Beranda blog Halaman 7

BRIN Sebut Lubang Raksasa di Aceh Tengah Akibat Longsoran Geologi, Bukan Sinkhole

0
Penampakan lubang raksasa di Aceh Tengah (ANTARA FOTO/Abiyyu)

NUKILAN.ID | TAKENGON — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap penyebab munculnya lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Fenomena tersebut dipastikan bukan sinkhole, melainkan akibat proses longsoran geologi yang berlangsung dalam waktu lama.

Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Adrin Tohari, menjelaskan wilayah tersebut tidak tersusun dari batu gamping yang umumnya menjadi penyebab terbentuknya sinkhole. Sebaliknya, kawasan itu didominasi material tufa yang berasal dari aktivitas Gunung Geurendong yang kini sudah tidak aktif.

Menurut Adrin, karakter tufa yang masih muda dan belum terpadatkan dengan baik membuat lapisan tanah memiliki kekuatan rendah sehingga mudah mengalami keruntuhan.

“Yang terjadi di Aceh Tengah itu sebenarnya fenomena longsoran, bukan sinkhole. Lapisan tufanya tidak padat dan kekuatannya rendah, sehingga mudah sekali tergerus dan runtuh,” jelas Adrin dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).

Berdasarkan analisis citra satelit Google Earth sejak 2010, BRIN menemukan bahwa area tersebut sebelumnya telah menunjukkan bentuk lembah kecil yang terus melebar akibat proses erosi dan longsoran alami. Proses tersebut berlangsung secara bertahap hingga akhirnya membentuk lubang besar seperti yang terlihat saat ini.

Selain faktor geologi, gempa bumi juga diduga turut mempercepat proses keruntuhan. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 yang mengguncang Aceh Tengah pada 2013 diperkirakan melemahkan struktur lereng dan meningkatkan ketidakstabilan tanah.

Curah hujan tinggi turut menjadi pemicu utama. Batuan tufa yang rapuh mudah menyerap air hingga jenuh, menyebabkan daya ikat tanah menurun dan memicu longsor. Kondisi ini diperparah oleh keberadaan saluran irigasi perkebunan terbuka yang memungkinkan air terus meresap ke dalam tanah.

“Jika saluran irigasi terbuka dan air terus masuk ke dalam tanah, maka lapisan yang sudah rapuh itu menjadi semakin tidak stabil,” ujarnya.

Adrin juga mengemukakan kemungkinan adanya aliran air tanah yang menggerus batas antara lapisan tufa yang rapuh dan batuan lebih padat di bawahnya. Akibatnya, bagian atas tebing kehilangan penyangga dan runtuh secara perlahan.

Ia menegaskan fenomena tersebut bukan kejadian mendadak, melainkan hasil proses geologi yang berlangsung selama puluhan hingga ratusan tahun. Kondisi serupa, menurutnya, dapat ditemukan di wilayah lain dengan karakter batuan gunung api muda, seperti Ngarai Sianok di Sumatera Barat yang terbentuk melalui proses tektonik panjang pada Sesar Besar Sumatera.

Meski demikian, BRIN hingga kini belum melakukan penelitian lapangan secara langsung. Analisis sementara masih didasarkan pada citra satelit dan data publik yang tersedia.

“Kami masih sebatas menganalisis berdasarkan data citra dan informasi publik. Untuk memastikan penyebab secara detail diperlukan penelitian komprehensif,” jelasnya.

BRIN juga mengusulkan pembaruan peta kerentanan gerakan tanah setelah kejadian ini guna meningkatkan akurasi mitigasi bencana. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap tanda awal pergerakan tanah, seperti munculnya retakan atau amblesan kecil di sekitar lokasi.

“Peta kerentanan gerakan tanah sebenarnya sudah ada, tetapi perlu diperbarui setelah kejadian ini agar lebih akurat dan operasional. Yang terpenting sekarang adalah memahami prosesnya dan segera melakukan langkah mitigasi agar risiko korban jiwa dapat dihindari,” pungkasnya.

