Beranda blog Halaman 88

Kejari Aceh Besar Periksa 40 Saksi Kasus Dugaan Korupsi SPPD di Inspektorat

Penulis
Sammy
-
0
Ilustrasi. (Foto: Detik)

NUKILAN.ID | JANTHO – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar terus menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di lingkungan Inspektorat Aceh Besar. Kasus ini disebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2025.

Sebagai bagian dari penyidikan, sebanyak 40 orang saksi telah diperiksa. Mereka merupakan staf dan pegawai aktif di Inspektorat Aceh Besar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Besar, Filman Ramadhan, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.

“Iya benar, mereka kita mintai keterangannya. Ini malah sedang kita perdalam lagi,” ujar Filman saat dikonfirmasi Nukilan, Kamis (4/9/2025).

Menurut Filman, pemanggilan saksi dilakukan untuk menggali lebih jauh informasi terkait alur dugaan penyimpangan anggaran SPPD. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan bukti dan menghitung potensi kerugian negara.

“Untuk saat ini, penyidik masih mendalami dan menganalisis bukti-bukti guna menentukan pihak-pihak yang berpotensi menjadi tersangka di lingkungan Inspektorat Aceh Besar dan dinas-dinas terkait,” kata Filman.

Sebelumnya, pada Senin (4/8/2025), tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Aceh Besar telah menggeledah Kantor Inspektorat Aceh Besar. Penggeledahan berlangsung hampir sembilan jam dan berujung pada penyitaan sejumlah dokumen penting.

Dokumen-dokumen tersebut kini sedang dianalisis untuk memastikan keterkaitannya dengan dugaan penyalahgunaan anggaran SPPD. Hingga kini, proses penyidikan masih berlanjut. []

Reporter: Sammy

Tiga Bidang Prioritas Jika 1 Persen Dana Otsus Dialokasikan untuk Riset

Penulis
Akil
-
0
dana otsus riset
Ilsutrasi riset. (Foto: Detik.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wacana pengalokasian minimal 1 persen Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) menuai respons dari kalangan peneliti. Usulan tersebut dinilai berpotensi membuka jalan bagi penguatan basis pengetahuan dalam pembangunan daerah.

Menanggapi hal itu, Nukilan.id menghubungi Saddam Rassanjani, peneliti di Jaringan Survei Inisiatif, pada Senin (1/9/2025). Saddam menilai, bila usulan pengalokasian 1 persen Dana Otsus benar-benar terealisasi, maka banyak hal penting dapat dikembangkan. Namun, ia menekankan tiga bidang yang sebaiknya diprioritaskan.

“Pertama, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, mengingat angka statistik masih di atas rata-rata nasional dan status Aceh termiskin di Sumatera,” katanya.

Menurut Saddam, fokus ini menjadi sangat krusial mengingat Dana Otsus sejak awal digelontorkan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan. Tanpa strategi berbasis riset, program pengentasan kemiskinan berpotensi hanya menjadi rutinitas administratif tanpa memberikan dampak signifikan.

“Kedua, manajemen sumber daya alam, kita punya banyak potensi kekayaan alam yang belum tereksplorasi dan pemanfaatannya belum berkelanjutan,” lanjutnya.

Ia menilai, pengelolaan sumber daya alam secara ilmiah dapat menjadi kunci keberlanjutan ekonomi Aceh. Dengan pendekatan berbasis riset, kekayaan alam tidak sekadar dieksploitasi, tetapi juga diarahkan agar memberi nilai tambah jangka panjang bagi masyarakat.

“Ketiga, tata kelola pemerintahan, dana Otsus ditambah kekayaan alam yang berlimpah namun belum mampu menjadikan Aceh top-tier nasional di bidang kesejahteraan,” tegas Saddam.

Dalam pandangannya, masalah tata kelola adalah akar dari stagnasi pembangunan. Tanpa perbaikan manajemen pemerintahan yang berbasis data, Dana Otsus berisiko tidak optimal dan bahkan berputar dalam siklus kebijakan yang tidak efektif.

