Beranda blog Halaman 82

Meunasah Darurat di Pidie Jaya Dibangun di Atas Endapan Lumpur Banjir

0
Meunasah (Mushala) Darurat yang sedang dibangun di Desa Manyang Cut Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Minggu (8/2/2026). (Foto: ANTARA/FB Anggoro)

NUKILAN.ID | MEUREUDU – Kementerian Agama (Kemenag) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membangun meunasah (mushala) darurat di Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Meunasah tersebut didirikan langsung di atas timbunan lumpur sisa banjir bandang yang telah mengeras sejak akhir November 2025.

“Meunasah sementara ini langsung dibangun di atas lumpur yang sudah mengeras. Lumpur ini tebalnya 2 sampai 2,5 meter dan tidak mungkin untuk dikeruk lagi,” kata Ketua Posko Darurat Kebencanaan Desa Manyang Cut, Teuku Nazarudin, Minggu (8/2/2026).

Desa Manyang Cut menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat luapan Sungai Meureudu yang membawa material lumpur dan kayu ke permukiman warga. Hingga kini, sisa lumpur masih menutupi sejumlah fasilitas umum, termasuk tempat ibadah.

Nazarudin menjelaskan, pembangunan meunasah darurat tersebut didanai oleh Kemenag dan Baznas serta dikerjakan dengan melibatkan warga setempat. Proses pembangunan telah berlangsung selama tiga minggu dan baru mencapai tahap penyelesaian atap dengan rangka baja.

Kebutuhan akan meunasah sementara dinilai mendesak karena Meunasah Krueng Baroh yang berada tak jauh dari lokasi masih tertimbun lumpur. Upaya pembersihan yang sempat dilakukan warga dan relawan kembali sia-sia ketika hujan turun dan air sungai meluap ke dalam bangunan.

Meunasah darurat ini memiliki luas sekitar 14×10 meter dengan konstruksi rangka baja, lantai panggung, serta dinding semipermanen setinggi 1,2 meter. Di kawasan tersebut juga dibangun sumur bor oleh Kementerian ESDM serta fasilitas toilet yang didukung oleh perusahaan konstruksi BUMN.

“Targetnya meunasah ini bisa selesai sebelum bulan Ramadhan. Tapi meski begitu, warga sudah sempat pakai saat malam nisfu syaban meski belum ada lampu dan kita shalat di tanah,” ujar Nazarudin.

Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh mencatat sekitar 98 persen dari total 737 masjid dan mushala yang terdampak bencana di Aceh telah kembali difungsikan, meskipun sebagian masih dalam kondisi darurat.

“Berdasarkan data yang telah diverifikasi, sudah 98 persen masjid dan mushala yang terdampak kembali berfungsi, tetapi masih dalam kondisi darurat,” kata Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari, di Banda Aceh.

Menurut Azhari, Kemenag RI akan memberikan bantuan renovasi bagi masjid dan mushala yang mengalami kerusakan ringan hingga berat, masing-masing sebesar Rp50 juta untuk masjid dan Rp30 juta untuk mushala. Namun, bantuan tersebut tidak mencakup bangunan yang sudah tidak dapat digunakan sama sekali.

“Harapan kita, masjid/mushala yang rusak ini kembali bersih dan berfungsi dengan baik untuk masyarakat beribadah. Apalagi, sebentar lagi kita mau memasuki Ramadhan,” katanya.

Akun Facebook Mengatasnamakan Gubernur Aceh Beredar, Warga Diimbau Tetap Waspada

0
Akun Facebook Mengatasnamakan Gubernur Aceh Beredar, Warga Diimbau Tetap Waspada. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Masyarakat Aceh diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul beredarnya akun Facebook palsu yang mencatut nama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.

Amatan Nukilan.id, akun dengan nama “Muzakir Manaf” tersebut diketahui menyebarkan informasi tidak benar terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dalam aksinya, akun tersebut meminta sejumlah persyaratan yang dikirimkan melalui pesan Facebook, yang diduga kuat merupakan modus penipuan.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, memastikan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Gubernur Aceh maupun Pemerintah Aceh.

