Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I Aceh, Piet Rusdi. (Foto: MC Aceh)
NUKILAN.id | Banda Aceh – Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I Aceh, Piet Rusdi, menegaskan pentingnya pendekatan baru dalam pelestarian budaya Aceh. Menurutnya, budaya bukan hanya sekadar warisan yang harus dilestarikan, tetapi juga aset strategis yang dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Dalam sebuah kesempatan di Banda Aceh pada Rabu (6/11/2024), Rusdi menjelaskan bahwa Aceh, dengan segala kekayaan budaya dan warisan Islamnya, memiliki potensi ekonomi yang luar biasa jika dikelola dengan baik.
“Kebudayaan kita adalah sumber daya yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan pengelolaan yang cermat, ia dapat berkontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujar Rusdi.
Aceh, yang dikenal dengan koleksi manuskrip dan peninggalan budaya Islam yang sangat bernilai, menurut Rusdi, harus melihat kebudayaan sebagai salah satu pilar dalam pembangunan. Ia menilai bahwa kebudayaan bisa menjadi “ekonomi tersembunyi” yang mendatangkan keuntungan jangka panjang.
“Dengan manajemen yang tepat, kebudayaan bisa menjadi investasi besar yang menguntungkan Aceh,” tambahnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Rusdi menekankan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan. Melalui kerjasama ini, generasi muda Aceh dapat diberdayakan untuk mengembangkan potensi kebudayaan yang ada dan memastikan kelestariannya. Ia juga mendorong agar kebudayaan Aceh dapat terintegrasi dalam berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, kehutanan, dan pendidikan.
Selain itu, Rusdi juga mengusulkan pendirian dana abadi kebudayaan untuk mendukung keberlanjutan pelestarian budaya. Namun, ia mengingatkan bahwa regulasi dan tata kelola yang transparan sangat penting untuk memastikan dana ini digunakan dengan efektif.
Rusdi berharap agar generasi muda Aceh lebih aktif dalam melestarikan budaya mereka, mengingat budaya Aceh sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih inovatif, kebudayaan dapat berkembang menjadi produk ekonomi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga generasi muda yang harus menjadi ujung tombak dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya kita,” pungkasnya.
Kantor Panwaslih Aceh, Banda Aceh. (Foto: Nukilan/Rezi)
NUKILAN.id | Banda Aceh – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh mempertanyakan kejelasan dasar aturanpemotongan pajak sebesar 5 persen dari gaji Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
Kepala Sekretariat Panwaslih Aceh, Wahyudi mengatakan, pihaknya telah beberapa kali mengonfirmasi hal tersebut ke kantor pajak, namun belum mendapat jawaban yang jelas.
“Pihak kantor pajak tidak mau mengeluarkan surat mengenai besaran atau jumlah pajak untuk Panwascam dengan alasan bertabrakan dengan undang-undang pajak,” kata Wahyudi kepada Nukilan, Rabu (6/11/2024).
Wahyudi menyampaikan bahwa saat ini uang pemotongan pajak 5 persen tersebut masih ditahan di masing-masing Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota sambil menunggu kejelasan dari kantor pajak.
“Kalau nanti ada kejelasan bahwa memang wajib bayar pajak 5 persen, baru kami bayarkan. Tapi kalau ternyata Panwascam tidak wajib bayar pajak, uang tersebut akan kami kembalikan karena itu hak mereka,” jelasnya.
Wahyudi juga menegaskan, berdasarkan undang-undang pajak, penghasilan di bawah Rp4 juta tidak dikenakan pajak. Sementara gaji Panwascam hanya Rp2,2 juta untuk ketua dan anggota Rp1,9 juta per bulan.
“Padahal sudah jelas dalam aturan, tapi pihak pajak masih mengatakan gaji Panwascam kena pajak 5 persen dan infaq 1 persen,” ungkapnya.
Pihak Panwaslih Aceh juga sudah melayangkan surat permintaan penjelasan mengenai kewajiban pajak Panwascam ke kantor pajak sejak tiga bulan lalu, namun belum ada balasan.
“Kalau sampai akhir bulan ini tidak ada kejelasan, uang tersebut akan kami kembalikan ke Panwascam,” pungkasnya.