Selain memetakan bidang prioritas, Saddam juga menekankan pentingnya strategi agar hasil riset benar-benar bisa diimplementasikan dalam kebijakan daerah. Ia menyebut, riset tak boleh berhenti pada tumpukan laporan akademik yang jarang disentuh para pengambil keputusan.

“Ada dua strategi utama yang bisa ditempuh. Pertama, setiap hasil penelitian wajib dilengkapi ringkasan eksekutif dan rekomendasi kebijakan yang mudah dipahami oleh para pembuat keputusan,” jelasnya.

Dengan begitu, kata Saddam, penelitian akan lebih mudah masuk ke ruang kebijakan dan diterjemahkan menjadi program nyata.

“Dan yang kedua, pemerintah dapat membentuk sebuah knowledge hub atau pusat pengetahuan daerah untuk menjembatani peneliti dan pembuat kebijakan,” tambahnya.

Menurutnya, kehadiran knowledge hub bisa menjadi wadah sinergi antara akademisi, peneliti, dan pemerintah. Sehingga, riset tidak hanya berhenti sebagai catatan ilmiah, melainkan benar-benar menjadi fondasi pembangunan Aceh yang berbasis pengetahuan. (XRQ)

Reporter: Akil

Jemaah Haji Asal Aceh Tamiang Wafat di Madinah

Penulis
Sammy
-
0
Ilustrasi. (Thinkstock)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Seorang jemaah haji asal Aceh Tamiang, Basyariah Muhammad Yunan (76), meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi, pada Selasa (2/9/2025), pukul 12.00 waktu setempat.

“Iya, betul,” ujar Ketua Tim Humas Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, Ahsan Khairuna saat dikonfirmasi Nukilan, Kamis (4/9/2025).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh, Azhari mengatakan, laporan diterima dari Kepala Kankemenag Aceh Tamiang, Anwar Padli, yang memperoleh keterangan melalui tim Kantor Urusan Haji (KUH) di Madinah.

Basyariah diketahui merupakan satu-satunya jemaah haji asal Aceh yang masih berada di Arab Saudi karena menjalani perawatan di rumah sakit. Ia berangkat bersama kelompok terbang (kloter) 07 pada 24 Mei 2025 bersama 392 jemaah lain dari Aceh Tamiang, Aceh Barat, Kota Langsa, dan Sabang. Sementara rombongan kloter 07 telah kembali ke Tanah Air pada 4 Juli 2025.

Sebelum wafat, Basyariah dirawat di RS Mouwasat Madinah sejak 3 Juli 2025. Ia sempat dirujuk dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (MED) setelah didiagnosis menderita pneumonia komunitas (Community-Acquired Pneumonia) serta gagal jantung kongestif (Congestive Heart Failure).

Kepala Kankemenag Aceh Tamiang, Anwar Padli, mengatakan keluarga sempat berkomunikasi dengan almarhumah melalui videocall yang difasilitasi perawat di Madinah. “Keluarga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas haji maupun tenaga medis yang merawat almarhumah,” jelasnya.

Padli menambahkan, Basyariah sebenarnya sempat dijadwalkan pulang pada 10 Agustus 2025 setelah kondisinya dinyatakan membaik. Tiket penerbangan dengan maskapai Garuda Indonesia bahkan sudah disiapkan dari Madinah menuju Jakarta, lalu dilanjutkan ke Kualanamu untuk kembali ke kampung halaman. Namun, hanya beberapa jam sebelum jadwal penerbangan, kondisi Basyariah kembali memburuk sehingga harus dirawat intensif di ICCU rumah sakit di Madinah. []

Reporter: Sammy

Harga Cabai Merah Tembus Rp 65 Ribu per Kilogram Jelang Maulid 

Penulis
Rezi
-
0
Cabai merah di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Banda Aceh. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Harga cabai merah di Pasar Al Mahirah, Banda Aceh mengalami lonjakan drastis menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 

Pantauan Nukilan di lokasi pada Kamis (4/9/), harga cabai merah mencapai Rp65.000 per kilogram, naik tajam dari Rp58.000 beberapa hari sebelumnya.

