NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Aceh menegaskan belum menjadikan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh sebagai agenda utama. Saat ini, partai berlambang pohon beringin tersebut memilih memusatkan perhatian pada penguatan organisasi sekaligus mendukung jalannya pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh).

Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, M. Salim Fakhry, mengatakan seluruh kader diminta mengawal pemerintahan yang sedang berjalan demi kepentingan masyarakat Aceh.

“Sebagai ketua partai, saya menginstruksikan seluruh kader untuk mendukung pemerintahan yang dipimpin Mualem dan dan Wakil Gubernur (Wagub), Fadhlullah (Dek Fadh),” ujarnya dalam konferensi pers menjelang pelantikan pengurus DPD I Golkar Aceh di Banda Aceh, Jumat (10/7/2026).

Ia mengakui Golkar sebelumnya mengusung pasangan Bustami Hamzah dan M. Fadhil Rahmi pada Pilkada Aceh 2024. Namun, menurutnya, setelah proses demokrasi selesai, seluruh kader harus menghormati hasil pilihan masyarakat dan memberikan dukungan kepada pemerintah yang telah memperoleh mandat.

“Pilkada sudah selesai. Gubernur kita Mualem, Wakil Gubernur kita Dek Fadh. Kita antar dulu sampai gerbang,” katanya.

Salim menjelaskan dukungan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik Golkar sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan, menjaga stabilitas politik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia menginstruksikan seluruh pengurus, anggota Fraksi Golkar di DPRA maupun DPRK, serta kader di seluruh Aceh untuk tetap solid dan aktif mengawal berbagai program pembangunan pemerintah daerah.

Di sisi lain, Salim meminta kader tidak terpengaruh spekulasi mengenai Pilkada Aceh berikutnya. Ia memastikan hingga kini Golkar Aceh belum membahas calon yang akan diusung pada kontestasi mendatang.

“Sebuah partai mempunyai cita-cita dan harapan. Saya kira, kita kerja dulu. Kita juga mengukur diri. Golkar juga harus mengambil langkah strategis,” tegasnya.

Menurut Salim, Golkar memiliki banyak kader yang berpotensi memimpin Aceh. Namun, kontribusi terhadap pembangunan daerah tidak hanya dapat dilakukan melalui jabatan gubernur maupun wakil gubernur.

“Membangun Aceh tak mesti menjadi gubernur atau wakil gubernur. Kita bisa berkontribusi apa saja untuk rakyat. Jika rakyat senang, rakyat mau, rakyat akan menentukan pilihan terbaik,” ucapnya.

Selain konsolidasi organisasi, Golkar Aceh juga menggelar pelantikan kepengurusan periode 2025–2030 yang dijadwalkan dipimpin langsung Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026).

Salim menyebut sekitar 70 persen kepengurusan baru berasal dari kalangan generasi muda, termasuk aktivis organisasi kampus, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Sementara itu, kader senior, kalangan intelektual, pengusaha, hingga pensiunan ASN dan TNI/Polri tetap dilibatkan melalui Dewan Pertimbangan, Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.

Melalui susunan kepengurusan tersebut, Golkar Aceh menargetkan peningkatan kapasitas kader, penguatan struktur partai hingga tingkat kabupaten/kota, serta peningkatan perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang.

Rangkaian kegiatan Golkar Aceh berlangsung pada 10–12 Juli 2026 yang meliputi bimbingan teknis (Bimtek), pelantikan pengurus, dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Sebanyak 97 peserta mengikuti Bimtek, terdiri atas sembilan anggota Fraksi Golkar DPRA dan 88 anggota DPRK dari berbagai daerah di Aceh.

Dalam kesempatan itu, Golkar Aceh juga akan menyampaikan aspirasi kepada Ketua Umum DPP Golkar agar mendukung keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh sebesar 2,5 persen melalui perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurut Salim, usulan tersebut dinilai penting mengingat Aceh masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur pascabanjir.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRA, M. Rizky, menegaskan partainya selama ini selalu mengambil bagian dalam pembangunan Aceh, baik saat berada di dalam maupun di luar pemerintahan.

“Selama ini, Golkar selalu mewarnai keberhasilan Pemerintah Aceh. Golkar ikut mewarnai keberhasilan Pemerintah Aceh, baik posisi di dalam maupun di luar pemerintahan. Golkar juga selalu melibatkan tokoh-tokoh pembaharuan untuk membahas perkembangan pembangunan di Aceh,” ujarnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News