Siswa MTsS MUQ Pagar Air Banda Aceh bersama Guru Pembimbing Chairil Anwar S.Pd, foto bersama usai meraih juara utama 1 pada Lomba Cerdas Cermat Museum (LCCM) SMP/MTS tingkat nasional 2024, yang berlangsung di Museum Nasional Indonesia Jakarta Pusat. (Foto: Dok. MTsS Ulumul Qur'an Pagar Air Banda Aceh)
NUKILAN.id | Banda Aceh – MTsS Ulumul Qur’an (MUQ) Pagar Air Banda Aceh kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam ajang Lomba Cerdas Cermat Museum (LCCM) SMP/MTS tingkat nasional 2024, yang berlangsung di Museum Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/11/2024), tim MUQ berhasil meraih Juara 1. Kemenangan ini semakin mengharumkan nama Aceh di kancah pendidikan nasional.
Kompetisi yang digelar pada 1-7 November 2024 ini diikuti oleh 108 peserta dari 36 provinsi di Indonesia. MTsS Ulumul Qur’an mengirimkan tiga siswa terbaik, yaitu Faradisil Jinan, Muhammad Alfisyah Basri, dan Aisya Ariiqah Anwar. Ketiga siswa ini tampil memukau dalam babak final, mengumpulkan poin tertinggi 2750, dan berhasil mengalahkan perwakilan DKI Jakarta, SMP Negeri 255, yang meraih posisi kedua dengan skor 2700. Sementara itu, SMP Al-Azhar Mandiri Palu dari Sulawesi Tengah menempati posisi ketiga dengan perolehan 2250 poin.
Kemenangan ini menjadi pencapaian luar biasa bagi sekolah yang berlokasi di Pagar Air, Banda Aceh, yang juga tak lepas dari peran besar guru pembimbing, Chairil Anwar, S.Pd. Dalam wawancara, Chairil menyampaikan rasa syukurnya atas prestasi yang telah diraih.
“Alhamdulillah, kerja keras kami bersama siswa-siswi ini membuahkan hasil. Semoga semangat ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan,” ujar Chairil dengan penuh haru.
Lomba Cerdas Cermat Museum ini menguji pengetahuan peserta dalam bidang wawasan budaya, sejarah, dan seni. Chairil Anwar menjelaskan,
“Pertanyaan yang diajukan berkisar pada wawasan seputar museum, sejarah, seni, dan budaya, serta nilai-nilai yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.”
Dengan kemenangan ini, Chairil berharap Aceh dapat terus mempertahankan prestasi di ajang LCCM pada tahun-tahun mendatang.
“Kami berharap bisa meraih kemenangan lagi di event-event berikutnya. Kami akan terus berusaha maksimal dalam setiap kompetisi yang diikuti,” tambahnya.
LCCM 2024 merupakan edisi yang ke-10 dari lomba yang diselenggarakan oleh Museum Nasional Indonesia, dengan dukungan penuh dari Kementerian Kebudayaan dan Indonesian Heritage Agency (IHA). Tahun ini, lomba mengangkat tema “Arunika”, yang bermakna “Asah Rasa untuk Generasi Merdeka Berbudaya”, sebagai simbol semangat dan harapan baru dalam melestarikan warisan budaya bagi generasi muda Indonesia.
Keberhasilan MTsS Ulumul Qur’an tidak hanya mencerminkan kecerdasan akademis, tetapi juga komitmen dan kecintaan terhadap budaya serta sejarah Indonesia. Tim ini membuktikan bahwa pendidikan karakter dan kebudayaan dapat berjalan seiring dengan prestasi akademis yang luar biasa.
Pengungsi Rohingya di penampungan Aceh Tmur. (Foto: JPNN)
NUKILAN.id | Banda Aceh – Aparat kepolisian berhasil menangkap dua warga Aceh Timur yang diduga terlibat dalam penyelundupan imigran etnis Rohingya. Kedua tersangka, berinisial AY (64) dan IS (38), dituduh mendapat bayaran hingga Rp128 juta untuk membantu mendaratkan para imigran di perairan Aceh. Mereka ditahan setelah serangkaian investigasi polisi yang mengungkap peran mereka dalam jaringan penyelundupan tersebut.
Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Iptu Adi Wahyu Nurhidayat, menjelaskan bahwa AY merupakan pemilik kapal yang digunakan untuk menjemput imigran Rohingya di laut Aceh, sementara IS berperan menjemput imigran dari perairan Padang Tiji, Pidie, hingga ke Aceh Timur.