ILUNI FKG UI Kirim Relawan Pemulihan Pascabencana ke Aceh Tamiang

0
FKG UI lepas relawan pemulihan pascabencana ke Aceh Tamiang. (Foto: Humas UI)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (ILUNI FKG UI) kembali mengirimkan relawan dalam program Peduli Aceh Tamiang tahap kedua sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pelepasan relawan dilakukan untuk mendukung pemulihan layanan kesehatan di RSUD Aceh Tamiang.

Manajer Ventura dan Hubungan Alumni FKG UI, Eva Fauziah, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen para alumni yang terus terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Ia menilai kontribusi tersebut diharapkan mampu membantu mempercepat pemulihan layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat terdampak.

“Kami mengapresiasi dedikasi para alumni yang secara konsisten hadir dalam kegiatan kemanusiaan. Harapannya, program ini memberi dampak nyata bagi pemulihan layanan kesehatan dan masyarakat di Aceh Tamiang,” ujar Eva Fauziah dalam keterangannya di Depok, Sabtu.

Program pengabdian tersebut melibatkan lima dokter gigi alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, yakni drg. Mira Fithria, drg. Siti Muhimatul Munawaroh, drg. Yolanda Permanasari, drg. Devi Hendra, dan drg. Wiwin Resdiyantoro. Kegiatan dipusatkan di Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Bakti Sosial Pemulihan RSUD Aceh Tamiang yang sebelumnya telah dilaksanakan pada Desember 2025. Program tersebut menjadi bentuk komitmen berkelanjutan ILUNI FKG UI dalam mendukung pemulihan layanan kesehatan pascabencana di wilayah tersebut.

Dalam rangkaian kegiatan, ILUNI FKG UI turut memasang satu unit dental unit permanen hasil kolaborasi dengan Thomasong Indonesia. Fasilitas tersebut melengkapi bantuan sebelumnya berupa instalasi dental unit portabel di RSUD Aceh Tamiang.

Selain penguatan fasilitas kesehatan, para relawan juga dijadwalkan memberikan layanan pengobatan gigi gratis bagi para santri di Pesantren Darul Mukhlisin.

Upaya pemulihan juga diperluas melalui hibah alat kesehatan dan peralatan kedokteran gigi kepada RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang. Tak hanya itu, bantuan kemanusiaan berupa tandon air bersih serta perlengkapan tulis dan menggambar turut disalurkan kepada masyarakat terdampak, khususnya di wilayah Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak.

Melalui program ini, FKG UI bersama ILUNI FKG UI menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan serta mendukung pembangunan kesehatan gigi dan mulut di daerah terdampak bencana.

Pedagang Aceh Tamiang Bangkitkan Usaha saat Ramadan Usai Diterjang Banjir

0
edagang mengemas minuman rujak serut untuk pembeli di Pasar Simpang Upah, Aceh Tamiang, Jumat (20/2/2026). (Foto: ANTARA FOTO)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ramadan tahun ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi bagi warga Kabupaten Aceh Tamiang setelah banjir bandang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Aktivitas pasar takjil yang kembali ramai menghadirkan harapan baru bagi para pelaku usaha kecil yang sebelumnya terdampak bencana.

Dikutip dari mozaik.inilah.com, sejumlah pedagang mengaku bulan suci ini menjadi kesempatan penting untuk memulihkan kondisi ekonomi keluarga yang sempat terhenti.

“Alhamdulillah jualannya laris, ini memang satu-satunya (bisnis saya),” ujar Lilis (50), pedagang lincah mameh di Pasar Simpang Upah, Aceh Tamiang, Jumat (20/2/2026).

Lincah mameh merupakan es rujak manis yang dikenal sebagai salah satu menu takjil khas Aceh. Bagi Lilis, kuliner tersebut bukan sekadar hidangan berbuka puasa, tetapi juga menjadi sumber utama penghasilan keluarga.