Ia menegaskan, masyarakat tidak boleh mudah percaya terhadap informasi atau tawaran bantuan yang beredar di media sosial, terlebih jika disertai permintaan data pribadi atau persyaratan tertentu.

“Pemerintah Aceh tidak pernah melakukan penyaluran bantuan maupun pemenuhan syarat bantuan melalui media sosial. Jika ada akun yang mengatasnamakan pimpinan pemerintah dan menawarkan bantuan, itu dipastikan hoaks,” ujar Akkar, Kamis 5 Februari 2026.

Akkar juga mengimbau masyarakat agar mengabaikan dan tidak menanggapi pesan dari akun palsu tersebut maupun akun lain yang mengatasnamakan pejabat pemerintah.

Menurutnya, seluruh program bantuan resmi pemerintah disalurkan melalui mekanisme dan jalur resmi, bukan melalui komunikasi pribadi di media sosial.

“Jika menemukan akun mencurigakan, masyarakat diharapkan segera melaporkan dan tidak memberikan data pribadi apapun,” tegasnya.

Pemerintah Aceh berharap masyarakat semakin waspada agar tidak menjadi korban penipuan digital yang memanfaatkan nama pejabat daerah. (XRQ)

Aceh Ajukan Rp153,3 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana

0
Tampak foto udara yang diambil menggunakan drone ini menunjukkan wilayah yang terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang, Pulau Sumatra, Kamis 4 Desember 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp153,3 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Iya benar, Pemerintah Aceh telah menyampaikan dokumen R3P kepada pemerintah pusat melalui BNPB pada 3 Februari 2025,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, kepada Nukilan.id, di Banda Aceh, Minggu (8/2/2026).

Menurut MTA, dokumen R3P tersebut memuat kebutuhan anggaran pemulihan Aceh pascabencana secara menyeluruh dengan total nilai Rp153,3 triliun. Anggaran itu dibagi berdasarkan kewenangan masing-masing pihak.

Berdasarkan rekapitulasi, kebutuhan anggaran kementerian/lembaga pusat mencapai Rp41,8 triliun, Pemerintah Provinsi Aceh Rp22 triliun, pemerintah kabupaten/kota Rp60,43 triliun, serta kewenangan masyarakat dan dunia usaha sebesar Rp29 triliun.

Dirinya menjelaskan, R3P Aceh memuat seluruh data kerusakan, kerugian, serta rencana pemulihan pascabencana yang dihimpun dari semua level pemerintahan, mulai dari kementerian/lembaga pusat hingga pemerintah daerah.

“Secara khusus, Tim Bappenas RI sudah ke Aceh melakukan rapat koordinasi dengan tim pemerintah Aceh dalam rangka penyelarasan dokumen R3P tersebut,” ujarnya.

Saat ini, BNPB tengah melakukan verifikasi terhadap dokumen R3P yang telah diterima. Proses tersebut akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual ke lapangan sesuai dengan data yang diajukan.

“Setelah verifikasi faktual dilakukan, BNPB akan meneruskan kepada Bappenas RI dalam rangka persiapan Rehab-Rekon pascabencana,” katanya.

Ia menegaskan, upaya pemulihan terus dilakukan oleh seluruh unsur pemerintahan, baik pusat maupun daerah. “

Gubernur Aceh selalu berharap agar semua komponen untuk terus bersatu demi Aceh lebih baik, bangkit dari bencana ini,” demikian Muhammad MTA. (xrq)

Kerugian Banjir Bandang di Nagan Raya Tembus Rp1,1 Triliun

0
TRK
Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Keumangan, SH, MH. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | SUKA MAKMUE – Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, mencatat total kerusakan dan kerugian akibat bencana banjir bandang yang terjadi pada Rabu, 26 November 2025, mencapai lebih dari Rp1,1 triliun.

Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan mengatakan bahwa data kerusakan dan kerugian tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Data kerusakan dan kerugian akibat bencana alam banjir bandang ini sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat, kita berharap semua kerusakan ini dapat diakomodir,” kata Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan didampingi Wakil Bupati Raja Sayang di Suka Makmue, Sabtu.

