Beranda blog Halaman 7

Demokrat Aceh Teguhkan Semangat Kebersamaan Lewat Konsolidasi

Penulis
Rezi
-
0

NUKILAN.id | Banda Aceh — Suasana penuh energi dan kekompakan mewarnai kegiatan konsolidasi internal Partai Demokrat Aceh yang digelar hari ini di Kyriad Hotel, Simpang Lima, Banda Aceh, Sabtu (15/11/2025).

Para kader partai yang hadir menunjukkan antusiasme tinggi melalui rangkaian yel-yel penyemangat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Muslim Saleh, SHi, MM.

Sejak dimulainya kegiatan Rapat Pimpinan Daerah yang mendatangkan 23 pimpinan Cabang Se-Aceh “Refleksi, Konsolidasi, dan Strategi Menuju Kejayaan Demokrat Aceh tersebut , seruan “Demokrat – Sejahtera” menggema di seluruh ruangan. Yel-yel tersebut menjadi simbol kekuatan moral, kebersamaan, dan optimisme keluarga besar Partai Demokrat dalam menatap agenda politik ke depan.

Muslim Saleh menegaskan bahwa yel-yel tersebut bukan sekadar slogan, melainkan penegasan komitmen seluruh kader untuk terus berkiprah, bekerja nyata, serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Momentum ini juga menjadi bagian dari langkah konsolidasi organisasi untuk memperkuat struktur dan memantapkan kesiapan menghadapi berbagai agenda strategis partai baik di tingkat daerah maupun nasional.

Partai Demokrat Aceh berharap semangat kebersamaan yang tercipta selama kegiatan ini dapat menjadi pemacu bagi seluruh kader untuk semakin solid, efektif, dan responsif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. []

Ketua IKA IP USK Kritik Pemberian Gelar ke Tito: Banyak Tokoh Aceh yang Lebih Layak

Penulis
Akil
-
0
Wali Nanggroe Aceh Anugerahkan Gelar “Petua Panglima Hukom Nanggroe” kepada Mendagri Tito Karnavian. (Foto: The Aceh Post)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Penganugerahan gelar kehormatan Petua Panglima Hukom Nanggroe kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian oleh Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar, pada Rabu, 12 November 2025, memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.

Prosesi yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Aceh Besar, itu menuai sorotan karena publik mempertanyakan kontribusi nyata Tito bagi Aceh.

Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala (USK), T. Auliya Rahman, yang saat ini menempuh studi Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, turut memberikan pandangannya. Ia menilai penganugerahan tersebut tidak sejalan dengan prinsip kehormatan adat yang seharusnya diberikan kepada sosok dengan rekam jejak kuat bagi Aceh.

“Sepertinya pengurus lembaga adat di Aceh telah kehabisan ide untuk menjalankan agenda yang benar-benar berdampak bagi pelestarian adat dan pengembangan pengetahuan,” ujarnya.

Auliya melihat kecenderungan lembaga adat lebih fokus pada kegiatan seremonial ketimbang program substansial yang dapat memperkuat posisi adat dalam kehidupan masyarakat.

“Acara seperti itu jelas tidak membutuhkan waktu lama, tidak perlu pemikiran mendalam, dan yang terpenting adalah anggaran tetap terserap. Efisien bagi mereka, tapi nyaris tak ada nilai tambah bagi masyarakat,” lanjutnya.

Auliya juga menyoroti kemungkinan lain di balik keputusan penganugerahan gelar tersebut. Ia menilai adanya kegagalan lembaga adat dalam menggali sosok-sosok lokal yang layak dihormati, sehingga muncul kecenderungan memberikan gelar kepada tokoh luar Aceh.

“Sebut saja almarhum Adnan Ganto seorang bankir dunia, almarhum Teuku Iskandar menjadi guru besar di Belanda, almarhum Teuku Jacob seorang Bapak Paleoantropologi Indonesia, dan banyak nama lain,” ungkapnya.

Tak hanya dari generasi terdahulu, Auliya menilai bahwa tokoh Aceh masa kini pun tidak kekurangan figur berkualitas.

“Di generasi kini pun tidak kurang figur yang layak dihargai, seperti Endang Dewi Wahyuni seorang penggagas Dayah Eco-friendly, Umi Hanisah mendirikan dayah bagi perempuan korban kekerasan, atau Iskandar Aceh Rakitan seorang pelestari seni ukir batee nisan dan Rumoh Aceh,” tambahnya.