Kenaikan harga ini bahkan lebih mencengangkan jika dibandingkan dengan minggu lalu, ketika cabai merah masih dijual seharga Rp30.000 per kilogram. 

Bulqaini, pedagang sayur di pasar tersebut, menyebut kenaikan harga dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat untuk persiapan Maulid, sementara musim panen cabai belum tiba.

“Belum masuknya musim panen cabai, sementara permintaan masyarakat meningkat tajam karena kebutuhan persiapan Maulid,” ujarnya kepada Nukilan.

Tidak hanya cabai merah, berbagai komoditas sayuran lainnya turut mengalami kenaikan harga. Cabai hijau kini dijual seharga Rp50.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram.

“Cabai rawit naik menjadi Rp45.000 per kilogram dari Rp43.000. Tomat Medan juga tak ketinggalan, harganya naik ke Rp15.000 per kilogram dari Rp12.000-13.000,” kata Bulqaini.

Kenaikan juga terjadi pada telur ayam. Sepapan telur kini Rp52 ribu, naik sekitar Rp2 ribu. Sedangkan telur asin, yang banyak dicari menjelang Maulid, dijual Rp4 ribu per butir atau Rp95 ribu sepapan dari sebelumnya Rp90 ribu.

Meski demikian, beberapa harga bahan pokok justru turun. Kacang panjang misalnya, kini Rp8 ribu per kilogram dari Rp10 ribu. Bawang merah turun ke Rp45 ribu dari Rp50 ribu, dan bawang Peking menjadi Rp35 ribu dari Rp40 ribu.

Harga beras juga mengalami penurunan. Untuk beras premium ukuran 15 kilogram turun dari Rp245 ribu menjadi Rp240 ribu, ukuran 10 kilogram dari Rp165 ribu menjadi Rp160 ribu, dan ukuran 5 kilogram dari Rp85 ribu menjadi Rp83 ribu.

Sementara itu, sejumlah komoditas masih stabil, seperti wortel Rp8 ribu, terong Rp8 ribu, garam Rp8 ribu, minyak goreng Rp17 ribu per liter, tomat Gayo Rp10 ribu, bawang putih Rp35 ribu, dan kentang Rp13 ribu per kilogram.

Reporter: Rezi

DKPP Copot Ketua KIP Banda Aceh, Beri Peringatan Keras ke Anggota

Penulis
Sammy
-
0
Sidang Putusan DKPP, Rabu (3/9/2025). (Foto: tangkapan layar)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, Yusri Razali, resmi diberhentikan dari jabatannya setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan vonis dalam sidang putusan perkara Nomor 158-PKE-DKPP/VI/2025, Rabu (3/9/2025).

Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, bersama anggota majelis Ratna Dewi Pettalolo dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu I Yusri Razali selaku ketua merangkap anggota KIP Kota Banda Aceh,” tegas Heddy dalam Sidang Putusan DKPP yang disiarkan secara langsung di akun DKPP RI, dikutip Nukilan, Kamis (4/9/2025).

Selain Yusri, anggota KIP Banda Aceh, Saiful Haris, juga dikenai sanksi peringatan keras. Sementara dua anggota lain, Muhammad Zar dan Rachmat Hidayat, dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik dan direhabilitasi nama baiknya.

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat bernama Fakhrul Rizal. Ia memberi kuasa kepada tiga orang, yaitu Teuku Alfiansyah, Zahrul, dan Zulfiansyah, untuk mengadukan dugaan pelanggaran etik ke DKPP.

