Beranda blog Halaman 746

Empat Kecamatan di Aceh Tenggara Diterjang Banjir Bandang

0
Ilustrasi Banjir bandang melanda Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. (Foto: MetroTvNews.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Hujan deras yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara beberapa hari terakhir menyebabkan banjir bandang yang merendam empat kecamatan. Peristiwa ini terjadi sejak Minggu malam, 29 Desember 2024, pukul 20.10 WIB, dan semakin parah pada Senin sore, 30 Desember 2024, pukul 17.41 WIB.

Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara, Asbi, menyebutkan, banjir bandang menerjang 11 desa di empat kecamatan. Desa yang terdampak antara lain Kuning-I, Pinding, dan Pancar Iman di Kecamatan Bambel; Lawe Sagu Hulu, Lawe Sagu, Kandang Mbelang, Kandang Mbelang Mandiri, Kutambaru, serta Kurambaru Bencawan di Kecamatan Lawe Bulan; Kisam Lestari di Kecamatan Lawe Sumur; dan Peseluk Pesimbe di Kecamatan Deleng Pokhkison.

“Kondisi semakin parah di Desa Lawe Beringin Gayo dan Suka Makmur, Kecamatan Semadam. Banjir bandang di sini menyebabkan kerusakan parah,” ujar Asbi, Senin, 30 Desember 2024.

Kerusakan akibat banjir bandang tidak hanya melanda permukiman warga, tetapi juga infrastruktur. Akses jalan utama Kutacane-Medan terputus total karena tertutup material banjir. Jembatan Nasional di Desa Suka Makmur juga mengalami kerusakan parah akibat tersumbat kayu gelondongan.

“Saat ini, tim kami masih melakukan pendataan dan penilaian dampak bencana. Satu unit alat berat telah dikerahkan untuk membersihkan material banjir,” kata Asbi.

Hingga kini, BPBD terus berupaya memulihkan kondisi di lokasi terdampak dan memastikan keselamatan warga.

Editor: Akil

Warga Aceh Ramai-ramai Datangi Kantor Gubernur, Ternyata Terpengaruh Hoaks

0
Warga ramai-ramai mendatangi kantor gubernur Aceh membawa proposal pengajuan bantuan modal usaha. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Puluhan warga Aceh mendatangi Kantor Gubernur Aceh pada Senin (30/12/2024) pagi untuk mengajukan proposal bantuan modal usaha. Sayangnya, informasi terkait program bantuan tersebut ternyata hoaks.

Maulidar, salah seorang warga Aceh Besar, mengaku mendapat kabar itu dari tetangganya. Tanpa berpikir panjang, ia mengurus proposal dan datang langsung ke kantor gubernur. Namun, ia terkejut melihat antrean warga yang membludak di ruang pelayanan administrasi persuratan Biro Umum Setda Aceh.

“Ramai sekali antreannya. Saya juga ikut antre untuk menyerahkan proposal bantuan ini meski berdesak-desakan,” kata Maulidar dikutip dari Kompas.com, Selasa (31/12/2024).

Meski ikut mengajukan proposal, Maulidar mengaku tidak mengetahui pasti kebenaran informasi tersebut.

“Soal betul enggaknya saya tidak tahu juga, karena orang sudah ramai-ramai buat, jadinya saya juga ikut. Mana tahu kadang memang benar,” ungkapnya.

Klarifikasi Pemerintah

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, menegaskan bahwa informasi mengenai bantuan modal usaha itu tidak benar.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat yang telah datang ke Kantor Gubernur Aceh sejak pagi tadi. Entah dari mana beredar informasi adanya bantuan dari Pemerintah Aceh, yang pasti informasi itu keliru dan hoaks,” ujar Akkar.

Ia menjelaskan bahwa semua program bantuan dari Pemerintah Aceh harus melalui proses penganggaran yang telah disetujui DPR Aceh jauh sebelumnya. Selain itu, setiap bantuan resmi diumumkan melalui saluran komunikasi yang transparan, seperti media massa.

“Jika pun ada bantuan, itu dilakukan melalui pengumuman terbuka atau pemberitahuan resmi, seperti program rumah layak huni yang diumumkan beberapa waktu lalu,” tambah Akkar.

Proposal yang baru masuk pada akhir tahun ini, kata Akkar, hanya akan diverifikasi untuk rencana anggaran tahun 2026. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya.