Ia berjualan bersama keponakannya di Aceh Tamiang, sementara suami dan anak-anaknya menjalankan usaha serupa di Lhokseumawe. Ramadan disebutnya sebagai musim panen bagi usaha mereka.

Menurut Lilis, penjualan lincah mameh meningkat signifikan selama Ramadan karena menjadi kuliner yang banyak dicari masyarakat saat berbuka. Momentum ini sekaligus dimanfaatkan untuk bangkit setelah rumahnya terdampak banjir.

“Abis, Dik, rumah saya. Bangunannya masih ada, tapi isinya hanyut semua,” kata Lilis.

Kini, ia menjual satu porsi lincah mameh seharga Rp10 ribu. Meski baru memasuki hari kedua berjualan, hasil yang diperoleh cukup menjanjikan.

“Kemarin habis, dapatnya mungkin Rp1,2 juta,” ujarnya.

Di tengah proses pemulihan tersebut, Lilis juga mengaku terbantu dengan kebijakan relaksasi kredit bagi pelaku UMKM terdampak bencana.

“Kami kan punya kredit di bank. Alhamdulillah tiga bulan pembebasan (relaksasi) tidak dipotong bank. Jadi (uangnya) bisa diusahakan lagi,” ujar Lilis.

Semangat yang sama dirasakan Yatini, pedagang takjil lainnya yang mulai kembali berjualan setelah banjir. Ia menawarkan berbagai menu berbuka seperti gorengan, kue tradisional, hingga mie caluk khas Aceh.

“Ini hari kedua jualan takjil. (Kemarin) laris, Insya Allah laris,” kata Yatini.

Modal usaha diperoleh dari bantuan menantunya. Dengan tekad untuk kembali bangkit, ia memanfaatkan Ramadan sebagai peluang menghidupkan kembali ekonomi keluarga. Yatini memperkirakan pendapatannya dapat mencapai sekitar Rp1 juta per hari.

98 Persen UMKM Kembali Aktif

Di tingkat kebijakan, pemerintah daerah terus mendorong pemulihan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Aceh Tamiang, Ibnu Azis, menyebutkan mayoritas pelaku usaha telah kembali beraktivitas.

Sebanyak 98 persen UMKM dilaporkan mulai aktif kembali setelah banjir bandang November 2025.

Pemerintah daerah juga mendorong perbankan untuk memberikan relaksasi kepada pelaku UMKM yang memiliki pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Dalam beberapa hari ke depan, kami juga akan melaksanakan sosialisasi masalah pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada masyarakat, baik pinjaman yang 0 persen, 3 persen, 6 persen, dan seterusnya,” ucap Azis.

Ramadan di Aceh Tamiang tahun ini bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga menjadi simbol ketahanan warga menghadapi bencana. Dari lapak-lapak sederhana di pasar takjil, para pedagang perlahan membangun kembali ekonomi keluarga, menunjukkan bahwa harapan tetap tumbuh di tengah keterbatasan.

Pemerintah Aceh Minta Pelaku Usaha Segera Tertibkan Izin Pemanfaatan Air Tanah sebelum 31 Maret 2026

0
Pemerintah Aceh Minta Pelaku Usaha Segera Tertibkan Izin Pemanfaatan Air Tanah sebelum 31 Maret 2026. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh mengingatkan seluruh pelaku usaha di Provinsi Aceh yang memanfaatkan air tanah agar segera mengurus maupun menata kembali perizinan penggunaan air tanah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya air berjalan berkelanjutan sekaligus sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Dinas ESDM Aceh, Taufik, menyampaikan bahwa kebijakan penataan ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah regulasi terbaru, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2024, serta Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2026.