Dalam laporannya, Yusri Razali dituding memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Syiah Kuala dan Kuta Raja untuk menggelembungkan suara calon legislatif DPR RI Dapil Aceh I dari PDIP, Sofyan Dawood. Ia juga disebut-sebut memindahkan 493 suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke calon nomor urut 1 atas nama Ghufran.

“Teradu I meminta agar suara tidak sah di setiap TPS di Kecamatan Syiah Kuala dialihkan ke Sofyan Dawood, caleg PDIP nomor urut 1. Selain itu, suara PKS DPR RI sebanyak 493 suara dipindahkan ke nomor urut 1 atas nama Ghufran,” jelas kuasa pengadu, Zahrul, saat sidang pemeriksaan.

Sidang pemeriksaan atas perkara ini sebelumnya telah digelar di Kantor KIP Provinsi Aceh, Banda Aceh, pada 18 Juli 2025. Dari hasil itu, DKPP kemudian menjatuhkan sanksi tegas kepada penyelenggara yang terbukti bersalah, sekaligus memulihkan nama baik anggota yang dinyatakan tidak melanggar. []

Reporter: Sammy

Kemenag dan Pemda di Aceh Bersinergi Tingkatkan Layanan Pendidikan Inklusif

Penulis
Redaksi
-
0
Kemenag dan Pemda di Aceh Bersinergi Tingkatkan Layanan Pendidikan Inklusif. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kementerian Agama menjalin kerja sama dengan tiga pemerintah kabupaten di Aceh dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan inklusif. Tiga daerah tersebut adalah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Aceh Utara.

Kerja sama ini dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Madrasah Inklusif” yang digelar Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah pada 1–3 September 2025.

Kasubdit Pendidikan Vokasi dan Inklusi, Anis Masykhur, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah dengan melibatkan pemerintah daerah.

Berdasarkan data dari aplikasi Profil Belajar Siswa (PBS) penyandang disabilitas, tercatat jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) di Pidie Jaya mencapai 476 siswa, di Aceh Tengah 456 siswa, dan di Aceh Utara 504 siswa.

“Mereka adalah putra daerah yang sekolah di madrasah. Barangkali kita bisa melupakan sejenak kategorisasi struktur pemerintahan yang konkuren dan absolut. Lalu apa yang akan kita lakukan adalah target dari pertemuan ini?,” ujar Anis Masykhur di Aceh, Rabu (3/9/2025).

Sekretaris Daerah Pidie Jaya, Munawir Ibrahim, menyambut baik langkah Kemenag. Menurutnya, pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan madrasah inklusif dan memastikan koordinasi berjalan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program.

Munawir juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusif. “Bagi kita ini adalah sesuatu yang baru, dan lepas dari perhatian,” katanya.

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menilai data siswa inklusif akan menjadi rujukan penting dalam menyiapkan program pendidikan di daerahnya.

“Data siswa inklusif riil di lapangan akan menjadi refrensi kami dalam menyiapkan perencanaan dan penganggaran untuk peningkatan mutu pendidikan,” tegas Yoga.

Ia bahkan langsung memberi instruksi kepada jajarannya. “Saya memerintahkan Bappeda Aceh Tengah untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenag tentang data-data detail yang telah disampaikah tadi,” ujarnya.

FGD ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan lembaga strategis, mulai dari Kanwil Kemenag Aceh, bupati dan sekda, Kantor Kemenag kabupaten, rektor PTKIN, Bappeda, MPU, Lembaga Baitul Mal, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Forum Peduli Disabilitas, hingga organisasi guru madrasah.

Melalui model kolaborasi ini, beberapa kabupaten di Aceh diproyeksikan menjadi pelopor madrasah inklusif yang dapat memberi dampak di tingkat nasional.

TPID Diingatkan Antisipasi Inflasi Menjelang Bulan Maulid

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir S.IP, MPA, memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Aceh yang diikuti pihak terkait, di Ruang Rapat Pendopo Gubernur, Selasa (02/9/2025). (Foto: Humas Pemerintah Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengingatkan seluruh jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mewaspadai potensi kenaikan harga menjelang Bulan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.