“Kami berharap penjelasan ini dapat meluruskan kebingungan masyarakat dan menghindarkan mereka dari informasi yang tidak benar. Ke depan, Pemerintah Aceh akan terus berkomitmen memberikan informasi yang jelas dan transparan melalui saluran resmi,” tutupnya.

Editor: Akil

Prof. Yusril: Anugerah Dosen Favorit Momentum Tingkatkan Pendidikan Hukum di Indonesia

0
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Hukum Online)

NUKILAN.id | Jakarta – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Prof. Yusril Irza Mahendra, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif Hukumonline dalam menyelenggarakan Anugerah Dosen Hukum Favorit Tahun 2024. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pengembangan pendidikan hukum di Indonesia.

“Kita sekarang sudah berada di penghujung tahun 2024, dan saya kira ini adalah satu kegiatan yang sangat menarik dan edukatif. Kegiatan ini membawa manfaat besar, baik bagi mahasiswa, para dosen, maupun perkembangan ilmu hukum itu sendiri,” ujar Yusril dikutip dari Hukumonline, Selasa (31/12/2024).

Ajang Penghargaan yang Memotivasi

Prof. Yusril menilai penghargaan ini mampu memotivasi dosen untuk terus meningkatkan kompetensi akademik dan memperkaya pemahaman hukum, baik secara teoretis maupun dalam konteks penerapannya di masyarakat. Menurutnya, pemilihan dosen favorit oleh mahasiswa mencerminkan hubungan produktif antara pendidik dan mahasiswa di lingkungan akademik.

“Saya ucapkan selamat kepada Hukumonline atas kegiatannya ini, kepada mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif, dan tentu saja kepada para dosen yang terpilih. Semoga ini menjadi motivasi untuk terus mengembangkan pendidikan hukum di tanah air,” tambah Yusril.

Kolaborasi dengan BKS FH PTN

Sebagai bagian dari komitmennya terhadap pendidikan hukum, Hukumonline bekerja sama dengan Badan Kerja Sama Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS FH PTN) se-Indonesia dalam menyelenggarakan Survei Pendidikan Tinggi Hukum 2024. Survei ini bertujuan memberikan masukan kepada perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan tantangan zaman.

Hasil survei tersebut menjadi dasar penentuan Dosen Hukum Favorit pilihan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia.

“Mudah-mudahan kegiatan yang kelihatannya sederhana ini membawa manfaat besar, khususnya bagi pendidikan hukum di Indonesia,” kata Prof. Yusril.

Apresiasi dan Dampak Positif

Chief Media & Engagement Hukumonline, Amrie Hakim, menyebut survei ini melibatkan partisipasi aktif mahasiswa hukum dari berbagai kampus di Indonesia. Publikasi hasil survei diharapkan menjadi bentuk apresiasi kepada para pendidik yang telah berkontribusi besar dalam pendidikan hukum.

“Anugerah ini merupakan pengakuan atas dedikasi para dosen dalam mendidik mahasiswa serta menjadi apresiasi langsung dari mahasiswa kepada mereka,” ujar Amrie.

Terdapat dua kategori penghargaan dalam ajang ini, yaitu Dosen Hukum Favorit 2024 dan Dosen Hukum Favorit Nasional 2024. Kategori pertama mencakup 28 dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta mitra Hukumonline yang dipilih berdasarkan suara mahasiswa. Sedangkan kategori nasional ditentukan melalui polling terbuka di media sosial Instagram Hukumonline pada 24-27 Desember 2024.

Dorongan untuk Pendidikan Lebih Baik

Penghargaan ini bukan sekadar pengakuan, tetapi juga menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di berbagai kampus. Selain memotivasi dosen, apresiasi ini diharapkan mendorong mahasiswa untuk lebih kritis dalam menilai kualitas pengajaran yang mereka terima.

“Dengan langkah kecil seperti ini, mampu menciptakan dampak besar yang mendukung pembangunan bangsa dan negara,” tutup Prof. Yusril.

Editor: Akil

Pengadilan Negeri Banda Aceh Resmi Beroperasi di Gedung Baru

0
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Dr. T. Syarafi saat memotong pita tanda peresmian gedung baru. (Foto: Kiriman untuk Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh resmi mengoperasikan gedung barunya yang beralamat di Jalan Cut Mutia, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, pada Senin (30/12/2024). Peresmian gedung baru ini ditandai dengan serangkaian kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Dr. T. Syarafi.

“Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama operasional gedung baru. Kegiatan dimulai dengan apel pagi, diikuti seremonial potong pita, pesijuk tepung tawar, doa bersama, dan pemberian santunan kepada anak yatim,” ujarnya saat ditemui di sela-sela acara.

Dr. T. Syarafi menyampaikan gedung baru ini dirancang untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Selain sebagai tempat layanan utama, gedung ini juga difasilitasi untuk berbagai jenis sidang, termasuk perkara umum, narkotika, perdata, dan perselisihan hubungan industrial (PHI).

Menurut Dr. T.Syarafi, gedung ini dilengkapi dengan empat ruang sidang utama, termasuk ruang sidang anak. Setiap ruang sidang mampu menampung 20 hingga 30 pengunjung. “Fasilitas yang ada diharapkan mampu mendukung proses persidangan dengan lebih baik dan nyaman,” tambahnya.

Dijelaskannya, dalam tahap pertama ini, Pengadilan Negeri Banda Aceh juga sedang membuka lelang untuk pos bantuan hukum (posbakum) guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Target kami adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat semaksimal mungkin dengan cara yang ramah tamah sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan aparatur Pengadilan Negeri Banda Aceh,” pungkasnya.

Sebelum pengoperasian gedung baru ini, Pengadilan Negeri Banda Aceh sempat beroperasi sementara di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim II, Kecamatan Baiturrahman, selama proses renovasi gedung utama. Kini, dengan diresmikannya gedung baru di Jalan Cut Mutia, tentunya masyarakat dapat mengakses layanan pengadilan secara langsung di lokasi yang lebih representatif.

Reporter: Rezi

Polda Aceh Catat Penurunan Kasus Tindak Pidana Umum 3,1 Persen pada 2024

0
Konferensi pers akhir tahun 2024 di Aula Presisi Polda Aceh, Banda Aceh pada Senin 30 Desember 2024. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mencatat adanya penurunan dalam sejumlah kasus tindak pidana umum sepanjang tahun 2024.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kapolda Aceh, Irjen Achmad Kartiko, kasus tindak pidana umum mengalami penurunan sebesar 3,1 persen, dari 6.813 kasus pada tahun 2023 menjadi 6.603 kasus pada 2024.

“Penurunan ini merupakan hasil dari upaya pencegahan dan penindakan intensif yang dilakukan oleh jajaran kepolisian di lapangan,” kata Achmad Kartiko di sela konferensi pers akhir tahun di Aula Presisi Polda Aceh, Banda Aceh, pada Senin (30/12/2024).

Lebih lanjut, kasus pencurian tercatat menurun, dari 2.540 kasus pada tahun 2023 menjadi 2.173 kasus pada tahun 2024. Sementara itu, kasus penggelapan dan penipuan juga mengalami penurunan dari 1.222 menjadi 908 kasus.

Namun, meskipun ada penurunan dalam beberapa kategori, Kapolda juga mencatat adanya tren peningkatan pada kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024. 

“Ada tren yang meningkat yaitu kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak dari 277 kasus pada 2023 menjadi 572 kasus pada 2024,” ungkapnya.

Selain itu, Polda Aceh juga menangani sejumlah kasus lainnya, seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terkait dengan migran ilegal Rohingya. 

Kemudian kasus berkaitan dengan kejahatan sumber daya alam, termasuk ilegal logging, tindak pidana terhadap mineral dan batu bara, pelanggaran di sektor pertambangan, serta kasus yang berkaitan dengan minyak dan gas (migas) dan konservasi sumber daya alam (KSDA).

“Seluruh kasus-kasus yang kita tangani kita harapkan bisa berproses dan maju kepengadilan untuk divonis pelakunya sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

Wacana Libur Sekolah Selama Ramadhan, Wamenag: Belum Dibahas Lebih Lanjut

0
Ilustrasi anak sekolah dasar. (Foto: MC Abes)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i mengungkapkan adanya wacana untuk meliburkan sekolah selama satu bulan penuh saat bulan Ramadhan. Hal ini disampaikannya saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senin (30/12/2024).

“Heeh (iya), sudah ada wacana,” kata Syafi’i singkat ketika dimintai tanggapan soal kabar yang menyebut pemerintah bakal kembali menerapkan kebijakan era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tersebut.