Tak hanya warga lokal, polisi juga menangkap seorang warga negara Myanmar, MH (41), yang bertindak sebagai nakhoda kapal dari Bangladesh ke Aceh. Diketahui, MH menerima upah sekitar 200 ribu taka (Rp26 juta) dari seorang agen bernama Molofi Abdul Rohim, sedangkan IS dan AY menerima bayaran masing-masing Rp128 juta dan Rp52 juta untuk peran mereka.
“Agen tersebut memberikan upah sebesar Rp128 juta kepada IS serta memperbaiki kapal milik AY sebagai bagian dari kesepakatan mereka,” ujar Iptu Wahyu.
Dalam operasi penangkapan, polisi mengamankan beberapa barang bukti, termasuk satu unit mobil, telepon satelit, kapal pengangkut Rohingya bernama KM Jeddah 01, uang tunai Rp128 juta, serta sejumlah dokumen penting. IS dan MH ditangkap saat melintas di jalan Lintas Banda Aceh-Medan, tepatnya di Desa Keumuning, Aceh Timur. Informasi dari IS kemudian membawa polisi ke AY, yang akhirnya ditangkap tanpa perlawanan.
Para tersangka dijerat Pasal 120 ayat (1) dan (2) UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, serta Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.
Sementara itu, di Sumatera Utara, Polda Sumut berhasil menggagalkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menargetkan pekerja migran ilegal ke Malaysia. Pada Minggu (3/11), tim Satgas TPPO Polda Sumut mengamankan tujuh calon pekerja migran ilegal di Asahan yang rencananya akan dikirim ke Malaysia melalui jalur laut.
Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan, melalui Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengungkapkan bahwa mereka juga menangkap dua agen, AM dan AY, yang diduga telah tiga kali mengirim pekerja migran ilegal ke luar negeri.
Para agen tersebut terancam hukuman hingga 15 tahun penjara berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dan ancaman denda sebesar Rp15 miliar berdasarkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Kasus-kasus ini mengungkap jaringan penyelundupan migran dan pekerja ilegal yang terorganisir dengan skala lintas negara, sekaligus menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia di kawasan perbatasan.
NUKILAN.id | Banda Aceh – Usulan terkait pemilihan kepala desa (Pilkades) melalui partai politik kembali mengundang perdebatan hangat di tengah masyarakat. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, baru-baru ini mengusulkan agar proses pencalonan kepala desa mengikuti sistem serupa partai politik, yang menurutnya dapat membangun sistem politik hingga ke akar rumput.
Dalam pernyataannya, politisi Fraksi Partai Golkar ini berpendapat bahwa pola pencalonan kepala desa sebenarnya sudah menyerupai proses politik meski dalam bentuk yang lebih sederhana. Doli yakin, integrasi partai dalam Pilkades akan meredam kritik terhadap partai politik sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem politik formal.
Namun, gagasan ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak yang menilai bahwa keterlibatan partai politik dalam Pilkades berpotensi mengaburkan independensi dan nilai-nilai asli desa. Akademisi Universitas Terbuka, Benny Syuhada, menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa diwajibkan menjaga netralitasnya dari partai politik.
“Pasal 29 huruf g dan j UU tersebut bahkan melarang kepala desa menjadi pengurus partai politik atau terlibat dalam kampanye,” kata Benny kepada Nukilan, Rabu (6/11/2024).
Menurut Benny, larangan ini menegaskan peran kepala desa yang sangat penting dan seharusnya terbebas dari intervensi politik. Ia khawatir bahwa keterlibatan partai politik dalam Pilkades justru akan memengaruhi nilai-nilai budaya, asal-usul, dan kearifan lokal yang menjadi jati diri desa.
“Jika partai politik masuk dalam Pilkades, bisa saja kearifan lokal desa perlahan hilang karena tergerus oleh kepentingan politik,” tegas Benny.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pembangunan desa seharusnya menerapkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Benny menekankan bahwa pendekatan swakelola dan padat karya berbasis kearifan lokal adalah fondasi utama pemberdayaan masyarakat desa.
“Model ini memungkinkan desa untuk mengoptimalkan potensi lokal mereka tanpa perlu ada intervensi dari luar, terutama politik,” jelasnya.
Benny berharap pemerintah tetap konsisten dengan UU Desa yang mengedepankan otonomi dan kemandirian desa dalam mengelola potensi lokal.
