Beranda blog Halaman 847

KIP Aceh Pindahkan Lokasi Debat Publik Kedua Pilkada ke The Pade Hotel

Penulis
Rezi
-
0
Ketua KIP Aceh, Agusni AH. (Foto: Instagram/@kip_aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memutuskan untuk mengubah lokasi penyelenggaraan debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh Pilkada 2024. 

Jika sebelumnya debat perdana dilaksanakan di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, maka untuk debat kedua, KIP memilih The Pade Hotel, Aceh Besar sebagai tempat yang lebih representatif.

“Insyaallah, debat kedua nanti akan dilaksanakan di The Pade Hotel pada tanggal 1 November 2024 mendatang,” kata Ketua KIP Aceh, Agusni AH kepada Nukilan, Selasa (29/10/2024).

Keputusan untuk memindahkan lokasi debat, menurut Agusni, diambil karena The Pade Hotel dinilai lebih sesuai untuk menyelenggarakan acara sebesar debat publik. Fasilitas yang lebih lengkap dan ruangan yang lebih luas diharapkan dapat menunjang kelancaran acara.

“Lokasinya kita pindahkan agar lebih representatif,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan tema debat publik kedua, Agusni menyampaikan bahwa pihaknya masih dalam proses pembahasan bersama tim perumus. Demikian juga dengan pemilihan panelis yang akan memoderatori debat.

“Besok siang kami akan mengadakan rapat dengan semua pihak terkait untuk membahas persiapan lebih lanjut, termasuk penentuan tim panelis,” tambah Agusni.

Reporter: Rezi

Dek Fad Sebut Prabowo Subianto Sosok Pemimpin Paling Ikhlas dan Sabar

Penulis
Redaksi
-
0
Presiden Prabowo Subianto mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Fadhlullah, yang akrab dipanggil Dek Fad, calon Wakil Gubernur Aceh, hadir sebagai tamu dalam podcast Sagoe TV dan berbicara banyak tentang perjalanan politiknya. Dalam perbincangan hangat bersama host, salah satu pertanyaan yang menarik perhatian adalah soal hubungan Dek Fad dengan sosok Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra.

Dek Fad tak segan mengakui bahwa pandangannya terhadap Prabowo telah berubah drastis setelah bergabung dengan Partai Gerindra.

“Awalnya saya berpikir Prabowo itu sosok yang keras dan bengis. Tapi ternyata saya salah besar,” ujar Dek Fad dikutip Nukilan.id dari podcast tersebut, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, sosok Prabowo justru menunjukkan ketenangan dan pengendalian diri yang tinggi dalam menghadapi berbagai situasi, yang semakin memperkuat loyalitas Dek Fad terhadap partai.

Prabowo, menurut Dek Fad, merupakan pemimpin paling ikhlas dan sabar yang pernah ia temui. Kesabaran serta komitmen Prabowo terhadap kemajuan Aceh menjadi faktor utama yang membuat Dek Fad percaya bahwa partainya memiliki misi yang sejalan dengan visinya untuk Aceh.

Ia menyebutkan bahwa Prabowo sangat mendukung penuh dirinya dan Muzakir Manaf atau yang lebih dikenal sebagai Mualem dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh Komitmen ini tercermin dalam misi yang mereka emban, yaitu mengurangi kemiskinan serta meningkatkan perekonomian Aceh.

“Prabowo mendukung penuh upaya kami untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong perekonomian yang lebih baik di Aceh,” ungkap Dek Fad, optimis.

Dengan pernyataan ini, Dek Fad berharap publik Aceh dapat melihat Partai Gerindra sebagai partai yang tidak hanya berjuang untuk kepentingan politik, tetapi juga untuk kemajuan Aceh di bawah kepemimpinan yang ia nilai sebagai sosok ikhlas dan sabar. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Kejari Sabang Edukasi Aparatur Gampong Cegah Korupsi

Penulis
nukil
-
0

NUKILAN.id | Sabang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang menggelar kampanye anti korupsi secara intensif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur gampong mengenai pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Kegiatan ini dilaksanakan di aula serbaguna Kecamatan Sukakarya pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Sabang, Milono Raharjo SH MH menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari tingkat paling dasar, yaitu pemerintahan gampong.

“Pemerintahan gampong adalah pemerintahan yang paling kecil tetapi memiliki persoalan didalamnya,” ujarnya.