Namun, Syafi’i menegaskan bahwa hingga saat ini wacana tersebut belum dibahas lebih lanjut, termasuk di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

“Oh kami belum bahas, tapi bacaannya kayaknya ada. Tapi saya belum bahas itu,” ujarnya.

Kendati demikian, wacana ini telah memicu diskusi di masyarakat. Banyak pihak menyebut libur Ramadhan akan memberikan waktu lebih banyak bagi siswa untuk fokus menjalankan ibadah puasa dan kegiatan keagamaan. Namun, sejumlah kalangan khawatir kebijakan ini justru mengurangi efektivitas pembelajaran.

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 1017, 2, dan 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, pemerintah telah menetapkan total 27 hari libur sepanjang tahun, yang terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Namun, tidak ada ketentuan khusus mengenai libur penuh selama bulan Ramadhan.

SKB tersebut hanya mencantumkan libur Idul Fitri 1446 H selama enam hari, yakni 31 Maret-1 April 2025, dan libur Idul Adha 1446 H selama sehari, yakni 6 Juni 2025.

Sejumlah pihak menyambut positif wacana ini, termasuk orang tua siswa yang merasa anak-anak akan lebih fokus menjalankan ibadah puasa.

“Anak-anak biasanya setelah sahur langsung sekolah dan pasti ngantuk. Libur Ramadhan bisa jadi solusi agar mereka tetap semangat beribadah tanpa beban belajar,” kata Siti Nurhaliza, salah satu orang tua murid di Jakarta.

Namun, ada pula yang mempertanyakan efektivitasnya.

“Kalau diliburkan sebulan penuh, apakah nanti ada mekanisme pengganti untuk memastikan anak-anak tetap belajar? Jangan sampai ini malah mengurangi kualitas pendidikan,” ujar Aditya, seorang pendidik di Yogyakarta.

Meski baru sebatas wacana, kebijakan ini diharapkan dapat dibahas secara matang oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

“Kita tunggu saja pembahasan lebih lanjut, apakah memang wacana ini bisa diterapkan atau ada solusi lain,” tutup Syafi’i.

Editor: Akil

Kenapa Harvey Moeis dan Sandra Dewi Bisa Mendapatkan BPJS Kesehatan Bantuan APBD?

0
Artis Sandra Dewi menjadi saksi untuk kedua kalinya dalam sidang terdakwa sekaligus suaminya, Harvey Moeis kasus korupsi IUP PT Timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.id | Jakarta – Nama Harvey Moeis, terpidana korupsi kasus timah, dan istrinya, selebritas Sandra Dewi, tiba-tiba menjadi perbincangan publik setelah diketahui keduanya terdaftar sebagai penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Kelas 3 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Hal ini membuat warganet heboh, mengingat Harvey Moeis terlibat dalam korupsi yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jakarta mengonfirmasi bahwa pasangan ini memang terdaftar sebagai peserta PBI APBD. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa PBI APBD merupakan program yang berbeda dengan PBI Jaminan Kesehatan (JK) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. PBI APBD dapat diakses oleh seluruh penduduk di suatu daerah, termasuk mereka yang tidak berasal dari golongan miskin, dengan syarat mereka bersedia menerima pelayanan kesehatan kelas 3.

Dikutip dari Kompas.com pada Senin (30/12/2024) Rizzky menjelaskan bahwa PBI APBD adalah program yang dibiayai oleh masing-masing pemerintah daerah, bukan oleh pemerintah pusat. Untuk menjadi peserta PBI APBD, seseorang hanya perlu terdaftar di daerah tersebut dan tidak harus berstatus miskin. Sebaliknya, PBI JK adalah program yang dikhususkan untuk masyarakat miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, dan iurannya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mendaftarkan seluruh warga Jakarta sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kebijakan Universal Health Coverage (UHC), yang bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan bagi semua warga tanpa memandang status sosial. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016, warga yang memenuhi kriteria administratif dan bersedia dirawat di kelas 3 bisa didaftarkan sebagai peserta PBI APBD.

Harvey Moeis dan Sandra Dewi terdaftar sebagai peserta PBI APBD sejak 1 Maret 2018, sesuai dengan peraturan tersebut. Pemprov DKI Jakarta sendiri tengah melakukan penataan ulang data penerima PBI APBD untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran.