“Desa harus fokus mengembangkan potensi lokal tanpa intervensi politik yang berisiko mengaburkan nilai-nilai asli yang sudah lama ada,” pungkasnya. (XRQ)
NUKILAN.id | Feature – Di tengah rimbunnya hutan tropis, terhampar sebuah kota kecil yang bak permata tersembunyi di jantung dataran tinggi Aceh. Takengon, tempat di mana kabut pagi menyelimuti pepohonan pinus dan hamparan perkebunan kopi menjelma seperti lukisan alam, memanggil siapa saja yang ingin mencari kedamaian.
Bukan hanya panorama yang memesona, tetapi juga kekayaan budaya yang berdenyut hidup dalam setiap sudut kotanya. Salah satu nyawa tradisi itu adalah Tari Saman, tarian seribu tangan yang lahir dari kebijaksanaan dan harmoni komunitas Gayo.
Melodi Alam yang Abadi
Di pagi hari, ketika embun masih menetes dari daun kopi yang berkilauan di bawah cahaya matahari, Takengon menyapa pendatang dengan aroma tanah yang basah dan udara yang segar. Danau Lut Tawar menjadi pusat segala keindahan ini, cermin raksasa yang merefleksikan bukit-bukit hijau sekelilingnya. Di danau inilah, legenda dan cerita rakyat melebur dengan kehidupan sehari-hari.
Kota kecil ini bukan hanya tentang pemandangan yang memanjakan mata. Setiap hembusan angin yang menerpa kulit seolah-olah membawa bisikan masa lalu—kisah tentang leluhur yang menjaga alam ini dengan penuh cinta.
Sejauh mata memandang, kebun kopi Arabika khas Gayo membentang seperti permadani hijau, menghadirkan keharuman yang menjelma dalam setiap cangkir kopi yang disajikan di kedai-kedai sederhana di tepi jalan.
Tari Saman: Nafas Tradisi Gayo
Ketika senja menjelang, warga Gayo mulai berkumpul di bale-bale desa. Di tempat itu, gema melodi dari syair adat mulai terdengar, membawa suasana magis yang tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Tari Saman adalah jiwa yang menari di tengah-tengah masyarakat ini, menjembatani masa lalu dengan masa kini.
Tari Saman. (Foto: Net)
Tarian ini bukan sekadar hiburan. Ia adalah doa, pelajaran, dan simbol persatuan. Saman menuntut ketelitian dan kebersamaan yang luar biasa, di mana setiap penari bergerak serentak tanpa cela, mengikuti irama tepukan tangan, tepukan dada, dan hentakan tubuh. Dalam kegelapan malam, para penari, yang duduk berbaris rapi, tampak seperti gelombang hidup yang bergerak dalam harmoni sempurna.
Syair-syair yang mengiringi Tari Saman biasanya mengandung pesan moral, cerita kehidupan, atau pujian kepada Sang Pencipta. Bahasa Gayo yang digunakan terdengar seperti mantra, memikat dan menggetarkan hati. Setiap gerakan memiliki arti, setiap tepukan adalah ungkapan rasa syukur.
Tradisi yang Dijaga dengan Cinta
Di Takengon, Tari Saman bukan sekadar warisan yang diterima begitu saja. Ia dijaga dan dirawat dengan penuh cinta. Anak-anak muda di desa-desa sekitar diajarkan sejak dini untuk menghormati dan melestarikan tarian ini. Mereka diajari tentang keselarasan, disiplin, dan pentingnya kebersamaan.
Pak Ismail, seorang tetua adat di Desa Hakim Bale Bujang, menceritakan bagaimana Tari Saman selalu menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Gayo. “Kami menari bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk mengingatkan diri kami sendiri tentang pentingnya menjaga harmoni, baik dengan sesama manusia maupun dengan alam,” katanya, sambil memandang jauh ke arah perbukitan yang mengelilingi Takengon.
Keindahan Alam Takengon: Inspirasi Tiada Henti
Alam Takengon adalah panggung besar bagi Tari Saman dan tradisi Gayo lainnya. Bukit-bukit yang menjulang, lembah hijau yang memeluk desa-desa kecil, dan Danau Lut Tawar yang tenang, semua menjadi saksi bisu dari cerita yang telah berlangsung selama berabad-abad.