Kajari juga menghimbau agar aparatur gampong yang hadir dapat menyampaikan permasalahan yang ada di wilayah masing- masing. 

Sementara Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sabang Filman Ramadhan SH MH mengatakan bahwa kegiatan kampanye anti korupsi ini bertujuan untuk mensosialisasikan tentang berbagai bentuk korupsi yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan tugas sehari- hari.

“Serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa melalui sosialisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa),”katanya. 

Dalam kegiatan kampanye anti korupsi, aparatur gampong diberikan pemahaman mengenai prosedur pelaporan apabila menemukan indikasi penyimpangan, sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan bebas korupsi. []

Rumah Amal Masjid Jamik USK Terima Penghargaan di Initiative Forum 2024

Penulis
Redaksi
-
0
Rumah Amal Masjid Jamik USK Terima Penghargaan di Initiative Forum 2024. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Jakarta — Rumah Amal Masjid Jamik Universitas Syiah Kuala meraih penghargaan bergengsi dalam acara Initiative Forum 2024 dengan tema Collective Kindness. Acara ini diselenggarakan oleh Human Initiative sebagai bagian dari peringatan 25 tahun perjalanan organisasi tersebut dalam bidang kemanusiaan.

Initiative Awards 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Human Initiative, Bapak Tomy Hendrajadi, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Bapak Dr (HC) Abdullah Muhaimin Iskandar, kepada Penanggung Jawab Rumah Amal Masjid Jamik USK, Prof. Dr. Mustanir, M.Sc. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi signifikan Rumah Amal Masjid Jamik USK dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui program-program amal yang berdampak luas.

Acara penganugerahan ini berlangsung di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, di hadapan audiens internasional dan nasional dari berbagai bidang kemanusiaan, mitra, serta tamu undangan. Human Initiative memberikan Initiative Awards 2024 kepada organisasi-organisasi yang dinilai berhasil memperkuat nilai kemandirian dan kolaborasi kebaikan dalam komunitas.

Penghargaan Initiative Awards 2024 ini diharapkan semakin menginspirasi Rumah Amal USK untuk terus memberikan yang terbaik dan memperluas kiprah baiknya, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional.

Penghargaan Initiative Awards 2024 ini menjadi bukti nyata dari dedikasi Rumah Amal Masjid Jamik USK dalam mengusung semangat Collective Kindness, sejalan dengan visi Human Initiative dalam memperkuat sinergi dan dukungan kemanusiaan demi membangun kehidupan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Editor: Akil

Carut-marut Pengelolaan Food Estate

Penulis
Sammy
-
0
Aktivis melakukan aksi protes terhadap proyek food estate. (Foto: Dok Greenpeace)

Nukilan.id – Mantan Presiden RI, Joko Widodo mencanangkan program lumbung pangan atau food estate sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Program ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan PSN 2020-2024. Program food estate merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi.

Dikutip Nukilan dari Indonesia.go.id, program ini bertujuan untuk mengamankan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas untuk masyarakat dan memaksimalisasikan produksi dalam negeri. Produksinya meliputi padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging, gula, jeruk, kelapa, dan lain-lain.

Pelaksanaan proyek lumbung pangan sendiri tersebar di sejumlah wilayah, seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timurd, dan Papua. Sementara penggarap proyek dilakukan oleh lintas kementerian yang meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sebagai pimpinan proyek lumbung pangan ini untuk kawasan Kalimantan Tengah. Pengembangan food estate di Kalimantan Tengah ini telah dilaksanakan sejak pertengahan 2020 di areal lahan persawahan yang sudah ada sekitar 30 ribu hektare yang tersebut di Kabupaten Pulau Pisang seluas 10 ribu hektare dan Kabupaten Kapuas seluas 20 ribu hektare. Dalam perkembangannya, proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah diperluas menjadi 44.135 hektare pada 2021 lalu.

Menhan Prabowo Subianto menegaskan bahwa kementeriannya hanya menjadi pendukung dalam pengerjaan lumbung pangan ini dan menyebutkan bahwa Kementerian Pertanian tetap akan menjadi penggerak utamanya.