Dalam upaya meningkatkan akurasi penyaluran bantuan ini, Pemprov DKI Jakarta kini sedang menyempurnakan data penerima melalui beberapa langkah. Salah satunya dengan mengintegrasikan data masyarakat miskin ke dalam segmen PBI JK yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Selain itu, mereka juga mendorong pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat meningkatkan efektivitas program JKN dan memastikan bahwa bantuan kesehatan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Meskipun terdaftar sebagai peserta PBI APBD, kepesertaan ini bukan berarti bahwa Harvey Moeis dan Sandra Dewi berasal dari kalangan yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses kesehatan yang adil bagi seluruh warga, meskipun masih ada beberapa isu terkait akurasi data dan sasaran penerima bantuan.

“Pemprov DKI Jakarta akan terus meninjau dan memperbaiki sistem ini, dengan tujuan agar bantuan kesehatan bisa tepat sasaran, menjaga prinsip keadilan, dan memberikan perlindungan kesehatan bagi setiap warga,” tutup Ani.

Editor: Akil

7 Universitas Terbaik di Aceh: Pilihan Tepat untuk Pendidikan Berkualitas di Serambi Mekah

0
Ilustrasi Kuliah. (Foto: CNBC Indonesia)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Banda Aceh, sebagai ibu kota Provinsi Aceh, tidak hanya dikenal karena kekayaan budaya dan sejarahnya, tetapi juga sebagai pusat pendidikan tinggi yang menyediakan berbagai pilihan universitas dengan kualitas terbaik. Bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Aceh, berikut adalah 7 universitas terbaik yang bisa menjadi pilihan untuk meraih pendidikan berkualitas.

1. Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) – Banda Aceh

Universitas Syiah Kuala adalah salah satu universitas ternama di Aceh yang memiliki reputasi luar biasa dalam berbagai bidang akademik. Dengan fasilitas yang lengkap dan program studi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, Unsyiah menjadi pilihan utama bagi banyak mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Aceh.

2. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) – Banda Aceh

Sebagai universitas dengan keunggulan dalam pendidikan agama Islam, UIN Ar-Raniry menawarkan berbagai program studi yang memadukan kajian agama dengan ilmu pengetahuan umum. Kampus ini dikenal dengan atmosfer keislaman yang kental, cocok bagi calon mahasiswa yang ingin mendalami ilmu agama Islam sekaligus berkompetisi di dunia profesional.

3. Universitas Malikussaleh – Aceh Utara

Berlokasi di Aceh Utara, Universitas Malikussaleh telah menjadi pusat pendidikan tinggi yang menyuguhkan berbagai program unggulan. Unimal, begitu biasa disapa, menawarkan fasilitas modern dan program studi yang berorientasi pada pengembangan potensi sumber daya alam Aceh.

4. Universitas Al Muslim – Bireuen

Universitas Al Muslim merupakan pilihan tepat bagi calon mahasiswa yang berada di wilayah Bireuen dan sekitarnya. Dengan visi menjadi universitas unggul di bidang pendidikan, Al Muslim memberikan fasilitas dan program akademik yang mumpuni.

5. Universitas Teuku Umar (UTU) – Aceh Barat

Terletak di Aceh Barat, UTU menawarkan pendidikan berkualitas dengan berbagai program studi yang relevan dengan perkembangan zaman. Universitas ini memiliki reputasi baik di bidang ilmu teknologi dan ekonomi, serta siap mencetak lulusan yang siap bersaing di pasar kerja.

6. Universitas Samudra Langsa – Langsa

Universitas Samudra di Langsa menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mereka yang ingin melanjutkan studi di bidang ilmu sosial, teknik, dan ekonomi. Kampus ini telah banyak menghasilkan lulusan yang berkontribusi besar bagi perkembangan daerah.

7. Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) – Banda Aceh

Universitas Bina Bangsa Getsempena di Banda Aceh menyediakan pendidikan tinggi berkualitas dengan program studi yang berfokus pada peningkatan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. UBBG juga aktif dalam berbagai program pengembangan sumber daya manusia di Aceh.

Dengan banyaknya pilihan universitas berkualitas di Aceh, calon mahasiswa dapat memilih kampus yang sesuai dengan minat dan tujuan pendidikan mereka. Setiap universitas menawarkan keunggulan dan spesialisasi yang dapat membantu mahasiswa meraih cita-cita dan membangun karier di masa depan.

