, di Rumoh Batik Malaka, Lambaro Samahani, Kuta Malaka, Rabu (2/10/2024).

Kunjungan ini turut dihadiri oleh Ketua PIA Ardhya Garini Cab.20 D.I Lanud Sultan Iskandar Muda, Ketua Jalasenastri Cabang 3 Korcab I DJA I, dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah Iskandar Muda. Rombongan Dharma Pertiwi datang untuk mengenal lebih dekat aneka kerajinan khas Aceh Besar, mulai dari Solanda, anyaman rotan, hingga membatik.

“Selamat datang Ibu Ketua Dharma Pertiwi beserta rombongan di Rumoh Batik Malaka Aceh Besar. Silakan mencoba membatik dan mengenal lebih dalam ragam produk kerajinan di sini,” ujar Cut Rezky sambil menyambut tamu dengan ramah.

Rumoh Batik Malaka, kata Cut Rezky, tidak hanya menjadi pusat produksi batik di Aceh Besar, tetapi juga menjadi pusat belajar aneka kerajinan tangan, seperti menganyam rotan, membuat gerabah, dan membatik langsung bersama para pengrajin.

“Di sini, selain memamerkan berbagai produk kerajinan pengrajin Aceh Besar, kami juga menerima pesanan, mulai dari Songket sulaman daerah, batik, anyaman rotan, dan lainnya,” tambahnya.

Ketua Dharma Pertiwi Daerah Aceh, Ny. Eva Niko Fahrizal, mengaku sangat senang dapat berkunjung langsung dan mencoba membatik di Rumoh Batik Malaka.

“Sebuah kebahagiaan bagi kami untuk bisa hadir dan mengenal lebih dekat produk kerajinan daerah Aceh Besar,” ujarnya.

Ia pun mengapresiasi upaya Dekranasda Aceh Besar yang terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pengrajin untuk menghasilkan produk lokal berkualitas yang berdampak pada peningkatan ekonomi para pengrajin dan pendapatan daerah.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Dekranasda Aceh Besar dalam memajukan daerah melalui peningkatan produksi lokal kerajinan, hasil karya masyarakat yang bernilai ekonomis tinggi,” lanjut Ny. Eva.

Produk para pengrajin Aceh Besar yang dibina oleh Dekranasda telah dikenal luas di seluruh Indonesia. Produk-produk ini kerap hadir dalam berbagai bazar dan pameran, bahkan meraih penghargaan di tingkat nasional. Salah satunya adalah songket Aceh Besar yang pernah dikenakan oleh aktris Ariel Tatum dalam perhelatan Paris Fashion Week, sebuah karya dari penenun Mutiara Songket di Krueng Kalee, Darussalam, Aceh Besar.

Dengan dukungan yang terus diberikan, harapannya produk-produk kerajinan dari Aceh Besar dapat semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar internasional.

Editor: Akil

Kontingen Aceh Targetkan Tiga Emas di Peparnas XVII Solo

Penulis
Redaksi
-
0
Kontingen Aceh Targetkan Tiga Emas di Peparnas XVII Solo. (Foto: RRI)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kontingen National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Aceh menargetkan tiga medali emas dalam ajang Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVII di Solo. Target ini meningkat dibandingkan capaian sebelumnya, yakni satu medali emas.

“Pada Peparnas lalu kita meraih satu medali emas. Kali ini kita menargetkan tiga medali emas,” ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Nasir Syamaun, dalam pelepasan kontingen Aceh oleh Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA, di Pendopo Gubernur, Selasa (1/10/2024).

Nasir menjelaskan bahwa kontingen Aceh yang akan berlaga di Solo terdiri dari 52 orang, dengan rincian 33 atlet, 12 pelatih, dan 7 pendamping. Para atlet akan berkompetisi di delapan cabang olahraga, yakni anggar kursi roda, atletik, boccia, tenis meja, menembak, catur, angkat berat, dan bulu tangkis.

Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA, menjanjikan bonus yang besar bagi para peraih medali emas. Ia memastikan bahwa besaran bonus untuk atlet paralimpiade setara dengan atlet peraih medali di Pekan Olahraga Nasional (PON).

“Segera raih emas karena bonusnya sama dengan bonus emas PON, yaitu Rp300 juta. Demikian juga untuk medali perak dan perunggu, bonusnya akan menyesuaikan,” kata Safrizal, Rabu (2/10/2024).

Dalam sambutannya, Safrizal berupaya membangkitkan semangat para atlet dengan pidato yang lantang dan menggugah, hingga membuat seluruh peserta terkesima.

“Kita ke Solo menjemput asa, menembus tantangan, berjuang melawan kekuatan yang tidak kita takutkan. Bawalah semangat dari Tanah Rencong yang sejak dulu tidak pernah menyerah,” ujar Safrizal dengan penuh semangat.

Ia pun meminta agar para atlet paralimpiade Aceh mengerahkan seluruh kemampuan dan energi mereka dalam ajang ini.