Ia merinci, kerusakan permukiman mencapai lebih dari Rp131 miliar, sektor infrastruktur sebesar Rp572,7 miliar lebih, serta dampak ekonomi sekitar Rp278,8 miliar. Selain itu, kerusakan sektor sosial tercatat lebih dari Rp75,9 miliar dan lintas sektor sebesar Rp39,6 miliar lebih.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Aceh untuk melaporkan perkembangan pascabencana. Pelaporan tersebut diharapkan menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir bandang.

Sebelumnya, banjir bandang tersebut berdampak pada 25.608 jiwa atau 8.325 kepala keluarga. Bencana ini juga menyebabkan tiga orang hilang dan satu orang meninggal dunia.

Kerusakan fasilitas umum meliputi 29 kantor, tiga rumah ibadah, 12 dayah atau pesantren tradisional, 46 sekolah, serta empat fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, tercatat tujuh titik jalan dan tiga jembatan mengalami kerusakan atau putus.

Sementara itu, sebanyak 1.807 rumah terdampak banjir bandang, dengan rincian 487 rumah rusak berat, 283 rumah rusak sedang, dan 1.043 rumah rusak ringan.

Universitas Samudra Dampingi Anak Terdampak Banjir di Alue Ie Puteh

0
Universitas Samudra Dampingi Anak Terdampak Banjir di Alue Ie Puteh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Universitas Samudra melaksanakan kegiatan pendampingan anak melalui pemanfaatan hikayat dan permainan tradisional Aceh di Desa Alue Ie Puteh, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (8/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat Universitas Samudra dalam rangka tanggap darurat bencana di Aceh.

Suasana bahagia dan penuh keceriaan tampak di wajah anak-anak saat Ketua Tim, Mahlianurrahman, membuka kegiatan tersebut. Pendampingan ini ditujukan bagi anak-anak yang terdampak banjir, sebagai upaya pemulihan psikososial pascabencana.

Kepada Nukilan.id Mahlianurrahman mengatakan bahwa kegiatan pendampingan ini menjadi wujud kepedulian dan cinta Universitas Samudra terhadap anak-anak yang terdampak bencana banjir.

“Pendampingan yang dilaksanakan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengekspresikan ide dan kreativitas, sehingga berdampak pada kembalinya rasa percaya diri anak,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendampingan anak melalui hikayat dan permainan tradisional Aceh diharapkan dapat mendorong interaksi antaranak serta membangun rasa kebersamaan di antara mereka.

Selain kegiatan pendampingan, tim pelaksana juga menyalurkan dukungan berupa buku bacaan untuk perpustakaan desa, tas mengaji, buku tulis, serta alat tulis bagi anak-anak di Desa Alue Ie Puteh. (xrq)

Mubes Aceh Peduli ASI Tetapkan dr. Yusra Septivera sebagai Ketua Periode 2025–2028

0
Mubes Aceh Peduli ASI Tetapkan dr. Yusra Septivera sebagai Ketua Periode 2025–2028. (Foto: For NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Aceh Peduli ASI (APA) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) sebagai agenda rutin tiga tahunan sesuai amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi kinerja organisasi sekaligus regenerasi kepemimpinan untuk keberlanjutan gerakan peduli ASI di Aceh.

Mubes dilaksanakan pada Minggu (8/2/2026) pukul 08.00–13.00 WIB di Aula Grand Mahoni Hotel, Banda Aceh, dan diikuti oleh seluruh pengurus Aceh Peduli ASI. Agenda utama meliputi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Periode 2022–2025 serta pemilihan ketua untuk periode selanjutnya.

Melalui musyawarah mufakat, peserta Mubes menetapkan dr. Yusra Septivera, Sp.OG, Subsp. KFM sebagai Ketua Aceh Peduli ASI Periode 2025–2028. dr. Yusra Septivera dikenal sebagai Konselor Menyusui Aceh Peduli ASI yang aktif mendampingi ibu dan keluarga menyusui di Aceh.