Editor: Akil

Pajak yang Adil: Saatnya Pemerintah Fokus pada Orang Kaya, Bukan Membebani Rakyat Kecil

0
Ilustrasi Pajak. (Foto: iStockphoto)

NUKILAN.id | Opini – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan diterapkan pada 1 Januari 2025 menjadi perbincangan panas di kalangan masyarakat. Langkah ini memicu penolakan dari berbagai pihak, dengan banyak kalangan yang menganggap kebijakan tersebut tidak adil. Salah satu yang menyoroti kebijakan ini adalah Wahyudi Askar, Direktur Keadilan Fiskal Center of Economic and Law Studies (Celios), yang berpendapat bahwa kenaikan PPN tersebut sangat merugikan masyarakat kecil. Celios, yang dikenal sebagai lembaga riset di bidang makro ekonomi dan kebijakan publik, dalam laporan terbarunya mengungkapkan bahwa 50 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang setara dengan kekayaan 50 juta penduduk Indonesia.

Dalam sebuah video berdurasi 54 menit yang dipublikasikan di media sosial, Wahyudi Askar menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi yang kian melebar di Indonesia salah satunya disebabkan oleh kebijakan pajak yang tidak memadai. Ia mengaitkan ketimpangan ini dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan PPN sementara di sisi lain masih banyak celah di sistem perpajakan yang menguntungkan orang-orang kaya. “Pajak yang diterapkan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah sangat agresif, sementara kebijakan terhadap orang kaya terbilang lemah,” ujar Wahyudi dalam video tersebut.

Pajak menjadi salah satu faktor utama dalam ketimpangan ekonomi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar, kata Wahyudi, justru menikmati insentif pajak yang sangat besar. Sementara itu, pajak kekayaan dan pajak aset yang dapat dikenakan kepada orang-orang kaya, jauh dari perhatian pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus berani untuk menerapkan pajak kekayaan dan pajak aset yang lebih progresif, alih-alih menambah beban pada masyarakat yang sudah kesulitan dengan kenaikan PPN. Meskipun Indonesia memiliki pajak properti, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tarifnya hanya 0,1 persen, yang sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Filipina, Vietnam, dan Singapura.

Penerapan pajak konsumsi seperti PPN memang sangat mudah dilakukan, namun sejatinya hanya menyasar masyarakat kelas menengah dan bawah. Pajak penghasilan hanya dikenakan pada mereka yang memiliki pekerjaan tetap, sementara orang kaya yang memiliki banyak aset tidak terkena pajak penghasilan. Ini jelas tidak adil, karena sebagian besar kontribusi pajak datang dari pajak konsumsi dan pajak penghasilan yang dibayar oleh kelas menengah, sedangkan orang kaya lebih sedikit memberi kontribusi melalui pajak.

Pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk memikirkan kebijakan pajak yang lebih adil dan merata, yang tidak hanya bergantung pada PPN atau pajak penghasilan yang menyasar orang-orang yang bekerja. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan meningkatkan pajak kekayaan dan pajak atas aset yang dimiliki oleh orang kaya. Kenaikan PPN tentu dapat dilakukan jika tidak ada alternatif kebijakan yang lebih baik, namun hal itu harus didukung dengan kajian akademik yang mendalam dan bukan hanya sekadar langkah mudah yang mengorbankan masyarakat kecil.

Pajak yang lebih progresif terhadap orang kaya dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin dalam, dan membantu menciptakan keadilan fiskal yang lebih baik. Pemerintah harus berani membuat perubahan yang lebih substantif, bukan hanya menaikkan PPN, tetapi juga mereformasi sistem perpajakan secara keseluruhan, terutama untuk memastikan bahwa orang-orang kaya membayar pajak yang adil sesuai dengan kemampuan mereka. (XRQ)

Penulis: Akil

Dua Dekade Pascatsunami, Warga Mulai Berani Tinggal di Pesisir

0
Potret salah satu perumahan di Kajhu. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Dua dekade setelah tsunami yang melanda Aceh, wilayah ini telah menjalani perjalanan panjang menuju pemulihan dan menunjukkan ketahanan luar biasa. Namun, fakta unik terkait mitigasi bencana mulai muncul. Berdasarkan temuan ANTARA, di kawasan pesisir Kota Banda Aceh kini banyak berdiri perumahan yang jaraknya hanya sekitar tiga kilometer dari bibir pantai.