Namun kenyataannya, kata dia, pilihan gelar tidak diberikan kepada para tokoh tersebut. Ia menduga bagi pengurus lembaga adat relasi kuasa lebih penting dibanding ilmu.

“Lagipula, ada kemungkinan para panitia bahkan tidak memahami apa itu eco-friendly atau paleoantropologi. Tidak penting, bagi mereka,” tutupnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Gubernur Mualem dan DPRA Sepakati Arah Anggaran Aceh 2026

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA., bersama Pimpinan DPRA menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap KUA dan PPAS Aceh Tahun Anggaran 2026, di Ruang Serbaguna DPR Aceh, Jumat (14/11/2025). Foto: (Humas Aceh).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditandai melalui penandatanganan berita acara bersama dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Banda Aceh, Kamis siang (14/11/2025).

Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, hadir didampingi Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Penandatanganan dilakukan bersama jajaran pimpinan DPRA setelah melalui rangkaian pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRA.

Dokumen KUA-PPAS tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh Sekda Aceh dan jajaran TAPA kepada Ketua DPRA Zulfadli pada Rabu (12/11) sore. Setelah dibahas secara intensif oleh Banggar, dokumen kemudian dibawa ke paripurna untuk disetujui dan disahkan.

Amatan Nukilan.id dari kanal Youtube DPRA, Gubernur Mualem dalam sambutannya menyebut penandatanganan KUA-PPAS 2026 sebagai langkah strategis dalam memperkuat arah pembangunan Aceh pada tahun mendatang. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk memaksimalkan penggunaan anggaran demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur, layanan dasar, dan penguatan ekonomi.

Pada kesempatan itu, Mualem juga memaparkan hasil pertemuannya dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Kamis (13/11) di Hambalang. Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan sejumlah kebutuhan pembangunan Aceh yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

“Presiden, beliau memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program pembangunan Aceh. Termasuk percepatan beberapa ruas jalan strategis, peningkatan konektivitas wilayah, dan peninjauan kembali beberapa kebutuhan penting daerah,” ujar Mualem.

Ia menambahkan bahwa Presiden turut menaruh perhatian pada beberapa proyek besar di Aceh, seperti pembangunan terowongan Geurute, sektor perikanan, dan investasi daerah. Mualem menilai dukungan tersebut menjadi peluang penting bagi Aceh untuk mempercepat pembangunan yang merata.

“Presiden menyampaikan komitmen untuk terus mendukung Aceh. Kita harus memanfaatkan dukungan tersebut sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat,” kata Mualem.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri para pimpinan dan anggota DPRA, para Asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta kepala biro di lingkungan Setda Aceh. Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2026 yang akan dibahas pada tahap selanjutnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Legislator Simeulue Tolak Wacana Pengalihan Kapal Aceh Hebat 1 ke Krueng Geukueh: Baiknya Dibeli Kapal Lain

Penulis
Redaksi
-
0
KMP Aceh Hebat 1. (Foto: Dishub Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar, kembali menyoroti wacana pengalihan Kapal Aceh Hebat 1 (AH 1) ke Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara, untuk melayani rute langsung menuju Penang, Malaysia.

Dikutip dari kanal YouTube DPRA, dalam forum resmi bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf usai Rapat Paripurna penandatanganan berita acara persetujuan KUA-PPAS Aceh Tahun 2026, Jumat (14/11/2025), legislator asal Simeulue itu menyebut rencana tersebut berpotensi melemahkan konektivitas wilayah kepulauan.

“Kalau ditarik ke Krueng Geukueh-Penang, maka Simeulue akan tertinggal. Saran kami, ada baiknya dibeli kapal lain oleh pemerintah Aceh,” tegasnya.

Iskandar menilai kapal feri merupakan kebutuhan dasar masyarakat Simeulue, mengingat daerah itu sangat bergantung pada transportasi laut untuk aktivitas ekonomi dan mobilitas harian. Karena itu, ia meminta setiap kebijakan terkait armada penyeberangan mempertimbangkan dampak langsung terhadap masyarakat kepulauan.

Pernyataan Iskandar turut mendapat sambutan positif dari sejumlah warga Simeulue yang menilai desakan tersebut selaras dengan kondisi nyata di lapangan, terutama terkait kebutuhan kapal yang memadai sebagai penunjang konektivitas daerah. (XRQ)

Reporter: AKIL

Anggota DPRA Iskandar Desak Pemerintah Aceh Desak Lanjutkan Irigasi Sigulai

Penulis
Akil
-
0
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Iskandar. (FOTO: ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Iskandar menyoroti isu krusial bagi masyarakat Simeulue, yakni mandeknya pembangunan Irigasi Sigulai di Kecamatan Simeulue Barat.