“Kami mengajak para pelaku usaha untuk memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Air tanah adalah kekayaan alam yang harus dikelola secara bijaksana. Legalitas penggunaan air tanah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting bagi Pemerintah untuk memantau cadangan air baku agar tetap terjaga bagi generasi mendatang,” ujar Taufik di Banda Aceh, Jumat (20/2).

Penataan perizinan ini mencakup pengajuan izin baru pengusahaan air tanah, perpanjangan izin yang masa berlakunya telah habis, hingga usaha yang telah beroperasi tanpa izin sebelum berlakunya UU Cipta Kerja atau sebelum 31 Maret 2023.

Pemerintah Aceh juga menetapkan batas akhir pengajuan penataan izin penggunaan air tanah hingga 31 Maret 2026.

“Perlu kami ingatkan bahwa setelah melewati batas 31 Maret 2026, bagi pelaku usaha yang tidak melakukan penataan atau tidak mengantongi izin, akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Taufik.

Prosedur Pengajuan Izin

Proses pengajuan perizinan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) di laman oss.go.id, dengan target waktu penyelesaian layanan (SLA) selama 14 hari kerja.

Selain itu, masyarakat dapat memeriksa kewenangan wilayah sungai melalui laman https://peta.ct.ws.

Layanan Informasi dan Pendampingan

Pemerintah Aceh melalui Dinas ESDM dan DPMPTSP Aceh menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan serta kemudahan akses informasi bagi pelaku usaha yang membutuhkan konsultasi terkait perizinan air tanah.

Adapun layanan informasi yang dapat dihubungi meliputi:

  • Hotline DESDM Aceh: 0851-1721-0196 (WA Only) atau 0811-678-1139

  • Email: airtanah.esdmaceh@gmail.com

  • Website: esdm.acehprov.go.id atau dpmptspacehprov.go.id

Asprindo dan Yayasan Desa Emas Perkuat Kolaborasi Dorong Kebangkitan Ekonomi Desa

0

NUKILAN.ID | BANDA JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara (Asprindo) mulai memperkuat langkah kolaborasi dengan Yayasan Desa Emas sebagai upaya mendorong pembangunan ekonomi pedesaan. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Ketua Umum Asprindo, Jose Rizal, mengatakan hubungan antara Asprindo dan Desa Emas sebenarnya telah terjalin sejak lama. Namun, saat ini kedua pihak berupaya mempererat kerja sama agar dampaknya semakin nyata bagi masyarakat desa.

“Cara kita sama, yaitu menggerakkan perekonomian dari bawah, ya dari desa itu. Kita membina, mendampingi, memberikan pelatihan pada masyarakat pedesaan, agar bisa membangun dan mengembangkan potensi yang ada di daerah mereka. Kita pun akan membuka akses pasar bagi produk-produk unggulan tersebut,” kata Jose.

Menurutnya, penguatan ekonomi daerah akan menciptakan multiplier effect yang mampu menggerakkan roda perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional.

“Perekonomian akan kuat, karena ekonominya dibangun dari bawah. Masyarakat juga menjadi sejahtera karena usaha dijalankan secara profesional dan berbasis teknologi, namun tetap mengikuti nilai-nilai adat yang ada di daerah tersebut,” ujar Jose.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Desa Emas, Aries Muftie, menjelaskan pertemuan tersebut merupakan langkah untuk menyelaraskan program Asprindo dengan Gerakan Desa Emas agar berjalan searah.

“Visi dan misi kita ini sama, yaitu satu desa, satu industri. Sehingga, kami memutuskan, lebih berkolaborasi. Asprindo punya Kampung Industri, Desa Emas punya program Patriot Desan dan Permata,” kata Aries.

Ia menambahkan, kesamaan visi kedua lembaga juga selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan.

“Salah satunya yang betul-betul berelasi walaupun agak ambisius, adalah progran 88 ribu koperasi desa dan kelurahan,” ucapnya.