Mengulangi Kesalahan yang Sama

Proyek food estate yang dijalankan Jokowi ini bukanlah program yang baru di Indonesia. Dilansir dari litbangkespangandaran.litbang.kemkes.go.id, proyek ketahanan pangan ini sudah dilakukan sejak era Presiden Soeharto. Program ini meliputi tiga periode, yaitu food estate era 1, food estate era 2, dan food estate era 3.

Program food estate era 1 dimulai sejak tahun 1995 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82 Tahun 1995 di mana Presiden Soeharto melaksanakan Proyek Lahan gambut (PLG) sejuta hektare sawah di Kalimantan Tengah. Lantaran kurangnya kajian sosio-ekologis pada ekosistem gambut dalam PLG ini yang mengakibatkan kerugian sosial-ekonomi akibat kebakaran hutan, proyek ini diputuskan gagal dan berakhir pada tahun 1998 melalui Keppres Nomor 33 Tahun 1998 di masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Food estate era 1 ini menghabiskan anggaran sekitar Rp1,7 triliun.

Food estate era 2 dilakukan kembali pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membentuk program Merauke Integrated Energy Estate (MIFEE) pada 2010 silam melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

Program MIFEE ini membuka lahan untuk mencetak sawah seluas 1,2 hektare di Merauke, Papua. Program ini juga berakhir gagal lantaran hutan sagu rakyat menjadi rusak dan menjadi sulit mencari bahan makanan seperti sagu, ikan, dan babi setelah hutan-hutannya dikonversi. Belakangan, lokasi food estate dipindahkan pemerintah dengan membuka lahan baru di Kalimantan Utara pada 2011 dan Program Food Estate Ketapang, Kalimantan Barat pada 2013. Lagi-lagi program ini gagal karena ketidaksesuaian kondisi sosial budaya dan kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung.

Sementara program food estate era 3 dimulai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan program 30 ribu hektare sawah di Kalimantan Tengah pada 2020. Kedua dengan dibukanya lahan perkebunan singkong seluas 31 ribu hektare di kawasan Gunung Mas, Kalimantan Tengah pada 2021. Hutan alam seluas 15 ribu hektare dibabat untuk melaksanakan proyek ini. Akibatnya, ketika sebanyak 600 hektare hutan alam ditebas mengakibatkan terlepasnya 61 ribu ton karbon yang berdampak pada terjadinya banjir di beberapa daerah yang sebelumnya tak pernah dilanda banjir.

Ketiga yaitu dibukanya lumbung pangan seluas 30 ribu hektare di Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Lahan yang dibuka kemudian diberikan kepada petani yang belum memiliki lahan. Namun pengelolaan dan pengadaan alat, bahan, bibit, dan pupuk diserahkan pemerintah kepada perusahaan swasta. Sementara bibit yang diberikan pada petani digunakan untuk keperluan industri alih-alih pemenuhan pangan rakyat. Alhasil program ini pun gagal lantaran hasil panen tak sesuai ekspektasi dan petani memilih untuk menjual hasil panen ke pasar karena harganya lebih mahal.

Namun saat ini ketika Prabowo Subianto telah dilantik menjadi Presiden RI ke-8, bagaimanakah nasib PSN food estate ini?

Terbengkalai dan Tak Produktif

Pascapelantikan sebagai presiden, Prabowo Subianto tampaknya akan melanjutkan kembali proyek lumbung pangan ini. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Fajarini Puntodewi yang mengatakan bahwa swasembada pangan merupakan program prioritas dari Prabowo Subianto. Kemendag menyebutkan Presiden Prabowo telah menyiapkan lokasi lumbung pangan demi mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.

“Kalau rencana periode ke depan itu kan swasembada pangan menjadi prioritas dari Bapak Presiden terpilih sehingga sudah disiapkan lokasi-lokasi untuk menjadi lumbung pangan kita, yang mudah-mudahan itu bisa terlaksana,” kata Fajarini di Jakarta, dikutip dari Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Namun, temuan yang didapatkan oleh Pantau Gambut yang memantau 30 area ekstensifikasi proyek food estate di 19 desa di Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisang pada 2020-2023 menunjukkan lahan proyek yang terbengkalai, tak produktif, dan sudah ditumbuhi semak belukar. Bahkan, ratusan hektare lahan beralih menjadi perkebunan sawit swasta. Para petani juga sudah menyerah menanam padi di lahan tersebut karena selalu berakhir gagal panen.