Ketika matahari mulai terbenam di Takengon, langit berubah menjadi kanvas oranye yang memukau. Di tepi danau, para nelayan menggulung jaring mereka, sementara anak-anak berlarian di sepanjang dermaga kayu. Dari kejauhan, suara angin yang berhembus di antara pepohonan pinus terdengar seperti simfoni alam yang tak pernah usai.
Alam ini bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga sumber inspirasi. Banyak syair dalam Tari Saman yang menggambarkan keindahan alam Gayo, menceritakan hubungan mendalam antara manusia dan lingkungannya. “Kami hidup dari tanah ini, jadi sudah sepantasnya kami menjaganya,” ujar Ibu Fatimah, seorang pengrajin anyaman tradisional di Takengon.
Harapan untuk Masa Depan
Namun, di balik semua keindahan dan tradisi ini, Takengon menghadapi tantangan modernisasi yang tak terelakkan. Pembangunan yang semakin pesat, ancaman kerusakan lingkungan, dan perubahan gaya hidup menjadi tantangan besar bagi masyarakat setempat untuk menjaga warisan mereka.
Para tetua adat dan tokoh masyarakat terus berupaya menjaga Tari Saman dan tradisi Gayo lainnya tetap hidup. Pendidikan budaya diperkenalkan di sekolah-sekolah, dan berbagai festival budaya diadakan untuk menarik perhatian generasi muda dan wisatawan.
“Keindahan Takengon dan kekayaan budaya Gayo adalah hadiah yang harus kita jaga bersama,” ujar Pak Ismail dengan penuh keyakinan. “Tari Saman adalah simbol dari persatuan kita, dan selama kita terus menari, kita tidak akan pernah kehilangan identitas kita.”
Epilog: Pesona yang Abadi
Takengon bukan hanya sekadar kota kecil di dataran tinggi Gayo. Ia adalah tempat di mana alam dan budaya berpadu dalam harmoni yang sempurna. Tari Saman, dengan keindahannya yang mendalam, menjadi cerminan jiwa masyarakatnya—kokoh, penuh makna, dan menyatu dengan alam.
Bagi siapa pun yang menginjakkan kaki di Takengon, keindahan ini akan meninggalkan jejak di hati, sebuah kenangan tentang harmoni yang langka, dan pelajaran tentang pentingnya menjaga hubungan dengan tanah tempat kita berpijak. Di bawah langit Takengon yang luas dan di tepi Danau Lut Tawar yang tenang, Tari Saman akan terus hidup, menjadi warisan abadi dari tanah Gayo yang penuh pesona. []
NUKILAN.id | Banda Aceh — Isu pemilihan kepala desa (Pilkades) menggunakan sistem partai politik kembali memanas setelah Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan agar Pilkades mengadopsi sistem pencalonan seperti pemilihan kepala daerah hingga presiden. Doli menilai, sistem ini dapat memperkuat fondasi politik hingga ke tingkat akar rumput dan membuka partisipasi masyarakat dalam sistem politik yang lebih terstruktur.
Doli, politisi Fraksi Partai Golkar, mengungkapkan bahwa pola pencalonan di Pilkades sebenarnya telah memiliki kemiripan dengan sistem pilkada dan pilpres, meski masih dalam bentuk yang lebih sederhana. Menurutnya, sistem ini bisa menjadi jembatan bagi masyarakat desa untuk terlibat lebih dalam dalam proses politik formal dan pada akhirnya membawa stabilitas politik di tingkat desa.
Namun, gagasan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Banyak pihak khawatir bahwa penerapan sistem ini justru akan membuka pintu intervensi partai politik di desa, yang selama ini dikenal sebagai unit pemerintahan terkecil yang mandiri dan dekat dengan masyarakat.
Dalam wawancara dengan Nukilan.id, Benny Syuhada, seorang akademisi Universitas Terbuka, menekankan pentingnya menjaga netralitas dan independensi desa dari pengaruh politik partai. Benny mengingatkan bahwa kepala desa memiliki kewajiban untuk tetap independen dan tidak terlibat dalam politik praktis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Desa adalah unit yang memiliki kearifan lokal dan potensi yang unik. Sebagai bagian dari pemerintahan terkecil di negara ini, desa harus mampu mengatur wilayahnya tanpa intervensi politik luar,” ujar Benny kepada Nukilan, Rabu (6/11/2024).