Aries berharap kolaborasi ini dapat membantu menjawab tantangan besar Indonesia, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di pedesaan.

“Dengan membenahi masalah SDM ini, diharapkan, jika ada pendanaan yang digelontorkan oleh pemerintah, akan bisa dikelola oleh masyarakat pedesaan,” ucap Aries.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Desa Emas, Iwan Agustiawan Fuad, menjelaskan bahwa Gerakan Desa Emas bertujuan membantu desa menjadi entrepreneur, mandiri, adil, dan sejahtera (EMAS).

“Kita mempunyai peta jalan namanya 5 pilar untuk mewujudkan EMAS itu. Yakni, pembinaan sumber daya insani dan karakter; mempersaudarakan mereka; sinergi dan teknologi digitalisasi; pembinaan dana dan investasi; serta yang kelima adalah pasar dan industrialisasi desa,” kata Iwan.

Untuk mewujudkan lima pilar tersebut, Desa Emas membentuk Patriot Desa, yakni pemuda desa yang dipilih dan diseleksi masyarakat untuk mengikuti pelatihan khusus.

“Jadi para patriot desa ini lah yang melakukan mapping permasah desa-nya dan potensi yang bisa dikembangkan. Lalu mereka membuat peta jalan, untuk membangun desa berdasarkan lima pilar tadi. Dari itu, kita berharap akan muncul desa-desa EMAS,” paparnya.

Guna memastikan program berjalan berkelanjutan, lanjut Iwan, pihaknya juga menyiapkan program Permata (Perusahaan Ekonomi Nusantara) yang menjangkau skala regional hingga internasional.

“Melalui program Permata ini, kita ‘menempelkan’ pada patriot desa itu dengan para pengusaha skala regional dan internasional. Untuk membuka peluang mereka sekaligus menjadi ajang transfer knowledge dari para pengusaha itu kepada para patriot desa,” pungkasnya.

Menaker Imbau Perusahaan Terapkan WFA pada 16–17 serta 25–27 Maret 2026

0
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Foto: Kemnaker)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi pekerja atau buruh selama periode libur Lebaran 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan sekaligus mempertahankan produktivitas kerja.

Yassierli meminta pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, ikut mendorong perusahaan di wilayah masing-masing agar memberikan fleksibilitas kerja pada 16 dan 17 Maret 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu pengaturan mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Oleh karena itu, kami mengimbau kepada gubernur, bupati, wali kota untuk mengimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Selain periode tersebut, pemerintah juga berharap perusahaan dapat menerapkan kebijakan serupa pada 25, 26, dan 27 Maret 2026. Imbauan ini mempertimbangkan potensi meningkatnya mobilitas masyarakat saat arus balik setelah perayaan Idul Fitri.

“Kami juga mengharapkan agar perusahaan dapat memperlakukan WFA pada tanggal 25, 26 dan 27 Maret 2026. Hal ini dengan mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik para pemudik setelah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri,” tambah Yassierli.

Meski demikian, Menaker menegaskan kebijakan WFA tidak berlaku untuk seluruh sektor. Sejumlah bidang yang berkaitan langsung dengan layanan publik dan operasional produksi tetap dikecualikan.

“Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman sektor esensial lainnya atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik,” tutupnya.

Wawalko Banda Aceh Resmikan Daurah Al-Qur’an Ramadan di Masjid Oman Al-Makmur

0
Wawalko Banda Aceh Resmikan Daurah Al-Qur’an Ramadan di Masjid Oman Al-Makmur. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, secara resmi membuka kegiatan Daurah Al-Qur’an yang digelar di Masjid Oman Al-Makmur, Gampong Bandar Baru (Lampriet), Jumat, 20 Februari 2026.

Kegiatan yang menjadi agenda rutin setiap bulan Ramadan dan digagas oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Oman Al-Makmur tersebut diikuti ratusan peserta. Para peserta dibagi dalam tiga kelas pembelajaran, yakni iqra/tahsin, ziyadah, dan muraja’ah.