Penegasan itu disampaikan Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, saat memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (2/9/2025) malam.

“Saat ini kita akan memasuki Bulan Maulid. Dan, bulan Maulid cenderung panjang di Aceh, hingga 4 bulan ke depan. Karena itu, pastikan ketersediaan daging untuk menghindari lonjakan harga daging, karena kita ketahui bersama, harga daging di Aceh sangat tinggi,” ujar Mualem.

Ia meminta dinas terkait memastikan pasokan daging, baik sapi lokal maupun daging beku impor, agar masyarakat bisa merayakan Maulid dengan harga yang terjangkau.

“Ketersediaan daging dengan harga terjangkau akan turut menekan inflasi, khususnya di 4 bulan ini,” lanjutnya.

Selain itu, Mualem menyoroti ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan. Menurutnya, stok solar subsidi menjadi kunci agar nelayan tetap tenang melaut.

“Karena itu, kita akan segera berkoordinasi dengan Pertamina. Ini harus menjadi perhatian serius kita, agar nelayan tenang saat melaut karena BBM Subsidi yang selalu tersedia saat mereka hendak melaut,” tegasnya.

Gubernur juga menyinggung ketersediaan beras di Aceh yang disebutnya dalam kondisi surplus.

“Tidak perlu ragu, karena kita surplus, bahkan kita turut memasok ke luar hingga 4 ribu ton,” ujarnya. Namun, ia tetap meminta agar waduk dan embung diperbaiki untuk mendukung produktivitas petani.

Fokus Pasokan dan Operasi Pasar

Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, selaku Ketua Harian TPID, menyampaikan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti arahan Gubernur dengan membenahi rantai pasokan yang kerap memicu inflasi.

“Selain itu, Pemerintah Aceh juga akan mempersiapkan Pasar Murah dan ini juga membutuhkan tambahan anggaran. Kita juga akan menggelar Pasar Tani, selain di Banda Aceh, Pasar Tani juga akan kita gelar di kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi,” kata M Nasir.

Ia menambahkan, pemerintah akan menyiapkan intervensi khusus pada komoditas penyumbang inflasi. Subsidi biaya angkut bagi petani juga dipersiapkan dengan dukungan Bank Indonesia dan Bank Aceh melalui dana CSR.

“Tadi Gubernur juga mengingatkan TPID dan dinas terkait agar selalu menjaga ketersediaan bahan pokok untuk mencegah inflasi, seperti beras, cabe merah, bawang merah, khusus untuk empat bulan ke depan itu menjaga ketersediaan daging,” ujarnya.

Untuk menjaga stabilitas harga, TPID juga akan menambah anggaran operasi pasar dengan dukungan Bank Aceh Syariah, Bank Indonesia, serta berkoordinasi dengan BSI.

Inflasi Aceh di Atas Nasional

Berdasarkan catatan BPS, inflasi Aceh pada Juli 2025 berada di angka 3,70 persen (year on year), lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat 2,31 persen.

Rapat pengendalian inflasi tersebut dihadiri jajaran TPID Aceh serta kepala SKPA terkait.

Editor: Akil

KNPI Aceh Utara Resmi Buka Pendaftaran Balon Ketua

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Panitia Musyawarah Daerah (Musda) XIII KNPI Aceh Utara, Zulfikar Mulieng. (Foto: RRI).

NUKILAN.ID | LHOKSEUMAWE – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Utara resmi membuka pendaftaran bakal calon (balon) ketua untuk Musyawarah Daerah (Musda) XIII.

Pendaftaran berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 September 2025. Formulir dapat diambil langsung di Sekretariat Panitia Musda KNPI yang berlokasi di lantai empat Kantor Bupati Aceh Utara.

Ketua Panitia Musda XIII KNPI Aceh Utara, Zulfikar Mulieng, menyebut pembukaan tahapan pendaftaran ini menjadi bagian dari persiapan memilih pemimpin baru KNPI Aceh Utara untuk masa khidmat tiga tahun mendatang.