Ketua Aceh Peduli ASI Periode 2023–2025, dr. Mutia Winanda, M.Gz, Sp.GK, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus atas kerja kolektif selama masa kepemimpinannya.

“Aceh Peduli ASI bukan sekadar organisasi, tetapi ruang belajar dan bertumbuh bersama. Saya bersyukur dapat berjalan bersama pengurus selama periode ini, dan saya percaya estafet kepemimpinan yang baru akan membawa APA melangkah lebih kuat dan semakin berdampak bagi ibu dan anak di Aceh,” ujar dr. Mutia Winanda.

Mubes ini juga dihadiri oleh Penasehat sekaligus Founder Aceh Peduli ASI, dr. Aslinar, Sp.A, M.Biomed, yang menekankan pentingnya kesinambungan nilai dan visi organisasi.

“Regenerasi kepemimpinan adalah kekuatan organisasi. Aceh Peduli ASI harus terus menjaga konsistensi gerakan yang berbasis keilmuan, kolaborasi, dan keberpihakan pada kepentingan terbaik ibu dan anak,” tutur dr. Aslinar.

Sementara itu, Ketua Aceh Peduli ASI terpilih, dr. Yusra Septivera, Sp.OG, Subsp. KFM, menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan memperkuat peran organisasi ke depan.

“Amanah ini adalah tanggung jawab bersama. Ke depan, Aceh Peduli ASI akan terus memperkuat pendampingan menyusui, meningkatkan kapasitas konselor, serta memperluas kolaborasi lintas sektor demi pemenuhan hak anak atas ASI,” ungkap dr. Yusra Septivera.

Mubes turut dihadiri perwakilan Aceh Peduli ASI Cabang Kota Langsa sebagai bentuk penguatan jejaring dan konsolidasi gerakan peduli ASI di daerah. Melalui forum ini, Aceh Peduli ASI menegaskan komitmennya untuk terus berperan dalam edukasi, advokasi, dan pendampingan menyusui guna mendukung terwujudnya generasi Aceh yang sehat dan berkualitas.

USK Terjunkan 50 Mahasiswa untuk Program Pemulihan Pascabencana di Pidie Jaya

0
USK Terjunkan 50 Mahasiswa untuk Program Pemulihan Pascabencana di Pidie Jaya. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Universitas Syiah Kuala (USK) menerjunkan sebanyak 50 mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis pemulihan bencana di Gampong Geunteng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

Pelepasan mahasiswa dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) USK, Drs. Abu Bakar, M.Si., yang mewakili Universitas Syiah Kuala. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai duta almamater di tengah masyarakat, dengan menjaga sikap, membangun suasana yang hangat, serta menjunjung tinggi nilai empati, silaturahmi, dan adat istiadat setempat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diketuai oleh Fachrizal Ambia, S.Pd., M.Pd. dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Penjaskesrek) FKIP USK. Program tersebut juga melibatkan dosen lintas fakultas, yakni Dr. drh. Hamny, M.Si., drh. Daniel, M.Si., dan Dr. Frengki, S.Farm., Apt., M.Farm. dari Fakultas Kedokteran Hewan, serta Ir. Muhammad Resthu, S.Pt., M.Si., IPM dari Fakultas Pertanian.

Selama 20 hari pelaksanaan, kegiatan ini diikuti oleh 50 mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Syiah Kuala yang tergabung dalam UKM Taekwondo USK. Seluruh rangkaian pengabdian dipusatkan di Gampong Geunteng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

Program pengabdian tersebut mengusung tema “Penerapan Kompor Tekanan Tinggi Berbahan Bakar Minyak Jelantah dan Larutan Pembersih Kerak Hemat Air sebagai Solusi Energi dan Efisiensi Produksi Usaha Masyarakat Terdampak Bencana.” Tema ini diarahkan untuk menghadirkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung efisiensi energi serta pemulihan aktivitas usaha pascabencana.