Aamatan Nukilan.id, Afdhal dalam sambutannya menegaskan bahwa pelaksanaan Daurah Al-Qur’an tidak sekadar menjadi kegiatan tahunan, melainkan bagian dari upaya strategis membangun generasi Qurani di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, era digital menghadirkan tantangan baru karena generasi muda sangat mudah terpapar berbagai informasi tanpa batas, termasuk konten yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam.

Ia menyebut tantangan yang dihadapi saat ini meliputi degradasi adab, lemahnya literasi agama, serta menurunnya kedisiplinan. Karena itu, pembangunan fisik kota harus berjalan seiring dengan pembangunan karakter masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan.

“Perubahan kota harus dimulai dari perubahan manusia. Dan manusia dibentuk oleh nilai, oleh akhlak, oleh Al-Qur’an. Karena itu, pemerintah kota terus mendukung program pembinaan masjid, penguatan TPA/TPQ, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan agama. ‘Daurah ini adalah bagian dari kesinambungan program tersebut,’” ujarnya.

Ia juga menekankan fungsi masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat dan peradaban.

“Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, musyawarah, dan pembinaan karakter,” ujarnya lagi.

Menurut Afdhal, keberlanjutan capaian pembangunan pemerintah sangat bergantung pada kekuatan nilai spiritual dan kesadaran kolektif masyarakat. “Di sinilah peran masjid seperti Masjid Oman Al-Makmur menjadi sangat strategis.”

Kepada para peserta, ia mengingatkan bahwa banyak generasi muda memiliki kecerdasan akademik, namun masih lemah dalam kedisiplinan dan daya tahan menghadapi tantangan. Budaya serba instan, kata dia, membuat anak-anak mudah menyerah.

Karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat program pembinaan generasi muda melalui sekolah, dayah, serta kegiatan berbasis masjid. “Partisipasi anak-anak dalam kegiatan keagamaan meningkat setiap Ramadan. Ini menunjukkan potensi besar yang harus terus dibina secara konsisten.”

Afdhal juga berharap adanya dukungan penuh dari para orang tua dalam proses pendidikan anak.

” Karena keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan sekolah atau masjid, tetapi lingkungan keluarga. Tanpa dukungan orang tua, pembinaan tidak akan optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa berbagai studi pendidikan menunjukkan keterlibatan orang tua memiliki hubungan langsung dengan keberhasilan akademik dan pembentukan moral anak.

“Karena itu sinergi rumah dan masjid adalah kunci lahirnya generasi qurani,” ujarnya lagi.

Pemerintah Kota Banda Aceh, lanjutnya, akan terus mendukung kegiatan pembinaan Al-Qur’an di masjid-masjid, memfasilitasi program kepemudaan berbasis keagamaan, serta mengintegrasikan pembangunan fisik dengan pembangunan karakter masyarakat.

“Kami berharap daurah di Masjid Oman ini melahirkan generasi yang cinta Al-Qur’an, berakhlak mulia, disiplin dan berintegritas, serta siap menjadi penerus pembangunan kota,” kata seraya mengajak seluruh masyarakat menjadikan Ramadan 1447 Hijriah sebagai momentum kebangkitan spiritual. (XRQ)

Damkar Perkuat Kesiapan Selama Ramadan, Personel Siaga Penuh 24 Jam

0
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILA.ID | BANDA ACEH Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh meningkatkan kesiapsiagaan seluruh personel selama bulan suci Ramadan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran akibat tingginya aktivitas masyarakat di dapur, terutama saat menyiapkan hidangan berbuka puasa dan sahur.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, M. Hidayat, menegaskan bahwa para petugas tetap menjalankan tugas dengan siaga penuh meski sedang menjalankan ibadah puasa. Ia menilai masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan potensi bahaya dari penggunaan peralatan yang mudah terbakar.