Ia juga menjelaskan bahwa dalam UU Desa secara tegas disebutkan larangan bagi kepala desa untuk terlibat dalam partai politik, termasuk menjadi pengurus atau berpartisipasi dalam kegiatan kampanye. Pasal 29 huruf g dan j secara spesifik mengatur bahwa kepala desa harus menjaga netralitasnya agar desa tidak terpolarisasi oleh kepentingan politik.
Lebih lanjut, Benny menegaskan bahwa partisipasi masyarakat desa dalam Pilkades seharusnya difokuskan pada pemilihan yang bebas dari tekanan partai politik.
“Pilkades adalah kesempatan bagi warga desa untuk memilih pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi mereka tanpa adanya tekanan atau kepentingan dari luar,” tambahnya.
Usulan Pilkades menggunakan sistem partai politik ini masih menjadi perdebatan. Sejumlah pihak menilai bahwa penguatan partisipasi masyarakat dalam politik tidak harus melalui sistem partai di desa, tetapi bisa dilakukan dengan memperkuat kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan secara mandiri.
Apakah sistem politik partai akan masuk hingga ke level desa masih menjadi pertanyaan besar. Sementara itu, masyarakat desa berharap agar kearifan lokal dan independensi desa tetap dijaga sebagai ciri khas unit terkecil pemerintahan di Indonesia. (XRQ)
Tim Gabungan Razia Hotel Berbintang dan Café di Banda Aceh. (Foto: WH Aceh)
NUKILAN.id | Banda Aceh – Tim gabungan dari Satpol PP, Wilayatul Hisbah (WH) Aceh, Satpol PP WH Kota Banda Aceh, TNI, dan Polri menggelar operasi besar-besaran di sejumlah tempat hiburan dan penginapan di Banda Aceh pada Sabtu dini hari, 2 November 2024. Razia ini dilakukan untuk memastikan penerapan syariat Islam berjalan sesuai aturan di ibu kota provinsi Aceh.
Operasi dimulai dari sebuah café yang terletak tepat di depan kantor Satpol PP WH Aceh. Di lokasi ini, petugas menemukan dua botol minuman keras (miras) dan gelas bekas minuman yang diduga melanggar ketentuan daerah.
“Dua botol miras ditemukan di sebuah café, yang seharusnya menjadi kawasan bersih dari minuman beralkohol,” ujar Marzuki, Kepala Seksi Penyidik Satpol PP Provinsi Aceh.
Setelah merazia café, tim bergerak menuju kawasan karaoke di Kuala Cangkoi Ulee Lheue. Di lokasi ini, petugas mendapati sejumlah pria dan wanita berada dalam kamar karaoke dengan empat botol miras yang sudah kosong.
“Saat kami mendekat, para pengunjung langsung berlarian keluar, meninggalkan botol-botol kosong di tempat,” ungkap Marzuki.
Operasi kemudian dilanjutkan menuju Pelabuhan Ulee Lheue dan sebuah hotel di kawasan Peunayong. Meskipun tidak ditemukan pelanggaran yang signifikan, petugas tetap memberikan peringatan kepada manajemen hotel agar memastikan fasilitas mereka bebas dari segala bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan aturan syariat Islam.
“Operasi ini dilakukan untuk memastikan setiap tempat usaha di Banda Aceh, termasuk café, karaoke, dan hotel, mematuhi ketentuan yang ada. Kami berharap pengusaha lebih memperhatikan aturan ini demi menjaga nilai-nilai syariat di Aceh,” tambah Marzuki.
Pihak WH Aceh dan Satpol PP Banda Aceh terus berupaya melakukan pengawasan intensif demi menjaga norma-norma syariat Islam di ruang publik. Selain merazia miras, operasi semacam ini bertujuan meningkatkan kesadaran pemilik usaha untuk lebih taat pada peraturan yang berlaku di wilayah Aceh.
USK Jadi Tuan Rumah Rakernas dan Workshop Konsorsium Biologi Indonesia 2024. (Foto: MI)
NUKILAN.id | Banda Aceh – Universitas Syiah Kuala (USK) mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Workshop Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI) 2024. Acara tingkat nasional ini dibuka secara resmi oleh Rektor USK, Prof. Marwan, di Aula Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) USK.
Ketua KOBI, Prof. Budi Setiadi Daryono, mengungkapkan bahwa KOBI baru saja merayakan ulang tahun ke-13 pada 22 September 2024. Selama lebih dari satu dekade, KOBI telah berkontribusi besar dalam menjaga dan mengembangkan biodiversitas di Indonesia. Salah satu inisiatif penting yang dikeluarkan adalah Indeks Biodiversitas Indonesia (IBI), yang kini digunakan Bappenas sebagai tolok ukur pelestarian lingkungan.