“Bagi pemuda Aceh Utara yang memenuhi syarat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI, kami persilakan untuk mendaftarkan diri,” kata Zulfikar, Rabu (3/9/2025).

Setelah masa pendaftaran berakhir, panitia akan melakukan verifikasi berkas pada 7 September. Peserta diberi kesempatan memperbaiki berkas pada 8 September, sebelum mengikuti uji kelayakan, kepatutan, serta uji baca Al-Qur’an pada 9 September. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 10 September.

Zulfikar menambahkan, “Bakal calon ketua yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait persyaratan dan teknis pendaftaran dapat menghubungi panitia melalui kontak resmi di sekretariat atau menghubungi Safrizal di nomor 0812-1836-6141.”

Sementara itu, Plt Ketua DPD KNPI Aceh Utara, Rasyidin Raden, menjelaskan bahwa Musda XIII KNPI akan digelar pada 13 September 2025 dengan mengusung tagline “Pemuda Bersatu, Aceh Utara Bangkit.”

Musda tersebut akan melibatkan 68 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan 27 Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) sebagai pemilik suara.

“Jumlah ini telah ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) pada 20 Agustus 2025 lalu, kami mengajak para pemuda yang berminat untuk berpartisipasi dan berkompetisi secara terbuka, karena Musda ini juga sebagai kesempatan untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah,” pungkas Rasyidin.

Editor: Akil

Dinas Perkim Aceh Hadiri Rapat Persiapan Penyerahan Rumah Sakit Regional Aceh Tengah

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Dr. T. Aznal Zahri, S.STP., M.Si., menghadiri Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyerahan Rumah Sakit Regional Aceh Tengah.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh tersebut berlangsung pada Kamis (4/9/2025) di Ruang Rapat Sekda Aceh.

Pertemuan ini membahas berbagai langkah strategis dan teknis yang perlu dipersiapkan dalam rangka penyerahan Rumah Sakit Regional Aceh Tengah, sehingga prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan.

Kehadiran Dinas Perkim Aceh dalam rapat ini menjadi bentuk dukungan serta komitmen untuk memastikan kesiapan infrastruktur sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi demi kelancaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Mualem Copot Kadisperindag Aceh, Tanwier: Itu Hak Prerogatif Gubernur

Penulis
Redaksi
-
0
Kembali dari Singapura
Gubernur Aceh, Mualem. (Foto: RRI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem mencopot jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Aceh, Mohd Tanwier. Pencopotan itu berlaku mulai hari ini.

“Benar (dicopot), dan itu hak prerogratif pak gubernur,” kata Tanwier dikutip dari detikSumut, Rabu (3/9/2025).

Tanwier diketahui menjabat Kadisperindag Aceh sejak Juni 2020. Hingga kini, belum diperoleh informasi mengenai siapa pejabat yang ditunjuk menggantikannya.

Selain Tanwier, beredar kabar Mualem juga mencopot sejumlah pejabat eselon II lainnya. detikSumut telah mencoba menghubungi Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA) Abdul Qahar untuk konfirmasi, namun belum mendapat jawaban.

Sebelumnya, dinamika di jajaran pemerintahan Aceh juga terjadi saat Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh, dr. Munawar, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA), dr. Isra Firmansyah, memilih mundur dari jabatannya.

Munawar mengundurkan diri untuk beralih menjadi fungsional dokter ahli madya. Sementara Isra Firmansyah melanjutkan kariernya sebagai pejabat fungsional dokter pendidik klinis ahli madya di RSUDZA.

“Gubernur Aceh (Muzakir Manaf alias Mualem) akan segera menetapkan Pelaksana Harian (Plh) di kedua jabatan tersebut,” ujar Kepala BKA Abdul Qahar kepada wartawan, Senin (25/8).

1...878889...2,233Halaman 88 dari 2,233

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id