Dilansir Nukilan.id dari siaran langsung pada Kanal Youtube DPRA, Iskandar menyampaikan hal tersebut di hadapan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, usai Rapat Paripurna penandatanganan berita acara persetujuan KUA-PPAS Tahun 2026, Jumat (14/11/2025).

Ia menegaskan bahwa pembangunan Irigasi Sigulai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) senilai Rp130 miliar perlu segera dilanjutkan. Hingga kini, proyek tersebut baru mencapai realisasi fisik sekitar 80 persen.

Menurutnya, penyelesaian irigasi itu penting untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Simeulue.

“Supaya masyarakat bisa berswasembada pangan, mohon kiranya proyek itu dilanjutkan,” ucap Iskandar.

Selain soal irigasi, legislator asal Simeulue tersebut juga menyuarakan kekhawatiran terkait munculnya rencana pengalihan Kapal Aceh Hebat 1 ke pelabuhan Krueng Geukueh untuk melayani rute Aceh–Penang, Malaysia.

Ia menilai pengalihan AH1 akan berdampak langsung pada akses transportasi masyarakat Simeulue yang selama ini bergantung pada moda kapal feri.

“Kalau ditarik ke Krueng Geukueh–Penang, maka Simeulue akan tertinggal. Saran kami, ada baiknya dibeli kapal lain oleh pemerintah Aceh,” tegasnya.

Simeulue yang merupakan daerah kepulauan di ujung barat Aceh sangat bergantung pada transportasi laut. Karena itu, wacana pengalihan kapal mendapat perhatian serius dari masyarakat, yang menyambut baik sikap Iskandar di parlemen Aceh.

Dukungan publik pun mengalir terhadap upaya Iskandar memperjuangkan kelancaran proyek irigasi dan mempertahankan layanan transportasi bagi warga Simeulue agar daerah tersebut tidak semakin tertinggal dalam pembangunan. (XRQ)

Reporter: Akil

Dinkes Banda Aceh Tekankan Pentingnya Generasi Sehat pada Peringatan HKN ke-61

Penulis
Redaksi
-
0
Dinkes Banda Aceh Tekankan Pentingnya Generasi Sehat pada Peringatan HKN ke-61. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 pada 12 November 2025 dimanfaatkan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sebagai momen memperkuat komitmen pembangunan kesehatan. Mengusung tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, Dinkes menekankan pentingnya membangun fondasi kesehatan sejak usia dini.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Wahyudi, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah maupun bangsa.

“Melalui tema ‘Generasi Sehat, Masa Depan Hebat’, kami di Dinkes Kota Banda Aceh mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya para orang tua dan tenaga pendidik, untuk bersama-sama fokus pada pembinaan kesehatan anak dan remaja,” ujar Wahyudi.

Ia menambahkan, generasi sehat tidak hanya ditandai dengan kondisi fisik yang bebas penyakit, tetapi juga kemampuan memahami informasi kesehatan dengan baik serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Sebagai wujud komitmen, Dinkes Banda Aceh memastikan terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sekaligus memperkuat program promotif dan preventif yang sejalan dengan visi peringatan HKN tahun ini.

Melalui momentum ini, Dinas Kesehatan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat semakin meningkat, sehingga terbentuk generasi yang kuat dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Aceh Cairkan Bonus PON Rp72,9 Miliar, Atlet dan Pelatih Akhirnya Terima Hak Mereka

Penulis
Redaksi
-
0
Aceh Cairkan Bonus PON Rp72,9 Miliar, Atlet dan Pelatih Akhirnya Terima Hak Mereka. (Foto: BiroAdpim)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh resmi mencairkan bonus bagi atlet dan pelatih peraih medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh–Sumut. Penyerahan berlangsung dalam acara Penganugerahan Penghargaan Olahraga di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (14/11/2025) malam.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, didampingi Sekda Aceh M. Nasir, menyerahkan langsung penghargaan tersebut. Total anggaran yang dicairkan mencapai Rp72,9 miliar, terdiri dari Rp69,6 miliar untuk atlet dan pelatih PON XXI/2024 serta Rp3,3 miliar untuk atlet dan pelatih Peparnas XVII/2024 di Solo.