Ketua Pengabdian Fachrizal Ambia menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata USK terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menghadirkan program pengabdian, tetapi juga membawa empati, semangat kebersamaan, serta harapan baru bagi masyarakat. Kehadiran mahasiswa diharapkan dapat membantu proses pemulihan dan mempererat silaturahmi agar masyarakat dapat bangkit bersama pascabencana,” ujarnya.

Melalui keterlibatan mahasiswa lintas fakultas dan dukungan keilmuan dari berbagai disiplin ilmu, USK berharap kegiatan pengabdian ini mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Gampong Geunteng, Kabupaten Pidie Jaya.

WALHI: 26 Juta Hektar Hutan Alam Indonesia Terancam Hilang Lewat Deforestasi Legal

0
Ilustrasi Deforestasi (Foto: Ilustrasi/proxsisgroup)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan sekitar 26 juta hektar hutan alam di Indonesia berpotensi hilang akibat deforestasi legal yang dilegalkan melalui berbagai skema perizinan.

Ancaman tersebut muncul dari izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), hingga Hak Guna Usaha (HGU). WALHI menganalisis tumpang tindih izin-izin tersebut dengan kawasan hutan melalui pemetaan (overlay).

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Arta Siagian, mempertanyakan arah kebijakan negara yang mengedepankan legalitas izin tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

“Dalam cara berpikir negara ini legal demikian, tapi pertanyaannya adalah meskipun ini legal, apakah kita mau kehilangan seluas 26 juta hektar hutan alam kita kalau kemudian mesin-mesin izin ini aktif, demi tadi pertumbuhan ekonomi tadi?” ujar Uli dalam acara perilisan Tinjauan Lingkungan Hidup 2026, Rabu (28/1/2026) di Jakarta.

WALHI juga mencatat laju deforestasi Indonesia pada 2025 mencapai 283.803 hektar, meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 217.000 hektar, berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

“Tentunya ini diakumulasikan tadi ya, ambisi (pertumbuhan ekonomi) delapan persen, kemudian juga izin-izin yang sampai sekarang tidak pernah dievaluasi dan di-review,” kata Uli.

Menurut WALHI, meningkatnya deforestasi berdampak langsung pada krisis ekologis, mulai dari rusaknya daerah aliran sungai (DAS) hingga bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah. Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disebut sebagai contoh nyata dari buruknya tata kelola ekosistem.

“Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah sekian banyak yang dikorbankan dari bencana di tiga provinsi ini, pemerintah belajar dari kesalahannya atau tidak? Kami mau menjawab. Enggak,” ucap Uli.

Uli menilai pencabutan 28 izin perusahaan oleh pemerintah pascabencana belum menyentuh pemulihan lingkungan maupun pemenuhan hak masyarakat terdampak. Menurutnya, pencabutan izin tersebut justru berpotensi menjadi jalan masuk bagi penguasaan baru wilayah melalui skema yang berbeda.

“Artinya memang alasan bencana ekologis, kematian ribuan warga itu enggak dijadikan dasar untuk melakukan pemulihan, justru sebenarnya ini adalah konsolidasi penguasaan baru terhadap wilayah-wilayah yang dicabut izinnya, ini hanya sebatas konsolidasi modal gitu,” ujar Uli.

Ia menyebut mekanisme penertiban kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) lebih berorientasi pada penyelamatan aset usaha, bukan pemulihan ekosistem.

“Sebenarnya harapan kita akan adanya aksi-aksi pemulihan terhadap lingkungan hidup dan hak rakyat itu jauh begitu, karena apa? Karena langgam kerja rezim hari ini dengan instrumen Satgas PKH-nya itu, semuanya itu hanya pemulihan terhadap aset,” tutur Uli.

Aset yang dimaksud, lanjutnya, adalah unit usaha, sementara ekosistem tidak diposisikan sebagai bagian dari aset negara. Akibatnya, pencabutan izin perusahaan swasta justru dimanfaatkan untuk mengalihkan pengelolaan usaha kepada BUMN melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) atas nama nasionalisasi.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) akan mengambil alih tambang emas Martabe yang sebelumnya dikelola PT Agincourt Resources.