“Masyarakat kita masih sangat abai terhadap peralatan yang mudah terbakar, apalagi di bulan Ramadhan meningkatnya aktivitas di dapur baik saat berbuka maupun sahur. Jadi meskipun posisi sedang puasa, saya tegaskan para petugas Damkar tetap siaga penuh,” ujarnya, Kamis (19/02/2026).

Ia juga mengingatkan warga agar tidak meninggalkan kompor dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Pengawasan saat memasak dinilai menjadi langkah sederhana namun penting untuk mencegah terjadinya kebakaran.

“Jangan memasak tanpa pengawasan, seperti meninggalkan kompor yang menyala. Ketika selesai memasak, pastikan kompor benar-benar sudah dalam keadaan mati,” ungkapnya.

Selain meningkatkan kesiapan personel, DPKP Kota Banda Aceh turut menyediakan layanan darurat selama 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait kebakaran. Warga dapat segera menghubungi petugas melalui nomor 0651-113 atau 44123 apabila terjadi insiden kebakaran.

Dalam dua bulan terakhir, DPKP Kota Banda Aceh mencatat telah menangani 11 kasus kebakaran, lima kasus penyelamatan non-kebakaran, serta 23 evakuasi satwa liar seperti tawon, ular, dan biawak. Petugas juga menangani sejumlah evakuasi teknis, termasuk pemotongan cincin dan pengambilan kunci yang jatuh ke saluran.

Sebagai langkah pencegahan, DPKP terus menggencarkan sosialisasi bahaya kebakaran serta pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan kepada berbagai instansi pemerintah dan lembaga masyarakat. Edukasi juga diberikan kepada anak-anak usia PAUD/TK, SD, hingga SMP guna menanamkan kesadaran terhadap bahaya kebakaran sejak dini.

“Kami ingin seluruh stakeholder mampu menanggulangi kebakaran secara mandiri dan lebih siap menghadapi situasi darurat,” pungkas Hidayat.

DPRK Banda Aceh Desak Pemko Segera Tangani Anjing Liar yang Meresahkan Warga

0
Ilustrasi anjing liar. (Foto: VOI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Anggota DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, meminta Pemerintah Kota Banda Aceh segera mengambil langkah penertiban terhadap anjing liar yang dinilai mulai mengganggu kenyamanan masyarakat di Banda Aceh, terutama menjelang dan selama bulan suci Ramadhan.

“Saya harap pemerintah bisa segera menertibkan kawanan anjing liar yang mulai banyak berseliweran di pemukiman warga Kota Banda Aceh,” kata Tuanku Muhammad kepada Nukilan.id, di Banda Aceh, Kamis (19/2/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan masyarakat, dalam beberapa waktu terakhir jumlah anjing liar yang berkeliaran di kawasan permukiman mengalami peningkatan. Kondisi tersebut memicu keresahan warga di sejumlah gampong, seperti Lamgugob, Pineung, Mulia, serta beberapa wilayah lainnya.

Keluhan warga muncul karena keberadaan anjing liar dinilai telah menimbulkan berbagai gangguan. Selain masuk ke pekarangan rumah dan area tempat ibadah, hewan-hewan tersebut juga dilaporkan merusak barang milik warga, mulai dari peralatan rumah tangga hingga sandal dan pakaian.

Tak hanya itu, anjing liar juga kerap mengacak-acak sampah yang telah diletakkan warga sebelum diangkut oleh armada kebersihan.

Menurut Tuanku Muhammad, pemerintah perlu segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak menimbulkan risiko yang lebih serius, termasuk potensi korban akibat gigitan anjing yang dapat menyebabkan rabies.

“Bisa ditertibkan dengan melakukan operasi tangkap, sterilisasi, vaksinasi, atau relokasi anjing liar untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah penyakit mematikan seperti rabies,” katanya.