Selain itu, Pantau Gambut juga menemukan ada lahan food estate yang tumpang tindih dengan izin hak guna usaha (HGU) perusahaan sawit swasta di Desa Tajipan dan Palingkau Asri seluas 274 hektare, sebagaimana dilansir dari BBC, Jumat (18/10/2024).

Dalam laporan Tempo berjudul “Proyek Food Estate Merauke Belum Punya Amdal. Kok Bisa?” disebutkan bahwa dua pejabat di KLHK mengatakan bahwa pembukaan hutan di Merauke belum memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Padahal, jika merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan yang berada di dalam atau berbatasan dengan hutan lindung wajib memiliki dokumen Amdal sebelumnya.

Akibatnya, proyek lumbung pangan ini mendapatkan penolakan dari masyarakat adat Merauke, Papua Selatan. Dikutip Tempo, salah seorang masyarakat adat Merauke, Pastor Pius Cornelius Manu dalam aksi demonstrasi di Jakarta, Rabu (16/10/2024) mengatakan bahwa proyek lumbung pangan ini berlangsung “brutal”, tanpa ada sosialisasi, dan tanpa didahului dengan konsultasi untuk mendapatkan kesepakatan persetujuan dari masyarakat adat.

Dalam wawancara terpisah dengan BBC, Pastor Pius Cornelius Manu menyebutkan pengembangan PSN Food Estate seluas dua juta hektare di Merauke, Papua Selatan membuat masyarakat adat ketakutan karena selain khawatir dengan ancaman perampasan ruang hidup, mereka juga terkena ‘teror’ dengan kehadiran pasukan TNI di kawasan proyek tersebut. Aktivis HAM dan akademisi mengkritik pendekatan ini dan mengatakan bahwa pengerahan prajurit militer hanya akan memunculkan kekerasan baru dan melanggar tugas dan fungsi pokok TNI sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang (UU) TNI Tahun 2004.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut proyek food estate yang dicanangkan oleh Menhan Prabowo Subianto tak terlaksana dengan baik dan merupakan kejahatan lingkungan.

“Dalam praktiknya, kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terlaksana dengan baik. Itu merupakan suatu kejahatan terhadap lingkungan,” kata Hasto di Bogor, dikutip dari Tempo, Selasa (15/8/2023).

Sementara Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyatakan bahwa panen jagung food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang hanya menghasilkan sekitar 25 ton merupakan bukti nyata food estate sebagai proyek gagal dan hanya “membuang-buang anggaran.” Sebagai informasi, proyek food estate jagung di lahan tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar Rp54 miliar untuk proses penanamannya dan menelan anggaran yang membengkak hingga Rp1,5 triliun untuk pembukaan lahannya.

Kritik senada disampaikan pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian. Menurut Eliza, PSN Food Estate sejauh ini masih belum berhasil meningkatkan produktivitas pertanian. Dia mencontohkan kasus petani di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang dipaksa untuk menanam bawang di lahannya sehingga menghilangkan mata pencaharian utama mereka seperti menanam padi, kopi, andaliman, dan sebagainya.

“Jika PSN Food Estate berhasil semestinya impor berkurang dalam tiga tahun terakhir, namun ternyata tidak. Artinya masih belum berdampak signifikan,” tutur Eliza, dilansir Kontan, Jumat (12/1/2024). ***

Reporter: Sammy

Aceh Butuh Terobosan Nyata, Bukan Janji Normatif

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Kampanye. (Foto: Hukum Online)

NUKILAN.id | Opini — Aceh akan menyelenggarakan Pilkada 2024, di mana visi dan misi kedua pasangan calon gubernur-wakil gubernur telah dipaparkan. Namun, sayangnya, program kerja yang ditawarkan masih terasa normatif dan minim terobosan. Sejauh ini, kita hanya menyaksikan paparan visi besar yang terlihat universal dan tanpa sentuhan inovasi mendalam—terkesan jauh dari pemecahan masalah fundamental Aceh hari ini. Padahal, di tengah urgensi yang dihadapi provinsi ini, Aceh tak cukup hanya dengan visi-misi yang mengulang tema lama; yang diperlukan adalah strategi yang konkret, teknis, dan terukur.