“(Tambang Agincourt dipegang) Perminas. Jadi ada perusahaan mineral nasional kita yang baru kita bentuk,” ujar Dony, dikutip dari Kompas.com, Kamis (29/1/2026).

Dony menjelaskan Perminas merupakan BUMN baru yang berada langsung di bawah Danantara, berbeda dari MIND ID maupun PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

“Berbeda, bukan (bagian MIND ID), Perminas itu PT sendiri. PT miliknya Danantara,” ucapnya.

PT Agincourt Resources di Kabupaten Tapanuli Selatan diketahui termasuk dalam daftar 28 perusahaan yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto, terkait dugaan pelanggaran yang memicu banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Pramuka Saka Rintisan SAR Banda Aceh Gelar Trauma Healing untuk Anak Penyintas Bencana di Aceh Utara

0
Pramuka Saka Rintisan SAR Banda Aceh Gelar Trauma Healing untuk Anak Penyintas Bencana di Aceh Utara. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN | LHOKSUKON – Pramuka Saka Rintisan SAR Banda Aceh kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan psikososial trauma healing bagi anak-anak penyintas bencana hidrometeorologis di Aceh. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat, 6 Februari hingga Minggu, 8 Februari 2026, bertempat di Dusun Lhok Pungki, Gampong Gunci, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

Dusun Lhok Pungki tercatat sebagai salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat bencana hidrometeorologis. Wilayah ini sempat terisolasi dan kehilangan akses pascabencana. Kondisi geografis serta keterbatasan akses menuju lokasi menjadi tantangan tersendiri bagi para relawan. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat pengabdian Pramuka Saka Rintisan SAR Banda Aceh dalam menjalankan misi kemanusiaan.

Kegiatan ini secara resmi dilepas oleh Ka. Mabisaka Rintisan SAR, Kak Ibnu Harris Al Hussain, S.Si., M.Si., yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Aceh.

Kepada Nukilan.id ia mengatakan bahwa kegiatan ini menekankan pentingnya respons cepat, profesionalisme, serta keselamatan dalam setiap penugasan kemanusiaan.

“Sebagai Pramuka Saka Rintisan SAR, kita harus selalu sigap, cepat, dan tepat dalam bertindak. Berikan yang terbaik untuk masyarakat, tetap jaga kekompakan tim, disiplin terhadap prosedur keselamatan, serta utamakan keselamatan diri sebelum menolong orang lain. Jadilah relawan yang humanis, tangguh, dan berintegritas,” kataya.

Selain itu, Kak Ibnu juga mengingatkan bahwa pemulihan psikososial bagi anak-anak penyintas bencana memiliki peran penting. Menurutnya, trauma yang dialami anak-anak membutuhkan pendampingan khusus dengan pendekatan yang penuh empati dan kasih sayang, tidak kalah penting dibandingkan bantuan logistik.

Koordinator tim lapangan, Kak Anwar, turut memberikan arahan kepada seluruh anggota sebelum terjun ke lokasi kegiatan. Ia menekankan pentingnya solidaritas, komunikasi yang baik, serta kemampuan beradaptasi dengan kondisi medan di lapangan.

“Kita datang bukan hanya membawa bantuan, tetapi membawa harapan. Jaga nama baik Gerakan Pramuka, bekerja dengan hati, dan pastikan setiap anak yang kita temui bisa tersenyum kembali,” ujar Kak Anwar.

Kegiatan yang mengusung tajuk Camp Harapan ke-VI ini dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Posko Puskornas Pramuka Peduli Aceh yang berada di Lhokseumawe. Sinergi tersebut dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, efektif, dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, Pramuka Saka Rintisan SAR Banda Aceh bersama Puskornas Pramuka Peduli Aceh menyalurkan paket tas sekolah serta makanan ringan bagi anak-anak penyintas. Selain itu, relawan juga menyediakan layanan internet gratis untuk mendukung akses komunikasi dan informasi, pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak, serta hiburan edukatif melalui program TV Tutue yang mampu menghadirkan suasana ceria di lokasi pengungsian.