Muzakir Manaf menyebut pencairan bonus ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas torehan prestasi kontingen Aceh yang tampil gemilang pada PON lalu. Aceh berhasil meraih peringkat keenam dengan raihan 65 medali emas, 48 perak, dan 79 perunggu—capaian terbaik sepanjang sejarah keikutsertaan Aceh di PON.

“Perjalanan menuju prestasi ini tidaklah mudah. Para atlet tetap berlatih dalam berbagai keterbatasan. Penghargaan malam ini adalah bentuk pengakuan atas kerja keras dan pengorbanan yang telah saudara-saudara berikan untuk Aceh,” ujar Mualem.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus memperkuat pembinaan olahraga, agar semakin banyak atlet berprestasi lahir di masa mendatang.

Rincian Bonus Atlet dan Pelatih

Pembagian bonus mengacu pada Pergub Aceh tentang penghargaan atlet berprestasi.

Medali Emas

  • Perorangan: Rp300 juta

  • Beregu: Rp1 miliar

  • Beregu kecil: Rp350 juta
    Total bonus emas: Rp23,45 miliar untuk 65 medali.

Medali Perak

  • Perorangan: Rp100 juta

  • Beregu: Rp400 juta

  • Beregu kecil: Rp150 juta
    Total bonus perak: Rp7,05 miliar.

Medali Perunggu

  • Perorangan: Rp60 juta

  • Beregu: Rp300 juta

  • Beregu kecil: Rp75 juta
    Total bonus perunggu: Rp7,2 miliar.

Selain atlet, pelatih juga menerima penghargaan dalam jumlah yang setara per satuan medali. Total bonus untuk pelatih PON XXI/2024 mencapai Rp31,87 miliar.
“Bonus pelatih peraih emas perorangan sebesar Rp300 juta, dan untuk emas beregu Rp350 juta,” sebutnya.

Untuk pelatih peraih perak, masing-masing menerima Rp100 juta (perorangan) dan Rp150 juta (beregu). Sementara pelatih peraih perunggu mendapat Rp60 juta (perorangan) dan Rp75 juta (beregu).

Bonus Peparnas Ikut Dicairkan

Pemerintah Aceh turut mencairkan bonus untuk atlet Peparnas XVII/2024 Solo. Aceh meraih lima medali emas dengan total bonus Rp1,5 miliar, ditambah Rp100 juta untuk satu perak dan Rp60 juta untuk satu perunggu. Bonus pelatih Peparnas juga diberikan dengan nominal yang sama.

Dengan pencairan ini, para atlet dan pelatih akhirnya menerima hak mereka setelah lebih dari setahun menunggu sejak PON XXI/2024 berakhir. Pemerintah Aceh berharap penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat bagi insan olahraga Aceh untuk meraih prestasi lebih tinggi pada ajang-ajang berikutnya.

Mualem Ungkap Presiden Tambah Anggaran Aceh Rp 8 Triliun dan Hibah Rp 2 Triliun untuk Eks Kombatan

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). (FOTO: Agus Setyadi/detikSumut)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung selama tiga jam pada Kamis (13/11/2025) malam. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Presiden berkomitmen menambah anggaran untuk Aceh sebesar Rp 8 triliun pada tahun 2026.

Hal itu disampaikan Mualem—sapaan Muzakir Manaf—sesaat setelah Ketua DPR Aceh menutup rapat paripurna di Gedung DPR Aceh, Jumat (14/11/2025) sore. Pernyataan Mualem sempat menyita perhatian karena disampaikan setelah sejumlah anggota dewan menyampaikan interupsi pasca-rapat.

Meski tidak merinci lokasi pertemuannya dengan Presiden, Mualem menegaskan bahwa banyak persoalan Aceh yang ia diskusikan dengan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Salah satu poin penting adalah komitmen tambahan anggaran untuk pembangunan di Aceh.

“Semalam pak Prabowo menambah uang untuk Aceh di 2026 sebanyak Rp 8 triliun. Dan diberikan dana hibah Rp 2 triliun untuk mantan kombatan (GAM),” kata Mualem, yang langsung disambut tepuk tangan anggota dewan.

Sebagai Ketua Umum Partai Aceh, Mualem meminta jajarannya untuk menelusuri proses dan waktu pencairan dana tersebut. Ia menambahkan, pemerintah pusat juga memastikan proyek terowongan Geureutee di Aceh Jaya segera masuk tahap pembangunan dan ditargetkan selesai pada 2028.