“Ini adalah olahraga paralimpik, olahraga para penyandang disabilitas, tapi kekuranganmu adalah kelebihanmu. Allah menciptakan kita dengan berbagai takdir, bukan untuk kita tangisi. Jangan pernah suuzon kepada Allah,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Safrizal juga menyampaikan tekadnya untuk meningkatkan fasilitas olahraga bagi atlet-atlet penyandang disabilitas di Aceh. Hal ini diharapkan dapat mendukung prestasi para atlet paralimpiade Aceh di masa mendatang.

“Kami akan berupaya untuk meningkatkan fasilitas agar para atlet bisa berlatih lebih baik dan meraih prestasi yang membanggakan,” tegasnya.

Kontingen Aceh diharapkan bisa membawa pulang medali emas dan mengharumkan nama Aceh di ajang Peparnas XVII yang akan berlangsung di Solo. Semangat pantang menyerah yang diusung para atlet menjadi modal penting dalam menghadapi kompetisi ini.

Editor: Akil

Santri Kerap Alami Kekerasan, Direktur Flower Aceh Tekankan Pengasuhan Positif di Pesantren

Penulis
Redaksi
-
0
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kasus dugaan kekerasan terhadap seorang santri di Pesantren Darul Hasanah, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, kembali membuka mata publik akan pentingnya pengawasan di lembaga pendidikan. Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, menyoroti urgensi peningkatan kesadaran kritis dan komitmen dalam penyelenggaraan pengasuhan positif di pesantren.

Menurut Riswati, sistem pengawasan yang kuat dan independen harus menjadi perhatian utama untuk memastikan setiap santri mendapatkan perlindungan yang layak.

“Ini termasuk memastikan adanya jalur pelaporan yang aman bagi korban kekerasan, serta tindak lanjut yang cepat dan transparan terhadap setiap laporan,” ujarnya, Kamis (3/10/2024).

Lebih lanjut, Riswati juga mendesak agar penegakan hukum yang tegas dan adil segera dilakukan demi memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan. Ia menekankan bahwa hal ini penting agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Selain penegakan hukum, Riswati menekankan perlunya pemulihan komprehensif bagi korban kekerasan, termasuk dukungan psikologis untuk membantu santri yang menjadi korban pulih dari trauma.

“Pemulihan psikologis sangat penting untuk memastikan korban bisa kembali melanjutkan kehidupannya dengan baik,” tambahnya.

Dalam pandangan Riswati, kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat juga menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan anak-anak.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan lembaga pendidikan, termasuk pesantren, menjadi tempat yang aman bagi anak-anak kita,” tutupnya.

Kasus kekerasan yang terjadi di Pesantren Darul Hasanah ini mencuat setelah video dugaan kekerasan terhadap santri viral di media sosial beberapa hari lalu. Publik pun menyoroti perlunya tindakan tegas untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

Pentingnya pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan pesantren kembali menjadi sorotan, dengan harapan agar lembaga pendidikan betul-betul menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak dalam menimba ilmu serta membentuk karakter mereka. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Flower Aceh Sebut Kasus Santri Disiram Air Cabai Langgar Nilai Kemanusiaan

Penulis
Redaksi
-
0
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Kasus dugaan kekerasan terhadap seorang santri di Pesantren Darul Hasanah, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Seorang santri bernama Teuku mengalami luka perih, memerah, dan pembengkakan di tubuhnya akibat disiram air cabai pada Senin (30/9/2024) sore di lingkungan pesantren tersebut.

Dilansir dari RRI, pelaku kekerasan diduga adalah NN, istri dari pimpinan pesantren Darul Hasanah. Hukuman itu diberikan kepada Teuku karena ia dituduh melanggar aturan pesantren. Kasus ini menuai kecaman dan simpati dari masyarakat, terutama terkait isu perlindungan anak di lembaga pendidikan.

Menanggapi kasus tersebut, Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, menyatakan bahwa tindakan kekerasan yang menyakiti anak merupakan pelanggaran hak anak dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

“Tindakan apa pun yang menyakiti dan merugikan anak adalah pelanggaran hak-hak anak dan mengabaikan nilai kemanusiaan, termasuk pada kasus ini,” kata Riswati kepada Nukilan.id, Kamis (3/10/2024).

Riswati, yang juga merupakan aktivis perempuan dan anak, menegaskan bahwa kekerasan yang dialami Teuku bukan hanya berdampak pada fisik, tetapi juga psikologis yang bisa bertahan lama.

“Korban bisa mengalami trauma, kecemasan, depresi, ketakutan, serta hilangnya rasa percaya. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menghambat perkembangan mental dan emosional korban dalam jangka panjang,” tambahnya.

Sebagai lembaga pendidikan, ia berpendapat bahwa pesantren seharusnya memiliki peran penting dalam mendidik dan melindungi anak-anak yang belajar di dalamnya.

“Banyak dayah dan pesantren lainnya yang berhasil menerapkan proses pendidikan yang melindungi dan responsif terhadap anak. Seharusnya ini bisa menjadi contoh dan direplikasi,” ungkap Riswati.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran kritis dan komitmen untuk penyelenggaraan pengasuhan positif di lingkungan lembaga pendidikan. Sistem pengawasan yang kuat dan independen diperlukan untuk memastikan bahwa santri mendapatkan perlindungan yang layak di pesantren. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

1...885886887...2,550Halaman 886 dari 2,550

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id