Keceriaan anak-anak yang kembali bermain dan tertawa menjadi gambaran nyata bahwa kehadiran Pramuka tidak hanya membawa bantuan fisik, tetapi juga memulihkan semangat serta harapan masyarakat pascabencana.

Melalui kegiatan ini, Pramuka Saka Rintisan SAR Banda Aceh bersama Puskornas Pramuka Peduli Aceh menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai bagian dari garda terdepan aksi kemanusiaan, sekaligus mengamalkan nilai Satya dan Darma Pramuka dalam setiap langkah pengabdian. (XRQ)

Gampong Lampuja Gelar RAT Perdana Koperasi Desa Merah Putih Syariah

0
Gampong Lampuja Gelar RAT Perdana Koperasi Desa Merah Putih Syariah. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Koperasi Desa Merah Putih Syariah (KDMPS) Gampong Lampuja, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 pada Sabtu, 7 Februari 2026, bertempat di Aula Gampong Lampuja.

RAT perdana ini dihadiri Irwandi yang mewakili Dinas Koperasi Kabupaten Aceh Besar, Samsul Bahri selaku Dewan Pengawas Syariah KDMPS Aceh Besar, Afrizal Babinsa Kecamatan Darussalam, pengurus, pengawas, serta seluruh anggota koperasi. Kegiatan tersebut menjadi forum pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja koperasi selama satu tahun.

Ketua Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Lampuja, Hadianur, dalam sambutannya menegaskan bahwa RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi yang mencerminkan prinsip transparansi dan demokrasi ekonomi.

“Melalui RAT ini, kita bersama-sama mengevaluasi capaian, membahas kendala, serta merumuskan rencana kerja ke depan demi kemajuan koperasi dan kesejahteraan anggota,” ujarnya.

Keuchik Gampong Lampuja, Bahrul Walidin, turut menyampaikan apresiasi kepada pengurus koperasi yang dinilai berhasil mendirikan koperasi dan menyatukan warga untuk terlibat aktif memajukan gampong melalui wadah koperasi. Ia mengakui proses tersebut tidak mudah, namun aparatur gampong telah didorong untuk ikut serta sebagai anggota koperasi.

Sementara itu, Irwandi selaku perwakilan Dinas Koperasi Kabupaten Aceh Besar menyambut baik pelaksanaan RAT KDMPS Gampong Lampuja. Ia mengapresiasi kinerja pengurus yang dinilai sangat baik, bahkan menyebut Gampong Lampuja sebagai salah satu gampong yang cepat mengimplementasikan aktivitas koperasi pasca mengikuti bimbingan teknis di Hotel Rasamala Indah Seutui.

Hal senada disampaikan Dewan Pengawas Syariah Koperasi Aceh Besar, Samsul Bahri. Ia menilai semangat warga Gampong Lampuja patut diapresiasi, terlebih karena gampong tersebut menjadi yang pertama di Kecamatan Darussalam yang melaksanakan RAT. Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari peserta rapat.

Sesi tanya jawab dipimpin oleh Masrizal selaku anggota pengawas KDMPS Lampuja. Ia menyebutkan bahwa RAT menerima banyak masukan dan umpan balik dari anggota koperasi serta mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Pengawas Syariah Aceh Besar dan Dinas Koperasi Kabupaten Aceh Besar.

Agenda utama RAT meliputi penyampaian dan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus Tahun Buku 2025, laporan pengawas, serta pembahasan dan pengesahan rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahun 2026. Hasil rapat menyepakati laporan pertanggungjawaban pengurus untuk diterima dan disahkan, serta pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

RAT ini juga menegaskan komitmen Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Lampuja untuk terus mengembangkan unit usaha, meningkatkan pelayanan kepada anggota, serta memperkuat permodalan koperasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi gampong.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Babinsa Gampong Lampuja, aparatur gampong, Imum Meunasah Tgk Rani, Ketua Tuha Peut Abihilmi, serta perangkat Tuha Peut lainnya. Kegiatan RAT ditutup dengan sesi foto bersama.