Berdasarkan pengamatan Nukilan.id, salah satu kawasan tersebut adalah Kajhu, Aceh Besar, di mana kini ratusan unit rumah telah selesai dibangun, dan proses konstruksi terus berlangsung hingga saat ini.

Menurut laporan IFRC Tsunami Response Report, gelombang tsunami yang melanda pada tahun 2004 mencapai ketinggian hingga 30 meter, menyapu kawasan pesisir dalam waktu singkat. Tragedi dahsyat ini merenggut lebih dari 120 ribu jiwa di Provinsi Aceh, dengan sebagian besar korban berasal dari wilayah pesisir. Peristiwa ini meninggalkan bayangan kelam yang sulit dilupakan.

Namun, bagaimana pandangan warga yang kini memutuskan untuk kembali tinggal di kawasan pesisir? Untuk menjawab pertanyaan ini, Nukilan.id melakukan liputan khusus dengan mewawancarai langsung warga yang memilih kembali menetap di wilayah tersebut.

Muhammad Zikri, seorang penghuni rumah subsidi di kawasan tersebut, mengungkapkan bahwa ia memilih tinggal di sana karena harganya terjangkau dan lokasinya dekat dengan tempat kerjanya di Kota Banda Aceh. Ketika ditanya tentang kekhawatirannya terhadap ancaman tsunami, Zikri mengakui bahwa awalnya ia sempat ragu. Namun, keberadaan penunjuk jalur evakuasi ke tempat aman membuatnya merasa lebih tenang dan mantap untuk menetap di sana.

“Awalnya memang ragu. Tapi sekarang sudah ada papan penunjuk evakuasi dan jalur-jalur menuju tempat aman. Saya rasa kalau ada bencana, masyarakat di sini sudah lebih siap,” kata Zikri saat diwawancarai Nukilan.id, Minggu (29/12/2024).

Pendapat serupa disampaikan oleh Nadia Putri, seorang ibu rumah tangga yang menyewa salah satu rumah di kawasan tersebut.

“Kami memang tinggal dekat pantai, tapi saya lihat masyarakat sekarang lebih peduli dengan mitigasi. Ada sosialisasi dari pemerintah soal jalur evakuasi. Anak-anak saya pun diajari cara menyelamatkan diri kalau terjadi gempa,” ungkap Nadia.

Namun, tidak semua penghuni merasa sepenuhnya yakin. Aminulllah, seorang pedagang yang baru pindah ke kawasan ini, mengungkapkan bahwa ia masih merasa was-was.

“Kalau dipikirkan terus, pasti takut. Tapi mau bagaimana lagi? Harga rumah di tempat lain mahal. Saya hanya berharap pemerintah terus meningkatkan sistem peringatan dini dan kesiapan warga,” tuturnya.

Sementara itu, Syahrul Amin, seorang mahasiswa yang tinggal di kawasan ini, menilai bahwa program mitigasi bencana harus terus berlanjut. Menurutnya, banyak anak kos yang lahir setelah Tsunami mulai kurang waspada terhadap potensi bencana.

“Kita tidak boleh lengah. Jalur evakuasi dan papan petunjuk harus secara rutin diperiksa oleh pihak berwenang. Selain itu, kami yang tinggal di sini juga perlu pelatihan berkala agar siap menghadapi situasi darurat,” ujar Syahrul.

Kajhu, seperti banyak kawasan pesisir Aceh lainnya, menjadi saksi perjalanan panjang pemulihan pascatsunami. Meskipun risiko bencana tetap ada, warga yang memilih tinggal di sini tampaknya telah berdamai dengan ketidakpastian, bertumpu pada harapan bahwa mitigasi yang lebih baik akan melindungi mereka dari tragedi serupa di masa depan.

Keputusan untuk tinggal kembali di pesisir adalah pilihan yang kompleks, di mana ekonomi, kenyamanan, dan kesiapan menghadapi bencana memainkan peran penting. Namun, satu hal yang pasti, ketahanan masyarakat Aceh telah menjadi inspirasi bagi banyak pihak dalam menghadapi bencana dan membangun kembali kehidupan. (XRQ)

Reporter: Akil Rahmatillah