Pada debat kandidat putaran pertama, para pasangan calon semestinya lebih fokus memaparkan solusi-solusi strategis untuk membangun Aceh yang lebih mandiri. Sayangnya, dalam sesi tersebut, tidak ada langkah teknis yang jelas mengenai arah dan sumber pendanaan. Aceh hari ini masih berkutat dalam persoalan kemiskinan ekstrem yang menyentuh angka 14,23%, atau sekitar 804.530 penduduk berada dalam kondisi tersebut—angka yang masih di atas rata-rata nasional. Debat seharusnya memberikan ruang bagi kedua pasangan calon untuk menghadirkan rencana yang jelas tentang cara membangun pondasi ekonomi kuat bagi Aceh, yang harus siap menghadapi situasi tanpa dana otonomi khusus (otsus) yang akan berakhir pada 2027.

Kemiskinan yang kronis, pendidikan yang tertinggal, serta lapangan kerja yang terbatas merupakan potret nyata Aceh saat ini. Sejauh ini, para kandidat masih berkutat pada narasi tentang syariat Islam dan perpanjangan dana otsus, yang meski penting, tidak cukup untuk membawa Aceh keluar dari garis kemiskinan. Seharusnya, program yang ditawarkan mengarah pada penciptaan pendapatan asli daerah (PAD) yang kuat dan mandiri. Aceh harus membangun fiskal yang kokoh, yang memungkinkan masyarakat tak sekadar menggantungkan nasib pada dana bantuan pemerintah, tetapi juga mampu mandiri dalam membangun daerah.

Ironisnya, sektor pendidikan yang selalu menjadi sorotan masih saja dibingkai pada persoalan infrastruktur. Perhatian terhadap pendidikan di Aceh, terutama pada sekolah-sekolah di pedalaman, tidak cukup hanya dengan pembangunan gedung. Tantangan besar yang sebenarnya ada pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bagi anak-anak di Aceh yang masih harus menghadapi masalah gizi buruk dan angka stunting yang tinggi. Belum lagi kesejahteraan dan pelatihan bagi guru serta kelengkapan fasilitas belajar yang layak. Namun, lagi-lagi, kita tidak melihat solusi konkret dalam debat kandidat.

Aceh hari ini tidak bisa lagi berpuas diri dengan retorika. APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) kian menipis, dan para kandidat seyogianya berfokus pada menciptakan kemandirian Aceh, terlebih saat dana otsus hilang dari kas daerah. Masalah ini menjadi krusial. Bukan hanya bagi Aceh yang berhadapan dengan ancaman pengangguran di tengah sempitnya lapangan kerja, tetapi juga bagi calon generasi masa depan Aceh yang memerlukan ekonomi mandiri dan stabil.

Untuk itu, kita memerlukan gagasan-gagasan inovatif. Jika kita ingin mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya, maka sejahtera menjadi tujuan utama. Aceh membutuhkan pembangunan yang merata, sebuah ekonomi yang kokoh, dan kesinambungan. Masyarakat Aceh yang maju tidak terwujud dari visi-misi tanpa realisasi yang jelas. Kita memerlukan kandidat yang berani dan mampu membuat terobosan, bukan sekadar mengulang visi generik yang dipaparkan dalam setiap masa kontestasi.

Aceh berada pada titik genting. Ini adalah momen kritis untuk mengingatkan para pemimpin masa depan bahwa masyarakat tidak membutuhkan janji normatif, melainkan strategi nyata yang membentuk pondasi ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.(XRQ)

Penulis: Vira Fitriani (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan USK)

Sepuluh Tahun Mengabdi, Ini Kontribusi Nyata Dek Fad untuk Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Fadhlullah atau yang lebih dikenal dengan panggilan Dek Fad, calon Wakil Gubernur Aceh, saat tampil sebagai tamu di podcast Sagoe TV. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Fadhlullah atau yang lebih dikenal dengan panggilan Dek Fad, calon Wakil Gubernur Aceh, tampil sebagai tamu di podcast Sagoe TV. Dalam sesi perbincangan yang hangat bersama host, Dek Fad menguraikan berbagai kontribusi yang telah ia berikan bagi Aceh selama 10 tahun menjadi anggota DPR RI.

Saat ditanya mengenai kontribusinya, Dek Fad mengungkapkan program-program unggulan yang berhasil ia jalankan selama satu dekade terakhir. Beberapa pencapaiannya mencakup pengembangan ekonomi masyarakat kecil, peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, hingga perjuangan mempertahankan keistimewaan Aceh.