Ia menambahkan, aktivitas masyarakat selama Ramadhan yang berlangsung hingga malam hari membuat persoalan ini semakin penting untuk segera ditangani. Kehadiran anjing liar yang berkeliaran dikhawatirkan mengganggu rasa aman warga saat berangkat maupun pulang dari ibadah.

“Karena itu, kita berharap Pemko Banda Aceh melalui dinas terkait segera mengambil tindakan nyata untuk menertibkan anjing-anjing liar yang mulai meresahkan dan mengganggu kenyamanan warga tersebut,” pungkas Tuanku Muhammad. (XRQ)

Wali Kota Banda Aceh Serahkan Bantuan Rumah Layak Huni dari Dana Zakat untuk Warga Jeulingke

0
Wali Kota Banda Aceh Serahkan Bantuan Rumah Layak Huni dari Dana Zakat untuk Warga Jeulingke. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal atau yang akrab disapa Bunda Illiza, menyerahkan bantuan Rumah Layak Huni kepada warga kurang mampu di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Jumat (20/2/2026).

Program tersebut merupakan bagian dari penyaluran dana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian yang layak dan bermartabat.

Sebelumnya, PT BPR Syariah Hikmah Wakilah menyalurkan zakat sebesar Rp75 juta melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dana tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama Sugito kepada Wali Kota Illiza untuk kemudian dimanfaatkan bagi program sosial kemasyarakatan.

Kehadiran wali kota di lokasi penyerahan disambut aparatur gampong, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Prosesi penyerahan berlangsung dalam suasana haru dan penuh rasa syukur, menandai harapan baru bagi keluarga penerima manfaat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRK Zulkasmi, Hj Efiaty Z, unsur Forkopimda, muspika, serta para tokoh masyarakat Gampong Jeulingke.

Dalam sambutannya, wali kota mengapresiasi langkah cepat Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menuntaskan pembangunan rumah bagi korban kebakaran yang terjadi sebelumnya. Ia juga mengapresiasi semangat gotong royong warga Jeulingke yang turut membantu menyediakan hunian sementara bagi keluarga terdampak musibah.

Menurut Bunda Illiza, zakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Pemerintah Kota Banda Aceh, kata dia, berkomitmen memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara amanah, transparan, dan tepat sasaran.

“Zakat adalah kekuatan besar umat Islam. Melalui pengelolaan yang baik, zakat mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, termasuk menyediakan rumah yang layak bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berteduh, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera.

“Rumah yang layak akan memberikan rasa nyaman, ketenangan, serta semangat baru bagi keluarga untuk menjalani kehidupan yang lebih baik,” katanya.

Bunda Illiza juga menegaskan bahwa program Rumah Layak Huni akan terus diperluas sebagai bagian dari strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah, lanjutnya, tidak ingin ada warga Banda Aceh yang masih tinggal di hunian tidak layak.

Selain menyerahkan bantuan secara simbolis, wali kota turut meninjau kondisi rumah dan berdialog langsung dengan keluarga penerima guna memastikan bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan.

Keuchik Gampong Jeulingke, Zulhan Hanafiah, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan Baitul Mal atas perhatian yang diberikan kepada warganya. Ia menilai program tersebut menjadi bukti nyata bahwa dana zakat benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak.

Sementara itu, keluarga penerima bantuan mengaku haru dan bersyukur atas rumah baru yang kini dapat mereka tempati. Sebelumnya, mereka tinggal di rumah dengan kondisi yang memprihatinkan dan kurang aman.

Di akhir kegiatan, Bunda Illiza berharap bantuan tersebut membawa keberkahan serta menjadi awal kehidupan yang lebih baik bagi penerima manfaat.

“Semoga rumah ini menjadi tempat yang penuh ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Insya Allah, Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus hadir untuk masyarakat,” ujarnya.

Program Rumah Layak Huni yang bersumber dari dana zakat ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga kurang mampu.