“Banyak anggota KOBI juga aktif di NGO untuk mengembangkan program pelestarian lingkungan, bahkan di daerah-daerah terluar dan tertinggal,” ujar Prof. Budi.
Menurutnya, peran KOBI tidak hanya penting untuk pemerintah, tapi juga untuk komunitas yang membutuhkan panduan pengelolaan biodiversitas yang berkelanjutan.
Penjabat Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya, turut memberikan sambutan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan pemerintah dalam menciptakan kebijakan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan.
“Kita perlu memastikan keseimbangan antara kebutuhan akan lahan untuk investasi dengan komitmen menjaga keberlanjutan sumber daya alam,” kata Ade.
Rektor USK, Prof. Marwan, menegaskan bahwa biodiversitas dan keberlanjutan adalah isu yang sangat penting, terutama bagi Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati. Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kawasan hutan Leuser di Aceh, yang merupakan habitat bagi spesies langka seperti gajah, harimau, orangutan, dan badak.
Lebih lanjut, Prof. Marwan menekankan bahwa riset dan kolaborasi adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
“Apapun yang kita lakukan hari ini harus berdampak nyata, baik dalam hal konservasi maupun ketahanan pangan, sebagai bagian dari tujuan global SDGs,” ujarnya.
Acara ini menjadi ajang penting bagi KOBI dan para peserta untuk mendiskusikan tantangan dan peluang dalam pengelolaan biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan.
NUKILAN.id | Banda Aceh — Ekonomi Aceh mencatat pertumbuhan signifikan pada triwulan ketiga tahun ini, dengan peningkatan sebesar 5,17 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini melampaui kinerja pertumbuhan ekonomi nasional, yang hanya mencapai 4,95 persen pada periode yang sama, menurut laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.
Kepala BPS Aceh, Ahmadriswan Nasution, menyatakan bahwa perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara memainkan peran besar dalam menggerakkan roda ekonomi Aceh.
“PON XXI tidak hanya berimbas pada bulan pelaksanaannya, tetapi aktivitas ekonomi baik sebelum maupun sesudahnya turut memberikan nilai tambah yang signifikan pada ekonomi Aceh di triwulan ketiga,” ujar Ahmadriswan di Banda Aceh.
Pertumbuhan PDRB Mencapai Rp61 Triliun
Pertumbuhan ekonomi Aceh ini juga tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Pada triwulan ketiga 2024, PDRB Aceh atas dasar harga berlaku tercatat naik menjadi Rp61,03 triliun, dari Rp56,73 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan meningkat menjadi Rp38,50 triliun, dari sebelumnya Rp36,61 triliun.
Menurut Ahmadriswan, pencapaian ini merupakan “hasil luar biasa bagi Aceh yang berhasil melampaui kinerja ekonomi nasional.” Dia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan ini juga mencatat kenaikan secara quarter-to-quarter (q-to-q) sebesar 2,06 persen dibandingkan triwulan kedua, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 1,50 persen.
Dominasi Sektor Pertanian dan Pengaruh Besar PON XXI
Distribusi PDRB Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi sebesar 29,74 persen, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran (14,94 persen), konstruksi (9,07 persen), serta administrasi pemerintahan (9,04 persen). Namun, sektor-sektor yang terkait langsung dengan PON XXI juga menunjukkan kenaikan tajam.
“Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat pada sektor jasa keuangan dan asuransi yang melonjak hingga 58,69 persen, diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 19,46 persen, serta jasa perusahaan sebesar 7,38 persen,” kata Ahmadriswan.
Sektor Pendorong Pertumbuhan
Dari sisi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi triwulanan, sektor transportasi dan pergudangan berperan sebagai penyumbang terbesar dengan angka 1,31 persen, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran dengan 0,62 persen, serta sektor keuangan dan asuransi dengan 0,60 persen.
“Pencapaian ini menjadi bukti bahwa kegiatan besar seperti PON memiliki dampak jangka panjang yang positif bagi perekonomian daerah. Diharapkan, Aceh dapat mempertahankan momentum ini dan terus mengembangkan sektor-sektor yang berpotensi,” pungkas Ahmadriswan.