Salah satu program andalannya adalah dukungan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh. Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Dek Fad setiap tahunnya memberikan bantuan modal usaha kepada sekitar 5.000 pedagang kaki lima di Aceh. Bantuan modal ini, yang bersifat hibah dan tidak perlu dikembalikan, menurutnya, mampu meringankan beban ekonomi bagi para pelaku usaha kecil.

“Kami memberikan bantuan modal untuk pedagang kaki lima agar mereka bisa berkembang tanpa terbebani oleh utang. Ini adalah langkah konkret untuk mendukung ekonomi rakyat kecil di Aceh,” kata Dek Fad dkutip dari Podcast Sagoe TV, Selasa (29/10/2024).

Tak hanya fokus pada UMKM, Dek Fad juga memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan. Ia mengalokasikan bantuan berupa ambulans untuk klinik-klinik dan pesantren di berbagai wilayah di Aceh, khususnya yang minim fasilitas kesehatan. Langkah ini, menurut Dek Fad, bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat hingga ke pelosok daerah.

“Selain kesehatan, kami juga menyalurkan bantuan untuk pesantren dan dayah, sebagai bentuk kontribusi kami terhadap pendidikan keagamaan di Aceh. Pesantren memiliki peran vital dalam membentuk generasi muda yang berakhlak dan berilmu,” tambah Dek Fad.

Sebagai putra daerah, Dek Fad juga memperjuangkan hak istimewa Aceh di kancah nasional. Menurutnya, kekhususan Aceh bukan hanya soal administrasi, melainkan warisan sejarah yang penting untuk dihormati dan dipertahankan. Ia menekankan bahwa keistimewaan Aceh adalah bentuk penghormatan terhadap perjuangan tokoh-tokoh Aceh, seperti Hasan Tiro.

“Keistimewaan ini adalah bagian dari sejarah perjuangan Aceh yang perlu kita jaga agar Aceh tetap berbeda dan memiliki posisi khusus di Indonesia,” ungkapnya.

Dalam percakapan tersebut, Dek Fad menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi Aceh melalui berbagai program yang berpihak pada masyarakat kecil dan memperjuangkan identitas Aceh yang khas. Kendati kini menjadi calon Wakil Gubernur, ia menekankan bahwa pengabdiannya untuk Aceh akan terus berlanjut, baik di legislatif maupun eksekutif.

Perbincangan Dek Fad di Podcast Sagoe TV memberikan perspektif menarik tentang kiprahnya selama 10 tahun sebagai anggota DPR RI, serta rencananya ke depan dalam memperjuangkan Aceh di kancah pemerintahan daerah. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah

Gempa Magnitudo 4,7 Guncang Pidie

Penulis
Rezi
-
0
Ilustrasi Gempa. (Foto: Istockphoto)

NUKILAN.id | Pidie – Gempa bumi berkekuatan magnitudo (m) 4,7 mengguncang Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, pada Selasa 29 Oktober 2024 pagi.

Dikutip Nukilan.id dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui inatews.bmkg.go.id, bahwa gempa tersebut terjadi pukul 09.35 WIB.

Lebih lanjut, BMKG melaporkan pusat gempa berada di lokasi 4.80 LU dan 96.12 Bujur Timur, tepatnya berada di darat 27 kilometer barat daya Kabupaten Pidie.

BMKG juga menyampaikan, gempa yang terjadi di kedalaman 5 kilometer tersebut tidak berpotensi tsunami.

Meskipun demikian, BMKG mengimbau kepada masyarakat, agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

“Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” demikian peringatan yang dikeluarkan BMKG dalam situs resminya.

Reporter: Rezi

Pedagang Keluhkan Sepi Pembeli Meski Harga Cabai Turun

Penulis
Rezi
-
0
Cabai merah di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Banda Aceh. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Harga cabai merah di pasar Al-Mahirah Lamdingin, Banda Aceh mengalami penurunan signifikan. Menurut Yusnidar, salah seorang pedagang di pasa tersebut, harga cabai merah saat ini turun menjadi Rp 25.000 per kilogram, dari sebelumnya berada di kisaran Rp 30.000 hingga Rp 35.000 per kilogram.