Selain itu, kata Mualem, pemerintah pusat berkomitmen membenahi sejumlah fasilitas kelautan dan perikanan di Aceh. Dermaga nelayan disebut menjadi salah satu prioritas, begitu pula empat ruas jalan strategis yang diminta untuk segera diperbaiki.

“Kita garis bawahi adalah, Aceh apa yang kita perlu akan diberikan. Apa yang mau kita buat,” ujar Mualem dalam bahasa Aceh.

Pernyataan tersebut menandai salah satu komitmen terbesar pemerintah pusat terhadap Aceh dalam beberapa tahun terakhir, meski realisasi dan tindak lanjutnya masih menunggu proses teknis di tingkat kementerian dan lembaga terkait.

Beruang Madu Diawetkan Dijual ke Aceh Rp 7,5 Juta, Pria Medan Ditangkap di Loket Bus

Penulis
Redaksi
-
0
ASM (49) dihadirkan saat polisi menggelar konferensi pers di Polrestabes Medan pada Jumat (14/11/2025). Dia terlibat kasus jual beli satwa dilindungi dengan barang bukti beruang madu yang sudah diawetkan.(FOTO: KOMPAS.com/GOKLAS WISELY )

NUKILAN.ID | MEDAN — Seorang pria berinisial ASM (49) ditangkap polisi saat hendak mengirim satu ekor beruang madu yang sudah diawetkan (opset) dari Medan ke Aceh. Penangkapan dilakukan di loket bus Putra Pelangi di Jalan Sunggal, Kecamatan Medan Tembung, Rabu (8/10/2025) sekitar pukul 22.30 WIB.

Kapolrestabes Medan, Kombes Calvijn Simanjuntak, mengatakan penangkapan bermula dari informasi masyarakat. Saat diperiksa, ASM—warga Kecamatan Medan Denai—kedapatan membawa sebuah kardus berisi opset beruang madu yang rencananya dikirim kepada seseorang berinisial AS di Lhokseumawe.

“Hasil interogasi, ASM membeli beruang madu itu awalnya dari seseorang inisial D yang senilai Rp 2,5 juta,” ujar Calvijn saat konferensi pers di Polrestabes Medan, Jumat (14/11/2025).

“Lalu, ASM menjual beruang itu lagi ke AS yang dikenalnya dari marketplace senilai Rp 7,5 juta,” sambungnya.

Polisi menyebut ASM bukan pemain baru. Sejak 2022, ia diduga sudah menjadi agen perdagangan satwa dilindungi. Selain beruang madu, ASM pernah memperjualbelikan kuku beruang hingga kerangka buaya.

Kini polisi masih memburu pelaku lain, terutama D, yang menjadi pemasok beruang madu kepada ASM.

Dari BKSDA Sumatera Utara, Patar menjelaskan bahwa perburuan dan perdagangan beruang madu sering kali dipicu kebutuhan gaya hidup.

“Misalnya sebagai pajangan atau hiasan di rumah yang dianggap sebagai suatu kebanggaan,” ucapnya.

ASM saat ini ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan. Ia dijerat Pasal 40 A ayat satu huruf E, F, H jo Pasal 21 ayat dua huruf B, C, G UU Nomor 32 Tahun 2024 dengan ancaman maksimal lima belas tahun penjara.

Mualem Tunjuk Muhammad MTA Jadi Juru Bicara Baru Pemerintah Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Mualem Tunjuk Muhammad MTA Jadi Juru Bicara Baru Pemerintah Aceh. (FOTO: HUMAS ACEH)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) resmi menunjuk Muhammad MTA sebagai Juru Bicara Pemerintah Aceh. Penyerahan surat penugasan berlangsung di Banda Aceh, Jumat (14/11/2025).

Dalam penugasan tersebut, Muhammad MTA mendapat mandat untuk membantu menyampaikan kebijakan dan program Pemerintah Aceh kepada publik serta media. Ia akan bekerja berdampingan dengan juru bicara yang telah lebih dulu bertugas, Teuku Kamaruzzaman atau Ampon Man.

Mualem berharap kehadiran MTA dapat memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat.

“Kami ingin komunikasi berjalan lebih baik, sehingga setiap informasi dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh masyarakat Aceh,” ujarnya.

Muhammad MTA menyampaikan kesiapannya mengemban tugas baru itu. Ia menegaskan bahwa dalam waktu dekat akan memperkuat koordinasi dengan seluruh SKPA untuk memastikan keterbukaan informasi publik berjalan optimal.

Penunjukan ini menandai langkah baru Pemerintah Aceh dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf.

1...678...2,231Halaman 7 dari 2,231

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id