“Harga cabai merah sekarang Rp 25.000 per kilogram untuk kualitas super yang terbaik. Stok cabai merah juga cukup tersedia saat ini,” kata Yusnidar saat ditemui Nukilan di lapaknya, Rabu (29/10/2024).

Selain cabai merah, harga cabai hijau justru mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp 2.000 per kilogram, dari Rp 18.000 menjadi Rp 20.000. Sementara itu, harga cabai rawit turun menjadi Rp 25.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar antara Rp 30.000 hingga Rp 40.000.

Harga bawang merah relatif stabil di kisaran Rp 28.000 hingga Rp 30.000 per kilogram, sementara harga tomat bervariasi antara Rp 6.000 hingga Rp 12.000 per kilogram tergantung pada kualitas dan asal pasokan.

Namun, Yusnidar menyampaikan kekhawatirannya terkait rendahnya minat pembeli. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini mempengaruhi daya beli masyarakat, yang berdampak pada penjualan di pasar.

“Pembeli saat ini sangat kurang, mungkin karena faktor ekonomi. Kami sangat merugi kalau sepi pembeli seperti ini, karena bahan-bahan akan membusuk seperti tomat yang cepat rusak jika tidak segera laku, begitu juga dengan cabai yang bisa mengering jika tidak ada yang membeli,” tutup Yusnidar.

Reporter: Rezi

Eks Kadispora Simeulue Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara atas Kasus Korupsi Pengadaan Alat Olahraga

Penulis
Redaksi
-
0
Eks Kadispora Simeulue Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara atas Kasus Korupsi Pengadaan Alat Olahraga. (Foto: Detik)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Simeulue, Jamal Abdi, dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan penjara atas keterlibatannya dalam kasus korupsi pengadaan alat olahraga. Vonis ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Saptika Handini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin (28/10/2024).

Selain hukuman penjara, Jamal Abdi juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta, dengan ketentuan hukuman subsider dua bulan kurungan jika tidak dibayar.

Firdaus, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek yang sama, mendapat vonis serupa, yakni 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Sementara itu, Novizal, anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), dijatuhi hukuman yang lebih berat yaitu 2 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp590,1 juta. Jika tidak dibayar, Novizal akan menjalani hukuman tambahan selama 1 tahun penjara.

Rincian Kasus

Dalam persidangan, terungkap bahwa para terdakwa, termasuk Jamal Abdi, Firdaus, dan Novizal, tidak melakukan pengadaan barang sebagaimana mestinya.

“Para terdakwa membuat dokumen pekerjaan seolah-olah proyek pengadaan sudah selesai 100 persen, padahal kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilakukan,” jelas Majelis Hakim Saptika Handini.

Berdasarkan bukti yang ada, para terdakwa kemudian mencairkan anggaran penuh sebesar Rp790,9 juta untuk pengadaan barang yang meliputi bola voli, net voli, dan kaos pada tahun 2021.

Tindakan ketiga terdakwa dinilai melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), dan Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Riko Sukrevi dari Kejaksaan Negeri Simeulue turut hadir dalam persidangan tersebut.

Putusan Lebih Ringan dari Tuntutan JPU

Majelis Hakim memberikan vonis yang lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut Jamal Abdi dan Firdaus dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp50 juta subsider tiga bulan, sementara Novizal dituntut 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsider enam bulan, dan membayar kerugian negara senilai Rp560 juta dengan ancaman tambahan 1 tahun 9 bulan kurungan jika tak mampu membayar.

Setelah pembacaan vonis, Novizal menerima keputusan majelis hakim. Sementara itu, Jamal Abdi, Firdaus, dan pihak JPU memilih untuk “pikir-pikir” sebelum memutuskan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut.

Modus Operandi: Penghindaran Pelelangan

Dalam proyek pengadaan alat olahraga senilai Rp790,9 juta ini, para terdakwa diduga memecah pekerjaan menjadi beberapa paket kecil dengan tujuan menghindari proses lelang. Selain itu, para terdakwa menggunakan perusahaan pinjaman untuk menyiasati pelaksanaan proyek, yang kemudian berujung pada tindakan korupsi.

Kasus korupsi ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dana besar yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas olahraga di Kabupaten Simeulue.

Editor: Akil

1...846847848...2,549Halaman 847 dari 2,549

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id